<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Usaha banding Anak buah Teddy Minahasa, Dody Prawiranegara tak membuahkan hasil. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis penjara 17 tahun dan denda Rp 2 miliar yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terhadapnya.</p> <div dir="auto">Diketahui bahwa Mantan Kapolres Bukittinggi itu menjadi kaki tangan Teddy Minahasa dalam menyisihkan narkotika jenis sabu dari hasil pengungkapan Satres Narkoba Polres Bukittinggi sebanyak 5 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/011738649/chelsea-makin-merana-setelah-cesar-azpilicueta-pilih-gabung-atletico-madrid">Chelsea Makin Merana Setelah Cesar Azpilicueta Pilih Gabung Atletico Madrid</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu disampaikan Hakim Ketua Muhammad Lutfi saat membacakan putusan banding Dody di PT DKI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, satu menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. Dua, menuguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat no 97/ Pidsus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut," ujarnya saat membacakan putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011738636/target-muluk-pssi-ke-piala-dunia-2026-erick-thohir-tak-apa-diketawain-yang-penting-berani">Target Muluk PSSI ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir: Tak Apa Diketawain, yang Penting Berani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan, empat menetapkan terdakwa tetap ditahan, membebankan terdakwa untuk membayar perkara untuk tingkat pengadilan dan tingkat banding sejumlah Rp 5 ribu," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/011738644/begini-cara-membuat-surat-lamaran-kerja-yang-baik-dan-benar">Begini Cara Membuat Surat Lamaran Kerja yang Baik dan Benar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara, divonis pidana penjara selama 17 tahun. Hal itu disampaikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehubungan dengan kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dikepalai Irjen Pol Teddy Minahasa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta Dody dihukum penjara selama 20 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Ketua PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih menyatakan bahwa Dody telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyisihkan, menukar, dan menjual narkotika jenis sabu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011738639/lagi-hits-peluncuran-threads-elon-musk-meradang">Lagi Hits Peluncuran Threads, Elon Musk Meradang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Prawiranegara dengan pidana 17 tahun penjara," tegas Hakim Jon Sarman di persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anak dari mantan jenderal bintang dua di kepolisian itu juga diminta untuk membayar denda Rp 2 miliar subsider 6 bulan.</div>

Usaha banding Anak buah Teddy Minahasa, Dody Prawiranegara untuk meringankan hukumannya tak membuahkan hasil.

Banding Ditolak, Dody Anak Buah Teddy Minahasa Tetap Dihukum 17 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang lanjutan kasus narkoba dengan terdakwa Teddy Minahasa digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin (28/4). Dalam sidang dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan terdakwa atas replik itu, Teddy menyebutkan bahwa pihaknya kooperatif dengan menyerahkan decoder CCTV kediamannya. Teddy mengatakan, dirinya tidak melakukan <em>obstruction of justice</em> dengan merusak decoder CCTV.</p> <p>Di awal persidangan, Hakim Ketua Jon Sarman Saragih bertanya soal kesiapan Teddy untuk membacakan duplik. &rdquo;Sesuai agenda hari ini, sidang dilanjutkan. Apakah kuasa hukum siap untuk membacakan tanggapan atau duplik,&rdquo; paparnya. Hotman Paris, kuasa hukum Teddy, menyatakan siap.</p> <p>Teddy sendiri yang lantas membacakan dupliknya berjudul <em>Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi</em>. Yang secara umum dia menolak dan berkeberatan atas dakwaan tuntutan dan replik jaksa penuntut umum (JPU). Keseluruhan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, itu tidak membuktikan keterlibatannya dalam kasus tersebut.</p> <p>JPU hanya menggunakan keterangan terdakwa Dody Prawiranegara dan Linda Pujiastuti. &rdquo;Alat bukti chat WhatsApp dinyatakan tidak sah oleh ahli digital forensic Polda Metro Jaya dan ahli yang didatangkan kuasa hukumnya,&rdquo; urainya.</p> <p>Versi Teddy, Dody memang datang ke rumahnya pada 24 September 2022. Namun, bukan untuk membahas penjualan narkotika. Dia mengatakan, apabila ada penyerahan hasil penjualan narkotika, seharusnya hal itu dapat dilihat dari CCTV di rumahnya. &rdquo;Untuk membuktikan apakah paper bag itu saya terima atau tidak. Ada CCTV di teras dan lobi samping rumah. Apabila penyidik bisa membuktikan, seharusnya terungkap di video,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia beralasan bila benar menerima uang tersebut, seharusnya dirinya tidak memberikan decoder CCTV kediamannya. &rdquo;Namun, saya sendiri yang meminta penyidik menyita decoder rumah. Saya tidak merusak CCTV rumah atau tidak melakukan obstruction of justice sebagaimana kasus Ferdy Sambo dan Km 50,&rdquo; paparnya.</p> <p>Di akhir sidang, Jon Sarman menyebutkan bahwa jadwal sidang selanjutnya dilaksanakan 9 Mei dengan agenda pembacaan keputusan untuk perkara tersebut. <strong>(idr/c7/jun)</strong></p>

Teddy menyebutkan bahwa pihaknya kooperatif dengan menyerahkan decoder CCTV kediamannya. Dia mengatakan, dirinya tidak melawan hukum.

Teddy Minahasa Bandingkan Kasusnya dengan CCTV Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut jaksa penuntut umum (JPU) menilai Teddy Minahasa (TM) tidak pernah memberikan perintah jahat kepada Dody Prawiranegara (DP). Hal itu senada dengan pandangan Reza yang disampaikan sebagai ahli di persidangan.</p> <p>Dia menjelaskan, dalam khazanah psikologi forensik, keterangan terdakwa dan saksi bisa mengalami distorsi dan fragmentasi. Baik secara alami maupun akibat manipulasi. Baik manipulasi sukarela maupun manipulasi karena dorongan pihak lain.</p> <p>&rdquo;Memahami bahwa keterangan (<em>confession</em>) sangat potensial merusak proses pengungkapan kebenaran, harus ada pendekatan lain untuk menelisik sabu-sabu yang diamankan di Jakarta,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Menurut dia, pokok pertanyaannya adalah 3,3 kg sabu-sabu yang diamankan Polda Metro Jaya itu berasal dari mana? Serta, sejauh apa peran Teddy Minahasa dan Dody Prawiranegara di balik sabu-sabu tersebut?</p> <p>Dalam persidangan Dody bersikukuh, sabu-sabu itu hasil penyisihan sebagaimana perintah dari Teddy Minahasa yang tidak sanggup dia tolak.</p> <p>&rdquo;Jadi, mari kita pakai matematika sederhana saja. Sumber datanya bukan pengakuan yang mengandalkan daya ingat, melainkan pesan WA Kapolres Bukittingi (DP) kepada Kapolda Sumatera Barat (TM). Rinciannya adalah penangkapan di Padang Dua (3.000 gr), Lapas Pariaman (4.000 gr), rumah Fadhil (36.000 gr), dan Jalu (1.500 gr). Jadi, total yang diamankan sesungguhnya adalah 44.500 gr (44,5 kg). Ini bisa dicatat sebagai prestasi DP,&rdquo; terang Reza.</p> <p>Kemudian, lanjut dia, terjadi perkembangan yang sungguh tidak wajar dan mencurigakan! Yaitu, seluruh sabu-sabu yang dilaporkan Dody ke Teddy hanya 39,5 kg (39.500 gr). Berarti ada selisih dengan berat aktual sabu-sabu yang diamankan dengan berat sabu-sabu yang dilaporkan sebesar 5 kg.</p> <p>Dari total sabu-sabu 39,5 kg yang dilaporkan tersebut, dimusnahkan sebanyak 35 kg. Berita Acara Pemusnahan ditandatangani Kapolres Bukittinggi, Kajari Agam, dan Kajari Bukittinggi, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tersangka M. Fadhil, dan Roni Eka Saputra, serta penasihat hukum mereka.</p> <p>Setelah pemusnahan 35 kg sabu tersebut, tersisa 4,5 kg (39,5 dikurangi 35 kg). Sisa 4,5 kg tersebut diserahkan kepada Kejari Agam serta Kejari Bukittinggi untuk barang bukti di persidangan dan sampel uji laboratorium.</p> <p>&rdquo;Dengan demikian, sabu-sabu seberat 39,5 kg telah lengkap, 35 kg dimusnahkan dan 4,5 kg diserahkan ke kejari. Tapi jangan lupa, sekali lagi, ada 5 kg sabu-sabu yang secara aneh dan mencurigakan raib dari laporan DP. Di manakah sabu-sabu yang tidak dilaporkan DP seberat 5 kg itu?&rdquo; ucap Reza.</p> <p>Di Jakarta beberapa waktu kemudian terjadi kegemparan. DP, SM, Linda, Kasranto, dan beberapa nama lain diciduk Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 3,3 kg.</p> <p>&rdquo;Nah, pertanyaan krusialnya adalah 3,3 kg sabu-sabu yang diamankan dari DP (2 kg), Linda (1 kg), dan lain-lain (300 gr) di Jakarta itu berasal dari mana? Milik siapa? Bagaimana mereka mendapatkannya?&rdquo; ujar Reza.</p> <p>Menurut dia, patut untuk dibangun spekulasi bahwa 3,3 kg sabu-sabu di Jakarta itu merupakan hasil penyisihan sebagian dari 5 kg sabu yang secara misterius bahkan mencurigakan tidak termasuk dalam laporan Dody. Bahkan, masuk akal untuk menduga bahwa masih ada 1,7 kg sabu-sabu yang tersimpan di suatu tempat.</p> <p>&rdquo;Apabila sabu-sabu seberat 1,7 kg itu disebut-sebut telah dijual, harus dipastikan bahwa pembelinya diproses hukum oleh Polda Metro Jaya,&rdquo; kata Reza.</p> <p>Namun tidak ada indikasi pihak pembeli tersebut (kalau ada) telah diamankan apalagi disidang. &rdquo;Jadi sahlah, persidangan tidak butuh bersusah payah menggali pengakuan dari para saksi dan terdakwa. Keterangan mereka bisa saja bersilang sengketa satu sama lain,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Namun, dia menambahkan, hal tersebut kuat mengindikasikan bahwa tidak dibutuhkan pengganti sabu-sabu dengan tawas. Sebab, jumlah sabu-sabu yang disita Polda Metro Jaya (3,3 kg) masih lebih sedikit daripada berat sabu 5 kg yang entah kenapa tidak Dody masukkan dalam laporan.</p> <p>Terkait berkurangnya berat sabu-sabu yang Dody laporkan kepada Teddy, khalayak selama ini beranggapan bahwa itu dilakukan setelah Dody menerima perintah Teddy agar sabu-sabu ditukar tawas. Anggapan tersebut terpatahkan dengan tiga alasan.</p> <p>&rdquo;Pertama, perhitungan di atas memperlihatkan tidak dibutuhkan tawas guna menggenapi perhitungan 5 kg. Kedua, <em>whatspp</em> TM memuat emoji tertawa, dan direspons DP juga dengan emoji tertawa. Artinya, di dalam <em>chat</em> tersebut, mereka berdua tidak sungguh-sungguh dalam konteks komunikasi perintah atasan kepada bawahan,&rdquo; terang Reza.</p> <p>&rdquo;Di dalam WA balasannya, DP pun telah eksplisit menolak melakukan penukaran sabu dengan tawas,&rdquo; tambah dia.</p> <p>Selain itu, yang sangat penting menurut Reza, di dalam naskah tuntutan terhadap TM, jaksa penuntut umum (JPU) mencoret kalimat <em>mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang</em>. Saat membacakan tuntutan, JPU pun sama sekali tidak menyebut frasa yang mereka coret itu.</p> <p>&rdquo;Dari situ saya tafsirkan bahwa pandangan JPU adalah sama dengan keterangan saya selaku ahli di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Yakni, TM tidak memberikan perintah penukaran sabu dengan tawas. Atau, dalam kalimat saya di hadapan majelis hakim, isi WA TM (memuat emoji) kepada DP tidak bisa dimaknai secara absolut sebagai perintah salah atau perintah jahat. TM tidak bisa disimpulkan sebagai orang atau pimpinan yang memiliki niat jahat (<em>criminal intent</em>) memperalat bawahan,&rdquo; ujar Reza.</p> <p>Tuntutan JPU itu, menurut Reza, mendekonstruksi pandangan yang kadung mencap Teddy Minahasa sebagai titik awal kasus itu. JPU akhirnya bisa memahami bahwa klaim DP tentang perintah jahat dari atasan yang sangat berkuasa dan tidak sanggup dia elakkan adalah dramatisasi.</p> <p>&rdquo;Itulah klaim DP semata-mata untuk mengalihkan tanggung jawab pidana dari dirinya,&rdquo; ucap Reza.</p> <p>Dalam istilah psikologi forensik, reza menjelaskan, <em>superior order defence </em>yang Dody angkat ternyata tidak meyakinkan JPU. Sebab SOD tertolak, tersedia alasan untuk menduga bahwa DP yang menjadi aktor utama dalam perkara memalukan itu, bukan Teddy.</p> <p>&rdquo;Prediksi saya, majelis hakim pun tidak akan mengamini pembelaan diri DP tersebut,&rdquo; kata Reza.</p> <p>Berdasar hal tersebut, terbenarkan sudah salah satu simpulan Teddy dalam pleidoinya. Yakni, DP <em>bermain sendiri</em> dengan 3,3 kg sabu-sabu di Jakarta. Dalam bahasa TM, DP menjual narkoba untuk mendapatkan dana segar untuk sebuah misi.</p> <p>&rdquo;Misi dimaksud adalah, mencuplik kosakata Samsul Maarif, <em>tembak Mabes</em> guna memuluskan kepangkatan dan jabatan Dody Prawiranegara,&rdquo; terang Reza.</p> <p>Dia menambahkan, dengan hal itu muncul dua konsekuensi. Yakni sangat penting Mabes Polri menginvestigasi keberadaan 1,7 kg sabu-sabu (5 kg dikurang 3,3 kg) yang hingga kini statusnya masih&nbsp; abu-abu. Juga, patut dicari tahu alasan Dody sejak awal tidak melaporkan secara utuh jumlah sabu yang telah diamankan jajarannya.</p> <p>&rdquo;Pastinya, jangan sampai sabu-sabu tersebut disalahgunakan. Mabes Polri perlu melakukan uji otentisitas antara sabu-sabu yang diamankan Polda Metro Jaya dengan sabu-sabu yang diamankan di Sumatera Barat,&rdquo; papar Reza.</p> <p>&rdquo;Mari kita nantikan bagaimana majelis hakim membuat perhitungan matematika dan putusan hukumnya,&rdquo; tambah Reza Indragiri Amriel yang pernah menjadi ahli pada proyek United Nations Office on Drugs and Crime.</p>

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut JPU menilai Teddy Minahasa tak pernah beri perintah jahat kepada Dody Prawiranegara

Pakar Psikologi Forensik Sebut JPU Tak Yakin soal SOD Kasus Narkoba Dody Prawiranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Teddy-Minahasa-Dituntut-Hukuman-Mati-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra menjalani sidang tuntutan terkait kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan seberat lima kilogram di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (30/3/2023). Jaks</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, isi pleidoi Teddy Minahasa (TM) mirip prediksinya.</p> <p>Menurut Reza, bagi Teddy Minahasa, kasus itu pada awalnya diniatkan sebagai penjebakan legal (<em>chance-providing type of entrapment</em>). Itu dilakukan dalam rangka menorehkan catatan prestasi yang dapat mendukung kenaikan jabatan dan kepangkatan Dody Prawiranegara. Namun rencana tersebut dibatalkan Teddy Minahasa.</p> <p>&rdquo;Sedangkan bagi DP, ini menjadi perbuatan pidana yang sama sekali tidak diketahui TM. Yakni DP dan SM (Syamsul Ma'arif) melakukan penjualan narkoba kepada Linda untuk memperoleh uang tunai yang butuhkan DP untuk <em>menembak Mabes</em>,&rdquo; ujar Reza Indragiri Amriel.</p> <p>Dia menjelaskan, makna kiasan itu sepertinya adalah pelicin untuk memperlancar karir Dody Prawiranegara di Polri. Namun begitu tertangkap, Dody mengklaim bahwa dia sebatas melaksanakan perintah dari Teddy Minahasa yang tidak bisa ditolak.</p> <p>Menurut Reza, pleidoi Teddy Minahasa gamblang menunjukkan ada perang bintang di tubuh Polri.</p> <p>&rdquo;Dugaan tentang ini pun sudah saya kemukakan sejak Oktober tahun lalu, jauh sebelum persidangan dimulai,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Keberadaan klik (<em>clique</em>) atau subgrup di internal kepolisian sudah cukup banyak dikaji. Jika antar klik itu saling berkompetisi secara konstruktif, lanjut Reza, itu berdampak positif bagi masyarakat. Artinya, publik bisa teryakinkan bahwa posisi-posisi penting di lembaga kepolisian diisi SDM terbaik.</p> <p>&rdquo;Dan kedua, <em>strategic model</em> dalam penegakan hukum. Yaitu polisi-polisi akan berlomba melakukan penegakan hukum bukan demi kepastian, kemanfaatan, apalagi kepastian hukum, melainkan untuk memperoleh <em>credit point</em>,&rdquo; terang Reza.</p> <p>Apa pun motif para polisi itu, menurut reza, khalayak luas akan lebih terlindungi. Terlindungi oleh para personel polisi yang gila kerja demi pangkat dan jabatan.</p> <p>&rdquo;Ini saya pandang sah-sah saja,&rdquo; tutur Reza.</p> <p>Sebaliknya, Reza menambahkan, sangat mengerikan kalau antar klik polisi saling bersaing dengan cara destruktif bahkan sabotase satu sama lain.</p> <p>&rdquo;Ini berbahaya, karena memperlihatkan praktik pemangsaan dalam organisasi yang berkultur <em>toxic</em>,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Apabila antar subgrup di dalam tubuh kepolisian itu bersaing dengan cara destruktif, dia menjelaskan, hal tersebut bisa merusak kohesivitas organisasi kepolisian. Dan kalau institusi kepolisian sudah pecah belah, publik yang merasakan mudaratnya.</p> <p>&rdquo;Lebih-lebih, kalau sesama klik dan personel polisi saja bisa terjadi kriminalisasi, betapa rentannya masyarakat mengalami malapetaka serupa,&rdquo; ucap Reza.</p> <p>Di samping dengan alasan mengurangi pesaing dalam berkarir, Reza mengatakan, sabotase antar klik di internal kepolisian juga dapat dilakukan untuk melindungi oknum. Artinya, polisi-polisi baik dijungkal sedemikian rupa agar polisi-polisi yang nakal tetap leluasa melakukan pidana. Baik pidana secara individual maupun dalam bentuk sindikasi bersama pihak eksternal kepolisian.</p> <p>&rdquo;Dengan adanya indikasi perang bintang di balik kasus TM, sangat patut jika Mabes Polri mendalami informasi-informasi sensitif yang disampaikan TM,&rdquo; ujar Reza.</p> <p>Pada lingkup makro, menurut dia, Kapolri berhadapan dengan agenda pembenahan internal yang sangat berat. Yakni penguatan sistem pengembangan karir dan memastikan Polri bersih dari kemungkinan anasir-anasir jahat.</p> <p>&rdquo;Dalam bingkai Program Prioritas Kapolri, itu bertalian dengan program penataan lembaga, perubahan sistem dan metode organisasi, serta menjadikan SDM Polri yang unggul. Selain itu pengawasan pimpinan dalam setiap kegiatan dan penguatan fungsi pengawasan,&rdquo; kata Reza.</p> <p>&nbsp;</p>

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, isi pleidoi Teddy Minahasa (TM) dalam persidangan mirip prediksinya

Pakar Psikologi Forensik Sebut Pleidoi Teddy Minahasa Bisa Ditebak, Ada Perang Bintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;PN Jaksel menerima pembelaan diri Eliezer. Sebaliknya, strategi pembelaan diri yang sama yang diusung Dody Prawiranegara, tampaknya akan mentah di PN Jakbar.</p> <p>Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, mirip pembelaan diri Richard Eliezer, Dody Prawiranegara mengklaim bahwa tersangkutnya dia dalam kasus pidana narkoba didahului instruksi jahat Teddy Minahasa yang tidak mampu dia elakkan. Klaim sedemikian rupa merupakan penjabaran <em>superior order defence</em> (SOD).</p> <p>&rdquo;Persoalannya seberapa kuat SOD yang DP angkat di persidangan. Apakah setara dengan SOD yang diangkat Richard Eliezer?&rdquo; ujar Reza.</p> <p>Dalam psikologi forensik, lanjut Reza, SOD diuji lewat tiga tahap secara berurutan. Pertama, perlu dipastikan bahwa instruksi salah dari atasan memang ada secara objektif.</p> <p>&rdquo;Pada tahap ini saja klaim SOD oleh DP seketika patah. Pasalnya, <em>chat</em> TM dan DP yang memuat teks dan emoji tertawa memperlihatkan bahwa mereka tidak berkomunikasi dalam konteks perintah atasan kepada bawahan. Interaksi mereka berwarna senda gurau,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Reza mengatakan, pengujian pada tahap pertama ini gagal. Karena itu, sebetulnya tidak dibutuhkan pengujian melalui tahap-tahap berikutnya.</p> <p>&rdquo;Tapi baiklah, kita berandai-andai bahwa TM benar-benar telah memberikan perintah jahat kepada DP. Jadi, kita masuk ke pengujian tahap kedua,&rdquo; papar Reza.</p> <p>Pada tahap kedua, dia menjelaskan, perlu dicek apakah pihak penerima perintah (Dody Prawiranegara) memiliki kemampuan, kewenangan, kesempatan, dan sejenisnya, untuk menentang perintah jahat dari pihak pemberi perintah (Teddy Minahasa).</p> <p>&rdquo;Jika DP tidak memiliki hal-hal tersebut, SOD dari DP bisa diterima. Sehingga, DP pantas mendapat hukuman ringan, sekiranya dia divonis bersalah,&rdquo; terang Reza.</p> <p>Namun faktanya, lanjut Reza, Dody Prawiranegara sanggup menolak <em>chat</em> WA berisi perintah Teddy Minahasa.</p> <p>&rdquo;WA DP berbunyi, <em>Siap gak berani jenderal</em> (disertai emoji tertawa),&rdquo; papar Reza.</p> <p>Di Bukittinggi, kata Reza, Dody Prawiranegara juga leluasa melawan perintah Teddy Minahasa. Di muka persidangan, dia bahkan lugas menyatakan kesanggupannya melawan kapolda-kapolda lain.</p> <p>&rdquo;Tambahan lagi, ada waktu berminggu-minggu bagi DP untuk menghindari perintah TM. Semua itu menunjukkan betapa klaim DP tentang SOD adalah mengada-ada. Karena itu, pengujian berhenti sampai di sini,&rdquo; ucap Reza.</p> <p>Namun, andai kata instruksi jahat Teddy Minahasa sungguh-sungguh ada dan Dody Prawiranegara benar-benar takut, takluk, dan terpaksa mematuhi kuasa Teddy Minahasa, ada tahap ketiga pengujian. Di tahap terakhir, tambah Reza, harus dipastikan adanya risiko. SOD layak diterima persidangan jika Dody Prawiranegara mengalami akibat fatal ketika dia melawan instruksi Teddy Minahasa.</p> <p>&rdquo;Kenyataannya, saat DP menjawab <em>Siap, tidak berani Jenderal</em>...(plus emoji tertawa), TM tidak memberikan sanksi apa pun terhadap DP. Begitu juga manakala DP kembali menolak perintah atasannya di Bukittinggi, lagi-lagi tidak ada akibat buruk yang DP alami,&rdquo; kata Reza.</p> <p>Reza menjelaskan, semuanya menandakan bahwa tidak ada risiko buruk apa pun yang Dody Prawiranegara derita. Dengan kata lain, pengakuan Dody Prawiranegara bahwa dia takut terhadap Teddy Minahasa tak lebih adalah dramatisasi belaka.</p> <p>&rdquo;Pun saat DP mengaku lari terbirit-birit di PN Jakbar guna menghindari TM, terkesan konyol. Nasib DP kontras dengan Eliezer yang bisa dibunuh Sambo sekiranya berani menentang atasannya itu,&rdquo; ucap Reza.</p> <p>Jadi, bagaimana peruntungan Dody Prawiranegara dengan klaim superior <em>order defence</em>-nya? Reza menyatakan, strategi pembelaan diri yang diusung Dedy Prawiranegara, tampaknya akan mentah di PN Jakbar.</p>

Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyebut strategi pembelaan Dedy Prawiranegara kemungkinan akan dimentahkan PN Jakbar

Pakar Sebut Klaim Superior Order Defence Tak Dapat Diterima Dalam Kasus Dody Prawiranegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Agenda sidang lanjutan dengan terdakwa AKBP Dody Prawiranegara akan kembali digelar hari ini, Rabu (12/4). Setelah dalam agenda sebelumnya Dody menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi, kini giliran Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya atau replik.</p> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang berikutnya seminggu ke depan tetap hari Rabu tanggal 12 april 2023, usahakan lebih tepat lagi, tadi molor kita," kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, seminggu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jam 09.00. Agendanya tanggapan penuntut umum atau replik atas nota pembelaan yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukum, terdakwa tetap di tahanan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.

Sidang AKBP Dody Prawiranegara Digelar Hari Ini, Giliran Jaksa Sampaikan Replik

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara berpesan kepada rekan-rekannya di kepolisian, agar menjadikan dirinya sebagai contoh nyata dari ketidakberdayaan yang membuat kecelakaan.&nbsp;</p> <div dir="auto">Pasalnya, eks Kapolres Bukittinggi itu akhirnya terjebak dalam labirin kasus peredaran narkotika jenis sabu yang menurut pengakuannya karena diperintah Irjen Pol Teddy Minahasa. Hal itu ia ungkapkan ketika membaca pledoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk rekan-rekan di kepolisian, jadikan apa yang saya alami sebagai contoh nyata, serta pembelajaran bahwa saya ketidakberdayaan, ketakutan terhadap sebuah perintah," ujar Dody di muka persidangan, Rabu (5/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01461739/polisi-israel-serbu-masjid-al-aqsa-tujuh-warga-palestina-terluka">Polisi Israel Serbu Masjid Al-Aqsa, Tujuh Warga Palestina Terluka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ternyata perintah itu salah, rekan-rekan harus lawan dengan satu keyakinan, yaitu ingatlah dan sayangi orang tua dan keluarga yang mendukung," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas pengalaman yang terjadi padanya saat ini, ia mengatakan bahwa ternyata tak ada yang lebih berharga daripada keluarga di rumah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf untuk menyampaikan rasa penyesalan saya yang terdalam kepada ayah saya, ibu, mertua. Adik-adik saya, istri dan anak-anak saya tersayang karena telah memberikan rasa kecewa, sedih, dan malu apa yang terjadi saat ini," pungkas Dody.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461734/lukas-enembe-diduga-cuci-uang-ratusan-miliar">Lukas Enembe Diduga Cuci Uang Ratusan Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01461734/lukas-enembe-diduga-cuci-uang-ratusan-miliar">Lukas Enembe Diduga Cuci Uang Ratusan Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

Untuk rekan-rekan di kepolisian, jadikan apa yang saya alami sebagai contoh nyata, serta pembelajaran

AKBP Dody ke Rekannya di Kepolisian: Jika Perintah Salah, Lawan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/AKBP-Dody-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol" width="100%">
<figcaption>Terdakwa AKBP Dody Prawiranegara saat menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus memperjualbelikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sitaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Senin (27/3/2023). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut mantan Kapol</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa AKBP Dody Prawiranegara akan kembali dilaksanakan hari ini, Rabu (5/4) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p> <div dir="auto">Dalam persidangan kali ini, Dody bersama kuasa hukumnya akan menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan yang disampaikan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sidang berikutnya kembali ke kalendernya, hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 09.00 WIB," kata Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan pada Senin (27/3) lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agendanya penyampaian nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa atau dari terdakwa," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01444731/kasus-peredaran-narkoba-linda-dituntut-18-tahun-akbp-dody-20-tahun">Kasus Peredaran Narkoba: Linda Dituntut 18 Tahun, AKBP Dody 20 Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, terdakwa kasus peredaran narkotika dalam kasus Teddy Minahasa, AKBP Doddy Prawiranegara dituntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar. Hal ini diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terdakwa Doddy Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar dua miliar rupiah subsider 6 bulan penjara dikurangi masa tahanan," kata salah satu JPU membacakan tuntutan, Senin (27/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Doddy dituntut hukuman tersebut karena dinilai terbukti melanggar ketentuan berupa Pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01461427/cara-pj-gubernur-heru-budi-hartono-biar-pejabat-dki-jakarta-tak-flexing">Cara Pj Gubernur Heru Budi Hartono Biar Pejabat DKI Jakarta Tak Flexing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu hal yang memberatkan Dody, kata JPU lantaran merupakan anggota kepolisian yang seharusnya memberantas peredaran narkotika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Dody Prawiranegara bersama Teddy Minahasa, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda alias Anita terbukti secara sah menjadi perantara dalam jual beli menukar narkotika golongan satu," kata Jaksa.</div>

Dalam persidangan kali ini, Dody bersama kuasa hukumnya akan menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan yang disampaikan JPU.

Sidang Kasus Peredaran Sabu, AKBP Dody Sampaikan Nota Pembelaan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Linda-Pujiastuti-Fedrik-Taraigan-3.jpg" alt="Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (15/3/2023). Agenda persidangan hari ini ialah pemeriksaan saksi yakni Linda dan Mantan Kapo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Teddy Minahasa tak terima dengan pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) soal pengakuan Linda Pujiastuti yang mengatakan bahwa dirinya sering tidur bareng dengan Teddy. Ia menyatakan bahwa jika bisa, dirinya akan menuntut Linda atas tuduhan tersebut.<br /> <br /> "Seandainya dalam persidangan ini orang yang menyatakan pernyataan bisa dituntut, akan saya tuntut itu Saudara Linda," ujar Teddy dalam persidangan kasus yang menjerat dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (16/3).<br /> <br /> Mulanya, JPU Paris Manalu menanyakan kemistri antara Teddy dan Linda. Namun begitu, ia heran mengapa Teddy mau menjebak Linda dengan sabu.<br /> <br /> "Pertanyaan saya hubungan kemistri kan sudah ada, kenapa mau dijebak lagi dengan menggunakan sabu?" tanyanya.<br /> <br /> Menjawab itu, Teddy tak terima lantaran menurutnya pernyataan jaksa tidak adil. "Saya klarifikasi sekaligus, mumpung di belakang ada wartawan, Yang Mulia. Saya jelaskan, coba perhatikan <em>chat</em> saya dengan Saudara Linda itu kan jelas dari tahun 2020 tidak pernah saya balas," jelasnya.<br /> <br /> Lantas ia bercerita pada pada 2021, pesan dari Linda yang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri hingga ucapan ulang tahun pun tak pernah dibalas. "Masalah tidur di kapal apakah Saudara Jaksa melihat kalau keterangan seorang hanya testimonial, yang untuk meringankan dirinya sendiri karena dia juga terdakwa?" kata Teddy.<br /> <br /> "Apakah semudah itu seorang jaksa penuntut umum mempercayai, sedangkan saya belum pernah diklarifikasi?" cecarnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Linda Pujiastuti alias Anita mengaku sebagai istri siri dari Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa.<br /> Hal itu ia ungkapkan dalam sidang yang menghadirkan dirinya sebagai terdakwa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu dalan sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Dabu.<br /> <br /> "Kedua, saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa biarpun beliau tidak mengakui," ujar Linda dalam keterangan pembelaannya dalam sidang sebagai terdakwa.<br /> <br /> Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat bekerja sama dengan Teddy dalam pencegahan peredaran narkotika dari Myanmar tahun 2019, selama berbulan-bulan terapung di Laut Cina Selatan, keduanya sempat tidur bersama.<br /> <br /> "Saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy biarpun beliau tidak mengakui, kami setiap hari di kapal tidur bersama," ucapnya.<br /> <br /> "Dan saya sempat meminta maaf, beliau jawabnya, 'Tidak apa-apa. Lain kali kalau ada proyek lagi kita kerjakan. Cari yang gampang saja'" kata Linda menirukan percakapan yang terjadi saat itu.

Geram, Teddy Minahasa Ingin Tuntut Linda Usai Klaim Kerap Tidur Bareng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Mantan-Kapolres-Bukittinggi-AKBP-Doddy-Prawiranegara-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara hadir dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Kamis (23/2/2023). Sidang lanjutan itu beragendakan mendengarkan keterangan sak</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri menjelaskan ada tiga tahap pengujian untuk menentukan kebenaran klaim seseorang berada dalam perintah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Termasuk klaim Dody Prawiranegara yang turut berkongsi dalam peredaran narkotika atas perintah Teddy Minahasa. Dalam bahasa psikologi, ia menyebut bahwa istilah itu adalah Superior Order Defense (SOD).<br /> <br /> Hal itu Reza sampaikan sebagai saksi ahli dalam persidangan dengan terdakwa Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (16/3).<br /> <br /> Dalam tahap pertama, Reza menuturkan bahwa klaim seseorang berada dalam SOD mesti dibuktikan terlebih dahulu bahwa perintah yang ditujukan pada si penerima nyata adanya dan objektif.<br /> <br /> "Harus dipastikan dahulu bahwa yang disebut perintah itu tidak multi tafsir, harus ada, tidak boleh subjektif," ujarnya dalam persidangan.<br /> <br /> Jika instruksi atau perintah tersebut benar-benar ada dari atasan kepada bawahan dengan dapat dibuktikan dengan senyata-nyatanya, tahap pengujian kedua dapat dilakukan.<br /> <br /> "Kalau ada, lanjut ke tahap kedua, si penerima instruksi tidak punya kewenangan atau kesempatan apapun untuk menghindar dari perintah," jelas Reza.<br /> <br /> Jika kemudian ternyata si penerima perintah punya hal di atas, SOD ini otomatis gugur. Namun, jika memang terjadi pada si penerima perintah, tahap uji yang ketiga dapat dilakukan.<br /> <br /> "Kalau ternyata si penerima tidak bisa menolak, lanjut ujian ketiga, risiko negatif apakah yang akan diterima si bawahan seandainya dia mengelak arahan atasan," terang Reza.<br /> <br /> "Kalau tidak ada risiko, klaim atau defense ini tertolak," imbuhnya.<br /> <br /> "Sebaliknya, ketika si penerima perintah dia pastikan menerima perintah, termasuk perintah yang salah dan betul-betul ada secara objektif dan tidak memiliki kesempatan untuk menolak kewenangan tersebut, dan ada risiko yang nyata yang akan menimpa dirinya, maka SOD bisa diterima," pungkas Reza.<br /> <br /> Untuk diketahui, dalam perkara ini, Teddy Minahasa didakwa bekerja sama dengan Linda Pujiastuti, Syamsul Maarif, dan Dody Prawiranegara untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.<br /> <br /> Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan Polres Bukittinggi seberat lebih dari 5 kilogram.<br /> <br /> Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy. Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Dody Prawiranegara, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan Linda Pujiastuti.<br /> <br /> Teddy dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dody Klaim Diperintah Teddy Soal Sabu, Reza Indragiri: Uji Tiga Tahap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dody Prawiranegara

Berita Terkini