<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Endi-Stafsus-Prabowo-3175754847-1-2922303126.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gerakan masyarakat untuk membantu korban terdampak bencana di Sumatera melalui galang dana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi sempat disindir secara terbuka oleh Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya. Meski tidak menyebut nama, warganet yakin sindiran itu ditujukan kepada Ferry. Belakangan, Ferry Irwandi menyampaikan bahwa politikus dari Partai Gerindra itu sudah menyampaikan permohonan maaf secara personal.&nbsp; Melalui akun media sosial Instagram miliknya, Ferry Irwandi merespons pertanyaan dari warganet ihwal penyaluran bantuan Rp 10 miliar namun merasa si paling kerja. Atas sindiran itu, Ferry mengaku sama sekali tidak merasa kesal atau marah. Dia justru bersyukur karena mendapat dukungan yang luar biasa besar dari masyarakat Indonesia. Berkat dukungan itu pula, Ferry merasa tidak perlu merasa kesal atau marah.&nbsp; &rdquo;Soal perkataan pak dewan, buat temen-temen yang nanya, saya sama sekali tidak merasa amarah dan kesal, berkat dukungan luar biasa kawan-kawan semua, yang masif sekali dan tidak berhenti, gak ada orang yang bisa merasa kesal dan marah ketika mendapatkan dukungan dan support sebesar ini, makasih ya semua,&rdquo; tulis Ferry dalam unggahan tersebut. Lebih lanjut, Ferry juga menyatakan bahwa anggota dewan yang dimaksud sudah menghubungi dirinya secara personal dan menyampaikan permintaan maaf. Ferry pun sudah menyampaikan beberapa concern dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban terdampak bencana di Sumatera berdasar hasil turun langsung ke lapangan. Dia menekankan bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya memelihara konflik.&nbsp; &rdquo;Beliau sudah menghubungi saya secara personal dan minta maaf, saya juga menerima itu karena gak ada gunanya juga memelihara konflik di situasi seperti sekarang, saya juga udah sampaikan beberapa concern dan kebutuhan masyarakat di lapangan dan beliau menerima, jadi yasudah buat yang nanya respon saya, itu aja,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Ferry pun kembali mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan kepada korban terdampak bencana di Sumatera. Sebelumnya, Endipat menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar. Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada Ferry yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam. Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan.&nbsp; &rdquo;Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian,&rdquo; kata dia saat rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).&nbsp; Dia merasa heran bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp 10 miliar gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah. Menurut dia, minimnya informasi membuat upaya pemerintah dalam penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah tidak terlihat oleh publik.&nbsp; Karena itu, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), dia meminta Komdigi dapat meningkatkan strategi komunikasi publik agar kerja pemerintah tidak tersisih oleh kampanye donasi yang dikelola pihak luar. &rdquo;Ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ferry Irwandi merespons sindiran terkait penggalangan dana untuk korban bencana Sumatera, Endipat Wijaya minta maaf.

Anggota DPR Gerindra Endipat Wijaya Minta Maaf ke Ferry Irwandi, Usai Sindir Donasi bencana Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/7CtobrICrFqkeIrGX5aqo3F85DCx5m0d1iSLLApH-1-1324413628.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). (TV Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). (TV Parlemen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sindiran Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Endipat Wijaya atas penggalangan donasi publik untuk bencana Sumatera berbuah kecaman dari masyarakat. Apalagi, ia menyebut donasi itu tak sebanding dengan dengan kerja-kerja pemerintah dalam menangani bencana "Orang per orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu," ucap Endipat. Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran Endipat tertuju pada konten kreator Ferry Irwandi yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.&nbsp;Alhasil, kini publik mencari-cari sosoknya. Endipat adalah salah satu wakil rakyat baru yang duduk di Parlemen. Ia baru memulai periode keterwakilannya pada 2024-2029, mewakili Fraksi Partai Gerindra. <h2>Alumnus SMA Taruna Nusantara</h2> Jauh sebelum melenggang di Parlemen, Endipat menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang hingga lulus. Jamak diketahui, SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan sosok pemimpin di Indonesia. Tak sedikit dari alumni sekolah tersebut yang kini menempati posisi strategis di pemerintahan, parlemen, hingga militer dan kepolisian. Pendidikan tingginya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar Sarjana Teknik Metalurgi pada 2006. Endipat meniti karir di sektor industri. Ia memulai langkah profesionalnya sebagai teknisi di Double A Group, sebuah perusahaan besar di bidang pulp and paper. Setelah itu, ia melanjutkan karir di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur. Setelah berkarir di dunia industri, ia melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Manajemen dari Swiss German University pada 2019. <h2>Bergabung ke Partai Gerindra Tahun 2011</h2> Pada 2011, Endipat bergabung dengan Partai Gerindra. Bermodal rekam jejak di bidang teknis dan kemampuan komunikasi publik, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024. Endipat mewakili daerah pemilihan kepulauan Riau. Pada Pemilu Legislatif 2024, Endipat sukses meraih 105.413 suara, menjadikannya peraih suara tertinggi di Dapil Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut mengantarkannya menjadi Anggota DPR periode 2024&ndash;2029. Di parlemen, Endipat bertugas di Komisi I DPR, komisi yang membidangi isu strategis seperti pertahanan negara, hubungan luar negeri, kebijakan digital, keamanan siber, serta intelijen. Karena itu, salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Sindiran Endipat soal donasi publik untuk bencana Sumatera, yang dianggap tak sebanding dengan kerja negara, muncul saat rapat kerja dengan Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Ia mendesak komdigi lebih aktif menginformasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera. "Sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu," kata Endipat. Pernyataannya menuai kecaman netizen. Ia dianggap mengecilkan arti partisipasi masyarakat dan terlalu membesar-besarkan kerja negara yang seharusnya memang sudah menjadi kewajiban. Netizen pun makin geram karena ternyata Endipat mengunci akun Instagramnya, @endipat.wijaya.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Endipat Wijaya merupakan Alumnus SMA Taruna Nusantara, menyindir donasi publik untuk bencana Sumatera.

Jejak Endipat Wijaya yang Sindir Donasi Bencana, dari Alumnus SMA Taruna Nusantara jadi Wakil Partai Gerindra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Endi-Stafsus-Prabowo-3175754847-1-2922303126.jpg" alt="Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra Endipat Wijaya, yang minta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menginformasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera, menyita perhatian publik. Sebab, dalam pernyataannya, Endipat turut menyinggung bantuan donasi publik yang dikumpulkan konten kreator Ferry Irwandi. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). Menurut Endipat, minimnya informasi membuat upaya pemerintah, termasuk penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah, tidak terlihat oleh publik. "Ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu," kata Endipat. Endipat secara khusus menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar.&nbsp; Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada konten kreator Ferry Irwandi yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam. Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan. "Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian," urainya. <h2>Siapa Endipat Wijaya?</h2> Endipat Wijaya merupakan salah satu wajah baru di DPR RI periode 2024&ndash;2029. Berlatar belakang pendidikan teknik dan pengalaman panjang di sektor industri, ia mewakili Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri). Kini, Endipat mengemban tugas di Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen. Endipat lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Sejak muda ia dikenal sebagai sosok yang disiplin dan memiliki perhatian besar pada dunia sains dan teknologi.&nbsp; Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Taruna Nusantara, Magelang, salah satu sekolah bergengsi yang banyak melahirkan pemimpin di Indonesia. Pendidikan tingginya diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar Sarjana Teknik Metalurgi pada 2006. Setelah berkarir di dunia industri, ia melanjutkan studi dan meraih gelar Magister Manajemen dari Swiss German University pada 2019. Sebelum terjun ke dunia politik, Endipat meniti karir di sektor industri. Ia memulai langkah profesionalnya sebagai teknisi di Double A Group, sebuah perusahaan besar di bidang pulp and paper. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman tentang proses produksi dan manajemen industri berbasis teknologi. Setelah itu, ia melanjutkan karir di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur. Pengalaman bekerja di sektor energi dan pertambangan inilah yang kemudian membentuk perspektifnya mengenai pentingnya tata kelola sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. <h2>Masuk ke Dunia Politik</h2> Endipat mulai aktif di dunia politik sejak 2011 melalui Partai Gerindra. Ia dikenal sebagai kader muda dengan basis kompetensi teknis kuat dan kemampuan komunikasi publik yang berkembang pesat. Dengan rekam jejak tersebut, ia kemudian maju dalam Pemilu Legislatif 2024. Pada Pemilu 2024, Endipat sukses meraih 105.413 suara, menjadikannya peraih suara tertinggi di Dapil Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut mengantarkannya menjadi Anggota DPR RI periode 2024&ndash;2029. Di parlemen, Endipat bertugas di Komisi I DPR RI, komisi yang membidangi isu strategis seperti pertahanan negara, hubungan luar negeri, kebijakan digital, keamanan siber, serta intelijen.&nbsp; Selain itu, ia dipercaya menduduki posisi penting sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), lembaga internal yang berfungsi memperkuat pengawasan terhadap audit dan pengelolaan keuangan negara. Dalam kapasitas tersebut, Endipat kerap menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kejelasan tupoksi antar lembaga audit seperti BPK dan BPKP, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan potensi konflik dalam pengawasan negara. &nbsp;

Endipat Wijaya dari Gerindra minta Kementerian Komdigi lebih aktif informasikan kinerja pemerintah soal bencana, sindir donasi Rp 10 miliar.

Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR Gerindra yang Sindir Donasi Bencana Sumatera Rp 10 Miliar via Ferry Irwandi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/7CtobrICrFqkeIrGX5aqo3F85DCx5m0d1iSLLApH-1-1324413628.jpg" alt="Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). (TV Parlemen)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12). (TV Parlemen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menginformasikan kinerja pemerintah dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dia pun menyindir bantuan dari masyarakat Indonesia senilai Rp 10 miliar, yang gaungnya lebih terdengar ketimbang kinerja pemerintah.&nbsp; Menurut dia, minimnya informasi membuat upaya pemerintah, termasuk penyaluran bantuan yang nilainya mencapai triliunan rupiah, tidak terlihat oleh publik.&nbsp; Karena itu, dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), ia meminta Komdigi dapat meningkatkan strategi komunikasi publik agar kerja pemerintah tidak tersisih oleh kampanye donasi yang dikelola pihak luar. "Ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu," kata Endipat&nbsp; Endipat juga menyoroti figur tertentu yang hanya muncul sesekali di lokasi bencana, tetapi seolah-olah menjadi pihak paling aktif.&nbsp;"Ada orang yang cuma datang sekali, tapi seolah-olah paling bekerja di Aceh," sindirnya. Ia menegaskan, pemerintah merupakan pihak pertama yang hadir dan bekerja sejak awal bencana terjadi. "Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," tuturnya. Legislator Fraksi Gerindra itu menekankan, publik perlu mengetahui secara jelas besarnya intervensi pemerintah. "Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat," ujarnya. Endipat lantas menyinggung aksi penggalangan dana yang viral dan berhasil menghimpun sekitar Rp 10 miliar. Meski tak menyebut nama, publik meyakini sindiran tertuju pada konten kreator Ferry Irwandi yang berhasil menghimpun dana publik senilai Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam. Menurut Endipat, angka donasi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran negara yang telah digelontorkan. "Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar. Negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian," urainya. Ia mencontohkan kehadiran cepat negara, seperti TNI AU yang langsung mengerahkan pesawat ke wilayah bencana sejak hari pertama. "Angkatan Udara hari pertama langsung ada, 4-5 pesawat datang ke sana, tapi dibilang enggak pernah hadir. Mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, aksi content creator Ferry Irwandi bersama tim NGO dan para relawan menjadi pembicaraan hangat di media sosial setelah berhasil menggalang donasi sebesar Rp 10,3 miliar hanya dalam 24 jam. Kehadiran mereka di lokasi terdampak bencana turut menyita perhatian publik, seiring banyaknya unggahan aktivitas di berbagai platform digital. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Ferry Irwandi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan pernyataan pemerintah menutup mata dalam kasus banjir dan tanah longsor di Sumatera Ia merasa difitnah dengan beredarnya narasi terkait isu adanya tudingan bahwa pemerintah menutup mata dalam kasus banjir dan tanah longsor di Sumatera. "Hari ini serentak saya difitnah oleh banyak orang dengan narasi yang sama, orang yang berbeda-beda tapi satu kecaman dan narasi. Selama ini saya nggak peduli, tapi untuk yang ini sudah keterlaluan,&rdquo; tulis Ferry Irwandi dalam unggahannya di Instagram. "Pertama, saya tidak mengatakan bahwa pemerintah tutup mata. Kedua, saya tidak pernah sama sekali mempolitisasi isu yang dimaksud dan membuat konten khusus soal isu sensitif yang dikatakan,&rdquo; tegas Ferry Irwandi. Usai menghimpun donasi publik, Ferry Irwandi terbang ke Sumatera untuk menyalurkan bantuan. Di lokasi, ia&nbsp;justru mengaku bekerja sama dengan berbagai pihak. Ferry Irwandi menjelaskan, ia bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk dengan sejumlah instansi pemerintah untuk mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak bencana. "Semua merasa saling berbagi kerja dan berjalan dengan baik. Janganlah kayak gini, buat apa,&rdquo; imbuh Ferry Irwandi.

Endipat Wijaya, Anggota DPR dari Gerindra, soroti minimnya informasi penanganan bencana oleh pemerintah di Sumatera.

Anggota DPR Gerindra Sindir Donasi Bencana Sumatera Rp 10 Miliar, Ferry Irwandi Bantah Sebut Negara Tutup Mata