<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG-20250210-WA0083-4121434806.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut anggarkan Rp4,7 triliun untuk program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG). (Puguh Sujiatmiko / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin sebut anggarkan Rp4,7 triliun untuk program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG). (Puguh Sujiatmiko / Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya skrining psikologis rutin setiap enam bulan bagi para peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015907285/tips-life-hack-saat-stres-bangun-rutinitas-yang-bikin-kamu-stay-cool-dan-kalem-di-tengah-tekanan"> Tips Life Hack saat Stres: Bangun Rutinitas yang Bikin Kamu Stay Cool dan Kalem di Tengah Tekanan</a>&nbsp; Langkah ini dinilai penting untuk memantau kondisi kejiwaan para dokter muda yang menjalani pendidikan intensif dan kerap menghadapi tekanan mental tinggi. &ldquo;Kami ingin memastikan bahwa setiap enam bulan harus dilakukan skrining psikologis sehingga kondisi kejiwaan para peserta bisa kita monitor dengan rutin," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (21/4). Menurutnya, pemeriksaan kejiwaan secara rutin terhadap dokter PPDS itu diharapkan bisa meminimalisasi kasus perundungan hingga kekerasan seksual di sana. "Kalau ada tekanan besar di mental mereka, bisa kita identifikasi lebih dini,&rdquo; ungkapnya. Selain soal kesehatan mental, Menkes juga menyoroti sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia yang dinilai belum ideal. Ia mengkritik praktik pengajaran yang lebih banyak dilakukan oleh senior atau kakak tingkat, bukan langsung oleh konsulen atau pengajar resmi yang memiliki kompetensi. &ldquo;Kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan di rumah sakit-rumah sakit tidak langsung dilakukan oleh konsulennya, tapi oleh senior atau kakak kelas," tuturnya. "Ini menciptakan kualitas pembelajaran yang tidak kita inginkan, baik dari segi keterampilan maupun budaya kerja,&rdquo; tegas Budi. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan yang melibatkan peserta pendidikan dokter spesialis di berbagai kota, termasuk Semarang, Batu, Jakarta, Manado, dan Medan. Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistematis agar proses pendidikan dokter spesialis lebih aman, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan peserta. (*)

Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya skrining psikologis rutin bagi dokter spesialis untuk menjaga kesehatan mental.

Banyak Kasus, Menkes Minta Dokter PPDS Dites Kejiwaan 6 Bulan Sekali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/1614850218296-2852350925.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah seorang dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Indonesia (UI) dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) dengan dugaan pelecehan seksual. Atas kasus tersebut, pihak UI buka suara. Mereka menyatakan menyesalkan tindakan tersebut, dan menyerahkan seluruh proses hukum dokter yang bersangkutan kepada aparat kepolisian.&nbsp; Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Arie Afriansyah menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Jumat (18/4). Arie menyatakan bahwa UI sangat prihatin dan menyesalkan kasus tersebut. Apalagi kasus itu melibatkan salah seorang dokter yang juga berstatus mahasiswa UI.&nbsp; &rdquo;UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami. Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti,&rdquo; ungkap dia.&nbsp; Sebagai lembaga pendidikan, UI memastikan akan terus mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Sejauh ini, Arie menyebut, pihaknya tidak bisa bicara banyak dan memberikan tanggapan lain. Sebab, UI harus menjaga privasi semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;UI berharap kasus ini segera diselesaikan oleh pihak berwenang. Semoga tidak ada lagi kejadian serupa di masa yang akan datang,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, seorang perempuan membuat laporan kepada Polres Metro Jakpus. Dia melapor karena aktivitasnya ketika sedang mandi direkam secara sengaja oleh seorang dokter PPDS UI. Laporan itu tertuang dalam laporan polisi dengan nomor LP/B/915/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.&nbsp; Kasus itu menambah panjang kasus pelecehan seksual dengan pelaku dokter dan dokter PPDS yang mencuat di masyarakat. Sebelumnya, muncul kasus di Bandung dan Garut, Jawa Barat. Kemudian terjadi kasus serupa di Malang. Kini seorang dokter PPDS di Jakarta juga dilaporkan dengan tuduhan pelecehan seksual.&nbsp;

Kasus pelecehan seksual oleh dokter PPDS UI dilaporkan ke Polrestro Jakarta Pusat, UI nyatakan prihatin dan serahkan proses hukum ke polisi.

Sesalkan Salah Satu Dokter PPDS-nya Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, UI: Ini Hal Serius dan Harus Segera Ditindaklanjuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) resmi mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) Priguna Anugerah Pratama, 31, dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad). Priguna diduga melakukan rudapaksa terhadap keluarga pasien di RSUP Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Pencabutan STR dan SIP dilakukan setelah Priguna ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Ketua KKI Arianti Anaya menjelaskan bahwa pencabutan izin ini telah dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta instansi terkait di tingkat kabupaten/kota. &ldquo;Kami sudah mencabut STR-nya dan berkoordinasi untuk mencabut semua SIP-nya. Tanpa STR, SIP otomatis gugur,&rdquo; ujar Arianti dalam konferensi pers, Kamis (17/4). Priguna diduga melakukan rudapaksa dengan modus menyuntikkan obat bius kepada keluarga pasien. Selain kasus di Bandung, KKI juga menangani laporan serupa di Garut dan Malang.&nbsp;Di Garut, pelecehan diiduga dilakukan oleh seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi saat melakukan pemeriksaan USG. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai pelanggaran etik profesi. Namun, setelah dilakukan investigasi oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP), ternyata ditemukan adanya unsur pidana. &ldquo;Hasil investigasi menunjukkan adanya tindak pidana, sehingga kami melaporkan ke pihak berwajib. STR dokter yang bersangkutan juga telah kami nonaktifkan sementara waktu,&rdquo; kata Arianti. Sementara itu, KKI juga buka suara terkait laporan terbaru di Malang, di mana seorang pasien mengaku dilecehkan oleh AY, oknum dokter di salah satu RS swasta di Kota Malang. Proses investigasi tengah berlangsung, dan belum ada keputusan mengenai penangguhan atau pencabutan STR dokter tersebut. "Intinya, kami tentu akan memproses semua laporan sesuai SOP, termasuk kasus di Malang," kata Arianti.&nbsp; Dia menegaskan bahwa tenaga medis bukan sosok yang kebal hukum. Bila terbukti melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tenaga medis yang bekerja. KKI juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan pelanggaran oleh tenaga medis. Arianti menjelaskan bahwa pengaduan bisa diajukan langsung oleh pasien atau keluarganya. Setelah aduan diterima, MDP akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. &ldquo;Kami ingin memastikan perlindungan bagi pasien sekaligus menjaga integritas profesi kesehatan,&rdquo; ucapnya.&nbsp; &nbsp;

Konsil Kesehatan Indonesia cabut izin Priguna Anugerah Pratama, dokter anestesi tersangka rudapaksa, tegaskan pentingnya perlindungan pasien

KKI Cabut Izin Praktik dan STR Priguna Anugerah Pratama, Dokter PPDS di RSHS Bandung Pelaku Rudapaksa Keluarga Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/oFVGIHnOR2hLX4UseoCbyE3uoyED1OJIvkxNUzkd-3402284193.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. (Humas Kementerian PPPA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengutuk keras aksi kekerasan seksual yang dilakukan oleh Priguna Anugerah, dokter residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) terhadap seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung (RSHS). Ia meminta hukuman pelaku ditambah sesuai dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).&nbsp; Kejadian ini dinilainya sebagai alarm peringatan bagi masyarakat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Termasuk, ruang publik seperti rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua orang. Karenanya, dia menyayangkan hal itu bisa terjadi di rumah sakit dan dilakukan oleh dokter yang harusnya bertugas menyembuhkan pasien tapi justru menyalahgunakan kekuasaannya.&nbsp; &ldquo;Tidak ada satu pun perempuan pantas menjadi korban kekerasan seksual. Kami berkomitmen untuk mengawal proses hukum yang berjalan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Jumat (11/4).&nbsp; Menurutnya, tersangka dapat dijerat Pasal 6 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan pidana penjara hingga 12 tahun dan/atau denda hingga Rp300 juta. Namun, ia mendorong agar tersangka mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga, memberikan efek jera.&nbsp; &ldquo;Ancaman pidana tersangka dapat ditambah sepertiga karena dilakukan oleh tenaga medis atau profesional dalam situasi relasi kuasa, atau mengakibatkan dampak berat bagi korban, termasuk trauma psikis, luka berat, atau bahkan kematian,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Di sisi lain, pihaknya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung telah melakukan langkah cepat dalam penanganan kasus ini. UPTD PPA telah memberikan layanan konseling dan pendampingan psikologis kepada korban. Termasuk, melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung terkait proses hukum yang berjalan.&nbsp; &ldquo;Kami juga akan mengawal pemulihan korban, serta memastikan hak-hak korban dipenuhi secara menyeluruh,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Selain itu, lanjut dia, Kementerian PPPA meminta semua pihak melakukan penguatan atas sistem pencegahan kekerasan seksual baik di rumah sakit, kampus, dan instutusi pelayanan publik lainnya. Seluruh lembaga juga didorong untuk memiliki manajemen respons yang baik terkait pelaporan kasus kekerasan seksual.&nbsp; Dia turut mengajak masyarakat untuk berani melapor jika mengalami, mendengar, melihat, atau mengetahui kasus kekerasan. Pelaporan dapat dilakukan ke UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan Kepolisian untuk mencegah jumlah korban bertambah banyak. Bisa juga melalui hotline Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau Whatsapp 08111-129-129. &ldquo;Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan bentuk keberanian yang akan membuka jalan bagi korban lainnya untuk turut bersuara. Kita semua, sebagai bangsa, bertanggung jawab untuk memastikan kejadian seperti ini tidak terulang dan korban mendapatkan keadilan serta ruang pemulihan yang layak,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sementara itu, Polda Jabar telah melakukan pengembangan kasus. Dari hasil pemeriksaan, dibenarkan adanya dua korban lainnya.&nbsp; Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengungkapkan, telah meminta keterangan dari dua orang lainnya yang diduga menjadi korban dari aksi bejat Priguna. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya merupakan pasien di RSHS.&nbsp; Aksi tersangka kepada dua korban tersebut dilakukan pada waktu yang berbeda. Yakni 10 dan 16 Maret 2025. Modus yang digunakan pun mirip dengan dengan yang dilakukan kepada korban FH. &ldquo;Modusnya sama dengan dalih akan melakukan analisa anestesi dan kedua dilakukan uji alergi terhadap obat bius,&rdquo; ungkapnya. Korban juga &nbsp;dibawa ke lantai 7 gedung baru sebelum akhirnya dilecehkan secara seksual. Aksi keji Priguna ini terungkap saat FH, salah satu korban, melaporkan musibah yang dialaminya. Kejadian bermula saat pelaku meminta korban yang tengah menjaga sang ayah yang tengah sakit untuk menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga. Korban yang tak punya prasangka buruk ini pun mengiyakan. Ia pun dibawa ke ruang nomor 711, Gedung MCHC RSHS, sekitar pukul 01.00 WIB, Ia diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian. Setelahnya, tersangka menyuntikkan cairan bius melalui infus hingga karhinya korban tak sadarkan diri.Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dan diantar ke lantai bawah. Namun, dia merasakan keanehan. Bukan hanya pusing, saat buang air kecil, korban merasakan perih di bagian kelaminnya. Ia pun akhirnya memberanikan diri untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan meminta cek cctv. Setelah mengantongi bukti dugaan kekerasan seksual, ia pun melaporkan kasus ini ke kepolisian. (mia)

Menteri PPPA desak hukuman lebih berat bagi dokter pelaku rudakpaksa di RSHS, serukan keadilan dan pencegahan kekerasan seksual di ruang pub

Menteri PPPA Minta Hukuman Dokter PPDS Pelaku Rudapaksa di RSHS Diperberat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dokter residen Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Unpad Priguna Anugerah Pratama, 31, tersangka rudapaksa anak pasiennya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, disebut menunjukkan penyesalan mendalam atas perbuatannya. Bahkan, menurut keterangan polisi, Priguna sempat mencoba bunuh diri usai aksinya terbongkar pihak rumah sakit. &ldquo;Penyesalan sih ada ya dari pelaku itu. Dia sempat malu juga dengan keluarganya," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan, Jumat (11/4). "Setelah ketahuan oleh tempat dia praktik, dia sempat berusaha bunuh diri dan dirawat di rumah sakit di Bandung," sambungnya. Namun belakangan, muncul kabar ada dua korban lain dari kalangan pasien, namun belum ada laporan resmi yang masuk ke polisi. &ldquo;Kita sudah komunikasi dengan pihak rumah sakit. Mungkin korban melapor ke sana. Nanti kita pertimbangkan, apakah perlu laporan baru atau cukup dilampirkan sebagai saksi korban. Kalau lebih dari satu korban, bisa saja pasalnya ditambah,&rdquo; jelas Surawan. Penyidik juga tengah mempertimbangkan pemeriksaan kejiwaan terhadap Priguna. &ldquo;Saat ini belum dilakukan. Tapi mungkin nanti kita lakukan visum psikiatrikum untuk mengetahui kondisi pelaku,&rdquo; pungkas Surawan. Sebelumnya, Priguna Anugerah Pratama, 31, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad), melakukan upaya rudapaksa terhadap anak pasien di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dengan modus pembiusan. Lebih mencengangkan lagi, pelaku diketahui melakukan hingga 15 kali tusukan jarum infus ke tangan korban sebelum menyuntikkan cairan bening yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. &ldquo;Kejadiannya pada 18 Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB. Tersangka membawa korban dari ruang IGD ke Gedung MCHC lantai 7 dan meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya,&rdquo; ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam keterangannya, Rabu (9/4). Setibanya di ruangan nomor 711, pelaku meminta korban mengganti pakaian dengan baju operasi berwarna hijau dan melepaskan seluruh pakaian yang dikenakan. Setelah itu, Priguna Anugerah mencoba memasukkan jarum infus ke tangan kiri korban hingga 15 kali percobaan. Usai berhasil, selang infus tersebut disambungkan dan pelaku menyuntikkan cairan bening ke dalamnya. &ldquo;Beberapa menit setelah cairan disuntikkan, korban merasakan pusing dan akhirnya tidak sadarkan diri,&rdquo; lanjut Hendra. Setelah sadar sekitar pukul 04.00 WIB, korban diminta berganti pakaian kembali dan diantar oleh pelaku hingga ke lantai 1 Gedung MCHC. Korban baru menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang janggal, terutama setelah merasakan perih di bagian sensitif saat buang air kecil. Korban pun langsung bercerita kepada ibunya mengenai kejadian, termasuk rasa sakit di area vital dan upaya pengambilan darah yang dilakukan sebanyak 15 kali percobaan, serta suntikan cairan yang menyebabkan pingsan. Hingga kini, Polda Jawa Barat telah menahan pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka pelecehan seksual. "Untuk pasalnya adalah Pasal 6C Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 yaitu Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama adalah 12 tahun," pungkas Hendra. &nbsp;

Dokter residen Unpad, Priguna Anugerah Pratama, tersangka rudapaksa anak pasien di RSHS Bandung, menunjukkan penyesalan mendalam.

Dokter Priguna Anugerah Menyesal Usai Rudapaksa Anak Pasien, Sempat Coba Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/WhatsApp-Image-2025-04-09-at-172847-3480366941.jpg" alt="Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)" width="100%">
<figcaption>Priguna Anugerah Pratama, PPDS tersangka rudapaksa terhadap anak pasien di RSHS Bandung. (X @ahriesonta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lagi viral di media sosial (medsos) seorang calon dokter spesialis bernama Priguna Anugerah Pratama, residen PPDS Anestesi di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung merudapaksa keluarga pasien. Priguna Anugerah Pratama sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini viral di media sosial (medsos) setelah diungkap oleh dokter gigi Mirza melalui akun Instagram pribadinya @drg.mirza. Kasus yang melibatkan calon dokter spesialis ini merupakan kali kesekian yang menimpa lembaga kedokteran di Indonesia. Dengan munculnya kasus tersebut, dokter Mirza di Instagram pribadinya juga mengingatkan para calon dokter spesialis lainnya yang sedang menempuh PPDS. Dirinya mengingatkan untuk para calon dokter spesialis agar tidak berbuat hal-hal aneh. "Itu yang pada sekolah spesialis ada lagi yang mau dibanned tidak boleh melanjutkan pendidikan spesialis seumur hidup? Jangan nakal dan jahat ya, ini resikonya terlalu gede dek. Keadilan di dunia maya masih ada, dan akan berdampak di dunia nyata. Kamu bisa dipenjara, dan dijamin karirmu sebagai dokter habis," kata dokter Mirza di unggahan Story-nya. Dirinya mengingatkan kepada calon dokter spesialis untuk fokus mencari ilmu. Menyelesaikan pendidikan kemudian mengabdi kepada negara sebagai dokter spesialis. Dalam rangkaian posting-an Instagram Story lainnya, dokter Mirza mewanti-wanti adik-adiknya di PPDS. Dirinya menyebut kalau banyak residen PPDS sedang disorot karena banyak dari mereka berkelakuan aneh-aneh. "Kalian itu sedang disorot dari berbagai penjuru mata angin semenjak kasus di semarang tahun lalu. Jadi kembalilah sekolah yang benar-benar saja, fokus pada keilmuan dan kelulusan. Nggak usah bertingkah aneh-aneh, karena sangat mudah sekali viral dan selesai masa depanmu menjadi dokter spesialis," kata dokter Mirza. Kemudian dia juga tidak segan-segan memviralkan calon dokter spesialis yang berbuat melanggar hukum. Meski demikian, dikatakannya tidak semua calon dokter spesialis memiliki kelakuan buruk dan amoral. "Nah bagi yang aneh-aneh, ya maaf aja nih aku viralkan ya. Dan aku tidak bisa disogok/dipaksa bungkam apalagi untuk hal yang begini, mencoba menyogokku artinya malah makin cepat tak viralkan Karena makhluk tidak bermoral tidak pantas menjadi dokter spesialis, kasian pasien-pasiennya," kata dokter Mirza.

Seorang calon dokter spesialis di Bandung ditetapkan tersangka setelah merudapaksa keluarga pasien, viral di medsos.

Bongkar Kelakuan Bejat Priguna Anugerah Pratama, Dokter Mirza Ingatkan Begini ke Para Dokter PPDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Simulasi-Penanganan-Pasien-Corona-Di-RS-Lavalette-Malang-130320-abs-2-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas medis memindahkan pasien ke ruang isolasi. Ari Bowo Sucipto/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas medis memindahkan pasien ke ruang isolasi. Ari Bowo Sucipto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berita duka datang dari tenaga kesehatan RSUD Soetomo. Putri Wulan Sukmawati, seorang dokter yang menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga Surabaya, meninggal dunia pada Minggu (5/7). Putri dikabarkan meninggal dunia akibat Covid-19.  Dalam prosesi penghormatan jenazah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada Senin (6/7), Direktur Utama RSUD Soetomo Surabaya Joni Wahyuhadi mengatakan, sejak 2 minggu lalu Putri sudah dirawat di RSUD Soetomo. ”Iya sudah, terkonfirm Covid-19 dan sudah dirawat sejak 17 Juni di RSUD Soetomo,” ujar Joni seperti dikutip dari Antara.  Proses pemakaman Putri dilakukan sesuai dengan protokol pemulasaran Covid-19. Prosesi yang dilakukan pun dilakukan dengan  kondisi jenazah tetap berada di dalam ambulans. Joni mengatakan, sebenarnya tidak lama lagi Putri akan lulus.  ”Putri merupakan keponakan dari dokter Arief Basuki, dokter anestesi di Rumah Sakit Haji. Dokter Arief meninggal dunia akibat Covid-19 pada akhir Juni lalu,” ujar Joni.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=wih5C1rWmws  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=McChI2VDFZk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LCpXUPiGySQ

Dokter PPDS RSUD Soetomo Surabaya Meninggal karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200611_092433.jpg" alt="GARDA TERDEPAN: Sejumlah tenaga medis memberikan penghormatan terakhir kepada dr. Miftah Fawzy di Fakultas Kedokteran Unair, Kampus A, Jalan Prof. Dr. Moestopo, Surabaya, Rabu (10/6/2020). PPDS penyakit dalam tersebut disemayamkan di Magetan. Robertus Ris" width="100%">
<figcaption>GARDA TERDEPAN: Sejumlah tenaga medis memberikan penghormatan terakhir kepada dr. Miftah Fawzy di Fakultas Kedokteran Unair, Kampus A, Jalan Prof. Dr. Moestopo, Surabaya, Rabu (10/6/2020). PPDS penyakit dalam tersebut disemayamkan di Magetan. Robertus Ris</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menanggapi adanya puluhan peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga yang terkonfirmasi Covid-19, Prof Mohammad Nasih sebagai rektor berupaya mencari solusi untuk membantu mereka.  Salah satunya dengan memberikan insentif sebesar 50 persen dari uang kuliah tunggal (UKT) untuk semua dokter PPDS yang kini berjumlah sekitar 1.800 orang. Selain itu, memberikan cuti tanpa membayar UKT bagi peserta PPDS yang memiliki komorbid.  Nasih mengatakan, peserta PPDS adalah dokter-dokter yang dipercaya karena kompetensinya. ’’Dan rumah sakit adalah ilmu bagi dunia kedokteran. Semakin banyak kasus yang ditangani akan menunjukkan kompetensi seseorang lebih teruji,’’ katanya.  Nasih mengatakan, yang ditakutkan sebagian peserta PPDS saat ini, ketika ingin mengajukan cuti mereka akan kehilangan kesempatan terlibat dalam momen yang bisa melatih kompetensi. Namun, Unair ingin mereka yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus Covid-19 adalah peserta yang benar-benar kondisinya fit dan sehat. ’’Mereka yang komorbid tidak disarankan bertugas dan sebaiknya cuti karena risikonya tinggi,’’ ujarnya.  Selain dibebaskan membayar UKT, selama cuti itu tahun akademik atau batas waktu studinya tidak dihitung. ’’Mereka yang cuti karena komorbid bisa lulus tepat waktu, hanya tahunnya akan berbeda. Ini kebijakan khusus karena Covid-19,’’ jelasnya.  Langkah berikutnya, Unair akan memastikan para peserta PPDS mendapat alat pelindung diri (APD) lengkap dan berkualitas tinggi dalam tugasnya. Pihaknya sudah menghitung kebutuhan. Sekitar Rp 3 miliar sebulan. Artinya, hingga akhir tahun sekitar Rp 18 miliar. ’’Memang besar secara finansial. Kami sudah meminta FK melakukan penganggaran yang mereka punya. Ya, nanti gotong royong. Ini pasiennya kan juga dari Surabaya. Jadi, semoga teman-teman pemprov dan pemkot turut memperhatikan ini,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FzrDA730B8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=f554UbJS4Fc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hMO48-gB5WI

Unair Diskon 50 Persen Uang Kuliah Tunggal Dokter PPDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/ISTIATI-SURANINGSIH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>POLEMIK soal dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS, juga dikenal sebagai dokter residen) di tengah pandemi ini membuat prihatin. Hal-hal buruk yang terjadi seharusnya bisa dicegah. Semestinya RS yang ketempatan dokter residen menguruskan penjaminan sejumlah hak.  Regulasi yang mengatur jaminan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk para PPDS ini sudah ada. RS tinggal memberlakukannya.  Apalagi, saat ini ada kondisi luar biasa. Memang status PPDS ini agak unik. Sebab, sebenarnya dokter residen tersebut bukan staf RS. Melainkan dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis kedokteran di fakultas kedokteran. Dalam bahasa awam, mungkin bisa disebut magang kerja sebagai bagian dari pendidikan.  Ketika bekerja di RS, para dokter residen ini dalam kondisi normal tidak dibayar. Juga tidak menerima asuransi atau perlindungan layaknya tenaga kerja. Malah, dialah yang harus membayar SPP untuk itu. Lama pendidikannya bergantung pada spesialisasi apa yang tengah dipelajari.  Dengan status seperti itu, hubungan kerja antara dokter PPDS dan RS ini menjadi abu-abu. Dalam konteks hubungannya bukan antara pemberi kerja dan penerima kerja seperti yang diatur dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Tapi, tak berarti kemudian dokter residen ini tidak bisa menerima sejumlah jaminan perlindungan.  Ironis jika yang bersifat relawan saja bisa menerima sejumlah insentif dan jaminan perlindungan berupa asuransi, sementara dokter residen yang nyata-nyata bekerja menanggulangi Covid-19 dan punya kemampuan profesional di bidang medis malah tidak dapat.  Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemberian jaminan ke residen tersebut. Kementerian Kesehatan melalui KMK No HK 01.07/Menkes/327/2020 menyebut penetapan Covid-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu.  Juga masih ada surat Kapus Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes No DG.02.03/22/8845/2020 tentang perlindungan jaminan KK-PAK bagi dokter residen dan juga SE Menaker No M/8/HK.04/V/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dalam program KK-PAK pada kasus Covid-19. Berdasar data, yang sudah mendaftar baru FK Universitas Airlangga dan FK Universitas Indonesia.  Sementara untuk pencegahan penularan secara individu agar tidak sampai terpapar adalah melakukan serangkaian protokol. Mulai dari mencegah transmisi droplet langsung maupun tidak langsung. Lalu menggunakan APD yang memadai baik kualitas maupun kuantitas, mengatur jam kerja dan istirahat, gizi seimbang, suplemen dsb.  Deretan regulasi tersebut telah mengatur jelas mengenai perlindungan terhadap para residen yang ikut serta dalam penanggulangan Covid-19. Yang jadi pertanyaan adalah apakah RS maupun fakultas kedokteran sudah menerjemahkan aturan tersebut sebagai kebijakan? Karena itu, semua pihak terkait perlu didorong untuk segera menerjemahkan dan memberlakukan kebijakannya.  Mengenai banyaknya dokter residen di rumah sakit tertentu yang terkonfirmasi positif Covid-19, perlu dilihat apakah mereka memang sudah diberi pelatihan dan penjelasan (brifing) khusus. Penjelasan untuk menghadapi Covid-19 ini. Termasuk soal waktu kerja dan bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka akan APD.  Jika seorang dokter residen dalam jam tugasnya merasa mendapat APD yang tidak proper, dia bisa menolak untuk melakukan penanganan. Situasi saat ini sudah bisa diibaratkan seperti perang. Dokter residen termasuk tentara di garis depan. Tentunya, semua perlengkapannya sudah harus dipenuhi dan sesuai standar. Jika tidak, dokter residen bisa menjadi korban sia-sia.  Semoga polemik terkait dokter residen dan posisinya dalam medan perlawanan Covid-19 ini segera berakhir dengan pemberian jaminan dan perlakuan yang seharusnya menurut ketentuan yang berlaku. Tentunya ini menjadi harapan semua pihak. (*)  *) Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, mantan ketua Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia  **) Seperti disarikan dari hasil wawancara dengan wartawan Jawa Pos.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gMplH6-4zCc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kc_bKO7lcNk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ou4L5ixXSX0

Dorong Realisasi Jaminan ke PPDS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tenaga-kesehatan.jpg" alt="SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insentif tambahan dipandang layak diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) sebagai salah satu tulang punggung utama pelayanan pandemi Covid-19. Karena itu, komite koordinasi pendidikan (komkordik) mengajukan insentif tambahan untuk ratusan tenaga PPDS di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.  Bentuknya, antara lain, insentif tambahan di luar remunerasi (gaji) reguler, pembebasan SPP bagi tenaga PPDS di garda depan, dan diskon SPP bagi PPDS nongarda depan. Juga, menagih insentif Rp 15 juta per bulan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat.  Diwartakan Jawa Pos Radar Malang, permohonan insentif tambahan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Komkordik Kedokteran di RSSA dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB). Sebagaimana diketahui, mayoritas peserta PPDS di RSSA merupakan mahasiswa FKUB yang menempuh pendidikan spesialis.  Wakil Ketua Komkordik Kedokteran RSSA dan FKUB dr Eriko Prawestiningtyas SPF membenarkan adanya surat permohonan penambahan insentif tenaga PPDS di RSSA yang dilayangkan pada 6 April. ”Apakah sudah dikabulkan atau belum, kami belum tahu. Pengajuan kami kan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” kata Eriko kemarin (21/6).  Eriko mengungkapkan, setiap tahun ada dua angkatan tenaga PPDS yang dikirim ke RSSA. Setiap angkatan berkisar 80–90 orang. Dengan demikian, setiap tahun ada sekitar 180 tenaga PPDS.  Sementara itu, peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang berada di garis terdepan bisa sedikit lega. Seluruhnya didaftarkan dalam kepesertaan BPJamsostek.  Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam menuturkan, para peserta PPDS itu didaftarkan sebagai peserta BPJamsostek selama kurang lebih tiga bulan. Mulai Mei–Juli 2020. Ada sejumlah benefit yang di-cover. Di antaranya, perlindungan kecelakaan kerja, biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan standar ketentuan yang berlaku, santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian karena kecelakaan kerja atau terpapar Covid-19 di lingkungan kerja, hingga santunan meninggal bukan akibat kerja. ”Karena PPDS punya hak perlindungan yang sama dengan tenaga medis lain,” jelas dia saat dihubungi kemarin.  Keinginan untuk mendaftarkan para peserta PPDS FKUI, kata dia, sebetulnya bukan ide baru. Pembahasan dimulai sekitar dua tahun lalu saat awal dirinya menjabat dekan. Risiko kecelakaan kerja selama masa pendidikan menjadi salah satu alasan utama. Pihak FKUI berharap rumah sakit (RS) yang menjadi lokasi pendidikan mau memasukkan para peserta PPDS ke dalam jajaran sumber daya manusia (SDM)-nya. Dengan demikian, ada hak perlindungan kerja yang diberikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/06/2020/41-dokter-ppds-terkonfirmasi-covid-19/">41 Dokter PPDS Terkonfirmasi Covid-19</a>  Sayang, keinginan tersebut mentok. Sebab, tenaga PPDS dianggap bukan pekerja, tapi peserta didik.  Kekhawatiran pihak fakultas pun semakin besar ketika Covid- 19 meluas. Apalagi, banyak kabar tentang dokter yang turut menjadi korban karena tertular di lingkungan kerja. Diskusi pun kembali dilakukan dengan BP Jamsostek terkait perlindungan para peserta PPDS. Kesepakatan diperoleh: BPJamsostek akhirnya memungkinkan PPDS masuk jadi peserta selama pandemi ini saja. ”Jadi, bukan sekonyong-konyong didaftarkan. Karena sejak awal kami berpikir, walaupun peserta didik, mereka juga dokter yang memberikan pelayanan,” papar spesialis penyakit dalam tersebut.  Seluruh mahasiswa aktif PPDS dan subspesialis sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlahnya 2.183 orang. ”Kita tentu berharap tidak ada apa-apa. Tapi, kalau ada apa-apa, paling tidak mereka punya sedikit perlindungan,” katanya.  Seperti peserta pada umumnya, mereka wajib membayar iuran. Nah, untuk iuran, mereka dibiayai donatur. Prof Ari mengungkapkan, pihak fakultas bersama rumah sakit tempat PPDS melaksanakan pendidikannya berjejaring mencari CSR. Ada pula donasi dari Ikatan Alumni UI (Iluni). ”Karena kalau dibebankan pada peserta didik, kasian mereka. Kita harap ada CSR lain nanti yang juga membantu,” tuturnya.  Perlindungan itu tentu dibarengi dengan persiapan alat pelindung diri (APD) lengkap sehingga dapat mengurangi risiko penularan.  Lalu, adakah kasus peserta PPDS yang terpapar Covid-19? Ari menjawab ada. Namun, persentase positifnya rendah. Sebagian besar kasus tanpa gejala dan menjalani isolasi mandiri.  Ari berharap perlindungan terhadap tenaga PPDS bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal itu harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terlebih dalam masa pandemi saat ini. ”Karena mereka garda terdepan,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=j6Oy09A5Hrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SAQJ4b227u8  &nbsp;

Ajukan Insentif untuk Dokter PPDS, Daftarkan BPJamsostek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter ppds

Berita Terkini