<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/twCPhv6OBMYXFnXndnMr3PnK0E7t9z1sFjeICrvg-3722812799.jpg" alt="Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6)." width="100%">
<figcaption>Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dosen ilmu politik Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat, menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak pernah mengumbar-umbar jabatan pemerintahan kepada rekan seangkatannya di Universitas Pertanahan (Unhan). Cecep yang merupakan rekan S3 bersama Hasto di Unhan. Cecep dihadirkan menjadi saksi ke dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6). &nbsp; "Sepanjang yang saya ketahui, itu nggak pernah ya (ditawari jabatan publik). Jadi yang dilakukan ya itu, datang, diskusi, ngobrol, makan, minum, nyanyi mungkin ya. Hanya itu, atau olahraga paling mungkin sekarang bahkan olahraga terus," kata Cecep saat memberikan kesaksian. Cecep menyatakan, dirinya jika melakukan pertemuan dengan Hasto hanya membahas soal akademik yang tengah ditempuh di Unhan. "Jadi nggak ada ya. Karena gini, rata-rata mereka juga kan kalau mau ketemu nanya, eh mau ketemu nggak? Biasanya ngajak saya, misalnya, kan malu juga aku sendiri mungkin ya. Jadi sepanjang yang saya tahu sih nggak ada ya," ucap Cecep. Namun, Cecep mengaku Hasto sempat mengeluh lantaranya namanya dicatut oleh pihak tak tertentu untuk menjanjikan jabatan kepada orang lain. Hanya saja, ia tak mempertanyakan lebih jauh perihal tersebut. "Jadi gini, kalau kepada saya nggak pernah. Tapi Pak Hasto pernah ngeluh juga ada yang make-make ini nih apa namanya, menggunakan nama saya. Mungkin karena gini, ini kan orang yang nggak tegaan juga ya, Pak Hasto mungkin nggak tegaan ya atau juga beliaunya juga, apa ya," tegasnya. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Dosen UI, Cecep Hidayat, bersaksi di pengadilan bahwa Hasto Kristiyanto tidak pernah ditawari jabatan.

Teman Kuliah Hasto Kristiyanto di Unhan Sebut Tak Pernah Ditawari Jabatan Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/twCPhv6OBMYXFnXndnMr3PnK0E7t9z1sFjeICrvg-3722812799.jpg" alt="Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6)." width="100%">
<figcaption>Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, dihadirkan menjadi saksi meringankan untuk terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam sidang dugaan kasus suap dan perintangan penyidikan KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (20/6). Cecep mengungkapkan, dirinya merupakan teman kuliah Hasto, saat kuliah S3 di Universitas Pertahanan (Unhan). Ia mengungkapkan, Hasto pernah bercerita dua kali ditawari jabatan menteri. Namun, tawaran jabatan publik tersebut ditolaknya. "Sependek ingatan saya dan juga bisa lihat di media, itu di 2014 Pak Hasto ditawari Mensesneg dan 2019 ditawari Menkominfo tapi tidak diterima," kata Cecep saat memberikan keterangan meringankan. Menurutnya, alasan Hasto menolak tawaran itu karena lebih memilih hanya menjadi pengurus partai. Sebab, kehormatannya setingkat dengan pejabat negara. "Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dst. itu sama hormatnya dalam pandangan beliau," ucapnya. Ia menyebut, Hasto ingin melahirkan pejabat publik yang memiliki nilai-nilai Pancasila dan antikorupsi. "Yang kedua justru paling butuh partai yang baik, kelembagaan yang baik agar bisa melahirkan kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya," tegasnya. Adapun, Hasto Kristiyanto didakwa merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Hasto melalui Nurhasan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam telepon genggamnya ke dalam air, setelah KPK melakukan tangkap tangan kepada Komisioner KPU RI 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Upaya penangkapan terhadap Harun Masiku itu dilakukan setelah adanya dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024. Selain itu, Hasto juga didakwa memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto Kristiyanto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Pemberian suap kepada Wahyu Setiawan dibantu oleh mantan anggota Bawaslu RI yang juga kader PDIP, Agustiani Tio Fridelina. Sebab, Agustiani memiliki hubungan dekat dengan Wahyu Setiawan. Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a serta pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Dosen UI jadi saksi meringankan Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus suap dan perintangan penyidikan KPK.

Dosen Politik UI jadi Saksi Meringankan Hasto: Pernah Ditawari Dua Jabatan Menteri Tidak Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMILU-GRAFIS-1.jpg" alt="Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Pemilu 2024. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga memutuskan tentang sistem pemilu. Apakah proporsional tertutup ataukah terbuka. Padahal, keputusan itu ditunggu. Terutama oleh parpol. Sebab, meski parpol sudah mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) ke KPU, belum ada nomor urut bacaleg yang bersangkutan. Menanggapi itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Sri Budi Eko Wardani menyatakan, keputusan sistem pemilu seharusnya tidak bisa ditetapkan di tengah jalan atau ketika proses rangkaian pemilu sudah berjalan. Dengan sistem pemilu tertutup, pemilih hanya mencoblos logo atau gambar partai. Sistem tersebut berjalan pada 1971&ndash;1997. Sementara itu, sistem yang berjalan seperti Pemilu 2019 adalah proporsional terbuka. Artinya, pemilih mencoblos nama calon legislatif secara langsung atau bisa juga parpol. Menurut Wardani, memang selalu ada perdebatan dalam setiap revisi UU Pemilu. Pada 2017 juga muncul kelompok yang mendukung sistem pemilu terbuka dan sebaliknya. &rdquo;Tapi, menurut saya, keputusan ini tidak bisa diputuskan di tengah jalan. Tunggu saja sampai Pemilu 2029 dengan revisi UU Pemilu,&rdquo; katanya kemarin (6/6). Wardani menilai perubahan sistem pemilu yang fundamental itu tidak bisa diterapkan saat ini. Sebab, para bacaleg sudah masuk ke KPU. Jika sampai ada perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup, hal itu bakal merugikan para kontestan. Termasuk bagi caleg perempuan yang jumlahnya tidak sebanyak laki-laki. (wan/c18/hud)

Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi (MK) belum juga memutuskan tentang sistem pemilu. Apakah proporsional tertutup ataukah terbuka.

Dosen UI: Jangan Ubah Sistem di Tengah Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/59143-640x360-1.jpg" alt="Pelaku penendang dosen UI hingga Jatuh/istimewa" width="100%">
<figcaption>Pelaku penendang dosen UI hingga Jatuh/istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi tak terpuji dilakukan pria berinisial T. Dia dengan tega menendang seorang dosen Universitas Indonesia (UI) bernama Basari hingga terjatuh dari motor dan mengalami luka-luka.  Kejadian itu terjadi di Jalan KH M Usman, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Rabu (15/3) sekitar pukul 09.00 WIB lalu. Akibatnya pelaku kini mendekam di Pores Depok.  “Pelaku ini menendang motor korban hingga mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka-luka,” ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuadyseperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Senin (20/3).  Polres Metro Depok kemudian mengamankan pelaku yang menendang sepeda motor hingga menyebabkan dosen Universitas Indonesia hingga terjatuh.  Fuady menjelaskan, peristiwa ini berawal dari serempetan sepeda motor pelaku dan korban di Jalan Raya Tanah Baru, Kota Depok. Pelaku T kemudian mengejar korban dan sempat terjadi cekcok mulut.  “Pelaku merasa tidak senang karena diserempet oleh Korban sehingga terjadi cekcok mulut. Selanjutnya pelaku menendang sepeda motor korban yang mengakibatkan korban terjatuh,” tuturnya.  Atas perbuatannya, pelaku T akan dikenakan dengan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan. Adapun ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama delapan tahun.

Gara-gara Senggolan Motor, Pria Ini Tendang Dosen UI hingga Jatuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/0d88d3c9-f807-4b3a-bda4-49023ac9efb6.jpg" alt="Tim pengacara koordinator Aremania, Azam Khan (kiri). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Tim pengacara koordinator Aremania, Azam Khan (kiri). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pegiat media sosial yang juga merupakan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando (AA) dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, oleh salah satu koordinator Aremania. Pelaporan itu terkait unggahan video soal tragedi di Stadion Kanjuruhan.  Tim pengacara koordinator Aremania Azam Khan mengatakan, pelaporan tersebut karena komentar AA soal tragedi Kanjuruhan telah menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan kepada Aremania, atau suporter Arema FC.  ”AA menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan, karena dia menyebut Aremania, klien kami yang merupakan salah satu koordinator Aremania melaporkan hal itu. Ini menyangkut ITE,” kata Azam seperti dilansir dari Antara.  Azam menjelaskan, dalam unggahan video tersebut, AA telah menyebut Aremania berperilaku seperti preman dan bersikap jagoan pada saat terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang tersebut. Selain itu, AA dalam video tersebut juga tidak mengucapkan rasa duka atau memberikan empati kepada para Aremania.  ”AA juga dinilai memojokkan Aremania dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah tragedi Kanjuruhan. Dia main langsung tembak saja, seolah-olah mendiskreditkan Aremania. Dalam hal ini, Aremania disebut sebagai preman, sok jagoan dan sebagainya,” ujar Azam.  Dia mengharapkan, dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian tersebut, proses hukum bisa berjalan netral dan objektif. Laporan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania.  ”Jadi apapun alasannya proses hukum terus dijalankan. Tidak bisa tidak. Soal nanti klarifikasi, kita kembali pada klien kita,” tutur Azam.  Sementara itu Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga mengatakan, kepolisian telah menerima laporan dari tim pengacara salah satu koordinator Aremania tersebut. ”Laporan sudah diterima. Masih harus kita dalami dan penyelidikan lebih lanjut,” terang Bayu Febrianto Prayoga.  Pada Sabtu (1/10), terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah suporter masuk area lapangan.  Kerusuhan tersebut semakin membesar di mana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lain. Petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI berusaha menghalau para suporter tersebut dan pada akhirnya menggunakan gas air mata.  Akibat kejadian itu, sebanyak 132 orang dilaporkan meninggal dunia akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher dan asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang.

Ade Armando Dilaporkan ke Polresta Malang Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kata-masinton-kehadiran-psi-di-koalisi-jokowi-tak-pernah-dianggap_m_.jpg" alt="Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka." width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP Masinton Pasaribu menginginkan pemeriksaan sembilan orang hakim konstitusi digelar secara terbuka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyayangkan tindakan kesewenangan yang menimpa pegiat media sosial Ade Armando, dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4) kemarin. Menurut Masinton, aksi damai mahasiswa tersebut dinodai oleh penyusup. Karena itu, pihaknya tidak mentolelir aksi kekerasan terhadap Ade Armando.  "Iya itu kan aksi kekerasan sayang saja kalau aksi mahasiswa dinodai oleh penyusup. Nah itu kan adanya penyusup, itu kan tindakan biadab lah ya kan itu tidak boleh ditolerir perilaku sikap seperti itu melakukan kekerasan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).  Menurut Masinton, penyusup yang berujung kerusuhan dalam aksi mahasiswa itu menodai gerakan mahasiswa.  "Jadi penyusup itu menodai gerakan mahasiswa kemarin nah saya minta kan teman-teman yang melakukan aksi benar-benar apa bisa melakukan kontrol terhadap situasi lapangan juga," cetus Masinton.  Dia menegaskan, meski terdapat perbedaan dalam pendapat seharusnya tidak diindahkan dengan cara-cara kekerasan.  "Itu tidak boleh ditolerir itu kan tindakan kekerasan mau orang salah tempat mau apa orang boleh berbeda. Boleh dengan hati panas gaboleh dengan kekerasan," pungkas Masinton.  Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, mengaku sudah membesuk Ade Armando di Rumah Sakit (RS) Siloam, Jakarta. Menurut Grace, pasca kejadian pengeroyokan tersebut, tidak membuat rekannya tersebut semakin takut. Melainkan sebaliknya membuat Ade Armando semakin berani.  “Jangan pikir Bang Ade jadi takut setelah ini ya. Tadi dia bilang dengan suara tidak gentar sedikit pun, jangan kalian pikir saya akan takut dan diam. saya justru akan semakin gila setelah ini. Bang Ade, Bang Ade memang enggak ada duanya,” ujar Grace dalam akun Instagram miliknya dikutip Selasa (12/4).  Grace mendapatkan informasi bahwa pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando bukanlah dari mahasiswa yang berujuk rasa di depan Gedung MPR. Melainkan hanyalah oknum penyusup.  “Menurut saksi mata pelakunya kemungkinan bukan mahasiswa. Peristiwa terjadi saat demo sebenarnya sudah bubar dan kebanyakan mahasiswa mulai berangsur pulang. Kalau melihat video dan bahasa yang mereka pakai, para pelaku adalah kelompok penyusup, orang-orang cacat logika yang sering dikritisi bang Ade selama ini,” tandasnya.

Masinton Kecam Kekerasan, Aksi Mahasiswa Dinodai oleh Penyusup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Mahfud-MD-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku kecewa, dengan aksi brutal sekelompok orang yang melakukan pengroyokan terhadap Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.  "Saya atas nama pemerintah menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando di akhir-akhir acara, di mana terjadi penganiayaan yang brutal," ujar Mahfud dalam jumpa pers, Senin (12/4).  Mahfud mengungkapkan, dirinya telah meminta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menangkap para pelaku tindak kekerasan terhadap Ade Armando tersebut.  "Saya juga sudah meminta kepada Polri agar siapa pun pelakunya, apa pun motifnya, apa pun afiliasi politiknya supaya ditindak tegas secara hukum. Karena kalau hal-hal seperti ini kita tolerir ini akan berbahaya bagi berlansungnya dengan negara kita," katanya.  Mahfud menuturkan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, bahwa pelaku pengroyokan terhadap Ade Armando sudah teridentifikasi. Maka semua oknum yang melakukan pengroyokan tersebut harus mempertangungjawabkan perbuatannya.  "Saya sudah berkoordinasi dengan Polri, bahwa pelaku-pelakunya sudah teridentifikasi dan diminta menyerahkan diri atau akan ditangkap kalau tidak menyerahkan diri," ungkapnya.  "Karena kita sudah punya alat-alat yang lengkap untuk tahu apa itu drone, CCTV di berbagai sudut, sudah bisa diidentifikasi dengan tidak terlalu sulit siapa-siapa yang terlibat dalam tindakan kriminal itu," tuturnya.  Diketahui, Dosen UI yang juga penggiat media sosial Ade Armando babak belur dihajar sekelompok orang di kawasan Gedung DPR RI, Senin (11/4).  Ade mengaku tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun, ia mendukung aspirasi Badan Eksekuitif Mahasisa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.  Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjelaskan insiden pengroyokan terhadap Ade Armando dilakukan bukan dari massa mahasiswa. Fadli menyebut Ade Armando dipukul hingga diinjak sampai mengalami luka-luka di bagian kepala.  Fadil menjelaskan, insiden pengroyokan terhadap Ade Armando terjadi ketika mahasiswa mulai membubarkan diri atas aksi turun ke jalan di depan Gedung DPR RI. Dia menyebut saat itu ada massa aksi yang bukan mahasiswa tiba-tiba melakukan pemukulan.

Mahfud MD: Pengeyorok Ade Armando Sudah Terindentifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Nong-Darol-Mahmada-Antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial yang juga dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menjadi korban pengeroyokan saat unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR RI pada Senin (11/3). Wajahnya lebam akibat insiden tersebut.  Kedatangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ade-armando/">Ade Armando</a> ke depan Gedung DPR RI sejatinya untuk melakukan peliputan. Tujuannya untuk membuat konten YouTube di Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS).  Sekretaris Jenderal PIS Nong Darol Mahmada menceritakan kronologi pengroyokan yang dialami oleh Ade Armando. Menurutnya, pada Senin (11/3) sekira pukul 14.00 WIB Ade Armando didampingi dua orang juru kamera Indra Jaya Putra dan Bambang T, dan penulis Belmondo Scorpio dan Rama, melakukan peliputan aksi demo di Gedung DPR RI.  "Ade Armando dan tim datang melakukan peliputan atas nama PIS. Tujuannya untuk membuat konten YouTube dan media sosial Gerakan PIS," ujar Nong Darol kepada wartawan, Selasa (12/4).  Nong Darol menuturkan, pada awalnya tidak ada masalah, bahkan beberapa media massa mewawancarai Ade Armando. Kemudian sekira pukul 15:35 WIB tim menyepakati untuk menyudahi peliputan. Posisinya saat itu ada di depan pintu gerbang utama DPR.  "Pukul 15:38 WIB tim mundur dari posisi semula dan menjauh dari massa demontrasi," katanya.  Nong Darol mengungkapkan, saat mundur beberapa orang massa di sekitaran Gedung DPR RI terlihat mengawasi dan saling berbisik di antara mereka. Selanjutnya pukul 15:40 WIB tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu-ibu tidak dikenal sambil memaki-maki. Makian ibu-ibu inilah yang merangsang massa untuk bertindak beringas. "Mereka semua mengepung Ade Armando dan tim," ungkap Nong Darol.  Selanjutnya, pukul 15:41 WIB Ade Armando dan tim kemudian mundur ke dinding pagar DPR. Kemudian didatangi massa yang diikuti mendorong Ade Armando.  "Tim liputan bergeser ke sebelah kiri depan gedung DPR. Mereka hendak meninggalkan lokasi karena sudah tidak kondusif," tuturnya.  Nong Darol mengatakan, beberapa saat kemudian Ade Armando dan tim dihampiri beberapa orang tidak dikenal, mereka tiba-tiba langsung menyerang. Sebelumnya mereka mengepung Ade Armando dan tim. Sepertinya pengepungan dilakukan untuk menutup penyerangan dari pantauan petugas.  "Anggota tim liputan berusaha melindungi Ade Armando yang terus-menerus diserang dan dipukuli, tapi tim kemudian terjatuh dan terpental," katanya.  Nong Darol mengatakan karena tidak mungkin bisa menolong, tim lantas mencari polisi untuk meminta pertolongan. Hal itu karena tim melihat Ade Armando sudah dikeroyok oleh banyak massa. "Polisi kemudian datang dan memberikan pertolongan," ungkap Nong Darol.  Setelah diamankan dan ditarik ke dalam gedung DPR oleh pihak kepolisian, lanjut Nong Darol, Ade Armando mendapatkan penanganan dokter polisi pada pukul 16:10 WIB. "Kondisinya sadar, bisa berkomunikasi dan menghubungi keluarganya. Karena ada penyekatan massa, Ade Armando baru bisa dievakuasi dan sekitar pukul 18:00 sampai ke RS," tuturnya.  Nong Darol menuturkan, saat ini kondisi Ade Armando masih terus dalam pantauan dokter. Dia menderita luka serius di bagian wajah, kepala, dan sekujur badannya. "Hasil pemeriksaan dokter menunjukan ada pendarahan dalam di bagian kepala. Ade Armando beberapa kali muntah dengan mengeluarkan darah," imbuhnya.  Terkait insiden tersebut, Nong Darol menyebut pihaknya mengutuk keras perlakuan biadab terhadap Ade Armando. "Perlakuan ini jelas menunjukkan betapa kebiadaban telah menjadi pertunjukan yang memuakkan," tuturnya.  Nong Darol berharap pihak aparat secepatnya menangkap pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando. Sebab hal itu disebutnya bukan insiden biasa. Insiden itu disebutnya adalah sejenis ancaman bagi siapa saja yang berusaha merawat akal sehat di Indonesia.

Sekjen PIS Beberkan Kronologi Pengeroyokan terhadap Ade Armando

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Mahasiswa-dan-Polisi-Bersalaman-usai-Demo-Ricuh-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aliansi mahasiswa berbagai Universitas dan masyarakat berorasi saat melakukan aksi di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menyuarakan aspirasi, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut penurunan harga bahan pangan, menolak isu perpanjangan masa jabatan pres" width="100%">
<figcaption>Aliansi mahasiswa berbagai Universitas dan masyarakat berorasi saat melakukan aksi di Gedung MPR/DPR/DPD untuk menyuarakan aspirasi, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya, mereka menuntut penurunan harga bahan pangan, menolak isu perpanjangan masa jabatan pres</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-dpr-ri/">Ketua DPR RI</a> Puan Maharani memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang melakukan demo 11 April 2022 di depan Gedung DPR dengan kondusif. Namun ia mengecam adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/insiden-kekerasan/">insiden kekerasan</a> yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.  “Saya berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi demo untuk menyuarakan aspirasinya secara damai,” kata Puan, Senin (11/4).  Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/dpr/">DPR</a> siap menampung aspirasi mahasiswa terkait penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Puan menegaskan, DPR siap memfasilitasi tuntutan dari mahasiswa dengan pihak Pemerintah.  “Aspirasi mahasiswa tadi juga sudah diterima DPR dalam pertemuan perwakilan mahasiswa dengan pimpinan DPR,” tuturnya.  Di sisi lain, Puan menyesalkan adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang sehingga menyebabkan adanya korban luka. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan ini.  “Saya mengutuk keras insiden kekerasan yang terjadi di tengah <a href="https://www.jawapos.com/tag/demo-hari-ini/">demo hari ini</a>. Apapun alasannya, tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan,” tegas Puan.  “Maka untuk menjaga kewibawaan hukum, kami meminta penegak hukum menyelesaikan tuntas perkara ini. Hukum tidak boleh dikangkangi oleh para pelaku kekerasan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.  Selain itu, Puan juga menyesalkan adanya kericuhan antara mahasiswa dengan massa dari sejumlah elemen lain. Kericuhan terjadi karena massa di luar mahasiswa menuntut agar mahasiswa tetap melakukan orasi saat hendak membubarkan diri.  “Tindakan seperti itu tidak dapat dibiarkan karena telah menodai niat awal adik-adik mahasiswa yang sedang menyalurkan aspirasi secara damai,” ucap Puan.  Cucu proklamator RI Bung Karno tersebut pun meminta apabila ada pelaku provokasi yang menyebabkan bentrokan, agar diproses sesuai hukum yang berlalu. Puan mengingatkan, hak kebebasan berpendapat harus dilakukan sesuai ketentuan.  “Jangan sampai demokrasi tercoreng oleh tindakan oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan momen aksi demo untuk tujuan tidak baik,” pungkasnya.

Kecam Insiden Kekerasan, Puan Apresiasi Aksi Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kembali-ade-armando-dipolisikan-karena-diduga-lakukan-penodaan-agama_m_203659.jpeg" alt="Diduga cuitan Ade Armando di akun Facebooknya" width="100%">
<figcaption>Diduga cuitan Ade Armando di akun Facebooknya</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Dosen Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan perkara ujaran kebencian yang bermuatan SARA melalui media elektronik atau penodaan agama oleh seorang pengacara bernama Denny Andrian Kusdayat. Denny mengatakan, dalam media sosial Facebook milik Ade, ditemukan unggahan yang menyatakan bahwa adzan tidak suci. Menurutnya, prilaku Ade itu telah melakukan penodaan agama. "Kalau dengan kalimatnya adzan tidak suci di FB dia, kita tau dia melakukan penodaan. Kita tau di dalam adzan itu ada lafas allah, ada kalimat syahadat ada kalimat tauhid. Apapun itu dia sudah melakukan penodaan agama diduga penodaan agama," kata Denny di Polda Metro Jaya, Rabu (11/4). Padahal kata Denny, sebagai dosen Universitas Indonesia seharusnya Ade mempunyai pengetahuan yang banyak atau pintar. Namun, dia tak mengerti Ade masih melakukan hal itu. Postingan Ade tersebut diunggah Ade pada 4 April&nbsp;2018&nbsp;pukul 08.00 WIB. "Kalau dari postingan nya, saya rasa sih ini bukan kalimat bertanya ya. Dia kan orang pintar nih, dosen UI, adzan tidak suci lalu apa maksudnya dia," ungkapnya. Tak hanya membuat laporan ke pihak kepolisian, Denny juga minta kepada rektorat UI untuk segera memastikan status dosen Ade.&nbsp; Pasalnya, prilaku Ade dianggapnya telah mempermalukan almamater UI. "Ini kan memalukkan almamater UI. Saya bukan UI tapi saya minta rektorat UI mempertimbangkan lagi Ade Armando masih mau dipertahankan atau tidak. Karena dia berkali-kali nih," ungkapnya. Pihaknya pun telah membawa beberapa bukti dan segera diberikan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. "Screenshoot, ada akun fb ada hp franz, hape saya kemungkinan akan disita kalau berkembang ke penyidikan," pungkasnya. Sementara perkara Ade Armando dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/1995/IV/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus, tanggal 11 April&nbsp;2018. Ade terancam pasal 28 ayat 2 Jo Pasal 45 A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun&nbsp;2016&nbsp;tentang ITE atau pasal 165 a KUHP.&nbsp;

Kembali, Ade Armando Dipolisikan Karena Diduga Lakukan Penodaan Agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dosen ui

Berita Terkini