<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menhub.jpg" alt="Menhub Budi Karya bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Kapolri saat berkunjung ke Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5). Kutnadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Menhub Budi Karya bersama Ketua DPR Puan Maharani dan Kapolri saat berkunjung ke Tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Minggu (9/5). Kutnadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meninjau persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka (on campus) untuk kegiatan praktik di Politeknik Penerbangan Indonesia di Curug, Tangerang, Banten, Sabtu (5/3).  Sejumlah Perguran/Sekolah Tinggi Transportasi tengah menyiapkan kegiatan praktik tatap muka, seperti : Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI), Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD), dan Sekolah Tinggi Pelayaran Indonesia (STIP). Untuk tahap percontohan, akan diterapkan di PPI Curug.  Perguruan/Sekolah Tinggi Kemenhub merupakan Pendidikan vokasi yang memiliki perbandingan kegiatan praktikum dan teori dengan prosentase 70% praktik dan 30% teori.  Oleh karena itu, kegiatan praktik secara tatap muka perlu dilakukan, dalam rangka pemenuhan standar pembelajaran sesuai dengan ketentuan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk SDM Penerbangan dan International Maritime Organization (IMO)untuk SDM pelayaran, yang mengharuskan para taruna/i menggunakan fasilitas/simulator yang tersedia di dalam sekolah.  “Kesiapan kegiatan belajar mengajar secara on campus ini harus dilakukan dengan hati-hati, konsisten dan dilakukan secara bertahap,” kata Budi Karya dalam keterangannya, Sabtu (6/3).  Menhub mengatakan, kegiatan praktik tatap muka akan dilakukan dengan metode block system. Dimana nantinya, para pengasuh/pengajar dan taruna/i tidak boleh keluar-masuk area kampus selama dilakukannya kegiatan praktek di kampus selama 2-3 minggu.  Budi menjelaskan, rencana penerapan kegiatan ini telah dikoordinasikan dengan Satgas Penanganan Covid-19.  Sebelumnya, Kemenhub juga telah melakukan studi banding (benchmarking) dengan beberapa sekolah kedinasan yang telah lebih dulu melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka, seperti : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya dan Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.  Lebih lanjut Menhub menyampaikan terima kasih kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi sekolah perhubungan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka untuk kegiatan praktik  “Saya minta pihak sekolah dan para taruna-taruni agar memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dengan terus konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jika terjadi penularan agar segera di stop dan lakukan evaluasinya,” tutur Menhub.  Sementara itu Kepala BNPB/Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, telah mendapatkan penjelasan dari pengelola PPI Curung mengenai penerapan pembelajaran tatap muka melalui metode block system.  “Saya melihat ini adalah cara yang sangat baik, yang mampu meminimalkan resiko terpapar Covid-19. Tetapi yang paling penting adalah konsistensi penerapannya. Jangan sampai di awal ketat, kemudian di tengahnya kendor. Saya melihat kesiapan prakondisi sudah dilakukan dengan baik oleh pihak sekolah,” ujar Doni.  Menurutnya, yang paling berbahaya jika terjadi penularan di dalam asrama sekolah adalah para pengasuh/pengajar yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki penyakit penyerta (komorbid).  “Berdasarkan data, kematian tertinggi karena Covid-19 adalah mereka yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki komorbid seperti diabetes, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila ada pengasuh/pengajar yang berusia di atas 47 tahun dan memiliki komorbid sebaiknya tidak melakukan pertemuan fisik atau tatap muka,” ucapnya.  Ia mengimbau, jika ada taruna/i atau pengajar yang terpapar Covid-19 agar tidak dilakukan karantina mandiri di area sekolah, melainkan langsung dibawa ke Wisma Atlet. Ia juga meminta pihak sekolah terus berkoordinasi intensif dengan Satgas Penanganan Covid-19.  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Zulfikri mengungkapkan, kegiatan belajar mengajar tatap muka di PPI Curug akan dilakukan secara bertahap.  Tahap 1 akan dilakukan pada 8 Maret 2021 s.d 24 Mei 2021 yang akan diikuti oleh sebanyak 62 orang taruna/.  Praktik yang akan dilakukan seperti : praktik terbang fase 4 Multi Engine, praktik terbang fase 2 PPL dan fase 3 CPL-I, praktik level 3 hands-on berdasarkan CASR 147 dan AC 147-02, dan praktik sebelum on the job training.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ox5jbr_Lk9c

Menhub Bersama Kepala BNPB Kompak Tinjau Praktik di PPI Curug

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Doni-Monardo-BNPB-1.jpeg" alt="Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (BNPB)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan ada sebanyak 1.214 orang masuk ke Indonesia positif tertular virus Korona.  "Jadi sejak tanggal 28 Desember 2020 tercatat sudah 1.214 orang positif Covid-19 baik WNI yang jumlahnya 1.092 mapun WNA 122 orang," ujar Dono dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta, Sabtu (20/2).  Doni mengatakan, padahal para WNI dan WNA yang tertular Covid-19 masuk ke Indonesia tersebut sudah membawa surat keterangan bebas virus Korona. Namun kenyataannya pada saat di tes ulang mereka terkonfirmasi positif Covid-19.  "Padahal semua ini membawa surat keterangan bebas Covid-19," katanya.  Doni mengatakan, setidaknya ada 10 negara dengan hasil positif terbanyak adalah Arab Saudi. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk lebih mewaspadai WNA yang masuk ke Indonesia.  "Ada 10 negara dengan kasus positif terbanyak mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Turki, Qatar, Singapura, Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan," ungkapnya.  Doni berujar belum diketahui di mana para WNA tersebut tertular Covid-19. Sehingga hal ini yang sedang dicari tahu oleh Satgas Penanganan Covid-19 bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mencari tahu.  "Pertanyaanya apakah mereka terpapar tapi belum terinfeksi, atau terpapar selama penerbangan," tuturnya.  Berikut ini adalah 10 negara tersebut yang diketahui WNA dan WNI positif Covid-19. Arab Saudi (345 WNI), Uni Emirat Arab (9 WNA dan 245 WNI), Turki (3 WNA dan 102 WNI), Malaysia (6 WNA dan 73 WNI), Qatar (12 WNA dan 57 WNI), Singapura (4 WNA dan 43 WNI), Jepang (12 WNA dan 32 WNI), Korea Selatan (10 WNA dan 19 WNI), dan Hong Kong (3 WNA dan 25 WNI) serta Taiwan (3 WNA dan 22 WNI).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D0HTwKZ2FJM

Bawa Surat Bebas Covid-19, Namun Satgas Temukan 1.214 Orang Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI08.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak erupsi Gunung Semeru disikapi secara simultan dan sinergis oleh Pemprov Jawa Timur, Pemkab Lumajang dan juga Pemerintah Pusat.  Usai kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, hari ini, Kamis (3/12), beberapa perencanaan langkah strategis diambil.  Mulai dari penambahan sistem peringatan dini bencana erupsi untuk masyarakat sekitar, memperbanyak panduan jalur evakuasi bencana, hingga rencana mengeruk sedimentasi material di jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru.  Ada dua lokasi di kawasan Gunung Semeru yang dikunjungi Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB Doni Monardo hari ini untuk menginventarisir permasalahan dampak erupsi.  Lokasi pertama yang ditinjau adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Dusun Kajar, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.  Di pos pemantauan tersebut, baik Gubernur Khofifah maupun Kepala BNPB Doni Monardo sama-sama berupaya untuk menginventarisir dampak bencana yang harus diantisipasi ke depan, hingga kondisi terkini aktivitas vulkanik Gunung Semeru.  "Kedatangan kami ke sini adalah kami ingin update dari seluruh proses mulai terjadinya erupsi hingga mitigasi yang harus kita lakukan terkait upaya perlindungan masyarakat di area kondisi rawan bencana ( KRB) , proses evakuasinya, dan detail mitigasi dan dampak erupsi Gunung Semeru dengan mengunjungi pos pantau ini. Semua harus termitigasi secara detail terutama yang terkait dengan potensi kebencanaannya sehingga dapat diantisipasi secara komprehensif baik titik kumpul dan pengungsian, jalur evakuasi, saluran lahar dan sebagainya sehingga masyarakat terlindungi ," papar Gubernur Khofifah.  Di pos tersebut diketahui terkait jangkauan awan panas dan dampaknya akan mengarah kemana saja. Berapa jauh titik aman, dan juga kawasan pemukiman warga mana yang harus dievakuasi kembali.  Gubernur Khofifah menyebutkan, saat ini yang dibutuhkan adalah sistem peringatan dini atau early warning system yang benar dan cepat bagi masyarakat kawasan lereng Semeru. Sehingga menurut Khofifah dibutuhkan lebih banyak pihak yang mampu menyebarluaskan tentang peringatan dini erupsi. Tetapi sumber informasi harus satu pintu agar tidak terjadi dispute.  Gubernur yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ini meminta agar radio komunitas dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) turut berperan aktif dalam penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Semeru.  Titik kedua yang juga ditinjau Gubernur Khofifah bersama Kepala BNPB adalah kawasan jalur aliran lahar erupsi Gunung Semeru di Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/KHOFI09.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi da</figcaption>
</figure> Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta, Sekdaprov Jatim serta bupati Lumajang meninjau lokasi dampak bencana erupsi Gunung Semeru, Kamis (3/12). (Istimewa)  Di sana tampak bahwa sedimentasi material luapan erupsi Gunung Semeru sudah sangat menebal. Bahkan timbunan material di jalur aliran lahar tersebut sudah mencapai lebih 15 meter dari kondisi sebelum erupsi.  Padahal saat ini, potensi erupsi masih belum berhenti dan guguran awan panas masih terus berlangsung. Karena sudah terpetakan, maka dikatakan Gubernur Khofifah dibutuhkan adanya pengerukan di lokasi tersebut agar jalur ini tetap bisa menjadi jalur aman untuk aliran lahar. Dan tidak sampai meluber ke perkampungan rumah warga.  "Untuk jalur aliran lahar di dusun Curah Kobokan ini ketebalan sedimentasi sudah mencapai lebih 15 meter, jadi harus dikeruk. Agar jika ada material dari erupsi gunung, tidak ada yang meluber ke perkampungan warga. Bapak Kepala BNPB tadi langsung kordinasi dengan Menteri PUPR dan tim TNI akan siap mendukung proses pengerukan. Tetapi harus sangat waspada mengingat sedimentasi material gunung Semeru. Pengerukan ini penting supaya kanal saluran lahar tetap bisa mengalir," kata Khofifah.  Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Ia mengatakan bahaa pengerukan dibutuhkan untuk mengurangi volume lahar panas di kawasan Curah Kobokan.  "Karena kalau material tidak segera dikurangi maka jika terjadi hujan lebat di hulu akan bisa terbawa ke pemukiman warga dan ini yang harus kita hindari," kata Doni.  Kepala BNPB Doni Monardo juga menyampaikan bahwa keselamatan masyarakat adalah point penting yang ditekankan Presiden RI Joko Widodo saat terjadi bencana. Oleh sebab itu dirinya hadir sebagai bentuk perhatian support Pemerintah Pusat kepada daerah dan masyarakat yang mengalami bencana alam seperti saat ini erupsi gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.  "Kita hadir adalah untuk memastikan bahwa pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat bisa berlangsung dengan maksimal artinya dalam kondisi ada bencana alam letusan gunung Semeru kita juga menghadapi persoalan pandemi sehingga kita berharap manajemen untuk penanganan pengungsian harus betul- betul terlaksana dengan baik" kata Ka.BNPB Doni Monardo.  Sehari sebelumnya Rabu (2/12), Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan bantuan peralatan dan logistik untuk penanganan warga terdampak erupsi gunung Semeru. Bantuan yang diberikan antara lain dua tenda pengungsian yang dilengkapi light tower sebagai penerang saat malam, pengungsian darurat hingga dapur umum.  Bantuan yang diberikan berupa sembako satu ton beras, 500 kardus mi instan, 200 liter minyak goreng, penambah gizi 120 paket serta lauk pauk 120 paket.  Selain memberikan bantuan logistik, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim dan Dinas Sosial juga mengirimkan bantuan tenaga ke lokasi pengungsian di lapangan Kamarkajang Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.  Pemprov Jatim juga mengirimkan bantuan berupa cairan pembersih tangan 20 liter, cairan disinfektan 20 liter, masker 5000 pcs, mobil rescue satu unit dan mobil serbaguna dua unit.

Gubernur Khofifah dan Kepala BNPB Tinjau Area Terdampak Erupsi Semeru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-30-at-13.12.02.jpeg" alt="Mantan Kepala BNPB Doni Monardo semasa hidup. Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu (3/12) sore WIB." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala BNPB Doni Monardo semasa hidup. Doni Monardo meninggal dunia pada Minggu (3/12) sore WIB.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan aksi unjuk rasa yang terjadi Rabu dan Kamis (7-8 Okotober 2020) menimbulkan banyak kasus positif virus Korona.  "Ini menimbulkan banyak kasus positif," ujar Doni dalam keterangannya, Sabtu (10/10).  Namun demikian, Doni tidak merinci berapa banyak kasus positif Covid-19 akibat buruh dan mashasiswa melakukan unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.  Doni menambahkan mereka yang positif Covid-19 sangat berbahaya. Karena mereka bisa saja menulari orang-orang sekitar. Sehingga hal ini perlu dijadikan catatan.  "Mereka yang diminta menjalani testing kedapatan positif covid-19 dan ini tentunya membahayakan diri mereka serta keluarga mereka kalau kembali ke rumah," katanya.  ‎Doni mengingatkan juga bahwa berbagai tindakan yang kita lakukan membawa tanggung jawab bukan hanya dunia, tetapi juga di akhirat.  "Menurut pemahaman saya, sesuai dengan agama yang saya yakini, tindakan yang bisa membahayakan orang lain bukan hanya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga kelak di akhirat," ungkapnya.  ‎Oleh sebab itu, ke depan masyarakat yang melakukan ujuk rasa untuk memperhatikan ancaman Covid-19 yang sedang dihadapi. Penggunaan hak demokrasi jangan sampai mengorbankan keselamatan diri dan juga kesehatan keluarga di rumah.  “Saya ingin mengingatkan, status darurat kesehatan masih berlaku. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan agar terhindar dari Covid-19," tuturnya.  "Kalau sekarang banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, secara sengaja membuat kerumunan, maka mereka bukan hanya melanggar peraturan, tetapi membahayakan diri dan juga keluarga yang mereka sayangi,” tambahnya.  Menurut Doni, kondisi yang kita sedang hadapi belum kondusif. Semua pihak diminta untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat karena kita sedang berjuang menurunkan angka penularan dan angka kematian. Terutama para dokter sedang berjuang keras untuk menyelamatkan warga yang terinfeksi Covid-19.  “Tindakan untuk menciptakan kerumunan dalam jumlah besar dan mengabaikan protokol kesehatan akan menambah beban dokter dan tenaga medis yang sudah berjuang keras menyelamatkan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IpYGEFImF1U&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Demo Omnibus Law, Satgas: Timbulkan Banyak Kasus Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi pengambian secara paksa jenazah Covid-19 marak terjadi di beberapa daerah. Meskipun, Kepala Satuan Tugas (Satgas) ‎Covid-19 Doni Monardo mengaku dari laporan yang ia dapatkan sudah berkurang kasus-kasus masyarakat yang menolak rapid test ataupun tes usap atau swab test.  Bahkan, kata, Doni, pihaknya telah membentuk tim mitigasi terkait penanganan virus korona di masyarakatnyang melibatkan seluruh pakar mulai dari antopolog, sosiolog dan psikolog.  "Bahkan kami juga menempatkan para dokter muda. Supaya tidak ada lagi salah paham atau miskomunikasi dari kasus ‎pengambilan paksa jenazah Covid-19. Termasuk isu yang berhbungan jenazah tidak kena Covid-19 namun disebut tertular virus korona," ujar Doni di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).  Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga digandeng oleh Satgas Covid-19. Itu diperuntukan melakukan sosialisasi perubahan prilaku dan mampu beradaptasi terhadap Covid-19. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/08/2020/jokowi-ungkap-alasan-tetap-bangun-jalan-tol-meski-pandemi-covid-19/">Jokowi Ungkap Alasan Tetap Bangun Jalan Tol Meski Pandemi Covid-19</a></li> </ul> Sehingga nantinya Kemendikbud dan PGRI bisa menumbuhkan kesadaran bagi para siswa terkait melakukan protokol kesehatan secara ketat. Sekaligus harapannya, supaya generasi muda mulai dari SD sampai perguruan tinggi bisa dalam satu struktur.  "Jadi pesan-pesan yang disampaikan bisa mengalir. ‎Jadi kita harapkan‎ perubahan prilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan bisa optimal melalui organisasi Kemendikbud," ungkapnya.  Dokter Reisa  Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kenapa tidak ada lagi dr Reisa Broto Asmoro yang kerap melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait virus korona atau Covid-19 di tanah air.  Karena menurut Saleh, adanya dr Reisa Broto Asmoro bisa meningkatkan imunitas tubih di masa pandemi virus korona di tanah air.  "Apalagi ini Reisa ternyata enggak masuk lagi. Ini jadi menurunkan keseriusan masyarakat dalam menonton gitu lho. Karena kalau ada dr Reisa itu setidaknya dapat meningkatkan imunitas," ujar Saleh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).  Selain itu Saleh juga mengaku kecewa kepada pemerintah yang tidak lagi melibatkan Achmad Yurianto dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Padahal kala awal muncul virus korona, Achmad Yurianto sebagai juru bicara pemerintah.  "Jadi seakan-akan Achmad Yurianto ini dipecat dari gugus tugas. Begitu berganti jadi satgas enggak ada nama dia," katanya.  Saleh juga mengatakan, kenapa setelah mendapatkan kritik, Satuan Tugas kembali menggandeng perwakilan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi dirinya.  "Bukan orangnya tapi lembaga ini (Kemenkes) harus masuk di situ. Jadi jangan sampai ditinggalkanlah Kemenkes ini," ungkapnya.  Dalam Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memang harus ada Kemenkes. Pasalnya dalam penanganan virus korona di tanah air jangan sampai diisi orang yang salah dalam bertugas.  "Jangan sampai urusan kesehatan ini dikerjakan orang yang enggak mengerti kesehatan. Kan aneh itu," pungkasnya.

Banyak Penggambilan Paksa Jenazah Covid-19, DPR Tanya Status dr. Reisa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ilustrasi-lawan-korona.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah Dokter yang menjadi korban tertular virus Korona atau Covid-19 terus bertambah. Total ada ‎13 dokter yang dinyatakan meninggal dunia.  "Data yang masuk dari lapangan 13 dokter kita sudah meninggal dunia‎," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo ‎dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (2/4) malam.  Doni mengatakan, para dokter yang meninggal dunia itu adalah pahlawan. Karena mereka ada di garda terdepan melawan virus yang berasal dari Provinsi Wuhan, Tiongkok tersebut.  "Dokter yang betul-betul berada di garis terdepan yang akhirnya gugur sebagai pahlawan," katanya.  Berikut ini adalah daftar dokter yang meninggal dunia akibat virus Korona:  1. dr. Laurentius P, Sp.KJ (IDI Cabang Jakarta Timur) 2. dr. Ucok Martin, Sp.P (IDI Cabang Medan, Sumatera Utara) 3. dr. Hadio Ali, Sp.S (IDI Cabang Jakarta Selatan) 4. dr. Adi Mirsa Putra, Sp.THT (IDI Cabang Kota Bekasi) 5. dr. Djoko Sudodjoko, Sp.B (IDI Cabang Kota Bogor) 6‎. dr. Toni Daniel Silitonga (Satgas Tim Penanggulangan Covid-19) 7. Prof. dr. Bambang Sutrisna MHSc (Guru Besar Epidermologi FKM UI) 8. dr H.Erizal Syamsuddin, MM (IDI Cabang Prambulih) 9. Prof. Irwan Dwipraharsto (Guru Besar Farmakologi FK UGM) 10. dr. Exsenveny Lalopua, M.Kes (IDI Cabang Bandung, Jawa Barat) 11.‎ dr. Bartholomeus BSK Wibowo (IDI Cabang Jakarta Barat) 12. dr. Ratih Purwarini (IDI Cabang Jakarta Timur) 13. Laksma TNI (Purn) dr. Jeanne PMR Winaktu, Sp.BS (IDI Cabang Jakarta Pusat)

Lawan Wabah Virus Korona, 13 Dokter Gugur di Garda Terdepan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/waspada-bencana-sumbar-ada-di-atas-patahan-lempeng-dan-cincin-api_m_.jpg" alt="Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, semua pihak harus bersama-sama melawan wabah virus Korona. Jajaran pemerintah dari pusat hingga kepala desa harus sinergis dan fokus.  "Marilah kita semua bersatu pada agar semuanya menjadi kekuatan," ujar Doni dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (2/4).  Selain itu Doni juga memaparkan, mengenai prediksi dari Badan Intelijen Negara (BIN) virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok tersebut akan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2020.  "Jadi puncaknya di Juni dan akhir Juli 2020 ini," katanya.  Oleh sebab itu, Doni berharap supaya kasus Korona di tanah air tidak terus bertambah. Saat ini juga pemerintah terus melakukan pencegahan terhadap virus yang sudah memakan ribuan korban jiwa itu.  "Kalau kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan. Mudah-mudahan tidak sesuai dengan prediksi BIN," katanya.  Adapun prediksi dari BIN yang dipaparkan Doni Monardo dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR adalah sebagai berikut.  1. Esttimasi jumlah kasus di akhir Maret adalah 1.577 (realitas 1528, akurasi pediksi 99 persen)  2. Estimasi jumlah kasus di akhir April‎ 27.307  3. Estimasi jumlah kasus di bulan Mei sebanyak 95.451  4. Estimasi jumlah kasus di bulan Juni sebanyak 105.765  5. Estimasi jumlah kasus di akhir Juli sebanyak 106.287.

BIN Prediksi Puncak Wabah Korona Terjadi pada Juli 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Doni-Monardo-Kepala-BNPB-Bahas-Anggaran-eca2-1.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi virus Korona atau Covid-19. Namun ada beberapa kendala yang harus dihadapai untuk menangani virus yang sudah memakan ribuan korban jiwa itu.  Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, kendala yang saat ini dihadapi adalah pemerintah belum memiliki alat tes Korona secara masal.  "Kelemahan kita tidak memiliki alat untuk memeriksa secara cepat dalam skala besar. Tapi kami mencoba mendatangkan rapid test dari sejumlah negara," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (2/4).  Kendala lainnya adalah, dari 44 laboratorium yang dimiliki pemerintah hanya asa 13 yang bisa digunakan. Sehingga pemerintah harus berjuang dengan keterbatasan fasilitas yang ada saat ini.  "Dari 44 laboratorium Kemenkes yang tersebar. Peralatan dan perlengkapannya belum memadai, sehingga yang efektif baru 13 laboratorium," katanya.  Namun demikian pemerintah akan berusaha mendatangkan alat pengetes virus Korona tersebut skala besar. Sehingga bisa melakukan tes secara massal.  "Jadi kami akan datangkan dari sejumlah negara sebanyak mungkin agar tes bisa dilakukan di Jawa maupun di luar Pulau Jawa," ungkapnya.  Adapun sampai dengan Kamis (2/4) ini, sebanyak 1.790 orang dinyatakan positif korona. Kemudian meninggal dunia sebanyak 170 orang. Sementara yang sembuh sebanyak 112 orang.

Tangani Wabah Korona, Doni Beberkan Sejumlah Kendala Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/satgas-covid19-ok1-1.jpg" alt="Petugas Satgas Covid-19 Pemkot Surabaya bersiap melakukan penyemprotan disinfektan. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satgas Covid-19 Pemkot Surabaya bersiap melakukan penyemprotan disinfektan. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan pemecahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 direspons banyak kalangan. Hal ini demi efektifitas kinerja badan yang saat ini dipimpin oleh Doni Munardo itu.  Salah satunya pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Dirinya mendukung langkah mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan memecah empat.  Sebelumnya, pemecahan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ini diusulkan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari.  "Menurut saya bagus, persoalan selama ini kan soal komando kendali yang sangat lemah, sehingga ketika mereka sampai ke daerah tidak bisa gerak, artinya tidak bisa tepat penanganannya. Komando kendalinya kan tidak ada," ujar Rahadiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (31/3).  Rahadiansyah mengatakan, dengan dibentuknya empat komando kendali Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 maka akan menjadi efektif dalam hal penanganan isolasi dan karantina orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).  Sehingga ada pengelompokan pasien resiko tinggi dan rendah, fasilitas perawatan dari pusati sampe tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkatan RT bisa terpantau.  “Kemudian tim yang menangani aspek testing, tim yang menemukan pasien positif Covid-19, tim yang menangani dampak sosial maupun tim ekonomi, bisa terkontrol, dari tim yang dibentuk Presiden mendapatkan laporan, dari laporan tersebut Presiden bisa mengambil kebijakan,” katanya.  Rahadiansyah juga menuturkan, selama ini semenjak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibentuk perdasarkan Keppres Nomor 9/2020 danggap kinerja dan kendalinya belum efektif.  Berdasarkan bukti belum adanya daerah-daerah dengan kategori zona merah dan kuning. Sehingga  Gugus Tugas Covid-19 ini belum efektif.  “Selama ini banyak kebijakan yang tidak jalan karena itu tadi, Komando kendalinya tidak ada, terus semuanya mau dicakup oleh satu lembaga saja tapi pembandingnya tidak ada," ungkapnya.  Seharusnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini dapat memetakan atau mengkategorikan dengan tepat. Sebab dari situ otomatis penanganan penyebaran Covid-19 bisa cepat teratasi.  Efeknya jika tidak terpetakan bisa saja daerah yang awalnya hijau menjadi merah, karena ODP dan PDP nya eksponensial atau sangat tajam peningkatanya tapi tidak segera dilakukan penanganan.  "Jadi apa yang diusulkan Qodari itu sangat rasional karena itu pengertinya penekanannya lebih pada aspek-aspek teknis pelaksanaan," imbuhnya.  Sebagaimana diketahui Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengusulkan untuk membagi Empat Tim Gugus Tugas Covid-19.  Hal tersebut karena melihat dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan eskalasi Covid-19 di Indonesia. Sehingga amat berat bila semuanya dipegang satu orang yakni Letjen Doni Monardo. Maka perlu dipecah dalam empat tim Gugus Tugas Covid-19 dengan pembagian fokus penanggulangan.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Agar Komando Kendalinya Kuat, Gugus Tugas Covid-19 Sebaiknya Dipecah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-ungul-di-kaum-milenial-tapi-jokowi-lemah-di-basis-islam-modern_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai masih banyak kelemahan yang harus ditambal oleh pasangan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam upaya mengoptimalkan peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah disarankan memecah gugus tugas tersebut. Hal ini demi mengoptimalkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan eskalasi Korona.  Saran itu disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari. Menurutnya, Komandan dan gugus tugas penanganan Covid dipecah menjadi tiga atau empat Gugus Tugas Covid-19 (GTC).  "Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan untuk mengoptimalkan  pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 dengan membagi tiga atau empat komandan." ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (30/3).  Qodari menambahkan, dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan eskalasi Covid-19 di Indonesia yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, rasanya amat berat bila semuanya dipegang satu orang yakni Letjen Doni Monardo. Maka perlu dipecah dalam empat tim Gugus Tugas Covid-19 dengan pembagian fokus penanggulangan.  Dijelaskanya, tim pertama Gugus Tugas Covid-19 bisa bekerja khusus untuk menangani aspek testing dan menemukan pasien positif lewat contact tracing. Karena ini tentu bukan pekerjaan mudah. Tim GTC 1 ini serahkan pada ahlinya yakni polisi.  "Sementara untuk komandannya saya usul Mendagri Tito Karnavian atau Kepala BNPB Doni Monardo untuk mengkomandoi tugas ini,” katanya.  Tim kedua, lanjut Qodari, pemerintah bisa membentuk tim yang khusus bertugas mulai dari isolasi dan karantina orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP). Kemuduan pengelompokan pasien resiko tinggi dan rendah, fasilitas perawatan, tempat menginap dokter dan perawat, sampai penyiapan Alat Pelindung Diri (APD) dan obat-obatan.  “Tim kedua Gugus Tugas Covid-19 ini Letjen Doni Monardo atau mantan Wapres Jusuf Kalla layak untuk menjadi komandanya,” terangnya.  Selanjutnya, pembentukan tim ketiga Gugus Tugas Covid-19 3 yang bertugas menangani  dampak sosial dan keagamaan dari wabah Korona  pada masyarakat Indonesia.  “Mantan Wapres Jusuf Kalla atau Eks Cawapres 2019 Sandiaga Uno saya pikir cocok menjadi komandannya,” ulas Qodari.  Terakhir, tim keempat Gugus Tugas Covid-19 bertugas dalam penanganan dampak ekonomi dan turunannya yang banyak dan masif itu. “Menkeu Sri Mulyani Indrawati  atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tepat menjadi komandannya,” ungkap Qodari  Dalam operasionalnya nanti, kata Qodari, masing-masing Koordinator Gugus Tugas Covid-19 langsung di tangan Presiden  Joko Widodo (Jokowi). “Semua lapor pada Pak Jokowi agar tetap satu komando dan komprehensif," ungkapnya.‎  Karena menurut Qodari, yang saat ini yang dibutuhkan Pemerintahan Jokowi adalah para komandan yang fokus, berorientasi solusi, lincah, jaringan luas, dan penuh inisiatif.  “Nama-nama di atas memenuhi kriteria tersebut. Juga menggambarkan semangat kebersamaan dan penggalangan kekuatan  menghadapi tantangan teramat besar bernama Covid 19,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fVpqUsPMAD8  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM  https://www.youtube.com/watch?v=__xcVbCUwGc

Qodari Sarankan Jokowi Bagi 4 Tim Gugus Tugas Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Doni Munardo

Berita Terkini