<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/antarafoto-bupati-musi-banyuasin-nonaktif-dodi-reza-alex-noerdin-di_periksa-kpk-040222-rn-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan memvonis terdakwa Dodi Reza Alex Noerdin, mantan Bupati Musi Banyuasin pidana penjara selama 6 tahun atas kasus dugaan penerimaan suap proyek infrastruktur Dinas PUPR daerah setempat pada tahun 2021.  Vonis hukuman tersebut dibacakan Hakim Ketua Yoserizal di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa sore.  "Mengadili terdakwa Dodi Reza Alex dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara," kata Yoserizal.  Selain menghukum terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,16 miliar.  Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama 1 bulan, dan bila tidak mencukupi maka dilakukan penyitaan harta benda milik  terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama 1 tahun.  Menurut hakim vonis hukuman tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan.  Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.  Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a)  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  "Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan," kata hakim.  Sementara, terdakwa Dodi Reza yang mendengarkan vonis secara daring dari gedung merah putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim

Kasus Suap Proyek PUPR, Dodi Reza Alex Noerdin Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sidang-dodi-alex-noerdin-antara.jpg" alt="Sidang terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021, Kamis (16/6/2022). ANTARA/M Riezko Bima" width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021, Kamis (16/6/2022). ANTARA/M Riezko Bima</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan memvonis terdakwa mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex pidana penjara selama 6 tahun atas kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek di Dinas PUPR kabupaten setempat tahun 2021.  Vonis hukuman tersebut dibacakan hakim ketua Yoserizal di ruang utama Pengadilan Negeri Palembang, Selasa sore (5/7). "Mengadili terdakwa Dodi Reza Alex hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta, subsider 5 bulan kurungan penjara," kata Yoserizal.  Selain itu, majelis hakim juga menghukum terdakwa Dodi dengan wajib membayar uang pengganti senilai Rp 1,16 miliar.  Bayaran uang pengganti tersebut wajib diselesaikan selama 1 bulan, yang bila tidak mencukupi, maka dilakukan penyitaan harta benda milik terdakwa untuk dilelang, atau diganti pidana penjara tambahan selama 1 tahun.  Menurut hakim, vonis tersebut diberikan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum.  Tuntutan tersebut sebagaimana Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Dengan ini memerintahkan terdakwa Dodi Reza Alex tetap dalam tahanan," kata hakim.  Sedangkan, terdakwa Dodi Reza yang mendengarkan vonis secara daring dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta menyatakan pikir-pikir atas vonis majelis hakim tersebut. (*)

Hakim Vonis Dodi Reza Alex Hukuman 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220113_134654.jpg" alt="Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan. M Riezko Bima Elko P/22." width="100%">
<figcaption>Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan. M Riezko Bima Elko P/22.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) nonaktif Dodi Reza Alex, tersangka kasus dugaan suap pengerjaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR, segera menjalani persidangan. Sidang bakal digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.  Dodi Reza akan menjalani persidangan bersama dua tersangka lain. Yakni Herman Mayori mantan kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin dan Eddi Umari mantan kepala Bidang SDA/PPK PUPR Musi Banyuasin.  Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan mengatakan, tim penyidik KPK memastikan proses penyidikan sudah selesai. Berkas perkara terhadap ketiga tersangka itu sudah dinyatakan lengkap (P21). Selanjutnya dilakukan tahap dua yakni penyerahan tersangka beserta barang bukti.  ”Proses penyidikan untuk tersangka DRA, HM dan EU sudah P21. Tahap dua direncanakan Jumat (11/2). Persidangan tetap di Pengadilan Negeri Palembang,” kata Ikhsan seperti dilansir dari Antara di Palembang, Jumat (11/2).  Ikhsan menyatakan, tim jaksa penuntut umum KPK segera merampungkan surat dakwaan untuk para tersangka tersebut sehingga persidangan bisa segera dilangsungkan.  Ketiga tersangka tersebut diduga menerima suap dari terdakwa Suhandy selaku direktur PT Selaras Simpati Nusantara pemenang empat proyek di PUPR Musi Banyuasin 2021. Berdasar persidangan di PN Palembang, Kamis (10/2), terdakwa Suhandy mengaku telah memberikan suap kepada Bupati nonaktif tersangka Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR.  Terdakwa Suhandy mengatakan, untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur total senilai Rp 20 miliar lebih tersebut, dia harus memberikan komitmen fee (suap) yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yakni senilai 10 persen untuk Bupati nonaktif Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk kepala Dinas PUPR nonaktif Herman Mayori, 2–3 persen untuk kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR nonaktif Eddi Umari.  Selain itu, 3 persen untuk ULP, 1 persen untuk PPTK, Dian Pratama dan Frans Sapta Edwar, dan bagian administrasi lain termasuk bendahara. "Itu benar kalau saya tidak ngasih fee saya nggak bisa dapat proyek di sana,” kata terdakwa Suhandy di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz itu.  Komitmen fee tersebut diserahkan secara bertahap sesuai permintaan sebelum pelelangan proyek dimulai. Pada Maret 2020, dia memberikan fee untuk Dodi Reza senilai Rp 2 miliar dan kemudian Rp 600 juta.  Pemberian tersebut sebelumnya dimintakan Eddi Umari selaku yang mengatur pemberian komitmen fee dalam proyek yang bakal dikerjakan, hingga akhirnya proyek tersebut berhasil dimenangkan Suhandy pada Maret/April 2021. ”Setelah itu komitmen fee untuk mereka yang lain,” tambah dia.  Penyerahan fee terakhir, yakni senilai Rp 250 juta terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diserahkan setelah ada permintaan dari Herman Mayori melalui Eddi Umari.  Dodi Reza Alex, Herman Mayori, dan Eddi Umari, yang diduga menerima suap dari Suhandy ditetapkan sebagai tersangka melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bupati Muba Nonaktif Dodi Reza Akan Disidang di PN Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220210_140426.jpg" alt="Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Suhandy mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (10/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa Suhandy selaku direktur PT Selaras Simpati Nusantara mengaku telah memberi suap kepada Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), nonaktif Dodi Reza Alex beserta pejabat di Dinas PUPR.  Pengakuan tersebut disampaikan Suhandy di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (10/2). Suhandy dihadirkan JPU KPK dalam sidang pembuktian kasus dugaan pemberian suap kepada Bupati Dodi Reza Alex terkait empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Musi Banyuasin tahun 2021.  Terdakwa Suhandy mengatakan, untuk memenangkan empat paket proyek infrastruktur senilai Rp 20 miliar tersebut, dia harus memberikan komitmen fee (suap) yang sebelumnya sudah ditetapkan.  Adapun pembagian komitmen fee tersebut masing-masing senilai 10 persen untuk Bupati nonaktif Dodi Reza Alex, 3–5 persen untuk Kepala Dinas PUPR nonaktif Herman Mayori, 2–3 persen untuk Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR nonaktif Eddi Umari.  Kemudian, 3 persen untuk ULP, 1 persen untuk PPTK Dian Pratama dan Frans Sapta Edwar dan bagian administrasi lain termasuk bendahara.  ”Itu benar kalau saya tidak ngasih fee ya nggak bisa dapat proyek di sana,” kata terdakwa Suhandy di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Abdul Aziz seperti dilansir dari Antara.  Menurut Suhandy, komitmen fee tersebut diserahkan secara bertahap sesuai permintaan, sebelum pelelangan proyek dimulai. Dimulai pada Maret 2020, dia memberikan fee untuk Dodi Reza senilai Rp 2 miliar dan kemudian senilai Rp 600 juta. Uang tersebut diberikan setelah dimintakan Eddi Umari selaku pihak yang mengatur pemberian komitmen fee dalam proyek yang bakal dikerjakan. Hingga proyek tersebut berhasil dimenangkan Suhandy.  ”Setelah itu komitmen fee untuk yang lain,” ujar Suhandy menjawab pertanyaan JPU KPK.  Penyerahan fee terakhir, kata dia, yakni Rp 250 juta yang didapat dalam operasi tangkap tangan (OTT). Uang tersebut diserahkan setelah ada permintaan dari Herman Mayori melalui Eddi Umari.  Setelah keterangan terdakwa Suhandy dinilai cukup, majelis hakim menutup persidangan tersebut dan bakal dilanjutkan kembali pada Kamis (17/2), dengan agenda pembacaan penuntutan dari JPU KPK.  Dalam kasus tersebut, terdakwa Suhandy didakwa JPU KPK telah memberikan fee Rp 4,4 miliar. Masing-masing kepada Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex melalui Herman Mayori selaku Kepala Dinas PUPR, Eddi Umari selaku Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR, yang pembagiannya berdasar persentase yang sudah disepakati.  Setelah Suhandy sepakat dengan komitmen fee tersebut, Dinas PUPR Musi Banyuasin melakukan penandatanganan kontrak untuk ditetapkannya Suhandy sebagai pemenang empat proyek itu sekitar Maret–April 2021.  Atas perbuatannya, Suhandy selaku pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan Dodi Reza Alex, Herman Mayori, Eddi Umari yang diduga menerima suap dari Suhandy ditetapkan sebagai tersangka dengan disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa Suhandy Akui Beri Suap ke Bupati Muba Nonaktif Dodi Reza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220203_211544.jpg" alt="Dodi Reza Alex (kanan) hadir sebagai saksi secara daring dalam sidang kasus dugaan pemberian suap yang dilakukan terdakwa Suhandy di PN Palembang, Kamis (3/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Dodi Reza Alex (kanan) hadir sebagai saksi secara daring dalam sidang kasus dugaan pemberian suap yang dilakukan terdakwa Suhandy di PN Palembang, Kamis (3/2). M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, nonaktif Dodi Reza Alex mengungkapkan sumber uang Rp 1,5 miliar yang disita KPK dari ajudannya bernama Mursyid setelah operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu di Jakarta.  Pernyataan itu diungkapkan Dodi Reza Alex saat dihadirkan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemberian suap oleh terdakwa Suhandy terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Palembang, pada Kamis (3/2) malam.  Menurut Dodi, uang senilai Rp 1,5 miliar tersebut berasal dari Eliza Alex Noerdin (ibunya) yang dititipkan ke Hendra (mantan ajudan Alex Noerdin) untuk membayar jasa penasihat hukum yang menangani perkara Alex Noerdin di Jakarta. Kemudian dia memerintahkan Mursyid mengambil uang senilai Rp 1,5 miliar dari Hendra sebab saat itu kebetulan mereka sama-sama berada di Jakarta.  ”Saudara Mursyid, saya suruh untuk mengambil uang ke Hendra. Karena dia (Hendra) kebetulan juga mau ke Jakarta lantas dititipi ibu saya uang itu untuk membayarkan pengacara Pak Susilo. Itu sehari sebelum saya di sini (terjaring OTT KPK),” kata Dodi seperti dilansir dari Antara di hadapan majelis hakim yang diketuai Hakim Abdul Aziz.  Setelah terjaring KPK, lanjut Dodi, dia berinisiatif untuk menghubungi Mursyid untuk mengantarkan uang tersebut ke penyidik KPK. Sebab, dikhawatirkan uang tersebut tercecer atau hilang.  ”Pada waktu saya diamankan KPK, saya berinisiatif berbicara kepada penyidik KPK terkait uang tersebut. Kemudian penyidik mengatakan sekalian saja pak panggil ke sini untuk dia (Mursyid) membawa uang tersebut,” ujar Dodi.  Sementara itu, Mursyid yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang membenarkan hal tersebut. Menurut dia, kejadian itu berlangsung pada Kamis 14 Oktober 2021, saat dia ke Jakarta untuk menemui penasihat hukum Alex Noerdin.  Setibanya di Jakarta dia dihubungi Dodi untuk mengambil uang tersebut dari Hendra. ”Waktu itu saya berangkat dari Palembang ke Jakarta. Setibanya di bandara Jakarta langsung ke tempat Pak Susilo. Kemudian dihubungi Dodi untuk menemui Hendra untuk ambil uang,” terang Mursyid.  Mursyid menemui Hendra di Mall of Indonesia (MOI) di Jakarta dan menerima uang yang disimpan dalam tas merah itu. ”Kemudian dari situ, uang itu saya bawa ke kos. Besok harinya sekitar jam 21.00 WIB saya antar ke Pak Susilo menggunakan taksi. Dalam perjalanan tidak lama itu saya ditelepon lagi oleh Dodi, disuruh bawa uang itu ke kantor merah putih KPK,” papar Mursyid.  Dalam persidangan, Mursyid mengaku, sama sekali belum melihat isi tas tersebut. Namun, dia sudah tahu isinya adalah uang sebagaimana yang disampaikan Dodi.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan menganggap keterangan Dodi Reza terkait sumber uang itu dari Eliza Alex Noerdin berseberangan dengan apa yang dia sampaikan pada penyidikan di KPK saat pemeriksaan sebelumnya. Saat itu Dodi menyebut uang itu merupakan kumpulan dari pengusaha-pengusaha di Sumatera Selatan dan tidak menyebut berasal dari ibunya sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan tersebut.  ”Pernyataan saksi ini berbeda dari keterangan sebelumnya jadi mana yang benar,” tanya jaksa Ikhsan.  Dia menambahkan, penyidik menemukan dalam tumpukan uang Rp 1,5 miliar itu terselip kertas kecil yang bertuliskan macam-macam kode. Seperti di antaranya Sumatera 8 sampai Sumatera 10.  ”Dari uang tersebut ada selipan kertas kecil bertulis di antaranya Sumatera 8 sampai 10 ini siapa?” tanya Ikhsan.  Lantas Dodi pun menjawab pertanyaan jaksa tersebut yang mana menurut dia, uang itu adalah benar dari ibunya yang berasal dari tabungan. ”Uang itu bersumber dari ibu saya, bisa jadi kumpul-kumpul tabungan beliau atau keluarga. Namun saya belum pastikan. Ibu saya menitipkan uang itu ke Hendra kerena nomor rekening dia di blokir KPK, selain itu Hendra juga adalah orang kepercayaan keluarga saya. Lalu terkait selipan kertas itu saya tidak tau, saya melihatnya dari foto yang diperlihatkan penyidik KPK,” kata Dodi.  Dalam persidangan tersebut, Dodi Reza Alex dihadirkan sebagai saksi bersama empat orang lain yaitu Plt Bupati Muba Beny Hernedi, Sekretaris Daerah Muba Apriadi, Rangga Perdana Putra selaku protokol Setda Muba, Mursyid selaku ajudan Dodi Reza Alex.  Beny Hernedi, Apriyadi, Rangga Perdana Putra, dan Mursyid mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Palembang pada sesi pertama. Sedangkan Bupati Muba nonaktif Dodi Reza Alex dihadirkan sebagai saksi secara daring dari gedung merah putih KPK di Jakarta pada sesi kedua. Termasuk terdakwa Suhandy yang mengikuti persidangan secara daring dari rumah tahanan Pakjo Palembang.

Dodi Reza Ungkap Sumber Uang Rp 1,5 Miliar yang Disita KPK dari Ibunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang ibu rumah tangga, Eliza Alex Noerdin. Istri dari mantan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Noerdin itu diagendakan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin.  "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DRA (Bupati nonaktif Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (7/12).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengharapkan, Eliza bisa hadir dari pemanggilan KPK. Keterangannya dianggap penting untuk membongkar dugaan suap yang dilakukan Dodi Reza Alex Noerdin.  Selain Eliza, tim penyidik lembaga antirasuah juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Mursyid yang merupakan Ajudan Bupati Musi Banyuasin. "Mursyid, Ajudan Bupati Musi Banyuasin diperiksa untuk DRA," ucap Ali.  KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin. Selain Dodi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori.  KPK juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini. Keduanya yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Dodi diduga dijanjikan fee sebesar Rp2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp19,89 miliar. Commitment fee yang sudah terealisasi sebesar Rp1,77 miliar.  Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Periksa Istri Alex Noerdin dalam Kasus Suap Anaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211116_120908.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex, Jumat (3/12).  ”Dua saksi yang diperiksa yakni Septian Aditya yang merupakan staf honorer dan Marlisa staf keuangan di CV Era Karya Makmur,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (3/12).  Pemeriksaan terhadap dua orang saksi tersebut dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah di Satbrimobda Sumatera Selatan. Keduanya dimintai keterangan terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2021.  Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan pengembangan kasus dari tersangka Dodi Reza Alex Noerdin yang mengatur berbagai proyek disertai dengan penentuan besaran komitmen fee.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).  Keterangan yang dihimpun KPK, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021, dan bantuan keuangan provinsi (bantuan gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.  Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.  Hal itu dilakukan dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 10 persen untuk Dodi, tiga hingga lima persen untuk Herman, dan dua sampai tiga persen bagi Eddi serta pihak terkait lain.  Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK mengamankan uang senilai Rp 270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan Suhandy yang nanti diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza.

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Bupati Musi Banyuasin Nonaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6202_23562_Dodi-Reza-Alex.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mendapat dukungan penuh dari Kadin Sumatra Selatan (Sumsel). Dukungan itu diberikan untuk bisa memenangkan kontetasi di Munas Kadin yang digelar 30 Juni mendatang.  “Kadin Sumsel selalu satu komando, tidak main bagi-bagi suara. Tiga suara dari Sumsel selalu bulat. Saya pastikan Kadin Sumsel mendukung Arsjad Rasjid,” kata Ketua Umum Kadin Sumsel Dodi Reza Alex, (10/6).  Dodi mengatakan, dukungan tersebut diberikan lantaran mempertimbangkan visi-misi yang ditawarkan Arsjad untuk Kadin dan perekonomian Tanah Air.  “Kami menilai idenya untuk Kadin yang inklusif dan kolaboratif, serta mengusung konsep social entrepreneurship. Saya tertarik karena belum pernah mendengar konsep ini dari calon manapun,” katanya.  Seperti diketahui, Arsjad Rasjid telah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam proses demokrasi di Kadin. Ia mengusung semangat mewujudkan Kadin baru yang inklusif dan kolaboratif.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/06/2021/tak-terima-candaan-yasonna-soal-ahy-santoso-demokrat-ngomong-begini/">Baca Juga: Tak Terima Candaan Yasonna Soal AHY, Santoso Demokrat Ngomong Begini</a> Menurutnya, kondisi pandemi saat ini membuat terciptanya norma baru dan ada realitas baru akibat pandemi Covid-19. Begitu pula untuk Kadin. Sebagai mitra pemerintah, menurutnya, sudah seharusnya Kadin Indonesia lebih kuat sehingga bisa mendukung pemulihan ekonomi nasional.  “Kalau diibaratkan perusahaan, pemegang saham Kadin Indonesia adalah Kadin-Kadin daerah dan asosiasi-asosiasi, maka Kadin Indonesia harus berpikir bagaimana caranya memberikan deviden berupa value kepada Kadin daerah,” katanya.  Oleh karena, menurut Arsjad, Kadin harus dimiliki semua pengusaha, baik dari skala mikro,kecil dan besar. “Makanya kita perlu kolaboratif. Tanpa kolaboratif kita tidak akan maju, itu kuncinya. Dan ingat bahwa kita harus bisa beri value untuk Kadin daerah,” katanya.

Jelang Munas, Ketua Kadin Sumsel: 3 Suara Untuk Arsjad Rasjid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/sriwijaya-fc-resmi-tak-perpanjang-kontrak-widodo-dan-hendro-kartiko_m_118829.jpeg" alt="Widodo Cahyono Putro resmi angkat kaki dari Sriwijaya FC" width="100%">
<figcaption>Widodo Cahyono Putro resmi angkat kaki dari Sriwijaya FC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah putusan besar baru saja dibuat Sriwijaya FC Palembang. Mereka memastikan bakal memecat dua legenda Indonesia yang bekerja sebagai pelatih kepala dan pelatih kiper. Widodo Cahyono Putro, Hendro Kartiko, dan seluruh staf pelatih lainnya dipastikan tak lagi menangani tim. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden klub, Dodi Reza Alex. "Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan evaluasi menyeluruh, maka jajaran manajemen dan tim memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih kepala Sriwijaya FC dan tim pelatih lainnya pada 30 Maret 2017 ini," ujar Dodi pada situs facebook resmi Sriwijaya. "Manajemen Sriwijaya FC sangat mengucapkan terima kasih kepada jajaran tim pelatih yang sudah memberikan kontribusi positif dan menunjukkan kerja keras yang baik serta dedikasi tinggi selama ini. Manajemen juga mendoakan semoga karier kepelatihan coach Widodo Cahyono Putro dan tim pelatih lainnya akan terus meningkat kedepannya," tambah dia. Sriwijaya FC memastikan tak bakal lama-lama mencari pelatih baru karena satu-dua hari ke depan bakal ada pelatih serta staf anyar yang muncul. "Saya sendiri bakal pulang dan berkumpul kepada keluarga. Ingin istirahat terlebih dahulu dan memanfaatkan momen bersama keluarga," pungkas Widodo. (rap/JPG)

Sriwijaya FC Resmi Tak Perpanjang Kontrak Widodo dan Hendro Kartiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/sriwijaya-fc-eliminasi-2-3-pemain-selepas-piala-presiden_m_110755.jpeg" alt="Evaluasi dan eliminasi baru akan dilakukan selepas Piala Presiden 2017." width="100%">
<figcaption>Evaluasi dan eliminasi baru akan dilakukan selepas Piala Presiden 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sriwijaya FC (SFC) mengapungkan wacana mengeliminasi 2-3 pemai. Akan tetapi, tim berjuluk Laskar Wong Kito akan mengevaluasi lebih dahulu usai pargelaran turnamen Piala Presiden 2017. Hal ini sudah diputuskan presiden klub Sriwijaya FC Dodi Reza Alex dibeberapa waktu terakhir. Alasanya, manajemen ogah merusak konsentrasi pemain yang sedang fokus menyambut babak 8-besar. "Pramusim jadi kesempatan pemain menunjukan penampilan terbaik. Disini akan kita nilai, pemain mana yang layak dipertahankan untuk kompetisi Liga 1. Setelah kompetisi berakhir, barulah akan kita lakukan semacam setel ulang skuat akhir," ungkap Dodi.&nbsp; Setel ulang memang terpaksa dilakukan tim kebesaran Sumsel, melihat skuat sekarang terbilang terlalu gendut. Masuknya tiga penggawa terakhir, Maldini Pali, Hendra Sandi, dan Indra Permana, praktis membuat pemain SFC berjumlah 30 pemain. &nbsp; "Jumlah itu memang terlalu gendut, jadi mungkin idealnya akan kita kurangi 2-3 pemain dari yang sudah ada," jelas sekertaris tim Sriwijaya FC Ahmad Haris.&nbsp; Menurut Haris, pengurangan jelas dilihat dari posisi pemain yang paling menumpuk. Serta sudah kalah bersaing dari pemain-pemain lainya. Sayap kanan jadi posisi paling disorot. Ini karena ada setidaknya 5 pemain bisa berperan di posisi ini. Mulai dari Nur Iskandar, M Ridwan, Selamet Budiono, Rizsky Dwi Ramadhana, hingga Talaohu Abdul Mushafry. Jika dilihat kontribusinya M Ridwan jadi pemain yang paling rawan terdepak. Itu karena pemain kelahiran Semarang ini, masuk dalam kriteria pemain uzur dan kalah bersaingan pemain muda lainya.&nbsp; Namun kelebihan Ridwan, terlihat dari segi pengalaman dan jiwa leadernya untuk para pemain muda. "Kalau Ridwan sampai sekarang pemain kita. Kita belum bisa putuskan sekarang, itu tergantung kebutuhan pelatih nanti. Karena dia paling tahu mana yang terbaik untuk tim. Keputusannya mungkin di akhir turnamen nanti," tandasnya. (cj11/ira/JPG)

Sriwijaya FC Eliminasi 2-3 Pemain Selepas Piala Presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dodi reza alex

Berita Terkini