<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/ZLlQxARXaEEY4yx9x2uv9iWyDpXcdXR0fq9kO6rZ-22184891.jpg" alt="Kadis Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai. Sistem seleksi SPMB 2025 di Jatim kini menggunakan pendekatan domisili berbasis nilai akademik, bukan lagi sistem zonasi penuh. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kadis Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai. Sistem seleksi SPMB 2025 di Jatim kini menggunakan pendekatan domisili berbasis nilai akademik, bukan lagi sistem zonasi penuh. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memperkenalkan sistem baru dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang lebih adil dan berbasis prestasi. Jika selama ini masyarakat dibuat repot dengan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak rumah ke sekolah, maka mulai tahun ajaran 2025&ndash;2026, nilai akademik siswa menjadi faktor utama dalam seleksi masuk sekolah negeri favorit di Jatim. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menyampaikan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi dari pelaksanaan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di tahun-tahun sebelumnya. &ldquo;Tahun ini SPMB menggunakan sistem domisili yang mempertimbangkan nilai siswa terlebih dahulu. Setelah itu baru diperhitungkan jarak berdasarkan rayon tempat tinggal mereka,&rdquo; jelas Aries saat meninjau Posko SPMB di Kantor Dinas Pendidikan Jatim, Jumat (30/5). Sistem seleksi SPMB 2025 di Jawa Timur kini menggunakan pendekatan domisili berbasis nilai akademik, bukan lagi sistem zonasi penuh. Artinya, siswa dengan nilai tinggi akan lebih berpeluang masuk sekolah negeri favorit, tanpa terlalu terhambat oleh lokasi tempat tinggal. Dalam mekanisme baru ini, siswa dikelompokkan ke dalam beberapa rayon&mdash;seperti Rayon 1, Rayon 2, dan seterusnya&mdash;namun yang pertama kali dinilai tetaplah prestasi akademik. &ldquo;Dengan sistem ini, kami ingin menciptakan rasa keadilan dan kemudahan bagi masyarakat. Ini harapan kami agar SPMB tahun ini bisa berjalan lebih baik dan tidak menimbulkan keluhan seperti sebelumnya,&rdquo; kata Aries. Walau saat ini memasuki masa libur panjang, layanan SPMB 2025 Jawa Timur tetap aktif. Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal libur dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait pendaftaran siswa baru. &ldquo;Kami tetap melayani, baik melalui sistem digital seperti SPMB AI, maupun secara langsung. Call center kami juga selalu siap memberikan informasi,&rdquo; ujar Aries. Salah satu perhatian dalam sistem baru ini adalah keadilan bagi siswa yang tinggal di perbatasan antar kabupaten/kota. Dalam skema domisili, mereka tetap mendapat peluang yang sama untuk bersaing berdasarkan nilai akademik, tanpa terhambat batas wilayah administratif. Perubahan kebijakan ini merupakan langkah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih transparan. Dengan memprioritaskan nilai siswa, masyarakat kini memiliki harapan baru untuk bisa masuk ke sekolah negeri favorit tanpa harus bergantung sepenuhnya pada zonasi.

Dinas Pendidikan Jatim memperkenalkan sistem baru dalam SPMB 2025 yang lebih adil dan berbasis prestasi akademik.

Tak Perlu Lagi Pusing Zonasi, Ini Cara Baru Masuk Sekolah Favorit di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/spmb-surabaya-1526135025.jpg" alt="LAPOR: Salah seorang wali murid sedang berkonsultasi di Posko layanan Dispendik Surabaya.&nbsp;(Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>LAPOR: Salah seorang wali murid sedang berkonsultasi di Posko layanan Dispendik Surabaya.&nbsp;(Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya mulai menyiapkan pelaksanaan sistem pendaftaran murid baru (SPMB). Untuk calon siswa dari kalangan pramiskin yang lulus tahun ini memiliki kesempatan mendaftar di tiga jalur. Yakni afirmasi, domisili, dan prestasi.&nbsp; Sekretaris Dispendik Surabaya Putri Aisyah Mahanani menuturkan, dari lulusan SD tahun ini ada 38 ribu siswa. Sebanyak 5.637 merupakan siswa pramiskin yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. "Jumlah tersebut (5.637,red) diambil dari data pramiskin milik Dinsos Surabaya yang saat ini di kelas 6 SD," tuturnya.&nbsp; Putri mengatakan 5.637 siswa pramiskin tersebut dapat memiliki kesempatan mendaftar hingga tiga kali. Yakni melalui jalur prestasi, afirmasi dan domisili. Sehingga kesempatan untuk diterima besar. "Mereka (Pramiskin,red) yang memiliki prestasi dapat mulai mendaftar dengan jalur prestasi," paparnya.&nbsp; Dia menambahkan, jika terdapat siswa pramiskin yang diterima di sekolah swasta, akan tetap akan mendapatkan intervensi dari pemkot. Seperti bantuan seragam. "Jadi tidak ada perbedaan antara sekolah negeri ataupun swasta," tuturnya.&nbsp; Lebih lanjut Putri mengatakan, siswa SD yang lulus dari sekolah dalam kota dan memiliki kartu keluarga (KK) Surabaya dapat mengikuti semua jalur kecuali mutasi. Sedangkan lulusan luar kota yang memiliki KK Surabaya hanya dapat mengikuti jalur afirmasi (bila terdaftar pra miskin,red), domisili, dan prestasi lomba. "Sekolah luar kota KK Surabaya tidak bisa mendaftar jalur prestasi rapor," jelasnya.&nbsp; Dari data yang diperoleh, kuota tahun ini untuk afirmasi sebanyak 20 persen. Ditambah prestasi 35 persen dan jalur domisili 40 persen. (Ata)

Ribuan siswa pramiskin di Surabaya mendapat kesempatan mendaftar di tiga jalur pendaftaran untuk SPMB.

5.637 Siswa Pramiskin Kota Surabaya Ikut Tiga Jalur Seleksi SPMB: Afirmasi, Domisili, dan Prestasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/Screenshot_2025-05-05-19-31-36-694_comandroidchrome-edit-3393881983.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi mengubah komposisi kuota jalur penerimaan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 untuk jenjang SMA negeri. Jalur domisili yang sebelumnya mendapat porsi 50 persen kini dikurangi menjadi 30 persen, sementara jalur afirmasi diperluas dari 15 persen menjadi 30 persen. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyeimbangkan kualitas pendidikan dengan keadilan akses bagi siswa dari keluarga tidak mampu, tanpa meninggalkan aspek prestasi akademik. &ldquo;Pertama, kita melihat ada peningkatan juga di jalur prestasi. SMA negeri diharapkan menjadi kawasan dari muka bagi talenta-talenta terbaik,&rdquo; ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Grha Mahameru, Jemursari, Surabaya.&nbsp; Ia menjelaskan, jalur afirmasi memberi ruang bagi siswa dengan kemampuan akademik yang baik namun berasal dari latar belakang ekonomi lemah untuk tetap bersaing masuk sekolah negeri favorit. &ldquo;Misalnya yang ekonominya baik nilainya sembilan, sementara yang kurang nilainya delapan. Jalur afirmasi ini tetap menjaga meritokrasi, tapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi,&rdquo; jelasnya. Dengan komposisi kuota seperti ini, Pemprov berharap tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan setara.&nbsp;&ldquo;Harapannya, mereka bisa saling belajar, berinteraksi, dan membentuk persahabatan yang kuat untuk masa depan yang lebih baik,&rdquo; imbuhnya. Perubahan istilah dari zonasi menjadi domisili pun disebut masih mengacu pada prinsip keterikatan dengan lingkungan sekitar sekolah. &ldquo;Lucu dong kalau ada sekolah, tapi tidak ada warga sekitar yang sekolah di sana. Jadi pendekatan domisili ini menjaga prinsip keterikatan dengan lingkungan,&rdquo; tegasnya. Selain itu, ia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pendidikan saat ini telah berubah. Bukan sekadar lama belajar atau kelulusan, tapi nilai capaian siswa yang terstandarisasi. &ldquo;Yang diukur sekarang bukan hanya lulus atau tidak, tapi nilainya berapa. Dan nilai ini harus melalui tes yang terstandarisasi, bukan sekadar penilaian guru,&rdquo; tuturnya. Dengan perubahan ini, Pemprov Jatim berharap proses PPDB 2025 bisa lebih adil, kompetitif, dan mendorong prestasi siswa secara menyeluruh di berbagai daerah. (*)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengubah kuota PPDB 2025, memperluas jalur afirmasi untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Aturan Baru PPDB Jatim 2025: Kuota Domisili Dikurangi, Afirmasi Diperluas hingga 30 Persen, Pemprov Jatim Dorong Akses Pendidikan Lebih Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/JANTUNG-08-3620102341.jpg" alt="Ilustrasi pemeriksaan kesehatan pada anak.(Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemeriksaan kesehatan pada anak.(Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Program layanan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga yang berulang tahun resmi dimulai hari ini, Senin (10/2). Program ini akan dilakukan berdasarkan domisili warga yang hendak CKG. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan biasa yang didasarkan pada faskes tingkat 1.&nbsp; Hal itu disampaikan Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Maria Endang Sumiwi. "Sesuai domisili. Jadi kalau domisilinya di sini, meskipun KTP-nya misalnya di tempat lain, itu masih bisa periksa di sini," ujar Endang kepada wartawan saat melakukan sidak di Puskesmas Tanah Abang, Senin (10/2). Ia mengatakan bahwa pemeriksaan CKG berdasarkan domisili ini baru sementara. Nantinya akan dilaksanakan seperti halnya pemeriksaan biasa yang didasarkan pada faskes tingkat 1.&nbsp; "Ke depan kalau kita sudah interoperability dengan BPJS, itu akan sesuai faskes tingkat satunya," tutur Endang. "Cuma saat ini kan interoperabilitasnya sedang disusun ya, sedang dikerjakan. Nanti kami update kembali media, kalau sudah mulai interoperabilitas. Di dalam Satu Sehat Mobilenya akan mulai muncul faskes-faskes baru," sambungnya.&nbsp; Sehingga, saat mengakses pendaftaran CKG di aplikasi Satu Sehat Mobile, nantinya juga akan tersedia pilihan untuk Puskesmas Pembantu (pustu). "Nah nanti begitu Pustu bisa, kalau kita perluas ke Pustu, Pustu bisa, nanti akan muncul pilihan Pustu. Kalau faskes tingkat satu yang lain bisa, nanti juga akan muncul. Nanti update-nya di Satu Sehat Mobile," pungkas Endang.

Program ini dilakukan berdasarkan domisili warga yang hendak CKG. Berbeda dengan pemeriksaan biasa yang didasarkan pada faskes tingkat 1.

Kemenkes: Cek Kesehatan Gratis Dilakukan Berdasarkan Domisili Saat Ini, Bukan Faskes Tingkat 1

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/ppdb-surabaya-700474581.png" alt="CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi." width="100%">
<figcaption>CEK WEBSITE: Sejumlah warga memantau website PPDB. Mereka mengeluhkan kebijakan umur pada pendaftaran PPDB jenjang SD untuk jalur zonasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Mei 2023 lalu, warga yang mengurus perpindahan domisili kartu keluarga (KK) cukup tinggi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan lonjakannya mencapai 216 persen dibandingkan bulan lalu. &ldquo;Bulan April kan cuma 890-an KK, kalau Mei hampir 2000-an pemindahannya. Jadi hampir 2500-an, lonjakannya cukup luar biasa,&rdquo; katanya kepada wartawan, Rabu (19/7). <div dir="auto">Fenomena perpindahan KK itu melonjak lantaran ajaran tahun baru yang mensyaratkan jalur zonasi, di mana calon peserta didik harus mendaftar pada sekolah yang dekat domisilinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011787931/14-hari-beroperasi-transjakarta-rute-bandara-soetta-sudah-angkut-10-ribu-penumpang">14 Hari Beroperasi, Transjakarta Rute Bandara Soetta Sudah Angkut 10 Ribu Penumpang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sistem zonasi ini kan akhirnya kan terdampak pada orang tua ingin menyekolahkan ke sekolah favorit, sehingga orang tua memindahkan anaknya ke sekolah terdekat,&rdquo; ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Budi menegaskan bahwa para orang tua calon peserta didik tidak bisa melakukan perpindahan KK secara instan demi mendapatkan sekolah favorit tersebut. Pasalnya, aturan PPDB jalur zonasi juga syarat minimal di domisili adalah satu tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam hal ini 1 Juni 2022. Kalau tahun 2023 tidak boleh. Maksudnya, mereka yang berpindah setelah 2 Juni 2022 itu sampai dengan 30 Juni 2023 itu melanggar aturan kalau mendaftar,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Jelang pelaksanaan PPDB pada Mei 2023 lalu, warga yang mengurus perpindahan domisili kartu keluarga (KK) cukup tinggi.

Karena Jalur Zonasi, Lonjakan Pindah Domisili Melonjak 216 persen di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/PPDB-SMAN-Riana-Setiawan.jpg" alt="TANYA INFORMASI: Suasana di posko PPDB SMPN 1 Surabaya kemarin (11/6). (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TANYA INFORMASI: Suasana di posko PPDB SMPN 1 Surabaya kemarin (11/6). (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelajar Surabaya yang hafal kitab suci, bisa mendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya siap mendampingi warga dalam proses PPDB.  Bila ada masyarakat yang menemui masalah atau kesulitan dengan proses PPDB ini, maka pihak Dispendik sudah menyediakan beberapa layanan. Salah satunya adalah 20 nomor telpon yang bisa dihubungi melalui chat WhatsApp. Bahkan, di kantor Dispendik Surabaya juga sudah disediakan layanan konsultasi, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat.  “Jadi, apabila warga ada keluhan atau kendala saat mendaftar, bisa langsung menghubungi 20 nomor tersebut. Mereka siap melayani dengan cekatan, bahkan layanannya ditutup sampai pukul 21.00 WIB,” tegasnya pada Rabu (20/5).  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Supomo menjelaskan pada PPDB tahun ini, ada dua perubahan mendasar dibanding dengan PPDB tahun lalu. Pertama, untuk tahun ini tidak ada lagi penerimaan siswa yang menggunakan surat keterangan domisili, sehingga harus sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) masing-masing.  “Kalau dulu, PPDB itu bisa menggunakan surat domisili, tapi sekarang sudah tidak boleh. Ini berdasarkan peraturan menteri, sehingga kami juga menindaklanjuti dalam Perwali. Jadi, tidak boleh lagi menggunakan surat domisili,” kata Supomo.  Kedua, penerimaan PPDB melalui jalur prestasi, tahun ini kategorinya ditambah. Sebelumnya, jalur prestasi itu hanya khusus siswa yang memiliki nilai rapor tinggi dan juga juara perlombaan. Namun, tahun ini ditambah dengan siswa yang hafal kitab suci.  Tidak hanya berlaku bagi hafidz atau hafal Al-Quran. Tapi, bagi siswa yang hafal kitab suci pada semua agama. “Siswa yang hafal kitab suci harus mendapatkan penghargaan. Jadi, kami memberikan apresiasi bagi siswa yang hafal kitab suci untuk semua agama," ujarnya.  Sedangkan untuk pendaftarannya, sama seperti jalur prestasi lainnya. Siswa melampirkan capaian prestasi. Setelah itu, tim ahli melakukan penilaian yang berbeda dengan sebelumnya. “Mereka akan menjalani ujian untuk menunjukkan bahwa mereka memang betul hafal kitab suci agama mereka,” ujar dia.  Supomo menjelaskan tentang jalur prestasi dari kategori Nilai Rapor Sekolah (NRS). Ia memastikan tidak hanya bergantung pada satu nilai rapor dalam satu semester. Namun, berisi pengolahan nilai-nilai rapor sekolah yang didapatkan siswa.  “Untuk NRS ini tidak ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Siswa yang memiliki prestasi tinggi di bidang akademik, seperti sering juara kelas, bisa mengikuti jalur itu. Satu siswa bebas memilih dua sekolah di luar zonasi atau di dalam zonasi," ujarnya.  Sedangkan cara pendaftarannya bisa melalui online. Pertama, nilai rapor diunggah, kemudian tim PPDB akan melakukan pemeringkatan melihat capaian nilai siswa itu. Nah, ketika NRS siswa satu dan yang lain sama, proses kembali berjalan. Panitia akan membandingkan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia. “Siswa yang memiliki nilai lebih tinggi mendapatkan prioritas utama,” imbuhnya.  Jika masih sama, panitia melihat nilai mata pelajaran Matematika. Ketika masih didapatkan persamaan, nilai pelajaran IPA yang ditelaah. "Ketika masih sama dilihat siapa dulu yang mendaftar," ucapnya.  Selain penghafal kitab suci dan NRS, jalur prestasi juga bisa melalui prestasi perlombaan atau pertandingan, baik perlombaan akademik maupun pertandingan non akademik. Siswa bisa memilih dua sekolah. "Nantinya akan ditampilkan SMP yang menerima jalur prestasi perlombaan, sehingga siswa tinggal memilih," kata Supomo.  Bagi yang hendak mendaftar, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama yaitu batas waktu capaian prestasi perlombaan yang diraih. Minimal enam bulan, dan paling lama 3 tahun sejak pendaftaran PPDB. Prestasi yang diraih yaitu tingkat international, nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.  Selain itu, peserta terdaftar dalam surat pemberian penghargaan Dispora. Untuk seleksinya, Dispendik melakukan skoring dan pembobotan yang sudah diatur dengan keputusan Wali Kota Surabaya. Teknis Perhitungan yaitu prestasi dikalikan dengan pembobotan.  Supomo juga memastikan bahwa untuk kuota jalur prestasi yang melalui prestasi penghafal kitab suci, prestasi NRS, dan prestasi perlombaan atau pertandingan, sudah ditetapkan sebanyak 30 persen atau sama dengan tahun lalu. “Prestasi itu merupakan bentuk capaian pelajar, karena tidak mudah menjadi juara, tentu membutuhkan perjuangan. Nah, ini bentuk penghargaan kami kepada kerja keras mereka,” pungkasnya.

Tak Pakai Keterangan Domisili, Ini 2 Perubahan Sistem PPDB 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/dispendukcapil-solo-nonaktifkan-status-kependudukan-ribuan-warga_m_178931.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo menonaktifkan status kependudukan 4.000-an warga Solo. Langkah ini terpaksa dilakukan karena warga tidak melakukan rekam elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dari total warga Solo yang wajib e-KTP sebanyak 424.000 orang, 8.300-an diantaranya ternyata belum melakukan rekam e-KTP. Untuk menggenjot perekaman tersebut, Dispendukcapil pun berinisiatif melayangkan surat panggilan kepada warga agar segera melakukan rekam e-KTP. &ldquo;Kami sudah melayangkan surat kepada warga agar melakukan perekaman e-KTP paling lambat 21 Desember kemarin. Tetapi, dari batas waktu tersebut hanya separuh yang memberikan respons, sementara yang lainnya tidak memberikan jawaban,&rdquo; terang Kasi Identitas dan Catatan Kependudukan, Dispendukcapil Kota Solo, Subandi saat ditemui JawaPos.com, di kantornya, Selasa (2/1). Subandi melanjutkan, panggilan tersebut sudah dilayangkan sesuai dengan nama dan juga alamat warga. Sehingga, kecil kemungkinan identitas tersebut salah alamat. &ldquo;Penonaktifan ini terpaksa kami lakukan terhitung mulai tanggal 2 Januari ini,&rdquo; katanya. Subandi menambahkan, ada beberapa kemungkinan kenapa banyak warga Solo yang tidak memenuhi panggilan untuk melakukan rekam e-KTP. Diantaranya, sudah meninggal, sudah pindah domisili dan bahkan ada beberapa yang sudah tinggal di luar negeri. Dengan penonaktifan tersebut, otomatis warga tidak lagi bisa melakukan pengurusan untuk pelayanan publik termasuk untuk keperluan perbankan. Tetapi, Subandi mengatakan, status warga tersebut dapat diaktifkan kembali. Dengan cara warga melakukan pengurusan untuk perekaman e-KTP di kantor Dispendukcapil. &ldquo;Dinonaktifkan ini agar tidak menjadi data sampah. Nantinya warga yang ingin mengaktifkan kembali statusnya bisa datang ke kantor Dispendukcapil dan melakukan rekam e-KTP,&rdquo; tandasnya.

Dispendukcapil Solo Nonaktifkan Status Kependudukan Ribuan Warga

domisili

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#domisili

Berita Terkini