<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/dokter-1-479842143.jpg" alt="Ilustrasi seorang dokter. (GenAI Dall-E)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang dokter. (GenAI Dall-E)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>&ndash; Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditunggu banyak pihak. Sebab, dalam aturan itulah kejelasan tentang impor dokter asing bakal terjawab.</p> <p>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat menyebutkan bahwa aturan turunan itu akan rampung pada 8 Agustus.&nbsp;Budi menyatakan bahwa pekan ini rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.</p> <p>Dia memerinci, ada 101 amanah dalam UU 17/2023 yang disederhanakan dalam satu peraturan pemerintah (PP). Alasannya agar implementasinya tidak memakan waktu lama. &rsquo;&rsquo;Kesempatan ini sekaligus momentum untuk merapikan struktur regulasi yang ada di sektor kesehatan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski demikian, dia menegaskan bahwa syarat mendatangkan dokter asing termasuk ketat. &rsquo;&rsquo;Tidak bisa asal mendatangkan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Pada kesempatan berbeda, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Ari Fahrial Syam SpPD sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa pengadaan dokter asing tidak boleh membabi buta.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami mengingatkan. Kami menunggu RPP saja,&rdquo; katanya. Jika sudah ada aturan, dia meminta disosialisasikan dengan baik.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris sebelumnya menilai, draf RPP perlu diketahui oleh anggota dewan. Sebelumnya, saat pembahasan UU Kesehatan, dijanjikan bahwa penyusunan aturan turunan akan melibatkan komisi IX.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Memang ranah pembahasan RPP ada di pemerintah. Namun, kami diinformasikan akan dilibatkan. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang disampaikan ke komisi IX,&rdquo; ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Ada berbagai isu publik yang ramai. Salah satunya dokter asing. &rsquo;&rsquo;Kita tahu aturan di undang-undang seperti apa, tapi masih umum,&rdquo; bebernya. Dia ingin mendengar bagaimana aturan turunan yang dibuat oleh pemerintah terkait pengaturan dokter asing.&nbsp;<strong>(lyn/c17/oni)</strong></p>

Aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditunggu karena kejelasan tentang impor dokter asing bakal terjawab.

DPR Tunggu RPP soal Impor Dokter Asing, Menkes Sebut Akan Diteken Presiden Joko Widodo Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/2024050110364603-499063808.jpg" alt="Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter dan pasiennya. /Sumber Foto: (Merithhc</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajukan syarat untuk dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Menurut Ketua Umum PB IDI Muhammad Adib Humaidi, setiap negara termasuk Indonesia harus mengutamakan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan pasien, termasuk penggunaan dokter asing.</p> <p>Namun, regulasi dokter asing harus disertai, supaya dokter asing tidak serta merta datang ke Indonesia lalu melakukan praktik menangani pasien. Selain itu, perlu ada aturan yang ketat terkait dokter asing berpraktik di Indonesia. Keberadaan regulasi itu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya.</p> <p>"Yang terpenting adalah Letter of good understanding dan competency. Terkait sudah adakah dokter asing tertarik berpraktik di Indonesia, sejauh ini saya belum tahu apakah sudah banyak yg berminat atau belum," ujar Adib Humaidi seperti dikutip dari <em>Antara</em>.</p> <p>Penggunaan dokter asing di Indonesia sebenarnya bukanlah kebijakan yang baru. Hal itu menjadi polemik setelah Prof. dr. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair karena tidak setuju terkait kebijakan itu.</p> <p>Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebenarnya juga tidak sembarangan jika menerapkan kebijakan penggunaan dokter asing. Sebab, tujuan dibolehkan dokter asing berpraktik untuk mentransfer ilmu ke dokter lokal dan mengisi kekosongan tenaga medis.</p> <p>Di sejumlah rumah sakit (RS) belum bisa melayani transplantasi jantung atau paru-paru. Selama ini dokter di Indonesia belum pernah melakukannya. Untuk itu, perlu ada transfer ilmu dari dokter asing.</p> <p>Sementara itu, terkait dengan penempatan dokter asing di daerah terpencil, Kemenkes tetap menunggu respons dari pihak-pihak di daerah yang membutuhkan dokter. "Kalau ternyata memang diperlukan dokter asing, ya apa boleh buat. Karena orang kita nggak ada yang mau. Jadi intinya dokter asing nggak seperti yang digembar-gemborkan di sana," ujar Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dokter asing tidak akan lama berpraktik di Indonesia. Mereka hanya maksimal bertugas selama dua tahun.</p> <p>"Tentunya kan kalau dokter asing mau ke sini ya tentu dia akan kita bayar dengan sesuai dengan anggaran yang ada, dengan standar yang ada. Kalau misalnya mereka minta standar yang tinggi, ya tentu lain lagi dong urusannya," ujar Azhar.</p> <p>&nbsp;</p>

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajukan syarat untuk dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia.

IDI Ajukan Syarat untuk Dokter Asing Yang Ingin Berpraktik di Indonesia

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/IMG-20240709-WA0087-2980992927.jpg" alt="Rektor Unair Prof Nasih (kanan depan) bertemu dengan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso (kiri depan). (Dimas Nur Aprianto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Rektor Unair Prof Nasih (kanan depan) bertemu dengan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso (kiri depan). (Dimas Nur Aprianto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Prof Budi Santoso akhirnya bisa bernafas lega hari ini. Ia&nbsp;kembali duduk di kursi Dekan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya.&nbsp;</p> <div dir="auto">Lantas, mulai kapan Prof Budi Santoso bekerja kembali sebagai Dekan FK Unair? Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., mengatakan bahwa seharusnya Budi seharusnya sudah bisa kembali bekerja pada Selasa&nbsp;(9/7) sore tadi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, ini karena sudah sore, ya Prof Budi Santoso kembali bekerja besok lah pasti," kata Rektor Unair Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., di Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014845414/nilai-transaksi-judi-online-dari-17-pegawai-kpk-capai-rp-111-juta">Nilai Transaksi Judi Online dari 17 Pegawai KPK Capai Rp 111 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung soal kebebasan demokrasi, Rektor Unair Prof Nasih tak banyak bicara. Dia menjelaskan, dirinya tidak bicara tentang akademik. "Saya gak nyentil soal akademik, saya hanya bicara beliau (Prof Budi, Red) sebagi dekan di FK Unair di PTN dan beliau PNS. Itu saja yang kami amankan, kami selamatkan. Kalau nggak nanti bahaya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diberitakan sebelumnya, pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair berujung dengan aksi damai pada hari sebelumnya. Karangan Bunga di Kampus A Fakultas Kedokteran (FK) Unair Surabaya membludak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlihat halaman gedung Fakultas Kedokteran Unair Surabaya dipenuhi karangan bunga sebagai bentuk dukungan buat Prof Budi Santoso usai dipecat karena komentari soal dokter asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014845417/mengenal-3-karakteristik-paling-dominan-dari-weton-senin-pahingtegas-dan-berpendirian-kuat">Mengenal 3 Karakteristik Paling Dominan dari Weton Senin Pahing,&nbsp;Tegas dan Berpendirian Kuat!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karangan bunga tersebut bertulisan '<em>Save Prof Bus',</em>&nbsp;'<em>Save FK Unair'</em>&nbsp;dan '<em>Save For Bus FK Unair'.</em>&nbsp;Kemudian ada juga karang bungan dengan tulisan turut berduka cita atas hilangnya demokrasi di dunia pendidikan #saveProfBus #untukIndonesiasehat Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa FK Universitas Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan hati yang penuh duka, kami mengenang perjuangan dan dedikasi, serta senantiasa mendukung Prof BUS. Semoga keadilan segera ditegakkan. Hormat kami 08,&rdquo; tulisan salah satu rangkaian yang lain.</div>

Prof Budi Santoso akhirnya bisa bernafas lega hari ini. Ia kembali duduk di kursi Dekan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya.

Prof Budi Santoso Jadi Dekan FK Unair Kembali, Kapan Mulai Bekerja Lagi? 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/menkes-budi-gunadi-sadikin-2611861035.png" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemberhentian Prof. dr. Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (Unair) Surabaya, hingga kini masih menjadi pro dan kontra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Prof. dr. Budi Santoso memang tidak menyetujui terkait didatangkannya dokter-dokter asing di Indonesia untuk membantu menangani sejumlah operasi bedah dan keperluan lainnya yang sekiranya tidak bisa ditangani dokter lokal. Hal itulah yang diduga menjadi pemicu diberhentikannya dia dari jabatan Dekan FK Unair.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi tidak setujunya Prof. Budi terhadap rencan dokter asing boleh bekerja di Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak mempermasalahkan hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Menkes, terkait dokter asing, hal itu memang diperbolehkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang, dan juga sudah disetujui pemerintah maupun wakil rakyat. Sehingga hal itu seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menkes juga menuturkan, tidak ada tujuan menambah persaingan antara dokter lokal dengan dokter asing, karena lebih pada tujuan menyelamatkan ribuan warga negara Indonesia, serta mempercepat transfer ilmu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan masalah saing-saingan, ini masalah menyelamatkan nyawa 300 ribu orang Indonesia yang kena stroke, 250 ribu yang kena serangan jantung, 6.000 bayi yang kemungkinan besar meninggal tiap tahun," kata Budi seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait dengan pemberhentian Prof dr Budi Santoso dari jabatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), ia menegaskan tidak memiliki wewenang dalam keputusan itu karena itu wewenang rektor, bukan kementerian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan, saya juga tidak ada komunikasi sama rektor," kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Prof dr Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unair. Hal tersebut berawal dari penyataannya di grup WhatsApp dosen FK Unair, dimana dia berpamitan pada sekitar 300 anggota grup itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat dikonfirmasi, Prof. Budi mengatakan bahwa pemberhentian tersebut terjadi karena ia tidak setuju program mendatangkan dokter asing yang dilakukan Kemenkes.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Prof. Budi, ia meyakini bahwa 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu memunculkan dokter-dokter berkualitas yang tidak kalah dengan dokter asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, hingga sat ini Rektor Unair Prof Mohammad Nasih enggan berkomentar terkait pemberhentian tersebut.</div> </div>

Terkait dokter asing, hal itu memang diperbolehkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang, dan juga sudah disetujui pemerintah.

Tanggapi Pemberhentian Dekan FK Unair, Menkes Budi Tegaskan Dokter Asing Bukan untuk Saing-saingan dengan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/07/Fahmy-Alaydroes-DPR-Komisi-XJPG-3246068006.jpg" alt="Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menyoroti pemberhentian Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG sebagai Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair)." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menyoroti pemberhentian Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG sebagai Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menyoroti pemberhentian Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG sebagai Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair). Pemberhentian tersebut diduga karena kerasnya kritik guru besar tersebut yang menolak kebijakan didatangkannya dokter asing ke Indonesia sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.&nbsp;</p> <p>Pasalnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan, pada Mei 2024 lalu sempat menyatakan, kehadiran dokter asing di Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.</p> <p>&ldquo;Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita. Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,&rdquo; kata Fahmy kepada wartawan, Minggu (7/7).</p> <p>Seharusnya, lanjut Fahmy, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) harus semakin menggalakkan program mutu pendidikan Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta seluruh Indonesia.</p> <p>&ldquo;Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah,&rdquo; ungkap Politisi Fraksi PKS ini.</p> <p>Politisi dari dapil Jawa Barat (Jabar) V ini mengaku kebijakan &lsquo;impor&rsquo; dokter asing tentu menuai kontroversi dan mengancam eksistensi dokter-dokter dalam negeri. &ldquo;Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlanga (Unair), Profesor Budi Santoso, diberhentikan dari jabatannya sejak Rabu, 3 Juli 2024. Pencopotan jabatan itu menyusul pernyataannya yang menolak kebijakan dokter asing di Indonesia di sejumlah media beberapa hari sebelumnya.</p> <p>Diketahui, kabar mengenai pemberhentian Budi awalnya tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Pesan tersebut berisi informasi dan pernyataan Budi kepada jajarannya di Unair. Kepada media, ia mengaku dipanggil oleh pimpinan Unair tak lama setelah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah itu. Hasilnya, Budi Santoso resmi diberhentikan dari jabatan tertinggi Fakultas Kedokteran Unair pada Rabu malam.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus

Dekan FK Unair Dicopot, DPR Ingatkan Pemerintah Agar Pikirkan Ulang Datangkan Dokter Asing ke Dalam Negeri

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/04/Screenshot_20240704_111617_Gallery-1906509403.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril. Kemenkes membantah pernyataan bahwa pandemi Covid-19 merupakan rekayasa. (ANTARA/Andi Firdaus)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril. Kemenkes membantah pernyataan bahwa pandemi Covid-19 merupakan rekayasa. (ANTARA/Andi Firdaus)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes),&nbsp;Mohammad Syahril menyebut gelombang protes yang disuarakan kalangan dokter lokal atas kehadiran tim medis Arab Saudi di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara, dilatarbelakangi kecemburuan profesi, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita. Bukan untuk mengambil lahan para dokter&nbsp;tersebut ke depannya," kata Mohammad Syahril di Jakarta, Kamis (4/7).<br /><br />Ia mengatakan sebanyak 27 tenaga medis dari Arab Saudi yang dihadirkan oleh Kemenkes di RS Adam Malik mengemban misi untuk melakukan operasi jantung kompleks terhadap 30 anak warga Sumatera Utara secara gratis.</p> <p><br />Kehadiran dokter asing asal Saudi di rumah sakit tersebut dalam rangka melakukan tindakan operasi jantung untuk anak, yang kali pertama dilakukan di Pulau Sumatera pada 25 Juni sampai 30 Juni 2024, kata Syahril menambahkan.<br /><br />Syahril yang juga menjabat sebagai Direktur Utama RS Fatmawati Jakarta mengatakan selama ini anak yang mengalami gangguan jantung kompleks dari berbagai daerah selalu dirujuk ke Jakarta, sehingga memberatkan keluarga secara finansial.<br /><br />"Ini dikarenakan memang dokter spesialisnya tidak tersedia di sana," katanya.<br /><br />Kemenkes menyesalkan terjadinya gelombang penolakan dokter terhadap program dokter asing di Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan publikasi luas, salah satunya di Arab Saudi.<br /><br />"Kami menyesalkan beberapa rekan sejawat, terutama di kota besar di Jawa, yang memprotes kehadiran tim dokter dari Arab Saudi tersebut," katanya.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014826864/orang-yang-ramah-di-depan-anda-namun-bergosip-tentang-anda-di-belakang-anda-biasanya-menunjukkan-3-ciri-khusus-ini">Orang yang Ramah di Depan Anda Namun Bergosip Tentang Anda di Belakang Anda Biasanya Menunjukkan 3 Ciri Khusus Ini</a></strong><br /><br />Seperti diketahui, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia.<br /><br />Aksi protes tersebut mencuat beberapa saat usai peristiwa pemecatan seorang Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, Prof Budi Santoso, pada Rabu (3/7).<br /><br />Prof Budi dalam pernyataannya mengaitkan pemecatan yang dia alami dengan sikap pribadinya menolak program pemerintah mendatangkan dokter asing di Indonesia.</p>

"Mereka hadir untuk menyelamatkan nyawa manusia, nyawa anak-anak kita. Bukan untuk mengambil lahan para dokter tersebut ke depannya,"

Kemenkes Sebut Penolakan Dokter Saudi di Medan Dilatari Kecemburuan Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/hypertension-day-406886789.jpg" alt="ilustrasi pengecekan tekanan darah oleh dokter./senivpetro on freepik" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pengecekan tekanan darah oleh dokter./senivpetro on freepik</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sesuai undang-undang, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan lampu hijau kepada dokter dan tenaga medis asing untuk bisa praktik di Indonesia. Tapi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar memenuhi standar keamanan pasien.</p> <p>Contoh yang sudah berlangsung terjadi di RS Adam Malik, Medan, Sumatera Utara. Mereka bekerja sama dengan King Salman Relief dan Muslim World League dari Arab Saudi untuk menyelenggarakan kegiatan sosial berupa operasi jantung gratis bagi pasien tidak mampu.</p> <p>Ada 22 tenaga medis dari Arab Saudi yang terlibat dalam kegiatan itu. &rdquo;Ini contoh nyata keberadaan dokter asing dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dokter-dokter spesialis bedah jantung kita. Terutama yang muda-muda karena mereka juga turut terlibat dan melihat langsung tindakan medis yang dilakukan beberapa dokter bedah jantung terbaik di Arab Saudi,&rdquo; kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.</p> <p>Tim medis dari Arab Saudi terdiri atas 11 dokter dan 11 tim penunjang seperti perawat spesialis, perfusionist, dan terapis pernapasan (respiratory therapist). Mereka berasal dari King Faisal Cardiac Center (KFCC), King Abdul-Aziz Medical City (KAAMC), dan King Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC).</p> <p>Budi mengatakan, perspektif terhadap keberadaan dokter asing harus dipahami untuk menyelamatkan nyawa manusia. Jangan malah dijadikan provokasi yang memicu kekhawatiran tenaga medis bahwa pendapatan mereka akan turun atau peluang kerja mereka akan hilang.</p> <p>Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT kemarin menyebutkan bahwa masuknya dokter asing ke Indonesia merupakan keniscayaan. Sebab, hal itu juga lazim terjadi di dunia.</p> <p>Tapi, Adib menyebutkan, ada beberapa masalah dalam negeri yang perlu diselesaikan sebelum Indonesia benar-benar terbuka. Pertama, distribusi dokter. Selain itu, masih banyak penduduk Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri dan belum semua fakultas kedokteran di Indonesia tersertifikasi internasional. &rdquo;Sehingga dikhawatirkan dokter luar dapat masuk ke Indonesia, tapi dokter Indonesia dipersulit masuk ke negara lain,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Adib membenarkan bahwa pada UU 17/2023 tentang Kesehatan terdapat pasal yang mengatur masuknya dokter asing. Mereka yang praktik di Indonesia adalah yang memiliki kemampuan spesialis atau subspesialis dan ada evaluasi oleh menteri maupun konsil serta kolegium. &rdquo;Yang dievaluasi adalah kemampuan administrasi dan penilaian kemampuan praktik. Ini jadi dasar universal yang diterapkan seluruh negara.&rdquo; <strong>(lyn/c7/ttg)</strong></p>

Kemenkes memberikan lampu hijau kepada dokter dan tenaga medis asing untuk bisa praktik di Indonesia. IDI mengingatkan ada beberapa syarat.

Soal Dokter Asing, IDI Ingatkan Problem Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/OPERASI-OTAK-27-3858702873.jpg" alt="ILUSTRASI: Tim dokter dan medis sedang persiapan operasi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Tim dokter dan medis sedang persiapan operasi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Tenaga kesehatan dan tenaga medis asing bakal mudah praktik di Indonesia. Itu seiring dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Kesehatan dalam paripurna DPR Selasa (11/7) lalu. Adanya &rdquo;karpet merah&rdquo; bagi nakes dan dokter dari luar negeri tersebut terus memunculkan kritik.</p> <p>Bahkan sejak regulasi tersebut masih dalam tahap pembahasan. Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan, aturan yang dibuat seharusnya berpihak pada masyarakat. Bukan pemilik modal. &rdquo;Negara harus bisa menjamin warga negara Indonesia. Dalam hal ini, tenaga kesehatan dan tenaga medis,&rdquo; katanya kemarin. Kehadiran pasal khusus untuk tenaga kerja di sektor kesehatan tersebut, menurut dia, akan mengurangi peluang anak bangsa.</p> <p>Senada, legislator dari Partai Demokrat Dede Yusuf meminta agar warga negara Indonesia (WNI) mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Jika harus ada tenaga kesehatan asing yang masuk, menurut dia, harus membawa kontribusi positif bagi Indonesia. Selain itu, harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi atas dibukanya keran warga negara asing (WNA) untuk praktik di Indonesia. &rdquo;Seperti pembiayaan,&rdquo; katanya.</p> <p>UU Kesehatan telah membagi dua kriteria WNA yang bisa praktik di Indonesia. Pertama adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan asing yang merupakan lulusan dalam negeri. Kedua, WNA yang merupakan lulusan luar negeri. Masing-masing ada syaratnya untuk bisa praktik di Indonesia.</p> <p>Bagi WNA yang lulusan kampus dalam negeri, hanya ada tiga syarat. Pada Pasal 246 Ayat (1) disebutkan, tenaga medis atau tenaga kesehatan itu harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP). Pada ayat selanjutnya ditegaskan, mereka bisa praktik asal ada permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan terdapat durasi waktu tertentu. Sayang, durasi waktu dan ketentuan lain akan diatur lebih detail pada peraturan pemerintah. Persyaratan itu sama dengan WNI yang merupakan lulusan luar negeri.</p> <p>Lalu, dalam Pasal 248 Ayat (1) disebutkan, WNA yang merupakan lulusan kampus luar negeri hanya berlaku untuk tenaga medis atau dokter yang sudah spesialis dan subspesialis. Kemudian, tenaga kesehatan asing dari lulusan kampus luar negeri harus memiliki tingkat kompetensi tertentu dan telah mengikuti evaluasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud yang merupakan penyelenggara pendidikan.</p> <p>Selain itu, mereka harus mengikuti adaptasi pada faskes serta memiliki STR dan SIP. Namun, syarat tersebut dikecualikan bagi yang sudah direkognisi dan telah praktik sebagai tenaga medis spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan tingkat kompetensi tertentu paling singkat lima tahun di luar negeri atau yang merupakan ahli dalam satu bidang unggulan tertentu. Total ada 7 pasal yang mengatur soal ketentuan tenaga medis dan nakes asing untuk bisa praktik di Indonesia.</p> <p>Secara terpisah, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyatakan, ketidaktransparanan dalam penyusunan UU Kesehatan membuat khawatir. Konsep transformasi kesehatan yang diusung dalam aturan anyar itu tidak berpihak pada kesehatan rakyat dan kemandirian sektor kesehatan. Mengingat, WNA dipersilakan masuk untuk praktik. &rdquo;Termasuk juga keberpihakan terkait dengan SDM tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam negeri, apakah itu sudah tecermin di dalam undang-undang ini?&rdquo; tanya Adib.</p> <p>Dia juga mempertanyakan apakah RUU itu memenuhi asas keadilan sosial, kemudahan akses, dan jaminan pembiayaan kesehatan. Menurut dia, ada indikasi privatisasi dan komersialisasi sektor kesehatan. Apalagi, mandatory spending dihapus dalam aturan anyar tersebut. &rdquo;Poin-poin krusial yang ada di dalam undang-undang ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan,&rdquo; katanya.</p> <p>Kementerian Kesehatan sendiri menyatakan, UU Kesehatan memiliki tujuan untuk mencukupi jumlah tenaga kesehatan. Sekaligus memeratakan tenaga kesehatan. Hadirnya tenaga kesehatan dan tenaga medis asing dengan salah satu tujuannya transfer teknologi akan menambah kemampuan tenaga kesehatan Indonesia.</p> <p>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, aturan yang ketat untuk nakes asing adalah bukti adanya pembatasan. &rdquo;Semua tenaga asing yang masuk harus melalui proses adaptasi. Sesuai dengan undang-undang yang baru,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Aturan lama, menurut dia, juga memperbolehkan tenaga kesehatan asing masuk. Namun, dulu tidak dibedakan apakah WNA tersebut lulusan universitas dunia terbaik atau pernah berapa lama praktik.</p> <p>Pada aturan anyar, mereka yang sudah praktik lima tahun lebih di luar negeri tidak perlu ikut adaptasi. &rdquo;Singapura gampang, dokter-dokter asing tidak usah dipelonco dua tahun. Namun, kalau dia lulusan dari negara-negara lain yang standar lebih rendah, dilakukan proses adaptasi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Dia menyebut Indonesia telah menutup diri dari dokter asing. Budi menganalogikan tertutupnya tenaga kerja asing di sektor kesehatan tersebut sama halnya dengan tertutupnya sektor perbankan Indonesia sebelum 1998. Lalu, saat Indonesia mengalami krisis, bank luar negeri masuk. Dampaknya positif. Yakni, perusahaan multinasional datang dengan membawa sedikit bankir WNA dan akhirnya mendidik bankir Indonesia.</p> <p>Meski membuka keran bagi kehadiran dokter asing, Budi malah pesimistis banyak dokter asing yang akan praktik di Indonesia. Sebab, berbagai negara dunia juga butuh dokter. &rdquo;Bisa jadi malah dokter Indonesia yang sudah pinter cari gaji ke luar negeri yang lebih besar,&rdquo; ucapnya. <strong>(lyn/c6/fal)</strong></p>

Tenaga kesehatan dan tenaga medis asing bakal mudah praktik di Indonesia. Itu seiring dengan pengesahan UU Kesehatan dalam paripurna DPR.

Setelah UU Kesehatan Disahkan, Dokter Asing Dibatasi Syarat Ketat

dokter asing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dokter asing

Berita Terkini