<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/kr-1929754969.jpg" alt="Dokter magang yang mengajukan surat pengunduran diri menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Korean Intern Resident Association di Distrik Yongsan." width="100%">
<figcaption>Dokter magang yang mengajukan surat pengunduran diri menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Korean Intern Resident Association di Distrik Yongsan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&shy;&ndash; Lebih dari 1.600 dokter magang di rumah sakit-rumah sakit besar Korea Selatan melakukan aksi pemogokan kerja pada Selasa (20/2). Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah untuk menerima lebih banyak mahasiswa di sekolah kedokteran. Aksi mogok kerja tersebut menimbulkan kekacauan serta kekhawatiran karena penundaan operasi dan janji temu pasien yang dibatalkan. Dilansir dari&nbsp;Reuters,&nbsp;pemerintah ingin meningkatkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebesar 2.000 pada tahun ajaran 2025, dibandingkan dengan angka tahun tahunan saat ini sekitar 3.000, dan pada akhirnya menambah 10.000 lagi pada tahun 2035. Sebagai bentuk protes, sekitar 6.400 dari 13.000 dokter dan dokter magang di rumah sakit besar menyerahkan surat pengunduran diri, dan sekitar 1.630 dari mereka telah keluar dari tempat kerja pada Senin (19/2) malam. Meskipun tidak ada surat pengunduran diri yang disetujui oleh rumah sakit, pemerintah melaporkan bahwa 1.630 dokter magang tersebut tidak masuk kerja pada Selasa (20/2). Beberapa rumah sakit besar yang terpaksa membatalkan rencana operasi sedang mempertimbangkan untuk mengurangi setengah dari jadwal operasi jika situasi terus berlanjut. Selain itu, kekurangan staf telah mengakibatkan beberapa pasien kanker dipulangkan dari rumah sakit. Pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Severance di Sinchon, Distrik Seodaemun mengungkapkan kecemasan dan frustasinya atas gangguan layanan medis. Pasalnya, sekitar 600 dari 612 dokter magang di sana telah mengajukan pengunduran diri mereka, menjadikan Rumah Sakit Severance menjadi salah satu yang paling terdampak atas aksi pemogokan nasional tersebut. &ldquo;Saya awalnya dijadwalkan untuk menjalani operasi tulang belakang pada bulan ini. Namun, setelah pemeriksaan hari ini, saya diberi tahu bahwa operasi tersebut mungkin ditunda,&rdquo; kata seorang pasien yang bermarga Kim, 50, mengutip&nbsp;The Korea Times. Awal bulan ini, pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan kuota pendaftaran di sekolah kedokteran secara nasional dalam upaya mengatasi kekurangan dokter. Peningkatan yang diusulkan akan menambah 2.000 slot setiap tahunnya dari saat ini yang berjumlah 3.058. Para dokter dan mahasiswa kedokteran melakukan protes keras, dengan alasan bahwa menambah jumlah dokter tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan dokter dalam spesialisasi tertentu, seperti pediatri dan bedah. Sebaliknya, mereka menuntut peningkatan imbalan bagi dokter yang bekerja dalam kondisi sulit. Walau demikian, menurut survei Gallup Korea pada minggu lalu, sekitar 76 persen warga Korea Selatan mendukung rencana penambahan kuota mahasiswa kedokteran. Di sisi lain, para dokter kemungkinan tidak dapat sepenuhnya terhindar dari sanksi administratif dan pidana karena menolak merawat pasien tanpa alasan yang sah dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Medis.

Lebih dari 1.600 dokter magang di rumah sakit-rumah sakit besar Korea Selatan melakukan aksi pemogokan kerja pada Selasa (20/2).

Ribuan Dokter Magang di Korea Selatan Mogok Kerja, Tolak Penambahan Kuota Mahasiswa Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/disamakan-dengan-tukang-parkir-berapa-sebenarnya-penghasilan-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter yang sedang menulis resep. (Mufid Majnun/Pixabay)</figcaption>
</figure> Dokter Magang di Lampung Dicekik dan Dibanting JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan atensi terhadap keamanan dokter maupun dokter magang di daerah masing-masing. Perhatian itu terkait adanya kasus penganiayaan terhadap salah seorang dokter magang saat bertugas di Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, Sabtu (22/4) lalu. "Kami meminta seluruh kepala daerah di Indonesia agar memberikan perlindungan bagi dokter dan dokter gigi yang saat ini sedang melakukan program magang di daerah mereka," ujar Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes, drg Arianti Anaya, Kamis (27/4). Anaya berharap kasus serupa berupa kekerasan tak akan terjadi lagi pada tenaga kesehatan di mana pun. "Agar kejadian di Lampung Barat ini tidak lagi terjadi di tempat lain,&rdquo; tegasnya. Untuk diketahui, peristiwa kekerasan terhadap dua dokter magang di Puskesma Pajar Bulan terjadi pada Sabtu (22/4) lalu. Semula, pasien yang juga pelaku kekerasan berinisial HW datang ke Puskesmas dengan keluhan nyeri ulu hati, kemudian dokter tersebut memberikan obat sesuai keluhan dan SOP Puskesmas. Namun, HW masih mengeluh sakit pada bagian ulu hatinya usai diberikan obat. Dokter sekaligus korban itu pun kemudian menjelaskan bahwa pasien masih dalam tahap observasi dan menunggu efek obatnya bekerja. Selain itu, dokter itu juga menjelaskan jika sudah tidak kuat menahan rasa sakit, HW bisa ke IGD rumah sakit terdekat mengingat pihaknya sudah memberikan obat sesuai keluhan pasien. Namun, pelaku lainnya berinisial MH tak terima dengan saran itu dan berbicara dengan nada tinggi serta marah dengan mengatakan perkataan seolah pihak puskesmas tak melakukan apa-apa terhadap pasien. Menanggapi itu, sang dokter berupaya memberikan pemahaman pada dua pelaku, dokter itu juga menjelaskan bahwa dirinya sudah memberikan obat sesuai dengan SOP. Bukannya malah semakin mereda emosi pelaku, dokter itu malah diseret, dicekik, dan dibanting ke lantai oleh pelaku MH.

Kemenkes meminta pemerintah daerah (pemda) memberikan atensi terhadap keamanan dokter maupun dokter magang di daerah masing-masing.

Kemenkes Minta Kepala Daerah Lindungi Tenaga Kesehatan, Termasuk Dokter Magang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/reuters_fr_doc1.jpg" alt="Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter memeriksa seorang pasien. Benoit Tessier/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satu dokter magang di Prancis melakukan bunuh diri setiap pekan, ungkap serikat dokter setempat. Para dokter berdemo di Paris untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik.  Prancis menghadapi tiga epidemi yakni Covid-19, flu, dan bronkiolitis. Jumlah pasien unit gawat darurat meningkat, sehingga menyebabkan waktu tunggu yang lama.  Dokter, yang dianggap sebagai pilar kedua dalam sistem layanan kesehatan Prancis, menggelar aksi mogok sejak 26 Desember. Mereka meminta kondisi kerja yang lebih baik dan kenaikan upah.  Ribuan dokter melakukan aksi jalan kaki ke Kementerian Kesehatan dan sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang para dokter magang yang mengakhiri hidupnya. Demonstran mengecam lemahnya sistem kesehatan, mengkritik kelangkaan tenaga kesehatan dan krisis serius lainnya.  Jean-Francois Damour mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, 150 orang meninggal pada Desember di unit gawat darurat lantaran tidak sempat ditangani. ”Eksistensi layanan profesional perawat rata-rata lima tahun dan Prancis saat ini membutuhkan 60.000 perawat, sementara 180.000 orang lainnya keluar dari sektor layanan kesehatan lantaran tidak tahan lagi,” kata Damour, dokter spesialis di pengobatan vaskular.  Para dokter meminta tarif jasa mereka dinaikkan dari 25 euro (sekitar Rp 411.408) menjadi 50 euro (sekitar Rp 824.410).  Menteri Kesehatan Francois Braun sebelumnya menjelaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan kenaikan tarif dokter. ”Menaikkan (tarif dokter)? Kenapa tidak. Sebagai imbalannya, saya ingin pasien di Prancis mempunyai akses ke dokter di mana saja, termasuk malam hari dan selama akhir pekan. Mari selesaikan negosiasi,” kata Braun.

Satu Dokter Magang di Prancis Bunuh Diri Setiap Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1624532971646.jpg" alt="Seorang dokter dan perawat menangani pasien Covid-19 di rumah sakit. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Seorang dokter dan perawat menangani pasien Covid-19 di rumah sakit. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Enam rumah sakit di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendapatkan kuota dokter magang atau praktik dari Kementerian Kesehatan untuk ditugaskan dalam menangani pasien Covid-19.  ”Alhamdulillah sudah ada progres yang positif. Saat ini, kami berjuang bersama agar internsip dokter bisa diperluas ke puskesmas-puskesmas di Surabaya,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Jumat (23/7).  Internsip adalah pemahiran dan pemandirian dokter baru lulus pendidikan lewat magang sebagai upaya penyelarasan hasil pendidikan di kampus dengan kondisi di lapangan. Enam rumah sakit yang mendapat kuota dokter magang itu adalah RSUD Soewandhie, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD  Soetomo, RS TK III Brawijaya, RS Bhayangkara, dan RS Marinir Ewa Pangalila.  Wawali Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). BPPSDMK telah menetapkan sejumlah rumah sakit di Kota Surabaya sebagai wahana magang melalui Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) 2021 pada masa Pandemi Covid-19. Selain itu, lanjut dia, pihaknya berharap penanganan medis pasien Covid-19 di puskesmas di Surabaya yang kini membuka layanan 24 jam juga perlu mendapat pertimbangan, khususnya untuk kesiapan tenaga medis, tenaga administrasi, dan operasional. Pemkot Surabaya berupaya mengusulkan agar PIDI diperluas hingga ke puskesmas.  ”Jadi nanti dokter-dokter internsip bisa membantu pelayanan medis di puskesmas. Insya Allah menjadi kekuatan baru menghadapi Covid-19,” terang Armuji.  Armuji memaparkan, penanganan Covid-19 di Kota Surabaya diasumsikan sebagai hambatan pembangunan jangka panjang. Sehingga, kebijakan SDM, anggaran, dan pembangunan juga perlu diperhitungkan secara detail.  ”Kami perhitungkan secara keseluruhan, sehingga kesehatan bisa tertangani, perekonomian juga tumbuh. Makanya pemkot berupaya sekuat tenaga,” tutur Armuji.  Dari laman lawancovid-19, hingga per 22 Juli, angka kesembuhan di Kota Surabaya meningkat. Pada Kamis (22/7), ada 753 warga sembuh. Sehingga, secara akumulasi ada 28.806 warga Surabaya sembuh dari Covid-19.

Enam Rumah Sakit di Surabaya Dapat Dokter Magang Tangani Covid-19

dokter magang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter magang

Berita Terkini

Ribuan Dokter Magang di Korea Selatan Mogok Kerja, Tolak Penambahan Kuota Mahasiswa Baru

Kemenkes Minta Kepala Daerah Lindungi Tenaga Kesehatan, Termasuk Dokter Magang

Satu Dokter Magang di Prancis Bunuh Diri Setiap Pekan

Enam Rumah Sakit di Surabaya Dapat Dokter Magang Tangani Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com