<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT_Raker-Komisi-II-DPR-dengan-Mendagri_Salman-Toyibi-5JPG-289491797.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Bersama Wakil Menteri Ribka Haluk dalam pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Bersama Wakil Menteri Ribka Haluk dalam pada rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Kempat provinsi baru tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),&rdquo; ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu malam (26/1). Ribka menerangkan, dirinya bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud akan mengawal percepatan pembangunan. Adapun koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU. Selain itu, pihaknya juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut juga bakal membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat DOB Papua. Lebih lanjut dia menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun antara lain, Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembangunan ini penting lantaran menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) terkait pembentukan empat DOB di wilayah Papua. Ribka berharap, para penjabat (Pj) gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan. &ldquo;Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,&rdquo; pungkasnya. (far/bas)

Kemendagri terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.

Dikawal Wamen Ribka Haluk, Kemendagri Kebut Pembangunan Infrastruktur Empat DOB Papua

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/BSKDN-Papua-3621148572.jpeg" alt="BSKDN Kemendagri berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya." width="100%">
<figcaption>BSKDN Kemendagri berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendampingi 4 Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua di antaranya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya agar mempercepat laju pertumbuhan daerah dengan inovasi.&nbsp; Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan sambutan dalam kegiatan Lokakarya Pembinaan Strategi Kebijakan Daerah Prioritas 4 DOB Papua di Merauke pada Jumat, (15/3).&nbsp; Dia menjelaskan, melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu tugas dan fungsi (tusi) BSKDN. Upaya pendampingan tersebut dimaksudkan agar daerah dapat memformulasikan rumusan strategi kebijakan yang lebih baik melalui program&nbsp; kegiatan yang inovatif. Dengan demikian,&nbsp; tujuan-tujuan pembangunan di daerah dapat segera tercapai.&nbsp; "Kami harap pemerintah Provinsi Papua Selatan (termasuk DOB Papua lainnya) beserta kabupaten/kota di dalamnya dapat mempercepat laju perkembangan di wilayah ini melalui inovasi," ungkapnya.&nbsp; Abas mengatakan, guna membentuk ekosistem inovasi yang kuat, 4 DOB Papua perlu menggali&nbsp; dan mengidentifikasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing khususnya permasalahan yang berkaitan dengan penerapan inovasi daerah. Menurutnya, mengoptimalkan penerapan inovasi di daerah dinilai dapat&nbsp; meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) 4 DOB Papua.&nbsp; Sejalan dengan itu, Abas membeberkan nilai IID 4 DOB Papua pada gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Papua Barat Daya tidak dapat dinilai karena belum melaporkan inovasinya kepada BSKDN. Sementara Papua Selatan mendapatkan nilai 1,20,&nbsp; Papua Tengah 3,60 dan Papua Pegunungan 1,20. Dengan nilai tersebut, ketiganya berpredikat kurang inovatif.&nbsp; "Kaitan dengan inovasi, kami di BSKDN setiap tahunnya menyelenggarakan Innovative Government Award (IGA). Ini juga&nbsp; dapat menjadi wadah yang mungkin bisa menjadi prioritas Bapak/Ibu sekalian baik di Provinsi Papua Selatan ini untuk mendapatkan penganugerahan IGA di tahun 2024," tambahnya.&nbsp; Dijelaskan Abas, bagi daerah yang berhasil meraih penghargaan dalam gelaran IGA akan mendapatkan dana insentif daerah yang dapat digunakan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan program-program kegiatan yang inovatif di daerah terkait.&nbsp; "Kami harap nilai yang diraih Papua Selatan saat ini bisa bertambah dan meningkat, Kami BSKDN secara prinsip siap memfasilitasi Bapak/Ibu melalui bimbingan maupun pembinaan di dalam pelaksanaan inovasi di Papua Selatan dan wilayah DOB Papua lainnya," tandasnya.

Guna membentuk ekosistem inovasi yang kuat, 4 DOB Papua perlu menggali  dan mengidentifikasi berbagai permasalahan di wilayah masing-masing

Percepat Pertumbuhan Daerah dengan Inovasi, BSKDN Kemendagri Komit Dampingi 4 DOB Papua 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/80b90619-3fbe-4233-a40d-a4e03ec76488-398565440.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua, dengan memaksimalkan percepatan pembangunan di empat DOB. Percepatan dilakukan diantaranya, membangun sarana prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas pendidikan hingga memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Wakil Presiden, Ma'ruf Amin mengerahkan kemampuan kementrian dan lembaga terkait untuk melaksanakan langkah strartegis sesuai dengan kewenangan dalam mempercepat pembangunan tersebut. "Menteri PUPR, Menteri ATR/Kepala BPN, beserta Pemda 4 ODB agar menyelesaikan segera proses pengadaan lahan hingga status clean and clear," ujarnya dalam rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) di Kantor Gubernur Papua. Jl.Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10) Sambung Ma'aruf Aamin percepatan pembangunan ini harus dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk memastikan readiness criteria, pematangan lahan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01369432/gubernurdprd-jabar-sepakati-pembahasan-tiga-daerah-otonom-baru">Gubernur-DPRD Jabar Sepakati Pembahasan Tiga Daerah Otonom Baru</a> Selain itu, terkait identifikasi data mengenai kebutuhan infrastruktur pendukung, seperti air baku, jaringan listrik dan telekomunikasi, sarana pembuangan limbah serta energi. Kepada Kementerian Keuangan, Ma'aruf Amin berpesan agar mendukung aspek pembiayaan, baik melalui percepatan proses administrasi maupun pendampingan bagi kementerian, lembaga maupun Pemda. Dalam agenda itu dia juga mendorong peran kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian/lembaga terkait agar memberikan pendampingan kepada Pemda dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana pemerintahan. "Pemda empat DOB agar menjalin koordinasi efektif dengan kementerian lembaga dan Satgas terkait untuk kelancaran proses pembangunan prasarana pemerintahan di wilayahnya," ujar Ma'aruf Amin Terkait dengan isu keamanan, dia mengarahkan kepala Polri dan panglima TNI segera melaksanakan langkah yang diperlukan dalam pembangunan kantor Polda, Korem, dan Kodim pada empat DOB, untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat pengamanan warga sipil. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01235694/tjahjo-sebut-ibu-kota-negara-baru-bukan-daerah-otonom-tapi-semacam-bsd">Tjahjo Sebut Ibu Kota Negara Baru Bukan Daerah Otonom tapi Semacam BSD</a> "TNI dan Polri agar memperkuat pengamanan bagi warga sipil. Jangan sampai ada wilayah yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan. Tegakkan hukum secara tegas dan terukur bagi pelaku aksi kekerasan," ujar Ma'aruf Amin Pada sektor pendidikan, dia mengarahkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendorong peningkatan kualitas pendidikan di empat DOB Papua. "Tadi saya sangat mengapresiasi langkah untuk mengangkat guru-guru yang tamatan SMA menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat keadaan," katanya. Lebih lanjut, Ma'aruf Amin mengarahkan agar terus memperkuat kerja kolaboratif dan sinergitas dalam menangani masalah Papua dan mengawasi program kemenrtian dan lembaga di daerah. Hadir pada Rakor kali ini, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, serta Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Edison Siagian. Selain itu, hadir pula Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional Kementerian PUPR Yudha Mediawan; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek Nunuk Suryani; Pangkogabwilhan 3 Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon; Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Sutana; Deputi IV Badan Intelijen Negara I Gede Made Kartika Jaya; Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiayanti; dan segenap Jajaran Anggota BP3OKP. <div>***</div>

Wapres Ma'ruf Amin dan pemerintah upayakan mempercepat pembangunan Daerah Otonom Baru atau DOB di Papua.

Wapres Ma'ruf Amin Upayakan Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 guna mengakomodasi regulasi pemilu di daerah otonomi baru (DOB).  "Kami berkeyakinan Pemerintah segera menerbitkan perpu Pemilu karena tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya berkaitan dengan pencalonan anggota DPD, itu harus dilaksanakan di DOB yang undang-undangnya sudah ada," kata Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin, (12/12)  Merujuk pada undang-undang pembentukan empat provinsi baru, khususnya di pasal 20, dijelaskan bahwa ketentuan pengisian jumlah kursi DPR RI, DPD RI, dan DPRD setempat pada Pemilu Serentak 2024 diatur lebih lanjut dalam undang-undang pemilihan umum.  "(Tanggal) 16 sampai dengan 29 Desember adalah tahapan atau jadwal penyerahan hubungan syarat minimal bakal calon DPD yang diserahkan ke KPU provinsi di masing-masing provinsi," tambah Idham.  Dia menambahkan empat provinsi baru di Tanah Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, juga akan menyelenggarakan tahapan pencalonan DPD RI tersebut.  "Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya; sehingga nanti ketika perpu ini terbit, kami akan bergerak dengan cepat. Sehingga, tahapan penyelenggaraan pemilu di sana dapat sama dengan tahapan penyelenggaraan pemilu di 34 provinsi lainnya," jelasnya.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan perpu terkait Pemilu Serentak 2024 akan diterbitkan setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya diundangkan.  "Begitu (UU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya) diresmikan, baru perpu keluar. Perpu ini sudah kami rapatkan, sudah dirapatkan dengan konsinyering dengan stakeholder yang terkait, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II DPR; sehingga substansinya paham," kata Tito.  Substansi pengaturan pemilu di empat provinsi baru dan Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjut  Tito, pada intinya terdapat dua poin. Pertama ialah mengakomodasi empat DOB dan IKN, berkaitan dengan pengaturan keterwakilan DPD, DPR RI, dan DPRD setempat.  Kedua, adanya usulan dari KPU tentang jajaran KPU yang akan bertugas untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta soal masa jabatan anggota KPU daerah secara serempak.

Soal DOB Papua, KPU yakin Pemerintah Terbitkan Perpu Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/image-6-3.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencatat usulan pembentukan dua provinsi baru yang disampaikan beberapa pejabat daerah di Provinsi Papua.  "Jawaban tentang pemekaran jadi ada dua adat, yang satu adat Saereri dan (kedua) Bomberai. Katanya belum juga aspirasinya untuk jadi provinsi tersendiri, kami catat. Mudah-mudahan ada juga DOB baru lagi," kata Ma'ruf Amin di Pantai Parai, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat.  Saat beraudiensi dengan sejumlah kepala daerah dan pejabat daerah di Biak Numfor, Papua, Jumat, Ma'ruf Amin mendapatkan permintaan untuk memekarkan satu daerah otonom baru (DOB) sebagai wilayah adat Saereri, yaitu provinsi Papua utara. Sebelumnya, Kamis (30/11), Ma'ruf Amin juga mendengar usulan pemekaran wilayah Bomberai Raya atau Papua barat tengah menjadi provinsi baru.  "Pertama, saya sangat terkesan dengan semangat yang optimistis dari berbagai segmen sosial dalam mewujudkan Papua yang sejahtera, aman, dan damai. Tadi, saya keliling ke lima tempat, ini saya dapat kesan semangatnya ada, termasuk di Biak (Numfor) ini, untuk menjadikan Papua sejahtera, adil, dan damai," kata Ma'ruf.  Dia juga mengaku sudah mendengar dengan seksama pesan, refleksi, dan harapan dari para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Papua.  "Untuk memperkuat ukhuwah kebangsaan, persaudaraan kebangsaan di Tanah Papua. Kami dengar di Merauke, dengar di Mimika. Saya juga merasakan kekuatan sosial Papua yang dilandasi ikatan agama, adat, dan kepemimpinan yang baik dari pemerintah setempat. Ini menurut saya harapan-harapan yang bisa kita lihat," tambahnya.  Dalam kunjungan kerjanya ke Papua, Ma'ruf Amin menggelar audiensi dengan sejumlah kepala daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Dia juga menyaksikan berbagai terobosan teknokratik yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota, para local champion, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di Papua.  "Saya mengapresiasi keinginan kuat untuk mengembangkan komoditas unggulan lokal, seperti sentra kopi di wilayah pegunungan, sentra lumbung pangan di Merauke, sentra rempah di Fakfak dan Kaimana, serta lumbung ikan di Biak. Saya sudah minta menteri kelautan, sesuai keinginan dari bupati, supaya bisa ekspor langsung dari Biak ke Jepang maupun ke Amerika," jelasnya.  Dalam audiensi tersebut, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap menuntut agar wilayah adat Saereri, yang terdiri atas Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Kepulauan Waropen, dan Supiori, dapat menjadi satu provinsi baru yaitu Papua utara.  "Perlu saya ingatkan bahwa dalam UU 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus menetapkan wilayah Papua akan dimekarkan sesuai dengan wilayah adat, maka enam wilayah adat sudah mendapat haknya, maka kami wilayah adat ke tujuh juga mengharapkan keadilan dari UU Otonomi Khusus," kata Herry.  Herry juga mengaku daerahnya cukup untuk membiayai sendiri anggaran di provinsi baru tersebut.  "Kalau kami mengekspor dan mendapat dukungan untuk rute penerbangan langsung Biak-Narita, dengan kapasitas 600-800 ribu ton per tahun, maka kami akan menghasilkan devisa untuk negara sebesar Rp17,5 triliun per tahun. Maka, kalau pun kami jadi provinsi, negara tidak pusing karena kami sudah menghasilkan uang Rp17,5 triliun untuk negara, jadi tidak membebankan negara," ujar Herry.

Wapres Terima Usulan Pembentukan Dua Provinsi Baru di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/yan-Mandenas.jpg" alt="DPR.go.id" width="100%">
<figcaption>DPR.go.id</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan tiga penjabat Gubernur Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua tengah mendapat perhatian Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Yan Permenas Mandenas.  Mandenas berharap tiga penjabat Gubernur tersebut wajib menunjukkan kinerja terbaiknya. Hal ini perlu dilakukan karena pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sudah diperjuangkan DPR RI dan pemerintah dengan susah payah.  “Pembentukan DOB Papua harus melalui banyak tantangan. Terdapat pro dan kontra yang luar biasa dari masyarakat di Papua soal ini. Mereka yang terpilih harus mampu menunjukkan kinerja terbaik,” ujar Yan Mandenas di Jakarta, Senin (21/11)  Tiga Penjabat Gubernur DOB yang dilantik Mendagri Tito Karnavian, beberapa waktu lalu itu antara lain Apolo Safanpo sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk terpilih sebagai Penjabat Gubernur Pegunungan, dan Nikolaus Kondomo sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah. Mereka segera bertugas membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di awal pemerintahan.  “Mereka harus menyiapkan pemerintahan yang dipimpin kepala daerah definitif nantinya. Tugas inipun harus dilakukan dengan baik,” ujar Yan Mandenas.  Mantan Wakil Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI itu juga menekankan, para Penjabat Gubernur DOB untuk bisa melakukan konsolidasi kepada masyarakat dan elite politik di daerah. Dengan kegiatan awal tersebut masyarakat bisa membantu seklaigus mendukung pelaksanaan pembentukan pemerintah definitif di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.  “Prioritasnya, harus bisa menunjukkan kinerja mereka dalam 100 hari ke depan. Minimal 100 hari kerja ke depan itu sudah ada progress yang baik,” kata Politikus Gerindra itu.  Dikatakan Yan Mandenas, masyarakat perlu diyakinkan bahwa kebijakan pemerintah melalui pembentukan DOB Papua dilaksanakan secara benar dan sesuai target. Keinginan pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.  “Pasal 76 huruf b UU 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi rujukan pembentukan DOB di Papua,” jelas Yan Mandenas.  Lebih lanjut, Yan Mandenas juga menyebutkan, pemerintah pusat juga memiliki kewajiban untuk mengawal dengan maksimal proses awal pembentukan provinsi baru di Papua hingga menuju pemerintahan definitif nantinya.  “Dalam alokasi anggaran (TA) 2023 nantinya, sambil berjalan, kita evaluasi secara betahap terkait dengan kemampuan anggaran, baik penerimaan DAU, DAK, Dana Bagi Hasil, PAD dan lainnya, yang nantinya diakumulasikan untuk membiayai pemerintahan definitif, termasuk program di tingkat provinsi maupun kabupaten di DOB Papua,” pungkas Yan Mandenas.

Yan Mandenas Tunggu Kinerja Terbaik Pj Gubernur DOB Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tito.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengharapkan, diresmikannya tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan akan mempercepat proses pembangunan di Papua. Hal ini terbukti setelah sebelumnya Pemerintah melakukan pemekaran terhadap Provinsi Papua Barat.  "Kita harapkan dengan adanya provinsi baru maka rentang management pemerintahan, layanan publik, akan cepat. Sama seperti model pemekaran Papua Barat kan lebih cepat sekarang, juga pemekaran Kabupaten/Kota yang ada di Papua itu mempercepat semua, daerah-daerah yang terisolasi hampir terbuka semuanya," kata Tito usai meresmikan tiga DOB Papua di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11).  Peresmian tiga DOB Papua itu juga diiringi dengan pelantikan tiga penjabat (Pj) dari tiga provinsi baru tersebut. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pj dari tiga provinsi baru itu diharapkan orang asli Papua.  "Bapak presiden dalam sidang tim penilai akhir) sangat mengharapkan bahwa tiga penjabat itu adalah orang asli Papua, maka kita mencari para calon pemimpin yang bagus," ucap Tito.  Ketiga Pj Gubernur itu di antaranya Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Tito pun meminta, ketiga Pj Gubernur yang dilantik segera melakukan percepatan pembangunan di wilayahnya.  "Mudah-mudahan dengan adanya provinsi baru, pelantikan penjabat yang baru, bisa percepat pembangunan di sana," harap Tito menandaskan.

Tito Minta 3 Pj Gubernur DOB Papua Segera Percepat Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tito.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meresmikan tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Peresmian dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dari Gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11).  Peresmian dimulai dengan pembacaan sejarah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dalam sejarahnya disebutkan bila pembentukan tiga provinsi baru ini berdasarkan permintaan dari masyarakat demi kesejahteraan Papua.  Kemudian, Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi ini atas nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  "Pada hari ini, Jumat, 11 November 2022 bertempat di Jakarta, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua pegunungan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridoi kita semua," kata Tito dalam peresmiannya.  Penetapan pembentukan tiga provinsi baru di Papua ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan yang ditetapkan pada 25 Juli 2022.  Kemudian, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan pada 25 Juli 2022. Selanjutnya, UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan yang juga ditetapkan pada 25 Juli 2022.  Tito merasa senang dengan diresmikannya tiga provinsi baru hari ini. Menurut Tito, ini merupakan hari dan tanggal yang baik untuk memudahkan masyarakat mengingat hari jadi tiga provinsi baru ini.  "Ini tanggal bagus, 11 November ini, saya diingatkan Pak Wamen, saya tidak nyangka karena sebetulnya karena kegiatan kemarin saya persiapan G20, rupanya hari Jumat ini juga hari baik, tanggal 11 bulan 11 2022. Jadi mudah untuk diingatnya, lahirnya tiga provinsi baru atas nama Presiden RI, Mendagri Tito Karnavian," papar Tito.  Peresmian itu juga diiringi dengan pemukulan tabuh oleh Mendagri dan Wamendagri. Dengan diresmikan tiga daerah otonomi baru ini, maka Indonesia kini memiliki 37 provinsi.

Resmikan 3 Provinsi DOB Papua, Tito: Ini Tanggal dan Hari Bagus Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/sepakat-perppu.jpg" alt="BERI PANDANGAN: Mendagri Tito Karnavian )kanan) beserta sejumlah komisioner KPU hadir dalam rapat kerja bersama komisi II di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (31/8). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERI PANDANGAN: Mendagri Tito Karnavian )kanan) beserta sejumlah komisioner KPU hadir dalam rapat kerja bersama komisi II di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (31/8). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemilu di daerah otonomi baru (DOB) akhirnya mendapatkan titik terang. Rapat kerja antara komisi II, Kemendagri, dan penyelenggara pemilu kemarin (31/8) menyepakati terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu.  Perppu tersebut akan diterbitkan untuk menambal sejumlah kekosongan aturan pada UU 7/2017 tentang Pemilu. Antara lain, terkait perubahan daerah pemilihan (dapil) hingga sebaran alokasi kursi.  Dalam raker kemarin, sempat muncul usulan agar dilakukan revisi UU Pemilu. Namun, dalam perkembangannya, forum memilih opsi perppu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pilihan perppu didasarkan atas prinsip efisien. "Agar lebih mudah, lebih fokus itu dengan diterbitkannya perppu," ujarnya.  Melalui kesepakatan itu, ke depan DPR tinggal menunggu draf perppu yang disusun pemerintah. Nanti dilakukan pembahasan, baik secara formal maupun informal, untuk menentukan norma atau isu apa saja yang harus diatur. Termasuk usulan-usulan norma yang disampaikan penyelenggara hingga potensi perubahan anggaran.  Perppu ditargetkan bisa cepat tuntas sesuai permintaan KPU. "Kami sudah sepakat walau tidak dituliskan lebih cepat lebih bagus," ujarnya.  Ketua KPU RI Hasyim Asyari berharap perppu bisa terbit sebelum Desember. Sebab, pada akhir tahun sudah ada tahapan yang membutuhkan dasar hukum baru. ’’Pada 6 Desember 2022 dimulai penyerahan dukungan calon anggota DPD,’’ kata Hasyim.  UU 7/2017 yang sekarang berlaku, lanjut Hasyim, sudah tidak relevan. Sebab, pembagian alokasi kursi DPD terbatas pada 34 provinsi. Sementara itu, tiga provinsi baru belum tertera dalam lampiran. Jika perppu melampaui Desember, tahapan pemilu akan terganggu.  Mendagri Tito Karnavian menegaskan kesiapan pemerintah untuk menerbitkan perppu. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan pemerintahan sementara di tiga DOB Papua. Prosesnya paling lambat awal Januari atau enam bulan pasca disahkannya UU Pemekaran Papua. Nah, salah satu lembaga yang diprioritaskan adalah pembentukan KPU dan Bawaslu provinsi.  "Setelah jadi (pemerintahan), langsung KPU dan Bawaslu dibentuk," kata mantan Kapolri itu.  Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengusulkan agar perppu juga mencantumkan norma terkait pendaftaran parpol. Saat ini basisnya masih menggunakan rumusan 34 provinsi. "Kami mohon itu dimasukkan," kata Bagja. Dia khawatir, jika tidak diatur secara tegas dalam perppu, persoalan tersebut dijadikan celah sengketa.  Terpisah, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap revisi UU Otonomi Khusus. MK berpendapat, norma-norma yang diuji tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh pemohon.

Komisi II, Mendagri, dan KPU Sepakat Terbitkan Perppu Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengingatkan, pembuat undang-undang dalam hal ini, DPR dan Pemerintah perlu segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mengakomodir dampak elektoral dari kehadiran tiga daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Menurut Hasyim, jika terjadi revisi UU Pemilu, maka revisi tersebut harus tuntas pada Desember 2022 sehingga tiga DOB Papua bisa mengikuti tahapan Pemilu Serentak 2024.  "Harapan kami, akhir tahun ini Desember, itu sudah ada keputusan tentang bagaimana format atau bagaimana substansi materi perubahan Undang-Undang pemilu," kata Hasyim di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (2/8).  Hasyim mengatakan, setidaknya revisi UU Pemilu selesai dilakukan sebelum tahapan penataan dapil Pemilu 2024 dan pencalonan peserta pemilu baik DPD, DPR dan DPRD. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan diselenggarakan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023.  Sementara pencalonan Anggota DPD mulai 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023 dan pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota mulai 24 April hingga 25 November 2023.  "Ini supaya nanti bisa diakomodir dalam penyusunan penataan dapil dalam durasi Oktober 2022 sampai Februari 2023. Nanti kalau sudah ada dapilnya, masuk pencalonan Mei 2023, sudah siap. Semua partai politik sudah bisa menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju menjadi anggota DPRD Kabupaten/kota Papua atau DPR RI," ucap Hasyim.  Hasyim menyebut, keberadaan tiga DOB Papua bakal memiliki dampak elektoral atau kepemiluan. Pasalnya, tiga DOB tersebut harus memiliki DPR, DPD dan DPRD serta Gubernur tersendiri dari Provinsi induk. Sehingga perlu dilakukan penataan dapil dan kursi jika ingin mengikuti Pemilu Serentak 2024.  "KPU juga nanti akan membicarakan lebih lanjut dengan para pembentuk undang-undang, dengan DPR dan pemerintah tentang bagaimana konsekuensi elektoral sehubungan dengan dibentuknya DOB di Papua dengan mekanisme revisi-revisi perubahan undang-undang atau apapun, supaya ada payung hukumnya untuk dilakukan Pemilu dan Pilkada di Papua," pungkas Hasyim. (*)

Soal 3 DOB Papua, KPU Harapkan Revisi UU Pemilu Selesai Desember 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DOB Papua

Berita Terkini