<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Mantan-pegawai-KPK-Febri-Diansyah-dan-Rasamala-Aritonang-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-4JPG-1284561074.jpg" alt="Mantan Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) bersama mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK Rasalama Aritonang memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Mantan Jubir KPK Febri Diansyah (kanan) bersama mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK Rasalama Aritonang memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga pihak ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pencegahan itu dilakukan, dalam rangka kepentingan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dibutuhkannya keterangan berbagai pihak sebagai saksi untuk melengkapi alat bukti dalam berkas perkara penyidikan tersangka SYL dkk, KPK saat ini telah ajukan cegah terhadap tiga orang untuk tidak melakukan perjalanan keluar negeri pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yang dicegah merupakan advokat atau tim hukum dari Syahrul Yasin Limpo, yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang dan Donal Fariz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260453/anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-ganjar-semuanya-silakan-menilai-sendiri">Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK, Ganjar: Semuanya Silakan Menilai Sendiri</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak dimaksud adalah advokat," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencegahan itu dilakukan untuk enam bulan ke depan. KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah ketiga pihak tersebut, agar tidak bepergian ke luar negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengajuan cegah ini adalah yang pertama dan berlaku untuk 6 bulan kedepan sedangkan untuk perpanjangan lanjutan cegah disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan. KPK ingatkan agar kooperatif hadir dalam setiap agenda jadwal pemanggilan dari Tim Penyidik," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi ini, Febri Diansyah mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi terkait tindakan KPK yang mencegah dirinya ke luar negeri selama enam bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait pencegahan ke LN [luar negeri], saya belum dapat pemberitahuannya secara resmi," ujar Febri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Febri memastikan, tim kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo menjalankan tugas sebagai advokat dengan iktikad baik dan profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada keterangan yang dibutuhkan dari kami sebagai advokat, pasti kami akan datang ke KPK. Yang pasti sampai saat ini proses pendampingan berjalan sebagaimana mestinya," tegas Febri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Juru Bicara KPK ini menyampaikan, SYL tengah dibantarkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dengan alasan kesehatan. Surat pembantaran tersebut telah ditandatangani Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkembangan terbaru dalam proses pendampingan, bahwa per kemarin malam pak SYL dibantarkan di RSPAD," urai Febri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;KPK telah menetapkan mantan Mentan Syahrul&nbsp;Yasin Limpo sebagai tersangka. Selain&nbsp;Yasin Limpo,&nbsp;KPK juga turut menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan&nbsp;Direktur Alat Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang</div> <div dir="auto">Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK mencegah tiga pihak ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

KPK Cegah Febri Diansyah, Rasamala, dan Donal Fariz ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/oke_JKT1-FEBRI-DIANSYAH-LEPAS-JUBIR-KPK-ali9.jpg" alt="Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum" width="100%">
<figcaption>Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) terus berlanjut. Kemarin (2/10) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Rasamala Aritonang, dan Donal Fariz. Namun, hanya Febri dan Ramasala yang hadir. Febri dan Rasamala adalah mantan pegawai KPK. Febri pernah menjabat Kabag Pemberitaan KPK atau juru bicara (jubir) KPK. Sedangkan Ramasala adalah mantan Kabag Perancangan Peraturan dan Hukum KPK. Mereka tiba di gedung KPK sekitar pukul 14.20 WIB. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Febri menegaskan bahwa mereka datang atas inisiatif sendiri. Sebab, KPK belum mengirimkan surat panggilan kepada dirinya maupun Ramasala. Febri menjelaskan, dirinya dan Ramasala memang pernah menerima surat kuasa dari SYL. Namun, saat itu status kasus tersebut baru penyelidikan. &rdquo;Untuk proses penyidikan, kami belum diberi surat kuasa,&rdquo; ucapnya. Febri juga menanggapi isu mengenai upaya penghilangan barang bukti yang mengarah kepada dirinya. Dia membantah isu itu. Sebagai advokat, Febri mengaku bekerja profesional sesuai dengan undang-undang (UU). &rdquo;Upaya-upaya seperti obstruction of justice sudah saya tentang sejak dulu,&rdquo; paparnya. Hingga pukul 16.08, Febri dan Ramasala masih menjalani pemeriksaan. Pada pukul 20.50, Febri dan Rasamala akhirnya keluar dari gedung KPK. Artinya, mereka menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam. Febri menyatakan, penyidik melakukan tugasnya dengan baik. Menurut dia, tidak ada pertanyaan penyidik yang mengarah pada dugaan penghilangan alat bukti. &rdquo;Tidak ada satu pun tentang itu. Pemeriksaan terkait dengan draf pendapat hukum,&rdquo; paparnya. Dia menjelaskan, pihaknya mendapat surat kuasa khusus dari SYL pada 15 Juni 2023. Sebagai penasihat hukum, mereka lantas merancang pendapat hukum dan memberikan masukan perbaikan tata kelola untuk menghapus titik-titik rawan korupsi di Kementan. &rdquo;Draf pendapat hukum itulah yang ditanyakan penyidik,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan, ketiganya dipanggil bukan sebagai advokat salah satu tersangka. Namun sebagai saksi terkait dokumen-dokumen yang ditemukan selama proses penggeledahan di rumah dinas menteri pertanian maupun kantor Kementan. Apakah ketiganya terlibat dalam proses penghilangan alat bukti? Ali tidak memberikan penjelasan secara pasti. Dia menyebutkan, hasil itu bisa disampaikan jika proses pemeriksaan rampung. Ali lalu menerangkan, dalam proses penggeledahan, utamanya di kantor Kementan, khususnya di ruang menteri dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, memang ada upaya penghilangan alat bukti. &rdquo;Dengan cara menyobek dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti,&rdquo; paparnya. Seorang pengacara pun, tegas Ali, bisa dijerat hukum jika terbukti merintangi penyidikan. Dia lantas mencontohkan pengacara mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini ditahan KPK. Terkait update kasus, Ali mengatakan, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan di Jagakarsa pada Minggu (1/10). Penggeledahan itu dilakukan di rumah salah satu tersangka. Di sana tim menemukan setumpuk dokumen dan uang rupiah serta dolar senilai Rp 400 juta. Ali juga menegaskan, KPK tidak hanya mengusut kasus dugaan korupsi di Kementan. Pihaknya juga menemukan indikasi pemerasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). &rdquo;Untuk update-nya akan kami sampaikan lagi setelah proses penyidikan rampung,&rdquo; tuturnya. (elo/c9/c14/oni)

KPK memanggil tiga pengacara sebagai saksi, yakni Febri Diansyah, Ramasala Aritonang, dan Donal Fariz.

Dugaan Korupsi Kementan, Mantan Jubir KPK Diperiksa Lembaga Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/03/pilot-dan-kst-2538846746.jpg" alt="BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu." width="100%">
<figcaption>BELUM ADA KABAR: Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KST sejak Februari lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nyaris lima bulan Kapten Philip Mark Mehrtens menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua. Hingga kemarin (2/7), belum ada kabar terbaru dari pilot Susi Air berpaspor Selandia Baru itu. Termasuk ancaman dari KST yang akan menembak Philip apabila tuntutannya tidak dipenuhi pemerintah. Philip menjadi tawanan KST di bawah komando Egianus Kogoya sejak awal Februari lalu. Donal Fariz, kuasa hukum Susi Air, mengaku belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut berkenaan dengan kondisi Philip. &rdquo;Saya juga sedang mencari info terbaru berkaitan dengan kondisi pilot. Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum dapat info apa pun,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Pihaknya mendengar permintaan tebusan sebesar Rp 5 miliar dari KST. Menurut Donal, beberapa hari lalu Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri menyampaikan informasi tersebut. Namun, belum ada info lebih lanjut terkait nasib Philip. Sejak hari pertama KST mengumumkan telah menyandera Philip, berbagai upaya dilakukan pemerintah. Pencarian dan operasi penyelamatan melibatkan TNI-Polri sudah digelar di Papua. Ikhtiar lain dilakukan melalui komunikasi dan negosiasi juga berjalan. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya masih berupaya untuk menyelamatkan Philip. &rdquo;Kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah melalui Pangdam Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III, kami tetap mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk melaksanakan negosiasi,&rdquo; ungkap Yudo kepada awak media. Menurut dia, langkah itu harus dilakukan agar penyelamatan Philip tidak memicu terjadinya tindak kekerasan, apalagi kekerasan bersenjata. Orang nomor satu di tubuh TNI itu tidak ingin jatuh korban. Terlebih dari masyarakat. &rdquo;Sehingga kami tempuh jalan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan negosiasi,&rdquo; terang pejabat asal Madiun tersebut. Bagi TNI, lanjut Yudo, tidak ada batas atau tenggat waktu untuk menyelamatkan Philip dari KST. Dia sudah memerintah Pangdam XVII/Cenderawasih dan Pangkogabwilhan III untuk mendukung langkah negosiasi yang dilakukan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Papua. &rdquo;Untuk terus melaksanakan negosiasi, mendahulukan tokoh agama, tokoh masyarakat yang saat ini dijalankan oleh Pj Bupati Nduga. Kita tunggu saja,&rdquo; bebernya. Sebagaimana keterangan Yudo, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menyampaikan bahwa jalan dialog dan negosiasi yang kini dikedepankan TNI bersama aparat keamanan yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan Philip. &rdquo;Semoga mereka (KST, Red) lebih mengedepankan dialog yang sudah lama Panglima TNI tawarkan dan kemarin ditegaskan ulang,&rdquo; katanya. Secara terpisah, Polda Papua memastikan bahwa upaya untuk bernegosiasi demi keselamatan pilot Susi Air tersebut terus berjalan. Kabidhumas Polda Papua Kombes Ignatius Benny menuturkan, pada awal penyanderaan Philip, KST memang sempat meminta sejumlah uang untuk dijadikan sebagai tebusan. &rdquo;Awalnya minta tebusan,&rdquo; jelasnya. Permintaan itu serupa dengan aksi-aksi sebelumnya yang pernah mereka lakukan di Papua. KST beberapa kali menyandera seseorang untuk kemudian meminta tebusan. Misalnya, penyanderaan pekerja proyek tower BTS Telkomsel di Distrik Okbab pada Mei lalu. Saat itu KST meminta tebusan Rp 500 juta untuk membebaskan empat orang pekerja. &rdquo;Tuntutan semacam ini menjadi perhatian serius,&rdquo; tuturnya. Benny menjelaskan, seiring perjalanan dalam penyanderaan Philip, KST menutup komunikasi terkait permintaan tebusan yang sempat mereka tawarkan. Hingga saat ini belum ada komunikasi kembali. &rdquo;Kami sudah berupaya negosiasi ke keluarga Egianus Kogoya juga, tapi belum ada hasil,&rdquo; paparnya. Padahal, menurut dia, pihak pemda sudah menyiapkan uang tebusan tersebut. Selain uang tebusan senilai Rp5 miliar, KST mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya pasokan senjata, bahan makanan, dan bahan medis. Termasuk juga tuntutan referendum. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, aksi-aksi KST memang menjadi kasus menonjol di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Setidaknya terdapat 75 kasus terkait KST dalam periode enam bulan sejak Januari sampai Juni atau sepanjang semester satu 2023. &rdquo;Kebanyakan kasusnya penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak,&rdquo; bebernya. Dari kasus-kasus tersebut, Polda Papua dan polres jajaran berhasil menyita 142 pucuk senjata api dan bahan peledak. Dia mengatakan, jajaran Polda Papua diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. &rdquo;Juga memperkuat sinergi dengan masyarakat,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin. (idr/syn/c17/fal)

Nyaris lima bulan Kapten Philip Mark Mehrtens menjadi sandera kelompok separatis teroris (KST) di Papua.

Nasib Pilot Susi Air Belum Jelas, Kelompok Separatis Teroris Minta Tebusan Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/tidak_mau.jpg" alt="TIGA SERANGKAI: Dari kiri, Donal Fariz, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TIGA SERANGKAI: Dari kiri, Donal Fariz, Febri Diansyah, dan Rasamala Aritonang. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Visi Law Office dan Tantangan Kantor Hukum Usung Nilai Antikorupsi  Karena godaannya sangat banyak, Donal Fariz bersama dua mantan personel KPK, Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, berusaha saling menjaga. Juga sediakan layanan pro bono dan tanya jawab publik gratis.  AGUS DWI PRASETYO, Jakarta  ---  TAWARAN itu datang dari seorang direktur perusahaan besar. Nilainya juga jumbo, belasan miliar rupiah.  Namun, karena kasus yang ditawarkan itu kasus korupsi, Donal Fariz dan kawan-kawannya di Visi Law Office menolak. ”Kami (berkomitmen, Red) tidak pegang kasus korupsi. Jadi, kami tidak ambil,” ujar Donal menceritakan pengalamannya tersebut kepada Jawa Pos.  Di kantor hukum Visi Law Office (VLO), tidak membela koruptor memang harga mati yang tidak bisa ditawar. Sekalipun, si calon klien mengiming-imingi imbalan fantastis.  ”Salah satu nilai yang sedang kami bangun (di VLO) adalah tidak akan mendampingi (klien) kasus korupsi,” kata Donal.  Firma hukum yang eksis selama dua tahun terakhir itu juga pernah menolak permintaan untuk menjadi penghubung (konektor) ke hakim. Jenis kasusnya perdata, sengketa tanah.  Si calon klien tersebut meminta Donal dkk untuk memengaruhi putusan hakim pengadilan. ”Godaannya memang banyak. Makanya, sebisa mungkin kami saling menjaga,” tuturnya.  VLO memang tidak membela koruptor. Namun, kantor hukum itu tak lantas tidak mau menangani kasus korupsi. Donal menyebut pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi korban korupsi.  Pendampingan kepada korban korupsi pun akan diberikan. Baik itu pendampingan litigasi maupun nonlitigasi. ”Karena kami prihatin terhadap masyarakat yang menjadi korban korupsi atau kejahatan yang lain,” ujarnya.  Di VLO, Donal tidak sendiri. Ada dua pengacara lain yang bergabung. Salah satunya, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Juga eks Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.  Kantor hukum VLO sejatinya resmi berdiri sejak 1 Januari 2022. Namun, eksistensi Febri dkk dimulai dua tahun terakhir. Sebelumnya, firma hukum yang berkantor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, itu bernama Visi Integritas Law Office. Dalam perjalanannya, transformasi kelembagaan dilakukan.  ”Awalnya itu kami pakai Visi Integritas Law Office. Namun, ada kemiripan dengan PT Visi Integritas Nusantara yang didirikan teman-teman alumnus ICW (Indonesia Corruption Watch),” jelas Febri.  Agar klien tidak bingung, diputuskanlah transformasi kelembagaan. ”Jadi, PT dan law office tersebut dua entitas yang berbeda. Namun, dalam beberapa pekerjaan, kami tetap berkolaborasi,” kata mantan peneliti ICW tersebut.  Bendera VLO praktis baru berkibar kurang dari empat bulan. Meski masih seumur jagung, kantor hukum itu dipercaya menjadi pendamping klien/korporasi kakap. Misalnya, menjadi pengacara retainer (kontrak waktu tertentu) Susi Air milik Menteri Kelautan dan Perikanan 2014–2019 Susi Pudjiastuti.  ”Hampir setahun kami mendampingi (Susi Air) sebagai retainer untuk korporasinya,” terang Febri.  Selain Susi Air, Febri dkk diminta mendampingi PT Telkom. Serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan alat kesehatan. Baru-baru ini VLO juga bekerja sama dengan perusahaan konsultan GCG (good corporate governance) asal Prancis.  Secara prinsip, kantor hukum besutan Febri dkk itu sejatinya tidak jauh berbeda dengan firma hukum lain. Namun, sejak awal berdiri, Febri cs punya komitmen kuat mengusung tiga nilai utama dalam menjalankan VLO. Yakni, integritas (integrity), kepercayaan (trust), dan kesetaraan (fairness).  Sebagai jebolan KPK, Febri dan Rasamala akrab betul dengan tiga nilai tersebut. Donal juga demikian. Selama berkarier di ICW, advokat asal Sumatera Barat (Sumbar) itu juga bertahun-tahun menerapkan prinsip integritas dan nilai-nilai antikorupsi. ”Kantor ini (VLO) lahir dari spirit dan nilai yang sama,” kata Donal.  Donal dkk menyadari tidak mudah menerapkan prinsip dan nilai-nilai antikorupsi dalam pekerjaan advokat. Terlebih, masyarakat jamak menganggap pengacara kerap ”main perkara” dengan penegak hukum. Pengacara juga dinilai kerap ”berdiri di atas dua kaki.”  Ada pula stigma bahwa pengacara hanya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Anggapan miring terhadap advokat juga berkembang seiring beberapa tokoh figur publik berlatar belakang pengacara yang memamerkan kekayaan di ruang publik.  Menurut Febri, banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab para advokat agar anggapan masyarakat yang telanjur berkembang liar itu bisa dipatahkan. Salah satunya, ya, dengan memegang prinsip-prinsip integritas. ”Kami ingin buktikan bahwa berprofesi hukum dengan prinsip integritas itu bisa,” tutur alumnus UGM tersebut.  Lagi pula, lanjut Febri, ada pasar tersendiri bagi pengacara yang mengusung prinsip integritas dan nilai-nilai antikorupsi. Biasanya, calon klien dengan segmentasi khusus itu mencari pengacara yang benar-benar bisa dipercaya untuk mendampingi atau menjadi kuasa hukum. Baik di luar maupun di dalam pengadilan. Baik klien perorangan maupun korporasi.  Febri menceritakan, kantornya pernah didatangi calon klien yang merasa ditipu mantan pendampingnya. Pengalaman klien ditipu itu menjadi peluang bagi kantor hukum yang memegang nilai trust. ”Mereka (klien) cari (pengacara) yang bisa dipercaya. Jadi, kami harus jaga kepercayaan itu. Itu konsep trust yang kami usung,” ungkap Febri.  Selain mendampingi klien yang berorientasi profit, VLO pernah menangani kasus pro bono. Semua jasa pelayanan kepada klien pro bono itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Jasa hukum gratis itu diberikan kepada seorang jurnalis di Bekasi yang berselisih dengan perbankan. ”Kami menang di kasus itu. Rumahnya (korban) tidak jadi disita,” ungkap Febri.  VLO juga memberikan konsultasi hukum gratis bagi calon klien. Kebijakan itu diterapkan agar calon klien paham bahwa pengacara tidak selalu berorientasi profit. ”Dalam membela (klien), kami tidak lantas membabi buta. Kami juga tidak hanya menjalankan profesi advokat, tapi juga pelayanan jasa hukum,” tutur Mala, sapaan Rasamala.  Di luar pekerjaan pendampingan hukum, VLO mengembangkan program tanya jawab gratis untuk publik. Judulnya #TheLawyer. Sementara, program itu diperuntukkan publik yang memiliki akses media sosial (medsos). ”Kami akan menjawab pertanyaan warganet yang terpilih,” terang Mala.  Program #TheLawyer didesain untuk membantu publik dalam menghadapi persoalan hukum. Khususnya bagi masyarakat dengan keterbatasan akses pengetahuan tentang hukum. ”Akses terhadap pengetahuan hukum cukup minim dan simpang siur. Informasi hoax juga masif,” kata Febri.  Di balik komitmen memegang nilai-nilai antikorupsi, Febri dkk bercita-cita membangun komunitas advokat berintegritas. Mereka meyakini masih banyak pengacara yang memiliki nilai-nilai tersebut. Hanya, kebanyakan di antara mereka terbentur dinding birokrasi yang sulit didobrak. ”Kalau bikin komunitas, kami bisa buktikan bahwa pasar untuk orang-orang berintegritas itu besar,” ujar Febri.  VLO juga bercita-cita menyelenggarakan pendidikan advokat yang bernuansa antikorupsi. Yang dapat membantu penegak hukum memberantas korupsi. Harapannya ke depan, advokat yang lahir dari pendidikan itu bisa berperan membangun integritas dalam penegakan hukum. ”Semoga bisa terealisasi,” tandas Donal.

Tidak Mau Dampingi Koruptor, tapi Buka Ruang untuk Korban Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/08e0be9c-0b55-46c0-81fe-943ef45f4b84.jpg" alt="PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan" width="100%">
<figcaption>PERINTAH ATASAN: Petugas Satpol PP Malinau mengeksekusi tiga pesawat Susi Air dari hanggar milik Pemkab Malinau di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Rabu (2/2) Hadi Aris Iskandar/Radar Tarakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Susi Air akan mengambil langkah hukum atas tindakan pengeluaran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) terhadap tiga pesawatnya dari hanggar Bandara Malinau, Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu. Kuasa hukum maskapai penerbangan Susi Air, Donal Fariz, mengatakan tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Satpol PP dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.  "Kami mempertimbangkan menempuh langkah hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pejabat atas tindakan sewenang-wenang tersebut," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, dikutip Sabtu (5/2).  Menurutnya, tindakan Satpol PP tersebut tidak sesuai tugas Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010. Fungsi Satpol PP adalah menjaga ketertiban masyarakat oleh kepala daerah, pasar ilegal atau pedagang kaki lima dan tanpa izin dianggap mengganggu ketertiban umum.  “Baru itu dilakukan. Sementara Susi Air bukan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat," ucapnya.  Selain itu, Donal menyebut dalam proses pengeluaran paksa pesawat Susi Air, Satpol PP juga tidak memberikan surat izin untuk masuk ke bandara. Hal itu merupakan pelanggaran. Sehingga, pihaknya pun telah mengkaji terdapat beberapa pelanggaran pada Undang-undang yang dilakukan pejabat daerah.  Pertama, Donal memaparkan, pemerintah daerah melanggar UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu Pasal 210 yang berbunyi, setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan, dan melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan, dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.  "Surat diberikan pagi-pagi tanggal 2 dan eksekusi tanggal 2, belum ada informasi tertulis kepada bandara maupun Susi Air. Sependek informasi yang kami peroleh tidak ada izin tertulis dari bandara," tegasnya.  Donal melanjutkan, pemerintah daerah juga melanggar pasal 344 pada UU tersebut yang berbunyi, melawan hukum jika masuk ke dalam daerah pesawat udara yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara.  "Ada ancaman pidana dari pasal 210 ada potensi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta. Sementara kemudian pasal 344 huruf c ancamannya 1 tahun dan denda Rp 500 juta," pungkasnya.

Susi Air Nilai Pemda Langgar Aturan, Bakal Tempuh Langkah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-pilkada-serentak-2020-1.jpg" alt="Pilkada Serentak 2020. Antara" width="100%">
<figcaption>Pilkada Serentak 2020. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Visi Integritas Febri Diansyah dan Donal Fariz mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Penyusun Materi Debat pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar. Langkah tersebut ditempuh sebagai prinsip politik berintegritas.  "Donal Fariz sebelumnya diminta masuk sebagai Tim Penyusun Materi Debat di KPU Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Febri Diansyah di KPU Kabupaten Tanah Datar," kata Koordinator Visi Integritas Febri Diansyah dalam keterangannya, Kamis (18/11).  Febri menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mencegah sejak awal potensi terjadinya konflik kepentingan. Karena posisinya saat ini merupakan kuasa hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya nomor urut 2, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Datuk Labuan.  "Hal ini kami lakukan karena prinsip-prinsip politik berintegritas memang perlu konsistensi. Seperti yang kami terapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya, agar kita bersama-sama menjaga prinsip-prinsip intergritas tersebut," tegas Febri.  Meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah yang berbeda, sambung Febri, namun memandang perlu melakukan declare terkait posisi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sejak awal sekaligus penghormatan terhadap prinsip Independensi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugasnya mewujudkan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  "Kami berharap pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dirasakan manfaat dan kerja nyatanya oleh masyarakat," pungkas Febri.

Mundur dari Tim Debat KPU Sumbar, Febri: Untuk Jaga Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/icw-kunjungan-pansus-kpk-ke-lp-sukamiskin-hanya-permainan-sandawara_m_142397.jpeg" alt="Donal Fariz peneliti ICW" width="100%">
<figcaption>Donal Fariz peneliti ICW</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mati suri hingga Desember 2019 setelah revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 KPK diberlakukan. Hal itu lantaran dibutuhkan izin dewan pengawas sebagai pengambilan kebijakan terkait penindakan.  Diketahui, dalam UU KPK yang baru, dewan pengawas memiliki kewenangan terkait dengan izin penyadapan hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Namun, dewan pengawas sendiri belum juga dibentuk hingga saat ini.  "KPK vakum secara kewenangan penindakan. Karena proses penindakan KPK harus dapat izin dewan pengawas," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, Senin (14/10).  Menurut Donal, Presiden dan DPR tidak bisa serta merta memilih dan memfungsikan dewan pengawas begitu UU KPK berlaku. Pasalnya, di UU KPK yang baru disebutkan bahwa dewan pengawas dibentuk dan dilantik bersamaan dengan pelantikan pimpinan KPK yang baru pada Desember 2019 mendatang.  "Padahal mendekati Desember adalah bulan-bulan musim korupsi. Kenapa kita sebut musim korupsi? Kita ingat 2018 KPK panen OTT 29 orang kepala daerah karena ada Pilkada serentak," ujar Donal.  Mati surinya KPK, lanjut Donal, bakal berdampak besar pada proses kontestasi Pilkada serentak pada 2020. Transaksi politik pun bisa makin marak terjadi dengan kondisi KPK yang pincang.  "Transaksi pencalonan kepala daerah itu akan makin besar peluangnya karena tidak ada penegakan hukum KPK. Kita tidak bisa mengandalkan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan kerja penindakan kasus korupsi," pungkas Donal.

ICW: KPK Diprediksi Mati Suri Setelah UU KPK Hasil Revisi Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dipimpin-utut-pdip-rapat-paripurna-dpr-hanya-dihadiri-29-anggota_m_.jpg" alt="Suasana Ruang Sidang Paripurna yang sangat sepi. Dari 560 anggota DPR hanya 29 yang hadir.(Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Ruang Sidang Paripurna yang sangat sepi. Dari 560 anggota DPR hanya 29 yang hadir.(Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potret anggota legislatif yang duduk di DPR maupun DPRD kerap mendapat cacat. Buktinya pada periode 2014-2019, sebanyak 22 anggota DPR menyandang status tersangka di KPK.  Jumlah itu berdasar pada data rekam jejak dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC). Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, hingga saat ini terdapat 22 anggota DPR 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang di antaranya berhubungan dengan kasus korupsi pada tahun pertama. Mereka adalah Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).  "Dapat dikatakan korupsi oleh anggota DPR dan DPRD periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut," kata Donal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/4).  Lebih ironis lagi ada dua orang yang menjabat sebagai ketua partai politik. Yakni, Setya Novanto (Ketua Umum DPP Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketum DPP PPP). Termasuk juga mantan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan dari PAN.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kata-pakar-hukum-ini-dampak-buruk-setelah-setnov-menangi-praperadilan_m_160107-640x450.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Setya Novanto, mantan ketua umum Partai Golkar. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2014-2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir.  Tidak semua dari anggota menjabat pada periode 2014-2019, misalnya tiga anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, yaitu Jamal Abdillah (PAN), Hidayat Tagor (Partai Demokrat), dan Purboyo (PDIP). Mereka menjadi tersangka korupsi penyimpangan dana hibah bansos pada 2015.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi_c_293979-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan ketua umum PPP M Romahurmuziy (tengah) mengenakan rompi oranye, tersangka kasus suap pengisian jabatan di Kemenag. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Selain itu, imbuh Donal, tidak semua kasus korupsi yang membelit anggota dewan ini terjadi pada 2014-2019. Ada juga dari periode jabatan sebelumnya. "Misalnya, kasus suap pembahasan APBD Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara dan 44 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan anggota DPR RI Ardiansyah (PDIP)," ungkapnya.  Untuk itu, Donal menyarankan ada pembenahan untuk anggota legislatif pada periode 2019-2024. ICW mendorong pemilih lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislastif di pemilu 2019.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengenakan rompi organye saat menjalani penahanan. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)  "Kriteria utama yang dibutuhkan yaitu caleg yang tidak terbelit kasus korupsi, mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR, dan mempunyai rekam jejak yang tidak bermasalah," jelas Donal.  Khusus untuk caleg petahana, dia menjelaskan, pemilih perlu menimbang bagaimana kedisiplinan anggota DPR tersebut dalam mengikuti sidang, menyerap aspirasi, dan hal lain seperti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kata-pakar-hukum-ini-dampak-buruk-setelah-setnov-menangi-praperadilan_m_160107-640x450.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngotot-tidak-bersalah-rommy-mengaku-cuma-teruskan-aspirasi_c_293979-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/taufik-kurniawan-bantah-keterangan-yahya-fuad-dan-tasdi_m_-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

22 Anggota DPR Periode 2014-2019 Jadi "Pasien" KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-sebut-dua-pasangan-bakal-cawapres-capres-kawin-paksa_m_.jpg" alt="Peneliti ICW Donal Fariz, dalam sebuah acara diskusi bertajuk" width="100%">
<figcaption>Peneliti ICW Donal Fariz, dalam sebuah acara diskusi bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menyebut kedua pasangan bakal Capres Jokowi dan Prabowo melakukan kawin paksa dalam memilih cawapres yang mendampinginya di laga Pilres 2019. Hal tersebut disampaikan Donal pada sebuah diskusi dengan tema 'Mahar Politik dalam Pilpres 2019', di Jakarta Barat. "Kedua paslon ini kawin paksa, yang satu dipaksa logistik nah yang satu lagi dipaksa partai karena isu SARA (agama)," ungkapnya, di Jakarta, Kamis (15/8). Menurutnya, kawin paksa yang yang dilakukan capres karena masing masing mempunyai masalah tersebut. Cawapres yang terpilih seolah menjawab masalah itu. Namun malah menimbulkan kekecewaan yang menyulut pihak lain dengan berkomentar negatif, makanya muncul mahar politik tersebut. "Dia terpaksa dan kepaksa, kalo udah kawain paksa ya ujungnya banyak narasi kekecewaan, berkaitan pilihan yang sudah ditetapkan oleh pasangan," ujarnya. Dia juga menilai kawin paksa harus dilakukan karena adanya aturan syarat maju pilpres, yakni presidential threshold sekitar 20 persen atau 25 persen yang membuat partai terpaksa melakukan koalisi. "Demokrasi elektoral khusus pemilihan presiden, sepanjang ada presidential threshold masih 20 atau 25 persen. partai terpaksa loh untuk koalisi," imbuhnya.

ICW Sebut Dua Pasangan Bakal Cawapres-Capres Kawin Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/nyelekit-icw-kritik-poin-rekomendasi-pansus-angket-kpk_m_153541.jpeg" alt="Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donnal Fariz" width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Donnal Fariz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama bekerja, Panitia Khusus Hak Angket KPK telah mengeluarkan sebelas poin rekomendasi. Namun delapan dari sebelas poin itu mendapat kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Peneliti ICW, Donnal Fariz menyebut bahwa delapan poin rekomendasi itu tidak membuktikan KPK melakukan pelanggaran hukum ketika mengusut suatu kasus.&nbsp; Poin pertama adalah, ketika pansus menyebut KPK sebagai lembaga superbody yang tidak bisa dikritik dan diawasi. Faktanya, kata Donnal, KPK itu diawasi sejumlah lembaga.&nbsp; "Dalam hal anggaran, KPK diawasi BPK, lembaga pengadilan dalam hal penegakkan hukum dan DPR dalam hal kinerja. Bahkan upaya penyadapan KPK diaudit," ucapnya di kantornya, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Minggu (27/8). Lalu poin kedua yang dikritik ketika pansus menyebut KPK mengarah kepada kebebasan atau lepas dari cabang-cabang kekuasaan. Padahal kata dia, hal itu sudah diatur dalam undang-undang.&nbsp; "Padahal kan ini undang-undang yang meletakkan KPK sebagai organ khusus," kata dia. Poin rekomendasi ketiga adalah pansus menyebut KPK dibentuk bukan atas mandat konstitusi tetapi undang-undang. Sehingga KPK harus mendapat pengawasan ketat. "Hal itu sangat tidak jelas. Tanpa hak angket DPR bisa melakukan pengawasan terhadap UU KPK, dilakukan salah satunya dengan rapat dengar pendapat (RDP)," cibir dia. Kemudian ada poin yang menyatakan, bahwa KPK dalam menjalankan fungsi dan kewenangan belum patuh atas asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK. Padahal kata Donnal, dalam lingkup penindakan, KPK berpedoman pada hukum UU Tipikor. Poin lainnya yang dikritik yakni dalam fungsi koordinasi dan supervisi. Pada sisi koordinasi, poin rekomendasi menyatakan KPK berjalan tanpa mempertimbangkan penegak hukum lain. Lalu ada poin rekomendasi yang menyebut KPK cenderung menangani sendiri kasus tanpa koordinasi. "Temuan itu adalah bohong. Dapat dilihat dari website Anti Corruption Clearing House, bahwa hingga 31 Maret 2017 KPK melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan," ujar dia. Donnal juga menerangkan, poin rekomendasi lainnya yang mereka kritik ketika pansus menilai fungsi KPK dalam penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menyebut poin itu sangat fatal. "Padahal diketahui bila UU KPK itu berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002. UU KPK itu lex spesialis. KPK yang dianggap spesial khusus justru dianggap tidak taat KUHAP," kata dia. Untuk poin terakhir yang dikritik ICW adalah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Poin rekomendasi menyatakan keberatannya bila KPK merumuskan dan menata SDM, tidak berasal dari unsur lembaga aparatur negara lainnya. "UU KPK dalam Pasal 25 ayat 1 poin 2 memberikan jaminan bagi KPK untuk mengangkat pegawainya sebagai bentuk independensi terhadap pengaruh kekuasaan lain. Di situ kan jelas aturannya," tukas dia.&nbsp;

Nyelekit, ICW Kritik Poin Rekomendasi Pansus Angket KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#donal fariz

Berita Terkini