<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwasah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengelar rapat dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/11/2020). Rapat tersebut membahas penjelasan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan evaluasi klaim ru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi beberapa waktu lalu.  Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Andika Perkasa sempat menyinggung nasib mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang telah diberhentikan dari keanggotaan IDI.  "Jadi mengeluarkan (Terawan-Red) dari IDI?," tanya Andika ke Adib di Channel YouTube Jenderal Andika Perkasa, dikutip Senin (25/4).  Menanggapi hal tersebut, Adib mengaku pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tidak berlaku seumur hidup.  "Pemberhentian tetap itu tidak diartikan seumur hidup," ujar Adib.  Adib mengungkapkan, Terawan Agus Putranto masih bisa menjadi anggota IDI lagi, jika nantinya ada putusan lanjutan. Sebab IDI merupakan rumah besar bagi para tenaga medis, jika ada dokter ingin bergabung, maka IDI akan menerimanya.  "Jadi masih ada upaya ruang kalau kami sampaikan, masih ada ruang kalau beliau berkenan (Terawan-Red) untuk menjadi anggota kembali kita akan kuatkan forum secara internal, dan saya yakin karena rumah besarnya dokter seluruh Indonesia adalah di IDI, siapa pun yang masuk pasti akan kita terima," katanya.  Sementara Jenderal Andika mengatakan TNI akan berpegang teguh pada peraturan yang berlaku. Ia pun menghormati aturan internal yang berlaku di organisasi profesi para dokter itu.  "Tinggal nanti kami, apa yang harus kami lakukan misalkan keputusan apapun IDI. Apa yang berpengaruh terhadap izin praktik Dokter Terawan di RSPAD kalau keanggotaan beliau tidak lagi aktif, tetapi sebagai dokter yang juga praktik di rumah sakit kami? Itu juga kita akan ikut aturan," ungkap Andika.  Adapun pemberhentian Terawan sebagai kenggotaan IDI tersebut berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3).  Pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tersebut berdasarkan dari Surat Tim Khusus MKEK Nomor: 0312/PP/MKEK/03/2022.  Berdasarkan video yang beredar, ada tiga poin pembehentian terhadap Terawan Agus Putranto sebagai anggota PB IDI.  Pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI.  Kemudian kedua ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketum IDI Sebut Pemecatan Terawan dari Anggota-nya Tak Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, berbincang sebelum memulai rapat kerja dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/22). Rapat kerja ini membahas pergeseran pagu alokasi Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2022 sesuai p</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali angkat suara soal polemik pemecatan dokter Terawan Agus Putranto. Ia menyesalkan kegaduhan yang terjadi di antara para dokter sehingga mengganggu fokus lainnya seperti pandemi Covid-19 dan isu-isu kesehatan lainnya.  Ia mengakui masalah organisasi memiliki AD/ART tersendiri. Akan tetapi tugas para dokter, lanjutnya, adalah fokus di sektor kesehatan.  "Ini kan isu mengenai organisasi dan anggota. Kami ingin agar teman-teman di sektor kesehatan ini bisa konsentrasi masih banyak masalah yang perlu didalami," kata Menkes Budi kepada wartawan, Kamis (31/3).  Ia mencontohkan selain pandemi, Indonesia masih menjadi nomor 2 tertinggi dalam kasus TBC. Sehingga ia mendorong energi para dokter diluangkan pada hal yang lebih produktif melayani kesehatan masyarakat  "Nah enggak baik kalau terlalu banyak waktu dan energi habis untuk perdebatan seperti ini," tegasnya.  Ia mengaku sudah memanggil semua pihak yang terkait untuk bertemu. Misalnya dengan pihak IDI dan juga Dokter Terawan.  "IDI sudah ketemu dengan Kemenkes. Nanti rencana saya mau ketemu dengan Dokter Terawan. Memang bukan wewenang, peran Kemnkes di sini lebih memediasi. Ini kan masalah internal organisasi. Tapi senggaknya kita mengimbau agar kita dipakai untuk energi yang lebih produktif," jelasnya.  Sebelumnya, keputusan Muktamar IDI di Aceh, Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) memutuskan pemecatan Dokter Terawan dari anggota IDI. Kasus itu berawal dari metode brain washing atau 'cuci otak' untuk pasien stroke yang dikembangkan oleh Dokter Terawan dengan metode DSA. Metode itu dianggap menyalahi etika dan terlalu mengiklankan diri.

Sesalkan Kegaduhan Pemecatan Terawan, Menkes: Habis Waktu dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkes-Terawan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi meminta semua pihak menerima keputusan pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Sebab, pemecatan terhadap Terawan telah dilakukan berdasarkan proses yang panjang. Rekomendasi pemecatan Terawan telah diumumkan dalam Muktamar ke-31 di Banda Aceh, Provinsi Aceh pada pekan lalu.  "Proses panjang tadi adalah proses yang dilakukan MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) yang kemudian diberikan amanah di muktamar, kemudian diserahkan ke PB IDI baru dan ini jadi tanggung jawab yang harus saya lakukan dalam putusan muktamar," kata Adib dalam keterangan daring, Kamis (31/3).  Menurut Adin, upaya tersebut dilakukan semata-mata agar setiap dokter menjaga etik. Menurutnya, dalam organisasi IDI yang bertugas secara otonom adalah MKEK.  "Jadi seluruh kita semua untuk kemudian bersama-sama menjaga etik dan menjalankan keputusan MKEK," tegas Adib.  Sementara itu, Juru Bicara PB IDI Beni Satria menjelaskan, pemberhentian Terawan merupakan kelanjutan dari hasil Muktamar ke-30 IDI di Samarinda pada 2018. Berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31, Pengurus Besar IDI diberi waktu selambatnya 28 hari kerja untuk melakukan putusan muktamar tersebut.  Dia pun menegaskan, seluruh dokter di Indonesia terikat dan tunduk pada norma dan etik profesi kedokteran. Hal ini yang mendasari setiap dokter di Indonesia menjaga kekompakan dan menjamin keselamatan pasien dalam menjalankan tugasnya.  "Pembinaan dan penegakan standar norma dalam profesi kedokteran jadi tanggung jawab IDI, guna menjamin hak-hak dokter dan keselamatan pasien," ucap Beni menandaskan.

Soal Pemecatan Dokter Terawan, IDI Minta Semua Pihak Jaga Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-2-.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN tersebut membah" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN tersebut membah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akhirnya angkat bicara terkait pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Juru Bicara PB IDI, Beni Satria menegaskan, pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI sudah melalui proses yang panjang.  Pernyataan ini disampaikan setelah menimbulkan polemik di publik. Bahkan banyak yang mempertanyakan sikap IDI memecat Terawan.  "Di Muktamar 31 ini meneruskan hasil Sidang Khusus Etik Kedokteran yang memutuskan pemberhentian tetap sejawat Terawan Agus Putranto, spesialis Radiologi sebagai anggota IDI. Terkait putusan Terawan Agus Putranto ini merupakan proses panjang sejak 2013 dan hak-hak beliau sebagai anggota IDI telah disampaikan MKEK," kata Beni dalam keterangan daring, Kamis (31/3).  Beni menjelaskan, pemberhentian Terawan juga merupakan kelanjutan dari hasil Muktamar ke-30 IDI di Samarinda pada 2018. Berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31, Pengurus Besar IDI diberi waktu selambatnya 28 hari kerja untuk melakukan putusan muktamar tersebut.  Dia pun menegaskan, seluruh dokter di Indonesia terikat dan tunduk pada norma dan etik profesi kedokteran.  "Pembinaan dan penegakan standar norma dalam profesi kedokteran jadi tanggung jawab IDI, guna menjamin hak-hak dokter dan keselamatan pasien," tegasnya.  Menurut Beni, PB IDI adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi dokter di Indonesia yang melaksanakan kebijakan strategis nasional yang diputuskan dalam muktamar.  "Sesuai AD/ART organisasi dan tatalaksana mempunyai kekuasaan pemberhentian tetap keanggotaan dokter Indonesia," ucap Beni menandaskan.

PB IDI Tegaskan Pemecatan Terawan Telah Melalui Mekanisme Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Terawan-Agus-Putranto-Raka-Denny-2.jpg" alt="Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dokter Terawan Agus Putranto di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Menteri Kesehatan <a href="https://www.jawapos.com/tag/dokter-terawan/">Dokter Terawan</a> Agus Putranto resmi dipecat dari Ikatan Dokter Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/idi/">IDI</a>). Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil muktamar IDI di Aceh pada Jumat, 25 Maret 2022. Keputusan ini menindaklanjuti rekomendasi PB ID pada tahun 2018 lalu yang belum dilaksanakan selama ini.  Sebetulnya rekomendasi pemecatan itu sudah disampaikan dalam penjelasan khusus pada Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI saat 9 April 2018. Dalam surat yang disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm) disebutkan pandangan para ahli terkait metodecuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode '<a href="https://www.jawapos.com/tag/cuci-otak/">cuci otak</a>' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Menurut para ahli, metode itu bukan metode baru dalam dunia medis. Akan tetapi, Dokter Terawan dinilai terlalu berlebihan mengiklankan diri seolah-olah metode tersebut sebagai inovasi medis pertama di Indonesia sehingga membuat pasien stroke tertarik untuk mencobanya. Dalam surat tersebut yang diterima media, Sabtu (26/3) sejumlah saksi ahli berpendapat soal hal itu.  1. Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D  Dalam surat tersebut, Prof Irawan menjelaskan bahwa saat pertama kali bertemu, Dokter Terawan sedang mengambil S3 di Universitas Gajah Mada tapi ternyata tidak ada dosen yang mau membimbing. Maka Prof. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D mengusulkan agar Dokter Terawan mengambil S3 di Univ. Hasanuddin.  Menurutnya saat itu, peran utama Brainwashing hanya meningkatkan cerebral blood flow pada stroke kronik, memperbaiki suplai darah ke jaringan yang infark sehingga oksigen, nutrisi dan obat bisa sampai serta memperpanjang window period, gejala klinis membaik. Tetapi simpulan yang ditonjolkan terlalu berlebihan (sebagai  alternatif terapi stroke yang standar) sehingga mempertajam kontroversi.  Ia menegaskan saat itu bahwa temuan Dokter Terawan belum dapat dijadikan terapi alternatif untuk menggantikan terapi standar tapi hanya meningkatkan cerebral blood  flow sehingga terapi lain dapat dilakukan secara terencana. Ia menegaskan bahwa Dokter Terawan harus bertindak sesuai kompetensi dan kewenangannya untuk menghilangkan kontroversi.  2. Saksi Ahli Prof. DR. Dr. Moh. Hasan Machfoed, Sp.S(K),  Saat itu ia menganalisis dan menyampaikan pendapat tentang aspek etika Brainwashing DSA di bidang neurologi disebut sebagai cerebral angiography, digunakan untuk diagnosis gangguan pembuluh darah otak (stroke iskemik), di mana di RS tipe A. DSA bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah rutin dilaksanakan untuk sarana diagnostik bukan diperuntukkan sebagai sarana terapi pengobatan, apalagi untuk prevensi/ pencegahan stroke.  Kenyataannya, kata ahli, promosi BW luar biasa gencar di semua media sosial, media massa, elektronik dan lain-lain, sehingga di masyarakat timbul anggapan cuci otak atau BW merupakan cara baru yang patut dicoba terutama bagi penderita stroke. Saksi ahli melaporkan bahwa Dokter Terawan melakukan BW pada seorang pasien stroke perdarahan di mana pemberian heparin merupakan kontraindikasi dan kondisi pasien tidak membaik.  Metode cuci otak dinilai tidak memiliki bukti ilmiah. Prosedur BW untuk terapi dianggap melanggar aspek etik kedokteran.  3. Saksi Ahli Prof. DR. Dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A(K)  Ahli menganalisis penelitian terapi BW dari dua artikel jurnal yakni Analisis dilakukan dari tiga aspek yaitu praktik kedokteran, scientific evidence dan Health Technology Assessment Mengenai tindakan praktik kedokteran Dokter Terawan dipertanyakan apakah sudah ada Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan Pedoman Praktik Klinik (PPK) untuk RS bagi pengobatan stroke Tentang Scientific Evidence terkesan factual, artikel Dokter dalam Bali Medical Journal dan Indonesian Biomedical Journal, tidak disunting dengan baik serta ditulis dalam jurnal terakreditasi B, menurut klasifikasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI) mengenai kualitas laporan, kriteria Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) tahun 2015, dinilai poor (di bawah 13), dan dari validitas studi secara metodologi dianggap cacat dengan memperhatikan aspek desain penelitian, besar sampel, cara pengambilan sampel, dan penulisan tidak memahami prinsip randomized control trial (RCT) khususnya randomisasi. Penelitian tersebut bukan true experimental namun pre-experimental study, yang sangat terancam bias karena tidak blinded (tersamar).  4. Saksi Ahli Prof. Dr. Teguh AS Ranakusuma, Sp.S(K)  Ahli menilai <a href="https://www.jawapos.com/tag/penelitian-dokter-terawan/">penelitian Dokter Terawan</a> terkait clinical biomarker yang tidak dapat digunakan sebagai terapi/pengobatan pada pasien stroke. Oleh karena itu Prof. Dr. Teguh AS Ranakusuma, Sp.S(K) meminta kepada Dokter Terawan agar judul disertasinya yang semula menggunakan istilah BW diubah menjadi intra- arterial heparin flushing (IAHF). Bahwa tindakan diagnostik ini dapat menimbulkan efek samping berupa perdarahan mikro (micro hemorrhage) atau transitional hemorrhage yang tidak tampak dengan pencitraan radiologis. Bahwa standar pengobatan stroke iskemik sudah ada yaitu untuk stroke akut dengan trombolisis dan thrombolectomy dengan syarat tertentu.  3 Keputusan Berdasarkan Keterangan Saksi Ahli  PB IDI juga memandang ada 3 aspek untuk mendapatkan perhatian dari sidang majelis ini. Pertama aspek attitude terlapor; kedua, aspek upaya peningkatan ilmu pengetahuan &amp; teknologi kedokteran (IPTEKDOK) terlapor; dan ketiga, aspek perilaku terlapor dalam menjalankan praktik kedokteran.  Bahwa pada aspek attitude, tentang ketidakpatuhan dipanggil MKEK untuk hadir lebih dari 3 (tiga) kali (atau menanggapi dengan niat untuk tidak mau datang) adalah bentuk pelanggaran, dan hal tersebut sangat disayangkan. Dan ada pelanggaran etik terlapor, dalam hal ini berupa melakukan promosi, mengiklankan diri, memuji diri, dan berbagai pelanggaran etik lainnya.

Dokter Terawan Dinilai Terlalu Iklan Berlebihan Soal Metode Cuci Otak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkes-Terawan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemecatan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tengah menjadi perhatian publik. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo menyesalkan polemik yang terjadi antara Terawan dengan IDI.  Rahmad mengingatkan, IDI sebagai organisasi profesi seharusnya tidak memberikan informasi yang mengarahkan publik untuk berpolemik di tengah situasi pandemi Covid-19. Dia lantas mempertanyakan motif viralnya drama pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI.  "IDI adalah organisai profesi yg telah lahir memiliki sejarah panjang dengan banyak prestasi dan pengabdian kepada kesehatan negara, namun konflik berkepanjangan membuat masyarakat jengah di suguhi drama tidak elok konflik berkepanjangan terlebih banyak dokter yang pro dan kontra terhadap substansi yang di persoalkan IDI. Terlebih banyak masyarakat yang mendukung temuan temuan kedokteran semacam ini sehingga menjadikan IDI di duga lebih terlihat lada persoalan personal," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (27/3).  Dia menyesalkan, IDI yang banyak menoreh prestasi justru terbelah karena persoalan personal. Seharusnya sebagai organisasi profesi, IDI lebih mementingkan kekurang dokter umum dan dokter spesialis, serta pemerataan praktek dokter di Indonesia.  Rahmad berujar, drama pemecatan Terawan dari keanggotaan IDI membuat masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi IDI sebagai wadah tunggal organisasi profesi. Serta konflik ini juga sebagai momentum untuk mendorong percepatan amandemen Undang-Undang Praktek Kedokteran dengan penyempurnaan menyeluruh.  "Bagaimana pemerataan praktek kedokteran di Indonesia, perlindungan inovasi penelitian dokter dan perlu tidaknya organisasi tunggal profesi kedokteran sesuai amanah kontitusi kebebasan berserikat," ucap Rahmad.  Rahmad mengungkapkan, IDI dan Terawan beserta anggota lainnya adalah aset nasional. Karena itu, sudah selayaknya bisa mengakhiri konflik tersebut. Hal ini dilakukan demi pelayanan kesehatan masyarakat, serta mendorong agar adanya penyelesaian yang bermartabat dan kekeluargaan melalui mediasi antara Terawan dengan IDI.  "Selama IDI masih sebagai wadah tunggal sebelum diamandeman UU praktik kedokteran, IDI hendaknya kita dorong menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan pembinaan, komunikasi dan cara cara yang elegan dan tidak mengajak masyarakat untuk turut berpolemek terhadap persoalan organisasi," tegas Rahmad.  Sebelumnya, Muktamar ke-31 Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Banda Aceh, memutuskan untuk mendepak mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto dari keanggotaannya.  Anggota PB IDI Pandu Riono menegaskan pemecatan terhadap Terawan murni adanya pelanggaran etika. Kala itu Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI meminta terawan untuk menyelesaikan masalah etik tersebut. Namun, Terawan tidak punya niat untuk menyelesaikannya.  Pandu Riono pun mengklaim, pemecatan terhadap Terawan dari keanggotaan IDI bukan isu politik. Melainkan murni pelanggaran etika yang diperbuatnya. “Jadi bukan isu politik, tapi masalah pelanggaran etika kedokteran tidak diselesaikan, tidak ada itikat baik untuk menyelesaikannya,” pungkasnya.

Konflik IDI-Terawan Bisa Jadi Momentum Amandemen UU Praktik Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemecatan Mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berawal dari dugaan pelanggaran etik atas temuannya soal program cuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode 'cuci otak' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otakur DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode 'cuci otak' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Bagaimana sebetulnya perjalanan Terawan dari awal disanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI)? Ternyata kasusnya bergulir sejak tahun 2013.  Berawal Saat 2013  Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pendapat bersama DPR RI oleh Ketua MKEK Pusat dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm) menyebutkan terlapor yakni Dokter Terawan telah melakukan tindakan terapi/pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai BW atau BS, melalui metode diagnostik DSA, setidaknya  sejak Juli 2013. Lalu dokter Terawan telah beraudiensi di kantor MKEK PB IDI (30 Agustus 2013).  “MKEK menyarankan terlapor menuliskan dasar-dasar tindakan medis tersebut di dalam  majalah ilmiah/ buletin resmi di RSPAD. Terlapor menyanggupi untuk menuliskannya dalam majalah neurologi, dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai saat 30 Agustus 2013, namun sampai sekarang tidak ada laporan ke MKEK,” kata surat resmi tersebut yang diterima media, Sabtu (27/3).  Berlanjut Hingga 2016  Dokter Terawan dianggap mengiklankan diri terlalu berlebihan atas temuannya. Tim MKEK menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari PP Perdossi pada tahun 2016, ditemukan pula keberatan dari PP Perdossi salah satunya terkait mengiklankan diri berlebihan, pengiklanan besar-besaran tersebut membuat keresahan di kalangan  anggota Perdossi maupun pasien-pasien neurologi. Terlapor telah diundang ke MKEK &gt; 3x setidaknya sampai 6 (enam) kali, dan hanya memberikan jawaban 4 (empat) kali, serta tampaknya tidak ada itikad baik untuk datang dan atau berkomunikasi dengan MKEK PB IDI.  Pada  2017  Sesuai keputusan Mukernas IDI di Lampung tahun 2017, maka bila terlapor tetap  tidak datang, sidang kemahkamahan MKEK PB IDI akan dilakukan tanpa  kehadiran terlapor (in absentia) SK Ketua MKEK No. 05/PB/K.MKEK/10/2017  tentang Kemahkamahan Etik MKEK in absentia.  Pada 2018  MKEK PB IDI telah mengundang dan mendengar pendapat pada tanggal 16 Januari 2018 yang menganalisis penelitian terapi BW (Brain Wash) dari dua artikel jurnal, sebagai berikut:  Analisis dilakukan dari tiga aspek yaitu praktik kedokteran, scientific evidence dan Health Technology Assessment Mengenai tindakan praktik kedokteran Dokter Terawan pun dipertanyakan apakah sudah ada Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan Pedoman Praktik Klinik (PPK) untuk RS bagi pengobatan stroke  Tentang Scientific Evidence terkesan factual, artikel Dr TAP dalam Bali Medical Journal dan Indonesia Biomedical Journal, tidak disunting dengan baik serta ditulis dalam jurnal terakreditasi B, menurut klasifikasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI)  Mengenai kualitas laporan kriteria Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) tahun 2015, dinilai poor (di bawah 13), dan dari validitas studi secara metodologi dianggap cacat dengan memperhatikan aspek desain penelitian, besar sampel, cara pengambilan sampel, dan penulisan tidak memahami prinsip randomized control trial (RCT) khususnya randomisasi. Penelitian tersebut bukan true experimental namun pre-experimental study, yang sangat terancam bias karena tidak blinded (tersamar).  Kesimpulan  Maka kesimpulannya, ada dugaan pelanggaran etik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (Dr. TAP), sebagai terlapor pada saat menerapkan  tindakan terapi/ pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai Brain Washing (BW) atau Brain Spa (BS), melalui metode diagnostik Digital Subtraction Angiography (DSA).  Resmi Dipecat  MKEK Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi memberhentikan mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemberhentian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3). Ada tiga poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut.  Surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022 memutuskan menetapkan, pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  Keputusan itu disebar lewat video muktamar. JawaPos.com sudah mendapatkan konfirmasi terkait hal itu dari Ketua IDI Aceh dr. Syafrizal SpOT.

Perjalanan Pemecatan Dokter Terawan Oleh IDI Akibat Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah memutuskan memberhentikan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Keputusan itu dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3) lalu.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menilai putusan rekomendasi MKEK IDI berbahaya bagi masa depan dunia kedokteran di Indonesia.  "Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter-dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya," kata Dasco kepada wartawan, Minggu (27/3).  Idealnya, lanjut Dasco, sebagai sebuah organisasi profesi yang diberikan kewenangan cukup luas oleh UU Praktik Kedokteran, harusnya IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya. Serta terbuka dengan berbagai inovasi dan kebaruan dibidang kesehatan, farmasi dan kedokteran.  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini lantas meminta Kementerian Kesehatan untuk mengatensi dan mengkaji rekomendasi yang keluarkan oleh MKEK IDI tersebut. Terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan.  "Saya tegaskan bahwa ini bukan hanya soal pak Terawan ya. Tetapi ini tentang masa depan dunia kedokteran kita, masa depan dunia farmasi kita, agar lebih mandiri dan berdikari. Jangan sampai sebuah inovasi atau prestasi yang harusnya diapresiasi, ini malah diganjar dengan sanksi," tegas Dasco.  Selaku Pimpinan DPR RI, Dasco juga akan meminta Komisi IX DPR RI dan AKD terkait untuk merevisi dan mengkaji secara komperhensif terkait dengan UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran. "Saya pikir, evaluasi dan penyesuaian dari sebuah UU adalah hal yang biasa ya, agar UU terkait itu lebih relevan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan dari masyarakat saat ini," ujar Dasco.  Kemudian, evaluasi juga akan dilakukan bagi organisasi profesi kedokteran yang ada dalam UU terkait, agar sesuai dengan aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sehingga IDI dan juga organisasi profesi kedokteran lainnya itu tidak terkesan super body dan super power.

Kemenkes Diminta Sikapi Pemecatan Terawan dari Keanggotaan IDI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polemik-dokter-terawan-bukan-perang-antara-idi-dan-tni-ad_m_202872.jpeg" alt="Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG dalam konferensi pers di Kantor PB IDI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG dalam konferensi pers di Kantor PB IDI Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) tentu tak lepas dari embel-embel militer yang disandangnya. Dokter Terawan juga merupakan dokter kepresidenan. Untuk menjernihkan posisi masalahnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegaskan kasus dokter Terawan bukan menjadi ranah konfrontasi antara IDI dan TNI AD.&nbsp;Akan tetapi, murni kasus internal IDI dengan anggotanya yakni dokter Terawan. "Bukan masalah instutusi IDI dan TNI AD. Atau bukan dengan IDI dan institusi lainnya. Ini adalah masalah internal PB IDI dengan anggotanya. Bukan kami berhadapan dengan seorang Mayjen TNI AD tetapi kami selesaikan masalah etika dengan anggota kami,"&nbsp;Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG dalam konferensi pers, Senin (9/4) Beberapa bulan lalu pun, kata Ilham, IDI sudah melakukan MoU dengan TNI AD dalam menghadapi isu kesehatan global dengan tema Bio Terorisme. Sehingga IDI dan TNI AD berusaha menjaga kesehata&nbsp; masyarakat di tengah ancaman global yakni terorisme. "Kami jadi garda terdepan antara TNI AD dengan IDI. Dengan TNI AD ada kerjasama engine of defense menghadapi pertempuran-pertempuran masa depan dengan bio terorism," jelas Ilham. Maka, dia meyakini polemik kasus dokter Terawan dilakukan oleh pihak-pihak yang mengeliminasi peran dokter-dokter IDI. Sehingga, dia berharap kasus ini akan menjadi terang benderang ke depannya. "Kami harapkan teman-teman jurnalis harus pandai. Saat ini banyak analisa ngalor ngidul tak terkendali. Sangat berbeda profesi dokter dengan profesi lain. Kasus ini upaya memecah barisan IDI yang tadinya solid," paparnya.

Polemik Dokter Terawan Bukan 'Perang' antara IDI dan TNI AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/metode-cuci-otak-ala-dokter-terawan-picu-perpecahan-profesi-kedokteran_m_202855.jpeg" alt="Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG dalam konferensi pers di kantor PB IDI Jakarta menjawab kasus Dr.dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG dalam konferensi pers di kantor PB IDI Jakarta menjawab kasus Dr.dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K).</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Minggu lalu, rekomendasi sanksi pemecatan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) menuai banyak komentar dari pejabat hingga warganet. Metode 'cuci otak' dokter Terawan yang dianggap banyak menolong orang justru dipermasalahkan. Ketua Umum PB IDI Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG menyebut tindakan terapi menggunakan metode Digital Substraction Angiogram (DSA) tersebut telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Masalah ini, kata dia, juga berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan profesi dokter. "Ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat serta kalangan profesi dokter berpotensi menyebabkan perpecahan. Perdebatan secara terbuka di masyarakat dan bukan pada tempatnya di kalangan dokter," tukas Ilham dalam konferensi pers, Senin (9/4). Lebih lanjut Ilham mengungkapkan, memang metode 'cuci otak' telah dibuktikan dokter Terawan melalui rpiset saat menempuh jenjang S3 atau program Dokornya. "Sudah dibuktikan juga bahwa Heparin yang digunakan dapat membuka sunbatan kronik pasien stroke dalam 1 bulan. Hal itu sudah dibuktikan secara akademis oleh dokter Terawan," jelas Ilham. Tetapi jangan lupa, ungkapnya, pada tahap selanjutnya yang dipertanyakan adalah apakah dengan temuan ini bisa diterapkan secara massal kepada masyarakat secara luas? Hal itulah yang harus diterapkan dalam uji klinis. "Harus paham bahwa masih ada tahapan selanjutnya. Yang dilakukan dokter Terawan itu baru tahapan 1," paparnya. Sehingga untuk menguji klinis,&nbsp;itu adalah ranah tim Health Technology Assesment (HTA). Sedangkan IDI hanya mengurusi masalah etik. HTA adalah suatu badan yang menjawab perkembangan teknologi pengobatan. Sedangkan yang mengatur standar pelayanan dan prosedur hal itu merupakan ranah Kementerian Kesehatan. "Jika belum ditetapkan, maka tentu secara praktik belum boleh dilakukan. Harus melalui uji klinis lanjutan," kata Ilham.

Metode Cuci Otak Ala Dokter Terawan Picu Perpecahan Profesi Kedokteran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter terawan dipecat

Berita Terkini