<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Dona-Budi-Kharisma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PINJAMAN online terus menjadi isu yang mencuri perhatian publik. Hal itu seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan tanpa jaminan. Didukung dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pinjaman online semakin menarik minat masyarakat pada masa pandemi saat ini.  Pinjaman online atau peer-to-peer lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.  Di Indonesia, pinjaman online menjadi salah satu jenis financial technology (fintech) yang mengalami pertumbuhan pesat. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai 10 Juni 2021, total jumlah perusahaan pinjaman online terdaftar dan berizin di OJK adalah 125 perusahaan. Data statistik pinjaman online menyebutkan, total akumulasi penyaluran pinjaman online hingga Maret 2021 adalah Rp 181,67 triliun atau meningkat Rp 25,77 triliun dari awal tahun.  Namun, terdapat beberapa hal penting yang perlu diwaspadai dari maraknya pinjaman online. Pertama, tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan pinjaman atau kredit konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi. Hal ini karena risiko dalam pinjaman online yang lebih tinggi dan tidak menggunakan jaminan atau agunan. Bunga pinjaman online per hari 0,05 persen sampai maksimal 0,8 persen apabila per bulan, maka bunganya 1,5 persen sampai 2,4 persen.  Kedua, penyalahgunaan data pribadi. Dalam pinjaman online, penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu persoalan yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dilakukan antara lain nomor kontak atau telepon, foto, video, dan berbagai hal yang tersimpan di ponsel konsumen karena semuanya dapat disadap perusahaan pinjaman online.  Ketika konsumen dalam kondisi kredit macet, perusahaan pinjaman online akan menghubungi sejumlah nomor kontak yang ada di ponsel konsumen. Bahkan, sering kali metode penagihan yang dilakukan terkesan kurang etis. Keterlibatan debt collector dalam pinjaman online semakin meresahkan karena menggunakan ancaman, teror, dan intimidasi dalam penagihannya. Tidak hanya peminjam yang ditagih, tetapi juga semua kontak yang ada di ponsel peminjam turut ditagih.  Ketiga, maraknya praktik perusahaan online ilegal. Data statistik Satgas Waspada Investasi (Investment Alert Task Force) menunjukkan bahwa sejak 2018 hingga April 2021 terdapat 3.198 perusahaan online ilegal. Maraknya praktik pinjaman online ilegal berujung pada lemahnya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Kondisi itu tampak pada penerapan suku bunga yang lebih tinggi, kasus pencurian data pribadi, dan financial crime atau kejahatan keuangan.  Dalam konteks bunga, misalnya, bunga akan lebih tinggi apabila konsumen meminjam di pinjaman online ilegal. Di pinjaman online ilegal bunganya bisa lebih tinggi karena mencapai 30 persen atau lebih dengan jumlah denda keterlambatan bisa mencapai 100 persen dari jumlah pokok pinjaman. Artinya, konsumen jasa keuangan perlu mewaspadai apakah pinjaman online tersebut ilegal ataukah sudah terdaftar dan berizin di OJK.  Lantas, bagaimana solusinya? Perlu dipahami bahwa industri fintech adalah industri yang berpotensi risiko tinggi (high risk). Suku bunga yang tinggi, pencurian data pribadi, perusahaan fintech ilegal, misinformation, dan error transaction adalah berbagai risiko yang perlu dimitigasi dengan baik demi menjaga stabilitas moneter dan memperkuat perlindungan konsumen.  Menyikapi berbagai risiko itu, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan. Pertama, pembentukan undang-undang tentang fintech. Pinjaman online, misalnya, saat ini baru diatur dalam peraturan OJK (POJK). POJK adalah secondary legislation atau peraturan teknis yang tentu saja belum secara komprehensif mengatur dan mengawasi penyelenggaraan industri fintech. Sanksi pidana tidak bisa diatur dalam POJK. Akibatnya, mitigasi risiko dan sanksi pidana tidak bisa diterapkan untuk perusahaan pinjaman online ilegal.  Undang-undang fintech sebagai primary legislation memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pengawasan industry fintech. Salah satu negara di dunia yang sudah memiliki undang-undang fintech adalah Meksiko melalui The Mexican Fintech Act yang dibuat pada 2018. Pengaturan mengenai fintech juga dapat kita lihat di Singapura. Di Singapura ada beberapa undang-undang yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai fintech. Sebagai contoh, Payment Services Act 2019 (PS Act).  Selain berfungsi sebagai payung hukum industri fintech, undang-undang fintech berfungsi sebagai legal mitigation bagi para stakeholder untuk mencegah berbagai potensi risiko dalam industri fintech yang dapat mengancam stabilitas moneter, memperkuat perlindungan konsumen, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital.  Kedua, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor fintech. Pertumbuhan pesat industri fintech juga sejalan dengan tingginya sengketa konsumen. Kondisi itu merupakan konsekuensi dari aktivitas interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam praktik bisnis layanan jasa keuangan.  Eksistensi lembaga penyelesaian sengketa penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa (dispute settlement) selain pengadilan. Adanya LAPS di sektor fintech memiliki peran strategis sebagai media perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, dan berbiaya ringan.  Ketiga, penguatan edukasi konsumen. Sering kali masyarakat terjebak dengan pinjaman online ilegal karena masih minimnya informasi. Akibatnya, masyarakat terjebak dengan bunga yang tinggi, pencurian data pribadi, penipuan, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/06/2021/direktur-selewengkan-voucher-hartono-elektronik-rp-44-miliar/">Direktur Selewengkan Voucher Hartono Elektronik Rp 4,4 Miliar</a>  Karena itu, OJK dan berbagai otoritas terkait seperti Bank Indonesia serta Kementerian Komunikasi dan Informatika terus memperkuat edukasi konsumen. Berbagai segmen konsumen, khususnya generasi milenial, perlu diberi pemahaman lebih akan berbagai potensi risiko dan bagaimana membedakan perusahaan pinjaman online ilegal dengan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. (*)  <hr />  *) Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum E-Commerce dan Fintech Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Mewaspadai Pinjaman Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Dona-Budi-Kharisma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI era big data, data pribadi adalah aset yang bernilai tinggi. Data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor telepon, e-mail, NPWP, dan nomor kartu BPJS adalah contoh data pribadi yang dapat membuat seseorang dapat diidentifikasi.  Namun, maraknya kasus kebocoran data pribadi menjadi indikasi bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia ternyata rapuh. Masih membekas di ingatan kita, pada 2020 lalu, kebocoran data pribadi dialami oleh start-up unicorn Indonesia. Sebanyak 91 juta data konsumen dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap (dark web). Data 13 juta akun Bukalapak juga diduga bocor dan diperjualbelikan di forum hacker RaidForums.  Kasus terbaru, 279 juta data pribadi WNI kembali bocor. Data tersebut adalah data peserta BPJS Kesehatan dan diperjualbelikan oleh akun bernama Kotz seharga 6 ribu dolar AS. Akun tersebut mengklaim memiliki 270 juta lebih data pribadi WNI.  Kebocoran data pribadi adalah permasalahan serius. Dampak kebocoran data adalah penyalahgunaan data pribadi. Data tersebut disalahgunakan untuk penipuan, pencurian, pembobolan rekening bank, penawaran produk, dan pelanggaran privasi. Mekanisme, sistem perlindungan, dan pengelolaan data pribadi semakin dipertanyakan karena kasus yang sama sering kali terjadi. Artinya, membangun sistem perlindungan dan pengelolaan data pribadi memiliki urgensi untuk dilakukan.  Dalam konteks sistem perlindungan data pribadi, kita dapat belajar dari Inggris dan Hongkong. Terdapat tiga subsistem untuk membangun sistem perlindungan data pribadi, yaitu peraturan perundang-undangan yang memadai, komisi perlindungan data pribadi, serta mekanisme perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi.  Pertama, peraturan perundang-undangan. Dalam hal perlindungan data pribadi, sampai dengan saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di satu sisi, undang-undang tentang perlindungan data pribadi berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan dan pengelolaan data pribadi.  Mayoritas negara di dunia sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Inggris memiliki The Data Protection Act 1998, Hongkong memiliki Personal Data Privacy Ordinance of 1995, Korea Selatan juga memiliki Personal Information Protection Act 2011. Diikuti oleh negara tetangga seperti Singapura yang memiliki The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore dan Malaysia yang sudah memiliki Personal Data Protection Act 2010.  Pemerintah Indonesia perlu segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Beberapa substansi penting yang perlu diatur, antara lain, jenis data pribadi (data yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik), pengendali data pribadi, penghapusan data pribadi, mekanisme penanganan dan pemulihan kebocoran data dan kegagalan perlindungan data pribadi, sanksi pidana penyalahgunaan data pribadi, penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi, dan pengaturan mengenai transfer data pribadi, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.  Oleh karena itu, agar pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dapat komprehensif dan terintegrasi, diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.  Kedua, komisi perlindungan data pribadi. Maraknya kasus kebocoran data menjadi representasi akan pembinaan platform digital yang tidak maksimal dan sistem pengawasan yang masih lemah. Hal itu disebabkan pembinaan dan pengawasan platform digital saat ini berada di bawah beberapa kementerian dan lembaga negara serta masih bersifat subsektoral.  Selain Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembinaan dan pengawasan platform digital juga dilakukan Komisi Informasi (KI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Perdagangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan berbagai lembaga lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan pembinaan dan pengawasan platform digital tidak efektif dan cenderung tumpang tindih.  Inggris memiliki The Information Commissioner’s Office, Hongkong memiliki Privacy Commissioner for Personal Data, Korea Selatan memiliki Personal Information Protection Commission, Singapura memiliki Personal Data Protection Commission and Administration, dan Malaysia memiliki Personal Data Protection Commissioner. Mayoritas komisi tersebut bertugas untuk mengawasi dan melaksanakan kepatuhan semua pihak dalam perlindungan data pribadi.  Komisi yang bertugas melindungi data pribadi memiliki urgensi untuk dibentuk di Indonesia. Komisi tersebut memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan platform digital dalam penggunaan dan perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu, komisi perlindungan data pribadi juga memiliki kewenangan sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa data pribadi selain pengadilan. Komisi perlindungan data pribadi dapat dibentuk melalui pembentukan komisi baru ataupun memperluas tugas dan kewenangan komisi yang sudah ada sebelumnya seperti Komisi Informasi.  Ketiga, mekanisme perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan data pribadi. Sistem perlindungan dan pengelolaan data pribadi membutuhkan mekanisme untuk melindungi, mengelola, dan mengawasi data pribadi. Mekanisme tersebut berupa langkah-langkah teknis apabila terdapat kebocoran data dan pencurian data serta pemulihan kembali data pribadi yang sudah bocor.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/24/05/2021/sepuluh-tahun-menikah-istri-akui-dua-anaknya-dari-pria-lain/">Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain</a>  Untuk membangun sistem perlindungan data pribadi, diperlukan undang-undang perlindungan data pribadi, komisi perlindungan data pribadi, dan mekanisme perlindungan data pribadi. Selain itu, menyiapkan sistem pertahanan siber yang andal serta koordinasi dan sinergi antarlembaga juga menjadi kunci dalam penanganan kebocoran data yang penting untuk disiapkan. (*)  <hr />  *) Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum E-Commerce dan Fintech Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta

Perlindungan dan Pengelolaan Data Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Dona-Budi-Kharisma.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>WACANA revisi jilid II Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) muncul ke publik setelah Presiden Jokowi meminta masyarakat aktif memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Menurut Jokowi, kritik dan masukan masyarakat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sontak, pernyataan tersebut menuai komentar publik.  Respons yang cukup menohok sempat dilontarkan Jusuf Kalla. JK menanyakan bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Publik juga menilai kritik yang selama ini dilontarkan terancam upaya kriminalisasi, khususnya bagi pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Beberapa di antaranya kasus Jerinx, Ahmad Dhani, Ravio Patra, Gus Nur, dan Ustad Maaher At-Thuwailibi. Beberapa kasus tersebut dapat menjadi representasi bahwa UU ITE dapat menjadi ancaman serius dalam kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.  UU ITE juga dinilai belum bisa memberikan rasa keadilan masyarakat. Contohnya adalah kasus Baiq Nuril yang cukup menyorot perhatian publik. Baiq Nuril yang merekam percakapan mesum kepala sekolah tempat dirinya mengajar justru terjerat UU ITE karena percakapan tersebut tersebar di media sosial. Selain Baiq Nuril, kasus Prita Mulyasari juga bisa menjadi representasi belum adanya keadilan dalam UU ITE. Prita terjerat UU ITE karena curhat melalui surat elektronik mengenai layanan RS Omni Internasional Alam Sutera.  Presiden Jokowi pada waktu rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara beberapa hari lalu menyampaikan akan merevisi UU ITE bersama DPR. Jokowi menilai ada beberapa pasal dalam UU ITE yang multitafsir dan sering kali diinterpretasikan sepihak. Langkah tersebut ternyata juga direspons positif oleh DPR.  Menengok ke belakang, revisi UU ITE sebenarnya sudah pernah dilakukan. Pada 2016, DPR merevisi UU ITE dengan mengesahkan UU Nomor 9 Tahun 2016 sebagai perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun, UU ITE dianggap belum bisa memberikan rasa keadilan masyarakat.  Terdapat tiga catatan penting yang perlu diperhatikan dalam revisi kedua UU ITE. Yaitu, tujuan pembentukan UU ITE, substansi dalam UU ITE, dan penegakan hukumnya.  Pertama, tujuan utama pembentukan UU ITE adalah pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, pembangunan teknologi informasi, serta pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Artinya, penerapan UU ITE di masyarakat harus senantiasa konsisten dengan tujuannya, yaitu menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, produktif, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.  Sayangnya, penerapan UU ITE saat ini masih jauh dari tujuan itu. UU ITE justru digunakan sebagai alat pemidanaan. Sebagian masyarakat menggunakan UU ITE sebagai ’’senjata’’ untuk saling melaporkan ke polisi. Perbedaan pendapat di ruang digital digunakan sebagai alat bukti untuk memidanakan. Kegaduhan yang terjadi di media sosial dibawa ke meja hijau. Akibatnya, pengadilan hanya dipenuhi kasus yang berkaitan dengan ekspresi dan pendapat di ruang digital.  Selain tujuan pengelolaan teknologi informasi yang tidak tercapai, kondisi tersebut justru membatasi ruang kebebasan berpendapat dan kritik masyarakat. Karena itu, momentum revisi UU ITE yang akan dilakukan harus dimanfaatkan untuk mengembalikan ’’roh’’ UU ITE ke tujuannya, yaitu pengaturan mengenai pengelolaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.  Kedua, dalam konteks substansi, khususnya pasal 27 ayat (1) soal kesusilaan, pasal 27 ayat (3) soal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat (2) soal ujaran kebencian, memang masih multitafsir. Hal ini disebabkan unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak jelas dan dapat diinterpretasikan secara sepihak. Contohnya, unsur ’’penghinaan’’ yang disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: ’’Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.’’  Unsur ’’penghinaan’’ dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara klir dan tegas. Penghinaan seperti apakah yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (3) tidak dijelaskan secara jelas dan hanya diatur dalam satu pasal sehingga multiinterpretasi dalam penegakan hukumnya.  Berbeda dengan pasal penghinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-unsur dan jenis penghinaan diatur secara jelas. Mulai pasal 310 hingga pasal 321 KUHP. Substansi yang jelas menutup ruang untuk multitafsir. Karena itu, perlu dirumuskan kembali beberapa pasal yang multitafsir dalam revisi kedua UU ITE.  Ketiga, penegakan hukum UU ITE. Dalam konteks penegakan hukum, Polri adalah gerbang utama (main gate) dalam sistem peradilan pidana. Polri dapat menentukan seseorang patut diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak. Polri juga dapat menentukan apakah sebuah perkara berhenti atau dilanjutkan hingga ke pengadilan.  Dalam pernyataannya, Jokowi meminta Kapolri untuk lebih selektif dalam memproses pelanggaraan UU ITE. Setidaknya, apa yang disampaikan Jokowi memiliki makna penting. Selain harus profesional dan tidak boleh tebang pilih, Polri harus mengupayakan restorative justice dalam menangani kasus ITE. Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan para pihak terkait guna terciptanya keadilan tanpa proses pidana di pengadilan.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/24/02/2021/ri-bantah-dukung-pemilu-baru-myanmar/" target="_self" rel="noopener noreferrer">RI Bantah Dukung Pemilu Baru Myanmar</a>  Melalui upaya restorative justice, kasus pelanggaran UU ITE tidak perlu diselesaikan secara represif atau melalui jalur peradilan, khususnya untuk delik aduan seperti penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Karena itu, konsep restorative justice ini perlu diakomodasi dalam UU ITE.  Tiga catatan penting tersebut patut diperhatikan dalam revisi jilid II UU ITE. Semoga revisi UU ITE bisa memenuhi harapan dan nilai-nilai keadilan masyarakat Indonesia di tengah masifnya transformasi digital. (*)  <hr />  *) Dona Budi Kharisma, Dosen Hukum E-Commerce dan Fintech Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dYdS4KQdYXc

Catatan Penting Revisi Undang-Undang ITE