<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/WhatsApp-Image-2023-07-22-at-122543-4251230511.jpg" alt="Pengukuhan kepengurusan Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) periode 2023-2026." width="100%">
<figcaption>Pengukuhan kepengurusan Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) periode 2023-2026.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Harian Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) Donny Gahral Adian Sjah Kamarullah menyatakan, wilayah Maluku Utara bukan sekadar satu provinsi di Indonesia Timur dengan segenap data demografi dan geografi. &rdquo;Maluku Utara adalah sejarah perjuangan konfederasi empat kesultanan (Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan) yang disebut sebagai Moloku Kie Raha. Empat kesultanan berjuang mati-matian mempertahankan setiap jengkal laut dan daratan dari invasi kolonialisme Eropa. Prinsip yang dipegang teguh seluruh kekayaan alam di Maluku Utara adalah hak seluruh masyarakat Maluku Utara tanpa terkecuali,&rdquo; kata Donny dalam keterangan yang diterima di sela-sela pengukuhan kepengurusan HIKMU Periode 2023-2026 di Ballroom Patrajasa, Sabtu (22/7). Turut hadir Menteri Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama para pejabat dari Maluku Utara serta tokoh adat Maluku Utara. Donny menuturkan, saat republik baru Indonesia diproklamirkan, empat kesultanan dengan ikhlas menyerahkan kedaulatan tanpa pamrih. Termasuk seluruh kekayaan alam yang sudah dipertahankan dan dijaga selama ratusan tahun. Mereka percaya Maluku Utara akan menjadi bagian dari kesejahteraan bersama bernama Indonesia Raya. Janji tersebut tertanam di sanubari setiap putra dan putri Maluku Utara. &rdquo;Saat ini Maluku Utara disebut sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Kekayaan alam yang berlimpah di darat dan laut menjadi primadona ekonomi yang memacu pertumbuhan Maluku Utara. Namun, di sisi lain kesenjangan ekonomi masih cukup lebar, masih banyak perkampungan Nelayan yang beralas tanah dan berdinding kayu. Angka&nbsp; stunting masih cukup tinggi,&rdquo; tutur Donny. Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU), lanjut Donny, ingin mengingatkan janji historis bernama kemakmuran bersama. Sumbangsih Maluku Utara terhadap ekonomi nasional sepatutnya diganjar setimpal. &rdquo;Indonesia bukan cuma Jawa. Kami atas nama masyarakat Maluku Utara meminta pemerintah memperhatikan Maluku Utara khususnya mereka yang masih papa dan lunta,&rdquo; ujar Donny Gahral. &rdquo;Khusus bagi para calon pemimpin republik ini, kami menitipkan pesan Maluku Utara jangan hanya dilihat sebagai statistik melainkan sejarah perjuangan kemakmuran bersama,&rdquo; papar Donny Gahral. Untuk itu, menurut dia, afirmasi politik dan ekonomi dibutuhkan demi kejayaan Maluku Utara. &rdquo;Kami percaya masa depan Indonesia bukan di barat melainkan di timur. Semoga Allah SWT meridhoi ikhtiar kita semua memakmurkan Maluku Utara dan Indonesia Raya. Amin,&rdquo; ucap Donny Gahral.

Himpunan Keluarga Maluku Utara (HIKMU) menyatakan, wilayah Maluku Utara bukan sekadar satu provinsi di Indonesia Timur

Pelantikan Pengurus HIKMU 2023-2026, Donny Gahral Sebut Indonesia Bukan Cuma Jawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/surati-jokowi-wadah-pegawai-kpk-ingatkan-soal-kasus-novel-baswedan_m_.jpg" alt="Penyidik KPK Novel Baswedan. (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK Novel Baswedan. (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak istana kepresidena akhirnya angkat suara soal sidang kasus Novel Baswedan. Pasalnya, Jaksa Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut satu tahun penjara terhadap dua oknum polisi penyiram air keras ke arah muka Novel.  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mengintervensi penegakan hukum di kasus apapun.  "Serahkan pada prosedur yang ada. Presiden tidak ada intervensi," ujar Donny kepada wartawan, Rabu (17/6).  Menurut Donny, walaupun Presiden Jokowi selaku pimpinan tertinggi. Namun tidak pernah mencampuru urusan ranah hukum.  "Presiden tidak bisa mencampuri urusan judisial. Paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskan semua pihak," katanya.  Donny mengatakan jika Novel tidak puas terhadap tuntutan jaksa. Maka nantinya bisa mengajukan banding lewat mekanisme yang berkalu‎. Sehingga semuanya ada mekanismenya.  "Apabila dirasa tidak puas atau terlalu ringan ya ajukan banding. Jadi saya kira gunakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah," ungkapnya.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut dua oknum polisi yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis dengan pidana satu tahun penjara.  Para terdakwa terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga menyebabkan Novel Baswedan mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri.  Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan bagi para terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencederai kehormatan institusi Polri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rJio60hKuKk  https://www.youtube.com/watch?v=jKaZ_fTKHlM  https://www.youtube.com/watch?v=60hJO8N9RQM

Jubir Istana Bilang, Kalau Novel Tak Puas Silakan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OKE-JKT1-JOKOWI-DAN-MARUF-AMIN-raka-1.jpg" alt="Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin genap 100 hari menjabat. Jokowi melanjutkan pemerintahan yang dia pimpin selama lima tahun ke depan.  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, mengatakan memang saat ini banyak kritikan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yang tidak mengedepankan penyelesaian hak asasi manusia (HAM).  Namun bagi Donny, Jokowi dan Ma'ruf ingin menuntaskan permasalahan yang berkaitan dengan HAM di masa lalu. Sehingga dia tidak mempermasalahkan adanya kritikan tersebut.  "Karena banyak yang meragukan yang tidak kasat mata soal HAM, pemerintahan Jokowi dianggap kurang memerhatikan HAM," ujar Donny dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (8/2).  Donny melanjutkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, selain infrastruktur juga fokus pada ekonomi dan kesejahteraan. Menurutnya apabila itu diperbaiki, maka masyarakat bisa sejahtera.  Misalnya Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIS). Itu tujuannya untuk masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.  "Adanya KIS dan KIP maka orang akan menjadi sehat dan menjadi lebih baik. Lalu apabila KIP sudah berjalan, maka tidak akan lagi adanya hoaks," katanya.  Donny melanjutkan, apabila orang mendapatkan KIP, maka akan berpendidikan. Sehingga sulit bagi orang tersebut termakan berita hoaks yang jelas-jelas menganggu keamanan.  "Sehingga keamanan akan ikut membaik juga adanya KIP ini," ungkapnya.

KSP: Adanya KIP Agar Masyarakat Tidak Termakan Hoaks