<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menteri-Kesehatan-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemecatan Mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berawal dari dugaan pelanggaran etik atas temuannya soal program cuci otak atau DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode 'cuci otak' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otakur DSA (Digital Substraction Angiogram). Metode 'cuci otak' itu memasukkan kateter ke dalam pembuluh darah melalui pangkal paha penderita stroke. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah terdapat penyumbatan pembuluh darah di area otak.  Bagaimana sebetulnya perjalanan Terawan dari awal disanksi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI)? Ternyata kasusnya bergulir sejak tahun 2013.  Berawal Saat 2013  Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pendapat bersama DPR RI oleh Ketua MKEK Pusat dr. Broto Wasisto, MPH, DTM&amp;H (Alm) menyebutkan terlapor yakni Dokter Terawan telah melakukan tindakan terapi/pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai BW atau BS, melalui metode diagnostik DSA, setidaknya  sejak Juli 2013. Lalu dokter Terawan telah beraudiensi di kantor MKEK PB IDI (30 Agustus 2013).  “MKEK menyarankan terlapor menuliskan dasar-dasar tindakan medis tersebut di dalam  majalah ilmiah/ buletin resmi di RSPAD. Terlapor menyanggupi untuk menuliskannya dalam majalah neurologi, dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai saat 30 Agustus 2013, namun sampai sekarang tidak ada laporan ke MKEK,” kata surat resmi tersebut yang diterima media, Sabtu (27/3).  Berlanjut Hingga 2016  Dokter Terawan dianggap mengiklankan diri terlalu berlebihan atas temuannya. Tim MKEK menerima laporan dugaan pelanggaran etik dari PP Perdossi pada tahun 2016, ditemukan pula keberatan dari PP Perdossi salah satunya terkait mengiklankan diri berlebihan, pengiklanan besar-besaran tersebut membuat keresahan di kalangan  anggota Perdossi maupun pasien-pasien neurologi. Terlapor telah diundang ke MKEK &gt; 3x setidaknya sampai 6 (enam) kali, dan hanya memberikan jawaban 4 (empat) kali, serta tampaknya tidak ada itikad baik untuk datang dan atau berkomunikasi dengan MKEK PB IDI.  Pada  2017  Sesuai keputusan Mukernas IDI di Lampung tahun 2017, maka bila terlapor tetap  tidak datang, sidang kemahkamahan MKEK PB IDI akan dilakukan tanpa  kehadiran terlapor (in absentia) SK Ketua MKEK No. 05/PB/K.MKEK/10/2017  tentang Kemahkamahan Etik MKEK in absentia.  Pada 2018  MKEK PB IDI telah mengundang dan mendengar pendapat pada tanggal 16 Januari 2018 yang menganalisis penelitian terapi BW (Brain Wash) dari dua artikel jurnal, sebagai berikut:  Analisis dilakukan dari tiga aspek yaitu praktik kedokteran, scientific evidence dan Health Technology Assessment Mengenai tindakan praktik kedokteran Dokter Terawan pun dipertanyakan apakah sudah ada Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK) dan Pedoman Praktik Klinik (PPK) untuk RS bagi pengobatan stroke  Tentang Scientific Evidence terkesan factual, artikel Dr TAP dalam Bali Medical Journal dan Indonesia Biomedical Journal, tidak disunting dengan baik serta ditulis dalam jurnal terakreditasi B, menurut klasifikasi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (RISTEKDIKTI)  Mengenai kualitas laporan kriteria Consolidated Standard of Reporting Trials (CONSORT) tahun 2015, dinilai poor (di bawah 13), dan dari validitas studi secara metodologi dianggap cacat dengan memperhatikan aspek desain penelitian, besar sampel, cara pengambilan sampel, dan penulisan tidak memahami prinsip randomized control trial (RCT) khususnya randomisasi. Penelitian tersebut bukan true experimental namun pre-experimental study, yang sangat terancam bias karena tidak blinded (tersamar).  Kesimpulan  Maka kesimpulannya, ada dugaan pelanggaran etik kedokteran yang dilakukan oleh dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (Dr. TAP), sebagai terlapor pada saat menerapkan  tindakan terapi/ pengobatan terhadap stroke iskemik kronik yang dikenal sebagai Brain Washing (BW) atau Brain Spa (BS), melalui metode diagnostik Digital Subtraction Angiography (DSA).  Resmi Dipecat  MKEK Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi memberhentikan mantan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pemberhentian tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 28 hari kerja. Pemecatan itu dilakukan berdasarkan hasil keputusan Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh, Jumat (25/3). Ada tiga poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut.  Surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022 memutuskan menetapkan, pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  Keputusan itu disebar lewat video muktamar. JawaPos.com sudah mendapatkan konfirmasi terkait hal itu dari Ketua IDI Aceh dr. Syafrizal SpOT.

Perjalanan Pemecatan Dokter Terawan Oleh IDI Akibat Langgar Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-dokter-terawan-prabowo-rela-memohon-pada-idi_m_201909.jpeg" alt="Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto memeohon pada IDI untuk mempertimbangkan ulang pemecatan dr Terawan." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto memeohon pada IDI untuk mempertimbangkan ulang pemecatan dr Terawan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah pihak kecewa dengan keputusan&nbsp;Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang melakukan pemecatan sementara terhadap &lrm;Kepala RSPAD Gatot Subroto, dr Terawan Agus Putranto.&nbsp; Rupanya kekecewaan ini pun dirasakan juga oleh&nbsp;Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Dia berharap pemecatan sementara dr Terawan bisa dipertimbangan kembali oleh IDI. "Saya mohonlah tolong (dipertimbangan dipecat). Saya Prabowo telah dibantu oleh dr Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit," ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/3). Menurut mantan Danjen Kopassus ini, dr Terawan adalah aset bangsa. Sepantasnya juga diberikan penghargaan, misalnya kenaikan pangkat di militer. Karena sudah tidak terhitung berapa orang yang telah diselamatkan oleh dr Terawan. "Sudah berapa orang yang telah diselamatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201883/berkat-dr-terawan-prabowo-bisa-pidato-5-jam-dan-sembuh-dari-vertigo" target="_blank">dr Terawan</a>, saya kira sudah ribuan orang," katanya. dr Terawan juga dikatakan Prabowo sudah membuat bangga Indonesia. Karena dokter dari luar negeri saja sampai belajar kepadanya.&lrm; Oleh sebab itu harusnya Indonesia bangga memiliki orang seperti dr Terawan ini. "Saya kira dokter dr Terwan adalah putra bangsa yang luar biasa.&nbsp;&lrm;Dia punya terobosan di bidang teknologi yang dirintisnya, dia seorang putra bangsa. Saya kira kita harus bangga karena dr Terawan menyelamatkan banyak orang," ungkapnya. Oleh sebab itu Prabowo berharap IDI bisa mempertimbangan keputusan untuk memecat dr Terawan ini. Sehingga dia bisa kembali menolong para pasiennya. "Saya harap ke IDI tolonglah cari titik terbaik," pungkasnya. Sekadar informasi, pemecatan sementara Terawan Agus Putranto oleh IDI terus saja dibicarakan. Karena dia dipecat sementara selama 12 bulan, yang terhitung&nbsp;sejak 25 Februari 2018&nbsp;&lrm;lalu. <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201864/belum-terima-surat-dari-idi-dr-terawan-tetap-praktik-di-rspad" target="_blank">IDI</a> juga diketahui telah&nbsp;mencabut izin praktik dokter dengan pangkat Mayor Jenderal TNI itu karena melakukan pelanggaran etik yang berat, yakni metode cuci otak. Metode cuci otak dengan Digital Substracion Angiography (DSA) diklaim bisa membersihkan penyumbatan darah menuju otak. Metode yang menjadi primadona para penderita stroke. Namun dianggap konyol oleh para dokter ahli saraf.&nbsp; Dalam selembar surat keputusan dengan nomor 009770/BP/MKEK/03/2018 yang tersebar, MKEK PB IDI memutuskan pemecatan sementara atas nama dokter Terawan. Bobot pelanggarannya pun termasuk dalam ketegori berat sehingga dia harus dipecat.

Demi Dokter Terawan, Prabowo Rela Memohon pada IDI

dokter terawan agus putranto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter terawan agus putranto

Berita Terkini

Perjalanan Pemecatan Dokter Terawan Oleh IDI Akibat Langgar Etik

Demi Dokter Terawan, Prabowo Rela Memohon pada IDI

Download Aplikasi JawaPos.com