<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-bocah-pemeran-video-threesome-belum-dipulangkan_m_187532.jpeg" alt="Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher mengkritisi rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang ingin memberikan pelatihan pada dokter umum di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menangani layanan kebidanan dan operasi caesar. Menurutnya, tindakan operasi caesar tidak bisa sembarangan dilakukan oleh tenaga medis yang tidak memiliki kualifikasi. &ldquo;Persalinan, apalagi yang membutuhkan tindakan operasi, adalah proses medis berisiko tinggi,&rdquo; kata Netty kepada wartawan, Jumat (16/5). &ldquo;Dokter spesialis obgyn menempuh pendidikan dan pelatihan lama untuk memiliki keahlian penanganan operasi. Pelatihan singkat bagi dokter umum tidak bisa serta merta menggantikan itu,&rdquo; sambungnya. Netty mendesak, Kemenkes untuk mengambil langkah sistemik dan jangka panjang dalam mengatasi kekurangan tenaga spesialis, bukannya malah mengalihkan tugas spesialis obgyn pada dokter umum. Ia khawatir, kejadian serupa terulang lagi lantaran fasilitas dan keahlian dokter umum membantu persalinan kurang memadai. &ldquo;Solusinya bukan memangkas kualitas pendidikan dokter spesialis, melainkan mempercepat distribusi dan penempatan obgyn ke daerah, memperluas beasiswa PPDS berbasis daerah, memperbaiki insentif, dan fasilitas kerja. Sistem rujukan dan transportasi medis juga harus diperkuat,&rdquo; papar Netty. Anggota Komisi Kesehatan DPR ini menambahkan, jika pelatihan tambahan bagi dokter umum tetap dilakukan, maka harus ada batasan kewenangan yang jelas. Selain itu, kata Netty, juga harus ada pengawasan ketat dan regulasi yang akuntabel. &ldquo;Kesetaraan akses layanan kesehatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan keselamatan ibu dan bayi. Kita sedang bicara soal nyawa,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa pelatihan bertujuan agar dokter umum di daerah 3T dapat menangani kasus-kasus darurat. Mengingat masih banyaknya kematian ibu melahirkan akibat tidak tersedianya dokter spesialis di daerah terpencil. Hal yang tengah mencuri perhatian publik adalah kasus yang dialami seorang calon ibu di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang ibu hamil bernama Maria Yunita (36), meninggal dunia usai gagal dioperasi saat akan melahirkan anak pertamanya.

Legislator PKS mengkritisi rencana Kemenkes untuk melatih dokter umum melakukan operasi caesar, menekankan pentingnya kualifikasi.

Kritisi Wacana Menkes Agar Dokter Umum Bisa Operasi Caesar, Legislator PKS Ingatkan Tak Bisa Sembarangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> JawaPos.com - &nbsp;Dari 575 formasi CPNS yang dibuka Pemkab Gresik 2024 lalu, 80 di antaranya nihil pendaftar. Pemerintah daerah (Pemda) berencana menyekolahkan dokter umum hingga koordinasi dengan perguruan tinggi.&nbsp;Terdapat 6 formasi dokter spesialis yang dibuka tahun lalu, tetapi lima di antaranya nihil pendaftar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik Agung Endro Utomo mengakui keberadaan dokter spesialis saat ini sedang dibutuhkan. &ldquo;Seleksi terakhir kemarin itu 5 formasi kosong dari 6 formasi dokter spesialis yang dibuka,&rdquo; ucapnya. Kesulitan merekrut dokter spesialis dialami RSUD Ibnu Sina dalam beberapa tahun terakhir. Akhirnya, RS pelat merah itu memilih opsi tenaga paruh waktu yang memiliki induk kepegawaian dari luar daerah. Hal ini menyebabkan kendala tersendiri untuk mengoptimalkan layanan. Selain memberdayakan paruh waktu, RSUD Ibnu Sina juga harus merekrut ulang dokter spesialis yang sudah purnatugas. &ldquo;Seperti dokter spesialis radiologi, kami punya dua. Satu orang sudah mau memasuki usia pensiun. Sementara yang satunya sudah pensiun, terus kami panggil kembali untuk berkontribusi,&rdquo; ujar Direktur Utama RSUD Ibnu Sina dr Soni. Kesulitan mencari dokter spesialis juga dialami RS Gresik Sehati. Sejak diresmikan Maret lalu, RS di Desa Slempit, Kedamean itu sudah memiliki peralatan radiologi. Namun, dokter spesialisnya belum juga didapat. RS tipe C itu juga sudah menerima korban kecelakaan. Petugas RSGS menduga adanya patah tulang pada korban sehingga butuh radiologi. &ldquo;Tapi kami rujuk ke RSUD Ibnu Sina karena butuh radiologi,&rdquo; ucap Plt Direktur RSGS dr Riyan Charlie SpTHT. Charlie menyebut layanan radiologi sebagai salah satu layanan prioritas. Namun, mencari SDM cukup sulit. Karena itu, pihaknya juga melakukan komunikasi dengan kampus-kampus di Jawa Timur apabila RSGS terbuka terhadap dokter yang ingin bergabung. Wakil Bupati Asluchul Alif berencana melakukan sejumlah upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya adalah menyekolahkan para dokter umum untuk sekolah spesialis. Saat ini, beasiswa dokter spesialis sudah berjalan namun untuk kebutuhan RSUD Umar Masud Bawean. Setelah sekolah, para dokter langsung mengabdi ke Bawean. &ldquo;Nanti akan kami lakukan upaya-upaya begitu. Dokter umum yang ingin melanjutkan spesialis akan kami biayai,&rdquo; ujarnya. (son)

Gresik mengalami kekurangan dokter spesialis, Pemkab berencana menyekolahkan dokter umum untuk mengatasi masalah ini.

Gresik Kekurangan Dokter Spesialis, Pemkab Tawarkan Beasiswa untuk Dokter Umum di RSUD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/pexels-antoni-shkraba-5215006-1-3728559064.jpg" alt="Ilustrasi - konsultasi dokter karena asam urat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - konsultasi dokter karena asam urat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerataan dokter umum dan dokter spesialis menjadi salah satu kunci dalam pelayanan kesehatan. Sayang, beberapa wilayah justru masih minim keberadaan dokter, baik umum maupun spesialis. Hasil diskusi Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan Ikatan Dokter Indonesia, rasio dokter spesialis di tanah air adalah 0,28 dan dokter umum 1,12 per 1.000 penduduk. Menurut Ketua Umum Pengurus Besar IDI (PB IDI) dr Adib Khumaidi SpOT, rasio itu mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika menggunakan rasio 1,12 per 1.000 penduduk, dibutuhkan 250 ribu dokter umum. &rdquo;Untuk saat ini kita kekurangan 96.143 dokter umum,&rdquo; kata Adib kemarin (22/2). Dia menilai keberadaan dokter umum di Indonesia tidak merata. Misalnya, di Jawa dan beberapa provinsi di Sumatera, jumlah dokter lebih banyak. Bandingkan dengan provinsi-provinsi lain (lihat grafis). &rdquo;Tapi, kita tidak bisa menghitung dari sisi proporsi. Harus menghitung berdasar rasio jumlah penduduk di setiap wilayah,&rdquo; ungkapnya. Jika melihat rasio jumlah penduduk dan jumlah dokter, Jawa Barat dan Jawa Timur masih kekurangan dokter. Jumlah penduduk di Jawa Barat 49,94 juta jiwa dan Jawa Timur 39,74 juta jiwa. Sementara itu, jumlah dokter di Jawa Barat 22.443 orang dan Jawa Timur 16.348 dokter. &rdquo;Tapi, bicara DKI Jakarta, dengan melihat jumlah penduduk dan dokternya, maka jumlah dokter sudah kebanyakan,&rdquo; bebernya. Namun, menambah dokter tidak bisa serampangan. Pemerintah telah mencabut moratorium pembukaan fakultas kedokteran untuk beberapa wilayah. Dengan begitu, universitas boleh membuka fakultas kedokteran baru. Adib mengingatkan, &rdquo;produksi&rdquo; dan &rdquo;distribusi&rdquo; dokter harus sejalan. Tidak bisa dipikirkan hanya menambah dokternya, tetapi juga harus diketahui calon dokter itu nanti mengabdi di mana. (lyn/c7/fal) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014273162/jangan-berikan-minuman-dingin-saat-anak-batuk-pilek-begini-penjelasan-dokter-respirologi">Jangan Berikan Minuman Dingin Saat Anak Batuk Pilek! Begini Penjelasan Dokter Respirologi</a> --- 5 WILAYAH YANG DIMINATI DOKTER UMUM <ul> <li>Jawa Barat : 22.443 dokter</li> <li>DKI Jakarta : 21.617 dokter</li> <li>Jawa Timur : 16.348 dokter</li> <li>Jawa Tengah : 14.416 dokter</li> <li>Sumatera Utara : 9.075 dokter</li> </ul> 5 Wilayah yang Paling Sedikit Dokter Umum <ul> <li>Papua Barat : 341 dokter</li> <li>Sulawesi Barat : 389 dokter</li> <li>Papua Barat Daya : 458 dokter</li> <li>Kalimantan Utara : 477 dokter</li> <li class="class-paragraph">Gorontalo : 478 dokter</li> </ul> Sumber: Badintek PB IDI per 31 Desember 2023

Pemerataan dokter umum dan dokter spesialis menjadi salah satu kunci dalam pelayanan kesehatan. Sayang, beberapa wilayah justru masih minim.

Persebaran Dokter Tidak Merata, Jatim dan Jabar Masih Kekurangan, DKI Kebanyakan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/WhatsApp-Image-2023-09-13-at-060522-2790416784.jpg" alt="PT Pelindo Husada Citra menyatakan tidak ada pekerja yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC." width="100%">
<figcaption>PT Pelindo Husada Citra menyatakan tidak ada pekerja yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Susanto, terdakwa dokter umum gadungan, yang diseret PHC ke meja hijau mencoreng dunia medis di Indonesia. Susanto menjadi dokter di salah satu klinik K3 yang dinaungi PT Pelindo Husada Citra (PHC). Direktur PT PHC dokter Sunardjo memastikan, tidak ada pekerja atau pasien yang menjadi korban selama Susanto berpraktik sebagai dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC dan melakukan aktivitas di OHIH Cepu. &rdquo;Karena memang yang bersangkutan tidak melakukan pemeriksaan penyakit atau semacamnya. Dia hanya melakukan pemeriksaan basic pada pekerja seperti tensi, cek tekanan darah, dan lainnya jika ada keluhan. Bila ada pemeriksaan lanjutan akan dirujuk ke RS. Jadi memang yang bersangkutan lingkup kerjanya kecil dan tidak berhadapan langsung dengan pasien,&rdquo; terang Sunardjo. Sebelumnya, Direktur PT PHC dokter Sunardjo menyatakan, dokter gadungan Susanto yang sedang menjalani proses persidangan tidak pernah bekerja di RS PHC Surabaya. Susanto menjadi dokter umum gadungan di Occupational Health and Industrial Hygiene (OHIH) di Pertamina Cepu, Jawa Tengah, setelah berhasil memalsukan dokumen. OHIH adalah klinik K3 di bawah naungan PT PHC, tugasnya adalah melakukan pemeriksaan kepada pekerja sebelum bertugas. &rdquo;Jadi yang bersangkutan tidak pernah datang ataupun bekerja sebagai dokter di RS PHC Surabaya. Dia hanya bertugas di OHIH di Pertamina Cepu untuk melakukan upaya preventif kepada para pekerja di lingkup pekerjaan itu,&rdquo; kata dokter Sunardjo.

Direktur PT PHC memastikan, tidak ada pekerja atau pasien yang menjadi korban dokter umum gadungan di klinik K3 Cepu milik PHC

PHC Pastikan Tidak Ada Korban atau Pasien dari Susanto Dokter Umum Gadungan di Cepu atau Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/hati-hati-generasi-milenial-mulai-dibayangi-penyakit-darah-tinggi_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Penyakit darah tinggi muali hantui generasi milenial." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Penyakit darah tinggi muali hantui generasi milenial.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Meski kasus Susanto karena telah menjadi dokter umum gadungan terbongkar, banyak pertanyaan yang belum terungkap ke publik. Salah satunya adalah bagaimana Susanto mengantongi STR. STR, Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. STR berlaku sejak tahun seseorang tersebut lulus sampai dengan tanggal lahir orang tersebut. Yaitu selama 5 tahun. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra (PHC) Imron Soewono menuturkan, proses rekrutmen di PHC untuk dokter OHIH sudah sesuai dengan standar. Hanya saja, waktu perekrutan ketika pandemi membuat tahap wawancara harus dilakukan secara online. Nah, dokter gadungan Susanto diterima sebagai pegawai di PT PHC sejak Juli 2020. Ketika proses rekrutmen, Susanto menunjukkan STR dan hal itu meyakinkan jika dirinya memang seorang dokter. STR dokter itu teregistrasi pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Susanto menggunakan STR dan data diri milik dokter bernama Anggi Yuritno. &rdquo;Proses perekrutan membuat lamaran, menunjukkan STR dan lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah kita terima dokumennya juga dilakukan pengecekan via online ke website KKI.go.id dan STR yang diberikan Susanto dengan nama Anggi itu memang terdaftar,&rdquo; papar Imron Soewono. Imron mengakui, ketika rekrutmen pihaknya kecolongan. Saat online foto ijazah mirip, meski saat ini sudah berbeda karena dua tahun berlalu. &rdquo;Kami melakukan wawancara online karena pandemi di mana semua kegiatan dibatasi dan kami memang perlu tenaga dokter untuk OHIH,&rdquo; imbuh Imron Soewono. Aksi pemalsuan dokumen dokter yang dilakukan Susanto berhasil terbongkar. Yakni setelah PT PHC melakukan rekrudensial ulang. Mulai dokumen terkait keprofesian seperti STR yang harus diperbarui. STR milik Susanto atau dokter Anggi Yuritno harus diperbarui. Karena itu, PHC melakukan pemeriksaan dan ditemukan format STR berbeda dengan milik dokter lain. Imron menegaskan bahwa pihaknya telah mengevaluasi seluruh proses rekrutmen. Termasuk tim rekrutmen dari HRD.

Dokter umum gadungan Susanto memalsukan Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan memanfaatkan celah saat pandemi saat melamar sebagai dokter

Susanto, Dokter Umum Gadungan, di PHC Palsukan STR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/UNS-3219793746.jpg" alt="PERDANA: Gedung FK Universitas Negera Semarang yang tahun ini siap menerima mahasiswa baru (2/8)." width="100%">
<figcaption>PERDANA: Gedung FK Universitas Negera Semarang yang tahun ini siap menerima mahasiswa baru (2/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Biaya masuk fakultas kedokteran (FK) memang lebih mahal dibandingkan fakultas lain. Namun, peminatnya tetap tinggi. Penetapan biaya kuliah di FK menjadi otoritas kampus masing-masing. Di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), uang kuliah tunggal (UKT) yang harus dibayar mahasiswa program studi (prodi) pendidikan kedokteran sebesar Rp 20 juta per semester. Untuk jalur mandiri, mahasiswa dikenai biaya sumbangan pengembangan institusi (SPI) sebesar Rp 150 juta yang harus dibayar satu kali saat daftar ulang. Namun, angka Rp 150 juta itu adalah tarif minimal. Berapa maksimalnya? Dalam situs resmi ITS tidak disebutkan batasan maksimalnya. Di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), biaya kuliah fakultas kedokteran juga lebih tinggi dibandingkan fakultas lain. &rdquo;Karena pembelajarannya juga beda. Lebih banyak kegiatan laboratorium dibandingkan jurusan-jurusan lain,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala Direktorat Humas dan Informasi Publik Vinda Maya Setianingrum. Besaran SPI dibagi menjadi empat kategori yang bisa dipilih mahasiswa saat mendaftar. Kategori pertama sebesar Rp 250 juta, kategori kedua Rp 300 juta, kemudian Rp 350 juta, dan Rp 400 juta. &rdquo;Mereka pilih sesuai kemampuan. Itu untuk dibayar hanya sekali di semester I. Atau bisa skema cicil dua kali,&rsquo;&rsquo; terangnya. Yaitu, 50 persen dibayar di semester I dan pelunasan 50 persen di semester II. Untuk biaya UKT, Unesa sudah menentukan delapan kategori di tiap jurusan. &rdquo;Untuk jalur mandiri dikenakan kategori 5 sampai 8,&rsquo;&rsquo; ucap Vinda. Masing-masing kategori untuk FK Unesa adalah Rp 18 juta, Rp 21,5 juta, Rp 25 juta, dan Rp 30 juta. Dari Jakarta, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Adib Khumaidi SpOT meminta ada standardisasi biaya untuk pendidikan dokter dan dokter spesialis. Dengan begitu, tidak ada biaya yang besar untuk pendidikan dokter. Dia juga meminta ada subsidi pendidikan dokter dari pemerintah. &rsquo;&rsquo;Dulu ada subsidi,&rdquo; katanya. Dia memahami kenapa universitas mematok biaya pendidikan dokter yang beragam dan cenderung lebih mahal dibandingkan jurusan lain. Menurut Adib, universitas memiliki kewenangan dan telah menghitung sendiri. &rsquo;&rsquo;Standar biaya itu harus dibuat agar tidak terjadi komersialisasi. Jangan hanya minta rektor untuk pendidikan murah,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, ditemui seusai Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 di Jakarta Kamis (3/8), Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menampik tudingan pembukaan FK baru terkait komersialisasi pendidikan kedokteran. Dia memastikan, ada kebutuhan mendesak atas pemenuhan jumlah dokter umum di Indonesia. &rdquo;Nggak, nggak ada itu (ajang cari uang kampus, Red). Kita pun sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Nggak ada hubungannya dengan masalah keuangan,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, jika merujuk aturan WHO, rasio yang digunakan adalah 1:1.000 antara dokter umum dan jumlah penduduk. Namun, saat ini Indonesia masih di angka 0,62:1.000 penduduk. &rdquo;Jadi, masih kurang banyak dokter untuk ditempatkan berdasar jumlah rasio penduduk. Karena itu, kita buka FK baru agar pemenuhan tenaga dokter menjadi cukup di daerah,&rdquo; paparnya. Selain memperbanyak jumlah tenaga kedokteran melalui pembukaan FK baru, Dante juga menyatakan bahwa proses distribusi terus dimatangkan. Dengan begitu, penyebaran tenaga dokter bisa sesuai dengan kebutuhan di daerah. Selain itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk mengangkat ASN dokter yang sudah ada formasinya di daerah tersebut. Dia mengakui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menyiapkan kuota, tapi pemda tak kunjung mengusulkan formasinya. &rdquo;Ada 42 pemda yang tidak mengusulkan formasi. Karena itu, distribusi dokter akan didukung proses afirmasi,&rdquo; ungkapnya. Afirmasi itu misalnya, lanjut dia, tenaga kesehatan di daerah tersebut disekolahkan untuk masuk FK. Lalu, ketika lulus, dia kembali ke daerah dan menjadi ASN di sana. &rdquo;Sehingga, distribusi di daerah yang kekurangan bisa lebih baik,&rdquo; jelasnya. Kemenkes juga memberikan beasiswa LPDP kepada 2.500 mahasiswa pendidikan dokter pada tahun ini. Nanti mereka dikirim ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga dokter. (mia/lyn/dya/c7/oni)

Biaya masuk fakultas kedokteran (FK) memang lebih mahal dibandingkan fakultas lain. Namun, peminatnya tetap tinggi.

Kampus Buka Fakultas Kedokteran, IDI: Perlu Standar Biaya Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/budi-santoso.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KONSIL Kedokteran Indonesia (KKI) menyebut, per 6 Desember 2022 baru ada sekitar 54,1 ribu dokter spesialis di dalam negeri. Angka ini meliputi seluruh dokter dari 47 kelompok spesialisasi, mulai dari spesialis anak (SpA), spesialis bedah (SpB), hingga spesialis dokter gigi seperti spesialis ortodonti (SpOrt) dan odontologi forensik (SpOF) (kki.go.id).  Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menambah kuota dan jumlah program studi di fakultas kedokteran yang menggunakan skema berbasis universitas. Juga melakukan program pendidikan spesialis dengan skema berbasis rumah sakit (RS). Akan ada 420 RS pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya dapat memberikan layanan kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang berkualitas serta bermutu.  Konsep sistem pendidikan dokter spesialis berbasis RS atau istilahnya hospital based diharapkan oleh Kemenkes Republik Indonesia dapat menjadi solusi atas kekurangan dokter spesialis tersebut. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut, dokter umum bakal digaji dengan menjadi pegawai di rumah sakit. Di samping itu, dokter umum itu juga bakal mendapat pendidikan dokter spesialis (Jawapos.com, 25/1).  Saat ini, jumlah bukan menjadi satu-satunya permasalahan terkait dokter spesialis di Indonesia. Distribusi dan mempertahankan atau peningkatan kualitas dokter spesialis juga menjadi problem yang harus segera dicarikan jawabannya.  Saat ini juga terjadi penumpukan dokter umum dan dokter spesialis di kota-kota besar di sepuluh provinsi di Indonesia. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan, DI Jogjakarta, Bali, dan Sumatera Selatan.  Konsil Kedokteran Indonesia (kki.go.id) juga merilis sepuluh provinsi yang memiliki dokter spesialis paling sedikit. Yakni, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Bengkulu, Kep Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Dulu memang pernah ada program PGDS (pendayagunaan dokter spesialis) yang memberi angin segar terkait distribusi dokter. Tetapi, kemudian program tersebut harus berhenti.  Sistem Pendidikan Dokter Spesialis Saat Ini  Saat ini, pendidikan dokter spesialis, yang memang berbasis universitas, sudah ’’mengadopsi’’ pada sistem berbasis rumah sakit. Penerimaan, pengelolaan, dan evaluasi memang diatur oleh universitas yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan proses pendidikan spesialis, tetapi universitas tidak berdiri sendiri. Proses pendidikan tetap dilakukan di rumah sakit pendidikan yang sudah memenuhi syarat.  Ketentuan tersebut sesuai dengan UU RI No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang sampai saat ini masih berlaku. Pasal 5 menyebut pendidikan kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran itu bekerja sama dengan RS pendidikan dan wahana pendidikan kedokteran serta berkoordinasi dengan organisasi profesi. Pada pasal 7 ayat 1 di undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan kedokteran itu terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi.  Undang-undang ini sudah mempertegas posisi fakultas kedokteran dan RS pendidikan. Proses pendidikan dokter spesialis dimulai dari penerimaan oleh universitas, pembelajaran di RS pendidikan disesuaikan dengan kurikulum, dan upaya pencapaian standar kompetensi yang disepakati kolegium masing-masing profesi. Proses pembelajaran di RS akan dievaluasi oleh penjaminan mutu dan diakhiri dengan ujian kompetensi secara nasional berbasis pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan memenuhi standar kompetensi masing-masing profesi dokter spesialis.  Dengan sistem pendidikan yang sudah ada ini, sebenarnya tidak perlu lagi mempermasalahkan kualitas dokter spesialis di Indonesia. Justru memberikan tantangan bagi pemerintah untuk menjaga kualitas saat proses pendidikan dokter spesialis dengan berbasis RS. Idealnya tetap melibatkan universitas, fakultas kedokteran, dan kolegium yang dipayungi organisasi profesi terkait.  Mengatasi Produksi dan Distribusi  Academic Health System (AHS) merupakan sistem yang akan melengkapi proses pendidikan dokter spesialis yang saat ini sedang berjalan. AHS merupakan konsep yang mengintegrasikan pendidikan dan pelayanan kesehatan melalui kerja sama peningkatan layanan kesehatan. Di mana AHS menyatukan university based dan hospital based. RS ini nantinya yang akan menjadi salah satu wahana pendidikan dengan tetap dalam pemantauan fakultas kedokteran yang mengelola program dokter spesialis yang dimaksud.  AHS merupakan sebuah model kebijakan yang merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan. Implementasi AHS diharapkan dapat membantu percepatan pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis sebagaimana diamanatkan oleh program transformasi sistem kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan.  Selain itu, diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah. Dan tentu saja, peran serta pemerintah diperlukan di sini. Perlu upaya inovatif pemerintah dalam rangka membuat para dokter spesialis ’’mendistribusikan’’ diri masing-masing ke daerah-daerah yang memang membutuhkan.  ’’Masalah kurangnya dokter spesialis dan subspesialis beserta pemerataannya terjadi di seluruh dunia dan tampaknya belum menemukan solusi terbaik.” Keresahan tersebut menjadi salah satu topik yang diangkat dalam pertemuan The Alliance of Academic Health Centers International (AAHCI) Southeast Asia Regional Meeting 2023 pada 11–12 Januari lalu di Badung, Bali.  Dalam kegiatan tersebut, ada beberapa pakar di dunia yang membahas mengenai persoalan jumlah dan distribusi pendidikan dokter spesialis serta kualitasnya. Salah satunya pembahasan rasio salah satu spesialis seperti kardiolog di Amerika masih 1:17.800. Sedangkan rekomendasi WHO adalah 1:1.000 (Who.int).  Pada pertemuan itu juga hadir Malcolm Mahadevan dari National University Health System (NUHS) Singapura. Menurut dia, pendidikan residen yang baik adalah dengan menyediakan pengetahuan dan skill yang mumpuni bagi residen sehingga mereka mampu berpikir, bertindak, dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang physician. Sedangkan menurut Sawsan dari Cleveland Clinic Abu Dhabi, kejujuran dan integritas sangat dibutuhkan bagi seorang residen. (*)  <hr />  *) BUDI SANTOSO, Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya

Academic Health System Menjawab Masalah Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221026_150641.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain mengoreksi durasi layanan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga mengubah standar layanan dari segi jumlah dokter umum. Eri meminta agar setiap puskesmas paling tidak dijaga oleh dua dokter umum.  Dua dokter itu dibagi menjadi dua peran. Yaitu, dokter yang melayani di poli umum dan dokter di poli khusus ibu dan anak (KIA). Menurut Eri, sebetulnya jika setiap puskesmas dijaga tiga dokter, Surabaya tak akan kekurangan.  ”Sumber daya manusia (SDM) Surabaya mencukupi. Tapi, sekali lagi, ini angka minimum yang artinya bisa lebih dari dua,” paparnya.  Mantan kepala bappeko itu menyatakan, penguatan SDM dokter akan mengubah wajah pelayanan di puskesmas. Tidak ada lagi antrean yang mengular karena kekurangan dokter umum. Ketika berkunjung ke Puskesmas Sidotopo pada 3 November, Eri menemukan antrean yang panjang. Alasannya, kurang dokter.  Satu dokter rapat di dinas kesehatan (dinkes) dan satu lagi cuti. Yang bertugas hanya satu dokter di puskesmas. ”Kudu matek (mau mati), kasihan dokter yang berjaga dan pasiennya,” kata Eri.  Sistem dua dokter itu baru diterapkan khusus di puskesmas induk. Bukan puskesmas pembantu (pustu). Surabaya memiliki 63 puskesmas dan 59 pustu. Berdasar data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, jumlah dokter umum di Surabaya sebanyak 4.719 yang terbagi di seluruh fasilitas kesehatan. Termasuk di rumah sakit daerah.  Tahun depan pemkot bakal mendapatkan tambahan tenaga medis dari 369 formasi melalui seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). Eri menyampaikan, jika sudah ada tambahan tenaga medis, termasuk dokter melalui P3K, pihaknya akan memperkuat tenaga medis hingga pustu. ”Saat ini, kami lihat dulu setahun ke depan dengan kebijakan minimum dua dokter siaga di puskesmas bagaimana,” jelasnya.  Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Nanik Sukristina menuturkan, pihaknya siap menerapkan kebijakan dua dokter umum yang siaga di puskesmas. Dia menyebutkan, semua puskesmas sudah patuh terhadap kebijakan itu. ”Cukup nanti dokter,” katanya singkat ketika ditemui seusai rapat paripurna kemarin.

Setiap Hari Puskesmas di Surabaya Wajib Dijaga Dua Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/69ba0d5fe6648b68cc095cdbafaf3237.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang dokter umum di Australia dinyatakan positif terjangkit virus Korona jenis baru atau COVID-19. Otoritas Kesehatan Australia lantas menutup klinik tempat dokter itu membuka praktik pada Sabtu (7/3). Tak hanya itu, dinas kesehatan Australia juga akan melacak 70 pasien dokter tersebut yang sebelumnya mengunjungi klinik.  Dokter umum yang tinggal di Melbourne itu tiba di Australia pada 29 Februari dari Amerika Serikat. Dia mengaku merasa tidak sehat dengan kondisi pilek saat dalam penerbangan domestik dari Denver menuju San Francisco sebelum terbang ke Melbourne dengan pesawat United Airlines. Hal itu seperti dikatakan Menteri Kesehatan Australia, Jenny Mikakos, seperti dilansir Reuters.  Dokter tersebut sebelumnya dikunjungi sekitar 70 pasien pada 2-6 Maret. Berdasar itu, otoritas setempat berasumsi pasien-pasien dokter tersebut bisa tertular virus Korona sehingga perlu dilakukan pelacakan sebelum menulari lebih banyak orang lainnya.  "Dokter tersebut kemungkinan besar terinfeksi di Amerika Serikat," kata Mikakos. "Saya harus katakan, saya heran bahwa seorang dokter yang mengalami gejala seperti flu masih bekerja," imbuh Mikalos.  Mikakos menyebutkan para pasien telah dihubungi, sementara penumpang di penerbangan yang sama dengan dokter tersebut juga akan segera dihubungi.  Australia sendiri hingga Sabtu (7/3) melaporkan ada 64 kasus positif virus Korona. Dari jumlah itu, 2 pasien meninggal dunia. Sementara 22 pasien berhasil sembuh dan 40 pasien masih dalam perawatan.  Saksikan video terkait virus Korona berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oxBFaICI0NM  Video lainnya terkait virus Korona:  https://www.youtube.com/watch?v=_5uMqmf3JP4  https://www.youtube.com/watch?v=f_Z_QFjlIuA

Dokter Umum di Australia Positif Virus Korona, 70 Pasiennya Dilacak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dokter-layanan-primer-setara-dengan-spesialis_m_171282.jpeg" alt="Ilustrasi dokter" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menjadi polemik di dunia kedokteran, karena dianggap lebih mengungguli dokter umum, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetap menjalankan program Dokter Layanan Primer (DLP) pada 2018 mendatang. "Kita sedang siapkan semuanya, yang pasti masih tetap jalan mencetak dokter layanan primernya," ungkap Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) Kemenkes Usman Sumantri kepada JawaPos.com, Selasa (28/11). Dia mengatakan, nantinya lulusan DLP akan diberikan gelar SpDLP. Untuk itu kini Kemenkes sedang fokus mengurus soal fakultas. Menurutnya, dibandingkan dokter umum biasa, DLP memiliki 10 bahkan 11 item yang akan membedakannya. Hal itu tidak hanya jenis area kompetensinya saja, tapi bagaimana pendekatan kepada pasien dalam masalah kesehatan. "DLP itu disiapkan Kemenkes untuk menjadi komunikator yang baik di bidang kesehatan dengan primer sekaligus pendekatannya ke rumah-rumah. Dapat mendampingi keluarga. Jadi, fokus ke arah pencegahan. Lebih kepada deteksi dini penyakit," jelas Usman. Usman menambahkan, prinsipnya dokter umum dan DLP itu sama, tetapi karena DLP keilmuannya ditambah, maka mereka disetarakan dengan spesialis. Artinya DLP akan mendapatkan keilmuan tambahan di luar kompetensi dokter. Pengetahuan yang diperoleh oleh DLP nantinya juga akan mendalam. DLP mempunyai kompetensi mendiagnosis 155 penyakit. Dibandingkan dokter umum yang hanya dapat mendiagnosis 144 penyakit. Kemenkes melihat dengan kehadiran DLP, masyarakat akan terbantu dalam persoalan penyakit primer walaupun berobat di Puskesmas atau klinik. "DLP nantinya akan bisa memotong mata rantai rujukan" kata Usman. Kemenkes juga memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengobati pasien. DLP tidak hanya memeriksa dan memberi obat tetapi ia akan melihat kondisi, rekam jejak klinisnya, bahkan ikut campur turun tangan dalam penanganan.

Dokter Layanan Primer Setara Dengan Spesialis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter umum

Berita Terkini