<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/1000642508-3035343393.jpg" alt="Kawasan Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua belum melakukan pembangunan infrastruktur. Belum adanya pembangunan infrastruktur membuat pelayanan publik jadi terkendala. Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik. "Saya sebagai anggota DPR dari tanah Papua sangat kecewa dengan para pejabat gubernur yang bertahun-tahun tidak menyiapkan hal tersebut. Seharusnya dia sebagai pejabat gubernur menyiapkan itu sampai kepala daerah dan DPR Papua dan MRP terbentuk," tegas Robert di Jakarta, Senin (5/5). Adapun empat provinsi baru di Papua hasil pemekaran adalah Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat Daya itu melanjutkan, di Tanah Papua saat terdapat enam provinsi. Hanya saja pemekaran itu tidak disertai dengan pembangunan dan pelayanan yang maksimal. "Kantor gubernur, DPRP, MRP, kantor dinas, dan seluruh infrastruktur segala macam yang harusnya disiapkan para penjabat gubernur sejak dua tahun lalu. Ini belum ada satu pun yang mengerjakan. Ini tentu berimbas kepada pelayanan yang diperoleh masyarakat," ujarnya. Anggota Komisi IV DPR itu mengingatkan, sejatinya tujuan pemekaran provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terutama Orang Asli Papua. Pemekaran juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat distribusi pembangunan di wilayah yang luas dan geografisnya beragam. Rakyat Papua pun sebenarnya sangat senang dengan adanya pemekaran ini. "Namun ketika dilaksanakan, ternyata tidak melalui perencanaan yang baik. Ini yang membuat masyarakat Papua kecewa. Pemekaran sama sekali belum berdampak bagi pembangunan di Papua," sesalnya. Robert menjelaskan, sejak dua tahun resmi menjadi provinsi baru, kantor pemerintahan di empat provinsi DOB Papua belum terbangun sama sekali. Kantor resmi Pemerintah daerah, kantor DPRP, MRP, hingga kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat sepi dari pembangunan. Situasi ini membuat Pemerintahan baru hasil Pilkada sulit bekerja. "Kapan mereka bisa langsung kerja, bisa melayani rakyat kalau kantornya saja numpang sana-numpang sini," sesal Robert Robert tidak habis pikir pembangun infrastruktur di provinsi pemekaran baru ini sangat sulit sekali dilaksanakan. Belum lagi, ternyata banyak kepala dinas ini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Pengaturan kepegawaian dan status Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum jelas. Dia khawatir jika ini terus berlanjut, akan memicu ketidakpuasan masyarakat yang lebih besar lagi terhadap Pemerintah. "Ini persoalan besar. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terlibat langsung menuntaskan ini," dorongnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015604813/mk-gugurkan-permohonan-sengketa-pilgub-papua-selatan">MK Gugurkan Permohonan Sengketa Pilgub Papua Selatan</a> Menurut dia, situasi itu menujukkan bahwa kebijakan pemekaran di Tanah Papua ini belum berefek kepada masyarakat. Dia khawatir jika situasi ini terus berlanjut, maka anggaran dan program Pemerintah yang seharusnya untuk pendidikan dan kesehatan, dapat dialihkan untuk pembangunan kantor pemerintahan hingga infrastruktur, imbas dari kebijakan efisiensi. "Jadi terkesan kebijakan pemekaran ini, khususnya di Papua tidak sungguh-sungguh. Ngapain ada provinsi baru kalau kantor, aparatur, sampai infrastrukturnya tidak ada," sesalnya. Dia berharap Pemerintah melalui Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dapat segera mengkoordinasikan penuntasan persoalan hambatan pembangunan di Papua ini. Sebab, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, ketuanya diemban oleh Wapres. Dia yakin melalui koordinasi Wapres, Kemendagri, Kementerian PU, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pihak terkait lainnya dapat duduk bersama mengatasi hambatan pemekaran di Papua ini. Sebab pembanguan di Papua saat ini sudah sangat terganggu. Jangankan untuk bisa sejajar dengan masyarakat di daerah lain, bangkit saja mengejar ketertinggalan dari provinsi induk saja, sangat sulit. "Jadi Pemerintah pusat harus ambil alih sebelum masyarakat papua di 4 provinsi otonomi baru ini kecewa dengan pemekaran ini," tambahnya.

Empat provinsi baru hasil pemekaran di Papua belum melakukan pembangunan infrastruktur. Belum adanya pembangunan infrastruktur.

Sejak Dimekarkan, Belum Ada Pembangunan Infrastruktur di Empat Provinsi Baru di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/07/Screenshot_2024-12-07-12-20-33-320_comandroidchrome-edit-1884334338.jpg" alt="Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monev Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV TA 2024 pada DOB di Wilayah Papua. (Antara/Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monev Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV TA 2024 pada DOB di Wilayah Papua. (Antara/Kemendagri)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga mencapai rata-rata 95 persen. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015397104/bek-persebaya-ardi-idrus-sebut-timnya-siap-kalahkan-arema-fc-dalam-derbi-jawa-timur">Bek Persebaya Ardi Idrus Sebut Timnya Siap Kalahkan Arema FC dalam Derbi Jawa Timur</a> Hal itu disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran (TA) 2024 pada DOB di Wilayah Papua di Gedung F Lantai 3, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Dia mengatakan ihwal tersebut bertujuan agar alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan di wilayah DOB. Ia menjelaskan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar. Salah satunya adalah optimalisasi penyerapan anggaran pendapatan, sehingga tujuan dan sasaran program dapat tercapai dengan baik. &ldquo;(Kemudian) efisiensi penggunaan anggaran diwujudkan dari program, kegiatan, output belanja yang telah ditetapkan pada OPD dengan penggunaan input yang seminimal mungkin,&rdquo; kata Maurits dalam keterangannya. Dia menyampaikan beberapa manfaat dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD. Menurutnya, langkah ini mampu membantu mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD serta mengukur kualitas kinerja. Selain itu, upaya ini juga berfungsi untuk mengendalikan belanja daerah melalui perumusan kebijakan terkait pengendalian/manajemen kas daerah yang efektif. Selain manfaat pemantauan, dia menegaskan pentingnya langkah strategis dalam percepatan realisasi APBD TA 2024. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penarikan kas sesuai anggaran yang direncanakan, percepatan penyelesaian administrasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia juga menggarisbawahi peran Inspektorat Daerah dalam proses ini. &ldquo;Inspektorat Daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan/kendala yang dihadapi dan rencana target penyerapan APBD, serta memberikan keyakinan kepada OPD untuk melaksanakan kewajiban selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Maurits menekankan pula pentingnya peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah. Ia mendorong penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda). &ldquo;(Tidak lupa) mendorong peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar tercipta SDM yang mumpuni dalam proses pengadaan. (*)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua

Kemendagri Dorong DOB Papua Tingkatkan Serapan APBD hingga 95 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/WhatsApp-Image-2024-08-29-at-111121-3859645004.jpeg" alt="Komisioner KPU RI Idham Holik memantau jalannya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya di KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU RI Idham Holik memantau jalannya pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya di KPU Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8). (Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memantau langsung jalannya pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya hari ini, Kamis (29/8). Pemantauan itu bagian dari program monitoring tahapan pencalonan Pilkada 2024 yang dilakukan KPU di sejumlah daerah. Termasuk daerah otonomi baru (DOB). Idham mengatakan, Papua Barat Daya menjadi salah satu provinsi yang penting untuk dilakukan monitoring. Sebab, ini kali pertama Papua Barat Daya menggelar Pilkada level pemilihan gubernur (pilgub). "Kedatangan ke Papua Barat Daya sebagai salah satu provinsi termuda di indonesia ini penting. Karena ini adalah penyelenggaraan pilkada pertama kali," ujarnya. Seperti diketahui, Provinsi Papua Barat Daya baru dimekarkan tahun 2022 dari provinsi induknya, Papua Barat. Berdasarkan pantauan lapangan, Idham menilai kesiapan dari jajaran KPU Papua Barat Daya sudah cukup baik. Dari aspek pengamanan juga telah disiapkan personel yang memadai. "Insya Allah 100 persen siap, pengamanan juga patut diapresiasi," imbuhnya. Terkait potensi kerawanan, Idham menilai sejauh ini relatif minim. Situasi di Papua Barat Daya hingga saat ini terpantau cukup kondusif. Meski demikian, dia tetap menekankan pentingnya komunikasi dengan berbagai pihak. Agar bisa saling menjaga kondusivitas. "Asal bisa dikomunikasikan dengan baik. Di sini juga memiliki kesadaran hukum yang tinggi," tuturnya. Di Papua Barat Daya, konstelasi politik cukup dinamis. KPU memprediksi ada lima pasangan calon (paslon) yang akan ikut dalam kontestasi. Kelima paslon itu akan memenuhi syarat pendaftaran pada hari ini yang merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Komisioner KPU RI Idham Holik memantau langsung jalannya pendaftaran calon kepala daerah di Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (29/8).

DOB Papua Barat Daya Gelar Pilgub Pertama, KPU RI Pantau Langsung Pendaftaran Bacagub-Bacawagub 

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/11/1695353743-Nunuk-1386299953.jpg" alt="Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru di Provinsi Papua. Peraturan tersebut diterbitkan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan guru serta pemenuhan kualifikasi akademik dan kompetensi pendididik di Tanah Papua. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pertemuan Wakil Presiden Ma'aruf Amin pada Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) Terkait Progres Kesiapan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di Empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (10/10). Wapres meminta agar Kemendikbudristek terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan di 4 DOB Papua. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan bahwa perihal tindaklanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Ia melaporkan bahwa mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013064466/harap-masalah-ketersediaan-guru-di-papua-selesai-wapres-terbitkan-permendikbudristek-nomor-44-tahun-2023">Harap Masalah Ketersediaan Guru di Papua Selesai, Wapres Terbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023</a> &ldquo;Kami sudah melakukan tindaklanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,&rdquo; ujar Nunuk melaporkan. <div>Dia menilai bahwa saat di wilayah Papua masih banyak kekurangan guru. Karena itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). &ldquo;Kami melakukan kebijakan, guru-guru yang sudah dalam jabatan lulus SMA, yang sudah mengajar. Kami koordinasi dengan Menpan RB untuk bisa menjadi ASN,&rdquo; ungkap Nunuk. Nunuk menuturkan, rencana tersebut terhambat sebab persyaratan guru yang dapat menjadi ASN harus memiliki latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata-1 atau (S1) Untuk itu, para guru tersebut nantinya diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan S1 untuk dapat diproses menjadi ASN. &ldquo;Kami sudah melakukan pembahasan ini dan guru-guru tersebut kami lanjutkan dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, mendapat afirmasi, sehingga dapat melanjutkan S1, Wajib menyelesaikan S1 melalui perguruan tinggi setempat, Universitas Cendana yang ada di sini untuk bisa menyelesaikan S1-nya,&rdquo; jelas Nunuk.</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div>

Kemendikbudristek menerbitkan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023, guna memenuhi percepatan pemenuhan tenaga pengajar.

Percepatan Pemenuhan Tenaga Pengajar, Guru Tamatan SMA di DOB Papua Diusulkan Jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Pesantren-Anak-Papua-di-Bogor_Hendinovian-Radar-Bogor_Radar-Bogor-2594.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR diminta segera mengesahkan dan mendatangani undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di tiga Provinsi Papua. Hal ini dinilai untuk melakukan pemerataan di Papua.  "kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan dalam bulan ini," kata Forum Mahasiswa Orang Asli Papua, Charles Kosay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).  Dia menyebut, ada daerah di Provinsi Papua yang tidak bisa mengelola masalah dan memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Sebab, beberapa kabupaten ini masih dalam daerah terisolasi.  Masalah faktor kesehatan dan pendidikan juga belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalan belum ada. Ini disebut merupakan faktor kelemahan pemerintah provinsi.  "Sehingga dengan adanya pemekaran ini akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi tersebut," papar Charles.  Dengan adanya pemekaran, diharapkan berdampak positif bagi orang asli Papua, dari segi politik dalam UU Otsus kemarin sudah disebut dalam pasal 76 adanya kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengangkat hak dan martabat orang asli Papua dari segi ekonomi dan politik.  "Jadi dari dua provinsi menjadi lima provinsi dari lima provinsi ini hak-hak politik orang Papua akan masuk di situ tanpa jalur partai, karena sudah mengikat UU Otsus. Di situ lah kesejahteraan orang Papua akan terlihat," tegas Charles.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal menyatakan, pembentukan RUU tersebut dilakukan tanpa merevisi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.  "Setelah dilakukan penelaahan secara mendalam oleh Komisi II, ternyata bahwasannya pembentukan provinsi-provinsi yang sudah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu, maka provinsi-provinsi dari induk yang dimekarkan itu undang-undangnya tidak perlu dilakukan perubahan," ujar Syamsurizal dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR atas hasil RUU tentang Provinsi Papua, Senin (30/5).  Keputusan itu diambil setelah Komisi II melakukan penelaahan terhadap RUU Pembentukan Papua, RUU Pembentukan Papua Barat dan RUU Pembentukan Papua Barat Daya. Menurutnya, Papua Barat sebagai induk provinsi yang bakal dimekarkan tidak perlu direvisi undang-undangnya dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.  "Kami hanya mengusulkan untuk mendapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah hanya tinggal satu provinsi saja, yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya," pungkas Syamsurizal.

Minta DOB Disahkan, Pemekaran Papua Diyakini Beri Dampak Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/MPR-papua.jpg" alt="(Kanan ke kiri) Direktur Eksekutif Papua Circle Institute Hironimus Hilapok, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Herman Khaeron, dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam" width="100%">
<figcaption>(Kanan ke kiri) Direktur Eksekutif Papua Circle Institute Hironimus Hilapok, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Herman Khaeron, dan Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemekaran provinsi Papua kembali menjadi sorotan sejumlah kalangan. Pasalnya, menurut Direktur Eksekutif Papua Circle Institute Hironimus Hilapok ada tiga kepentingan yang melandasi wacana itu.  "Pemekaran selama dianggap sebagai salah satu solusi dari persoalan kesejahteraan di Papua. Tapi ingat ini demi kepentingan siapa," kata Hiron sapaan Hironimus Hilapok saat diskusi dialektika demokrasi bertajuk 'Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?' di Media Center Kompleks Parlemen, Senayan.  Hirin menjelasakan, ada tiga kemungkinan kepentingan terkait pemekaran daerah. Pertama, masyarakat memang menginginkan sebuah pemekaran sehingga masyarakat melakukan gerakannya sendiri dengan didorong oleh beberapa elite.  Kedua, pemekaran itu biasa datang dari kepentingan elite sendiri. Tanpa melihat apakah itu menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak. Ketiga, murni kepentingan bisnis.  "Karena itu adalah tugas DPR dan pemerintah untuk menilainya. Apakah pemekaran ini layak ada tidak," ujarnya.  Lebih lanjut, mantan Pengurus Pusat PMKRI ini menjelaskan, proses perkembangan Papua sejak berintegrasi ke Indonesia pada tahun 1969. Awalnya, kata dia, Papua hanya satu provinsi dan 9 kabupaten.  Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969. Selanjutnya, pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999, provinsi Irian Jaya (Papua, red) dimekarkan menjadi tiga provinsi, tetapi sampai saat ini hanya ada dua saja yakni Provinsi Papua dan Papua Barat.  Namun, pemekaran tersebut mengalami penolakan sehingga muncul UU Otonomi khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001 dan Papua Barat masuk dalam bagian dari UU Otsus Papua.  Lebih lanjut Hiron mengakui adanya pro dan kontra di masyarakat terkait pemekaran. Bagi yang pro pemekaran, didasarkan pada pertimbangan bahwa pemekaran itu penting sebagai jalan menuju kesejahteraan. Namun, ada juga pandangan bahwa pemekaran itu hanya untuk memecah-belah orang Papua.  "Jadi pro dan kontra itu selalu terjadi baik itu di kalangan elite maupun kalangan masyarakat biasa," imbuhnya.  Namun, kata dia, yang lebih penting adalah bagaimana orang asli Papua itu menjadi tuan di negerinya sendiri, di Tanah Papua. Kemudian orang asli Papua menjadi subjek dalam pembangunan itu.  "Kalau ditanya apakah setuju atau tidak setuju tentang pemekaran, saya pikir setuju, tetapi melalui sebuah proses dalam kerangka otonomi khusus sehingga pemekaran betul-betul dirasakan manfaatnya oleh orang asli Papua," tegas Hiron.  Sementara itu, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Andi Bataralifu mengatakan, dalam konteks pemekaran daerah terdapat tiga kondisi yang perlu mendapat perhatian sampai terjadinya daerah baru.  Pertama, pendekatan melalui mekanisme usulan aspirasi masyarakat. Kedua, ada pendekatan teknokratis, untuk melihat regulasi mana, persyaratan-persyaratan mana yang dipenuhi sehingga daerah itu layak untuk menjadi sebuah daerah otonom. Ketiga, pertimbangan politis itu sendiri.  "Jadi pemerintah akan lebih dulu mempertimbangkan semuanya dengan seksama," ujarnya.  Di tempat terpisah, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekaligus mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) alias pemekaran harus melalui pengkajian yang matang, bukan karena keputusan politik.  "Tujuan utama DOB itu adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat dan tentu saja menyejahterakan rakyatnya," kata Herman Khaeron.  Herman mengingatkan, jangan sampai daerah yang baru dimekarkan rakyatnya tambah miskin, pendapatan asli daerahnya (PAD) menurun dan menghabiskan anggaran untuk infrastruktur.  Oleh karena itu, politikus Demokrat yang akrab disapa Kang Hero itu meminta agar daerah yang ingin membentuk DOB itu mengkaji secara matang. "Jangan asal minta pemekaran saja, tapi ujungnya malah masyarakatnya yang sengsara," pungkasnya.

DPR Diminta Teliti soal Kepentingan di Balik Pemekaran Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/314-belum-dimekarkan-tjahjo-ogah-ambil-risiko_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan biaya yang mesti dikeluarkan oelh pemerintah pusat untuk persiapan pemekaran satu kabupaten yaitu Rp 300 Miliar." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan biaya yang mesti dikeluarkan oelh pemerintah pusat untuk persiapan pemekaran satu kabupaten yaitu Rp 300 Miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, hingga saat ini kebijakan moratorium pemekaran daerah masih berlaku. Meskipun masih banyak daerah yang minta untuk segera dimekarkan. Pasalnya, kata Tjahjo, banyak hal yang dipertimbangkan kenapa moratorium pemekaran belum dicabut. Prinsipnya, moratorium bertujuan agar pemekaran sebuah daerah tidak asal dimekarkan. Tapi harus dikaji dan telaah dengan mendalam. &ldquo;Kemendagri sampai saat ini belum bisa memenuhi aspirasi konstitusional daerah,&rdquo; ujar Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (24/1). Disebutkan Tjahjo, sekarang ada 314 usulan Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini memang hak konstitusional daerah, tetapi persiapan untuk membuat daerah otonomi baru itu memerlukan Rp 300 miliar per kabupaten/kota. Karena itu, menentukan 10 saja dari 314 membutuhkan dana yang besar. "Jangan hanya di lihat dari aspek pembangunan pemerintahannya saja. Saya tidak mau mengambil risiko, sementara kita tunda dulu untuk 314 Daerah Pemekaran Baru (DOB)," paparnya. Tjahjo juga menjelaskan, semua daerah punya hak yang sama. Sekarang saja dengan 514 kabupaten/kota, hampir 80 persen anggarannya dibiayai Pemerintah Pusat. Apalagi ditambah 314 daerah baru. "Perlu memperhatikan persiapan SDM-nya, belum membangun Polda sampai kapolseknya, Kodam atau Kodim sampai bawahnya, pangkalan angkatan dan sebagainya, ini harus dicermati dengan baik," terangnya. Kemendagri, lanjut dia, memahami argumen perjuangan pemekaran untuk percepatan pembangunan dan layanan publik. Namun harus dirasionalisasi dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya manusia yang ada. &ldquo;Dengan usulan pemekaran yang begitu banyak, pemerintah dalam hal ini Kemendagri terus mengkaji dan mendengar aspirasi daerah, baik dari DPD dan DPR serta aspek-aspek lainnya, seperti anggaran Daerah Otonomi Baru,&rdquo; ujar Tjahjo. Lebih lanjut, Tjahjo juga menegaskan, tidak bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah.

314 Belum Dimekarkan, Tjahjo Ogah Ambil Risiko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gagal-dob-dipersilakan-kembali-ke-daerah-induk_m_153413.jpeg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono (kanan) dengan Bupati Eltinus Omaleng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan daerah otonomi baru (DOB) pasca pemekaran dari daerah induk tidak semuanya berjalan mulus. Ada yang terseok-seok melakukan pembangunan, ada juga yang gagap menghadapi reformasi birokrasi. Atas kondisi ini, bagi pemerintah daerah (Pemda) DOB yang dianggap gagal total bakal dikembalikan ke daerah induk. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menyatakan, penggabungan DOB sangat mungkin dilakukan. Sebab, secara regulasi, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). "Kami dimungkinkan melakukan itu karena UU memungkinkan," katanya. Sumarsono mengungkapkan, sebagaimana ketentuan pasal 44 UU Pemda, penggabungan bisa dilakukan atas dua dasar. Yakni, kesepakatan antara daerah dan hasil evaluasi dari pemerintah pusat. Nah, berdasar evaluasi pemerintah sebelumnya, dari 223 DOB yang dibentuk sejak 1999 sampai 2014, mayoritas berkinerja jeblok. "Sekitar 67 persen di antaranya tidak ber&Acirc;&shy;kembang sesuai harapan," katanya. Sumarsono belum bisa memastikan DOB mana yang bisa digabung kembali dengan daerah induknya. Sebab, belum ada kajian terkait kemungkinan penggabungan tersebut. Namun, dia tetap membuka peluang lantaran secara regulasi diperbolehkan. "Kami belum memiliki data untuk (daerah) mana bisa dilakukan (penggabungan, Red)," imbuhnya. (far/c10/fat)

Gagal, DOB Dipersilakan Kembali ke Daerah Induk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/rawan-politisasi-pemekaran-daerah-tunggu-pemilu-usai_m_147839.jpeg" alt="Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono." width="100%">
<figcaption>Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, pemerintah pusat masih akan melakukan penundaan. Setidaknya hingga pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019 usai. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, pelaksanaan pemekaran di masa-masa pemilu rawan dengan polititasi. Selain itu, dari segi teknis, juga berpotensi menyulitkan pelaksanaan pemilu. Misalnya menyangkut penganggaran untuk pilkada, penataan data pemilih, hingga pembagian daerah pemilihan (Dapil) pemilihan legislatif. &ldquo;Lebih baik pilkada selesai dulu, pilpres dulu. Insya Allah setelah pilpres, ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (31/7). Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti pasca pemilu selesai pemekaran langsung dilakukan. Sebab, selain situasi politik, aspek kondisi ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Mengingat akan berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran belanja daerah. "Kalau kondisi anggaran memungkinkan, bisa dilakukan itu," kata pria yang akrab disapa Soni tersebut. Untuk diketahui, hingga pertengahan 2017, sudah ada 314 DOB yang mengajukan pemerintah. Di antaranya Provinsi Madura, dan Kabupaten Indramayu Barat.

Rawan Politisasi, Pemekaran Daerah Tunggu Pemilu Usai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6841_24237_Soni-Sumarsono.jpg" alt="Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono" width="100%">
<figcaption>Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono</figcaption>
</figure>JawaPos.com&mdash; Indonesia bakal ketambahan satu provinsi baru, namanya calon Provinsi Bolmong Raya. Wilayah berpenduduk 525 ribu jiwa ini adalah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bolmong raya mencakup empat kabupaten, satu kota. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Soni Sumarsono di depan delegasi tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari Bolaang Mongondow Raya (BMR), yang dipimpin mantan Ketua Dewan Provinsi Sulut Syachrial Damopolii mengakui Bolmong Raya (BMR) sudah layak jadi daerah otonomi baru (DOB) terpisah dari Sulut. &ldquo;Selaku Dirjen, saya jamin jika DOB BMR segera menjadi provinsi. Ini sudah menjadi kebutuhan dari warga Bolmong,&rdquo; kata Sumarsono di Hotel Swisbell Manado, Minggu (11/10). Menurut Soni yang sekarang ditunjuk Penjabat Gubernur Sulut, dari persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan, calon DOB BMR dinilai paling lengkap dibanding calon DOB di provinsi lain di tanah air. &nbsp;&ldquo;Ini keunggulan yang kita punya. Secara nasional, saat ini yang mengajukan calon DOB Provinsi sangat sedikit. Se-pulau Sulawesi saja hanya BMR yang diajukan sebagai provinsi baru. Yang banyak ajukan pembentukan kabupaten/kota,&rdquo; jelasnya. Ditargetkan, tahun depan BMR sudah berdiri sendiri sebagai daerah otonom baru di Sulut. Mengingat, aturan lama yang sebelumnya menjadi dasar pengajuan calon DOB BMR sudah tidak berlaku. Saat ini, Dirjen Otda sudah mengajukan peraturan yang baru berupa&nbsp; Peraturan Pemerintah (PP) kepada DPR-RI sebagai landasan hukum terkait dengan pemekaran dan penggabungan daerah. &ldquo;PP ini dijadwalkan selesai 16 November 2015. Begitu juga dengan moratoriumnya. Kalau semuanya rampung dan berjalan baik, tahun depan BMR sudah jadi provinsi,&rdquo; terang pria yang ramah terhadap media ini. Namun begitu, dukungan masyarakat tetap dibutuhkan. Sumarsono meminta rakyat BMR untuk bersatu dan menjaga ketertiban. &ldquo;Sabar saja dan tidak perlu melakukan hal yang berlebihan dan mengganggu. Saya pasti akan kawal. Sebab ini juga cita-cita dari mantan gubernur Dr SH Sarundajang,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, pengamat pemerintahan Drs Max Rembang menilai, target Sumarsono harus didukung penuh semua kalangan. &ldquo;Deprov Sulut dan anggota DPR RI harusnya berjuang mendukung gubernur. Jangan biarkan ia kerja sendiri,&rdquo; tukasnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi, Kaban Diklat DR Noudy RP Tendean MSi, serta tokoh perjuangan pemekaran BMR seperti Mutu Ake, Anhar Pasambuna, Sehan Ambaru SH, Min Oroh Kartini Totabuan, Fadli Simbuang (KNPI), PP Samsir Gawulo, LSM Dong Mokoginta, serta Komite Rakyat untuk PBMR.(tr-04/ham/JPG)

2016, Indonesia Ketambahan Provinsi Bolmong Raya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dob

Berita Terkini