<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/kepala-bkpm-bahlil.jpg" alt="Kepala BKPM Bahlil Lahadalia" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Bahlil Lahadalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mencabut lampiran tentang investasi miras yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, terkait hal tersebut sebenarnya banyak perdebatan terjadi sebelum pemerintah memutuskan membuka pintu investasi minuman beralkohol alias minuman keras (miras).  "Proses penyusunan ini pun melalui perdebatan yang panjang," ujarnya secara virtual, Selasa (2/3).  Bahlil mengaku, proses membuat kebijakan membuka keran investasi miras tersebut sudah melalui diskusi yang sangat komprehensif. Diantaranya, dengan tetap memperhatikan pelaku usaha dan pemikiran tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tokoh-tokoh pemuda.  Namun, setelah mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh lintas agama, pemerintah memutuskan bisnis miras dilegalkan di beberapa provinsi. "Atas perintah Bapak Presiden kepada Mensesneg dan diteruskan kepada kami yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa khususnya ini dicabut," pungkasnya.  Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi tanggapan kekecewaan mengenai pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, namun sekarang dimasukkan ke dalam kategori usaha terbuka. Wakil ketua umum MUI Anwar Abbas mengatakan, hal ini tentu terjadi karena pemerintah melihat industri ini sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.  "Jadi, saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat," ujarnya dalam keterangan, Minggu (28/2).  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/28/02/2021/bisnis-miras-dilegalkan-mui-pancasila-cuma-di-bibir-pemerintah/">Bisnis Miras Dilegalkan, MUI: Pancasila Cuma di Bibir Pemerintah</a>  Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bangsa ini telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. “Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.  https://youtu.be/HqWJzRq2zGE  &nbsp;

Kepala BKPM Akui Legalisasi Bisnis Miras Diwarnai Perdebatan Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PEMUSNAHAN-MIRAS-ILEGAL-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi tanggapan kekecewaan mengenai pemerintah yang menetapkan industri minuman keras yang sebelumnya masuk ke dalam kategori bidang usaha tertutup, namun sekarang dimasukkan ke dalam kategori usaha terbuka. Wakil ketua umum MUI Anwar Abbas mengatakan, hal ini tentu terjadi karena pemerintah melihat industri ini sebagai salah satu industri yang masuk ke dalam daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.  “Jadi saya melihat inilah salah satu buah dari disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang jelas-jelas tampak lebih mengedepankan pertimbangan dan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangan, Minggu (28/2).  Ia memandang, seharusnya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat, tidak akan memberi izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak. “Tapi di situlah anehnya, dimana pemerintah malah membuat kebijakan yang menentang dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut,” tuturnya.  Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa manusia dan bangsa ini telah dilihat dan diposisikan oleh pemerintah dan dunia usaha sebagai objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan mendapatkan keuntungan atau profit yang sebesar-besarnya.  “Bagi kepentingan pemerintah dan dunia usaha bukannya pembangunan dan dunia usaha itu yang harus dilihat sebagai medium untuk menciptakan sebesar-besar kebaikan dan kemaslahatan serta kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat luas,” ucapnya.  Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bangsa ini telah kehilangan arah karena tidak lagi jelas apa yang menjadi pegangan bagi pemerintah dalam mengelola negara ini. “Di mulutnya mereka masih bicara dan berteriak-teriak tentang Pancasila dan UUD 1945, tapi dalam praktiknya yang mereka terapkan adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang bukan merupakan karakter dan jati diri kita sebagai bangsa,” pungkasnya.  https://youtu.be/-MT1hhmGNMg

Bisnis Miras Dilegalkan, MUI: Pancasila Cuma di Bibir Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-hipmi-saat-ekonomi-indonesia-sakit-umkm-jadi-dokter_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai paket kebijakan ekonomi ke-16 yang salah satunya mengatur Daftar Negatif Investasi (DNI) bisa menjadi ancaman. Sebab aturan itu mengancam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan, ancaman itu muncul karena relaksasi dalam DNI tidak bisa&nbsp;memberikan peluang bagi UMKM mengembangkan usaha. "Gimana mau jadi peluang, UMKM kita ini pendidikan ini masih di bawah. Kalau peluang itu apple to apple. Kedua, akses permodalan mereka tidak sebaik (pengusaha-pengusaha) yang dari luar. Kalau investasi asing masuk itu bunganya kecil 2-3 persen, kita ada yg sampai 10-12 persen. KUR aja yang menjadi 7 persen. Dari situ saja tidak apple to apple," ujarnya di Kantor REPNAS, Jakarta, Jumat (23/11). "Negara ini butuh investasi, kita setuju. Tapi investasi yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil dibuat ivestasi asing, mau jadi apa negara ini?," sambungnya. Balik menambahkan, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak dalam keadaan 'sehat', UMKM malah menjadi dokter dan pahlawan untuk menjaga stabilitas perekonomian. "Menurut saya, tidak fair, di saat ekonomi Indonesia sakit, UMKM harus jadi dokter dan pahlawannya," kata dia. Kendati demikian, ia optimis Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan pengusaha untuk meninjau kembali relaksasi DNI. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar UMKM juga mendapatkan kebijakan yang berkeadilan. "Yang kami pahami, Pak Jokowi punya keberpihakan pada UMKM. Kedua, Jokowi juga pengusaha yang mulai dari bawah. Beliau juga pengusaha dari daerah yang punya chemistry yang tahu lapangan dengan pengusaha UMKM. Rasa-rasanya menurut saya ini bukan arah kebijakan dari pikiran beliau," tandasnya. &nbsp;

Ketua HIPMI: Saat Ekonomi Indonesia Sakit, UMKM Jadi Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-hipmi-saat-ekonomi-indonesia-sakit-umkm-jadi-dokter_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai paket kebijakan ekonomi ke-16 yang salah satunya mengatur Daftar Negatif Investasi (DNI) bisa menjadi ancaman. Sebab aturan itu mengancam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia mengatakan, ancaman itu muncul karena relaksasi dalam DNI tidak bisa&nbsp;memberikan peluang bagi UMKM mengembangkan usaha. "Gimana mau jadi peluang, UMKM kita ini pendidikan ini masih di bawah. Kalau peluang itu apple to apple. Kedua, akses permodalan mereka tidak sebaik (pengusaha-pengusaha) yang dari luar. Kalau investasi asing masuk itu bunganya kecil 2-3 persen, kita ada yg sampai 10-12 persen. KUR aja yang menjadi 7 persen. Dari situ saja tidak apple to apple," ujarnya di Kantor REPNAS, Jakarta, Jumat (23/11). "Negara ini butuh investasi, kita setuju. Tapi investasi yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil dibuat ivestasi asing, mau jadi apa negara ini?," sambungnya. Balik menambahkan, dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak dalam keadaan 'sehat', UMKM malah menjadi dokter dan pahlawan untuk menjaga stabilitas perekonomian. "Menurut saya, tidak fair, di saat ekonomi Indonesia sakit, UMKM harus jadi dokter dan pahlawannya," kata dia. Kendati demikian, ia optimis Presiden Jokowi akan mempertimbangkan usulan pengusaha untuk meninjau kembali relaksasi DNI. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar UMKM juga mendapatkan kebijakan yang berkeadilan. "Yang kami pahami, Pak Jokowi punya keberpihakan pada UMKM. Kedua, Jokowi juga pengusaha yang mulai dari bawah. Beliau juga pengusaha dari daerah yang punya chemistry yang tahu lapangan dengan pengusaha UMKM. Rasa-rasanya menurut saya ini bukan arah kebijakan dari pikiran beliau," tandasnya. &nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-tanggapi-anggapan-aturan-dni-yang-dinilai-pro-asing_m_.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 belum lama ini. Namun, kebijakan itu justru menjadi kontroversi. Dianggap pro asing daripada mendukung kemajuan pengusaha dalam negeri. Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal keputusan pihaknya selaku pemerintah. Dia menilai kebijakan itu dilakukan juga untuk memperbanyak lapangan kerja dengan mempermudah investasi bagi asing. "Ya memang, ada relaksasi. Ini terjadi juga di banyak negara. Karena yang penting bagi kita, disamping kepentingan nasionalnya, salah satunya ialah memperbanyak lapangan kerja," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11). Selain itu, dibukan sejumlah bidang usaha bagi investor asing juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi untuk dalam negeri. Ia juga menegaskan jika pemerintah masih berpihak pada UMKM, sebab undang-undang telah mengatur jika investasi di bawah Rp 10 miliar tidak boleh dijamah asing. "Ada hal-hal tertentu yang teknologi kita belum mampu, sehingga asing boleh masuk. tapi yang menyangkut usaha-usaha kecil yang dikeluarkan sebenarnya DNI itu daftar negatif investasi itu, itu hanya PP, di atasnya juga ada UU seperti UU UKM yang hanya mengijinkan itu kepada usaha-usaha kecil. jadi yang berlaku UU-nya," jelas dia. "Jdi tidak berarti dikeluarkan DNI itu langsung bisa asing. Karena ada UU yang (mengatur) lebih tinggi yang mengatakan itu hanya untuk UMKM. Jadi gitu. Tidak berarti hanya dikeluarkan saja dari daftar itu," tandasnya.

JK Tanggapi Anggapan Aturan DNI yang Dinilai Pro Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-tanggapi-anggapan-aturan-dni-yang-dinilai-pro-asing_m_-1.jpg" alt="Wakil Presiden Jusuf Kalla" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf Kalla</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 belum lama ini. Namun, kebijakan itu justru menjadi kontroversi. Dianggap pro asing daripada mendukung kemajuan pengusaha dalam negeri. Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal keputusan pihaknya selaku pemerintah. Dia menilai kebijakan itu dilakukan juga untuk memperbanyak lapangan kerja dengan mempermudah investasi bagi asing. "Ya memang, ada relaksasi. Ini terjadi juga di banyak negara. Karena yang penting bagi kita, disamping kepentingan nasionalnya, salah satunya ialah memperbanyak lapangan kerja," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/11). Selain itu, dibukan sejumlah bidang usaha bagi investor asing juga dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi untuk dalam negeri. Ia juga menegaskan jika pemerintah masih berpihak pada UMKM, sebab undang-undang telah mengatur jika investasi di bawah Rp 10 miliar tidak boleh dijamah asing. "Ada hal-hal tertentu yang teknologi kita belum mampu, sehingga asing boleh masuk. tapi yang menyangkut usaha-usaha kecil yang dikeluarkan sebenarnya DNI itu daftar negatif investasi itu, itu hanya PP, di atasnya juga ada UU seperti UU UKM yang hanya mengijinkan itu kepada usaha-usaha kecil. jadi yang berlaku UU-nya," jelas dia. "Jdi tidak berarti dikeluarkan DNI itu langsung bisa asing. Karena ada UU yang (mengatur) lebih tinggi yang mengatakan itu hanya untuk UMKM. Jadi gitu. Tidak berarti hanya dikeluarkan saja dari daftar itu," tandasnya.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-umkm-saat-krisis-98-menjadi-alasan-hipmi-kritik-aturan-dni_m_.jpg" alt="UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis." width="100%">
<figcaption>UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) lantang mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 khususnya tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada UMKM.&nbsp; Menurut Ketua HIPMI&nbsp;Bahlil Lahadalia kritik itu disampaikan kepada pemerintah karena UMKM &nbsp;punya peran besar menjaga stabilitas perekonomian. Dikhawatirkan &nbsp;jika kepentingan UMKM tidak diperjuangkan, maka akan berpengaruh kepada perekonomian. Hal itu tercermin pada krisis ekonomi 98 yang menimpa Indonesia. Pada saat itu, banyak pengusaha besar yang kabur dari dalam negeri. Namun, UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis. "Bahwa kita memberi apresiasi (pemerintah) dalam beberapa waktu terakhir yang mencoba menjaga situasi perekonomian global yang menurun. Neraca kita juga defisit diperparah lagi nilai tukar yang melemah," ujarnya di Kantor REPNAS, Jakarta, Jumat (23/11). "HIPMI berpendapat bahwa UMKM adalah&nbsp;pahlawan penjaga kedaulatan bangsa. Krisis 98 banyak konglomerasi besar pailit atau enggak melarikan diri. Dan UMKM adalah benteng kita sehingga Indonesia bangkit dari krisis," sambungnya. Di sisi lain, jumlah UMKM juga lebih besar dibanding pengusaha besar. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mundur dalam memberi masukan kepada pemerintah. "Disitulah kemudian saya melihat nasionalisme UMKM pada mereka. Kedua dari total jumlah usaha 99,3 persen itu UMKM. Sisahnya itu pengusaha menengah besar," tandasnya. &nbsp;

Perjuangan UMKM Saat Krisis 98, Menjadi Alasan HIPMI Kritik Aturan DNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perjuangan-umkm-saat-krisis-98-menjadi-alasan-hipmi-kritik-aturan-dni_m_-1.jpg" alt="UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis." width="100%">
<figcaption>UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) lantang mengkritisi Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 khususnya tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Pengusaha menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada UMKM.&nbsp; Menurut Ketua HIPMI&nbsp;Bahlil Lahadalia kritik itu disampaikan kepada pemerintah karena UMKM &nbsp;punya peran besar menjaga stabilitas perekonomian. Dikhawatirkan &nbsp;jika kepentingan UMKM tidak diperjuangkan, maka akan berpengaruh kepada perekonomian. Hal itu tercermin pada krisis ekonomi 98 yang menimpa Indonesia. Pada saat itu, banyak pengusaha besar yang kabur dari dalam negeri. Namun, UMKM tetap kokoh bertahan dan membuat Indonesia bangkit dari krisis. "Bahwa kita memberi apresiasi (pemerintah) dalam beberapa waktu terakhir yang mencoba menjaga situasi perekonomian global yang menurun. Neraca kita juga defisit diperparah lagi nilai tukar yang melemah," ujarnya di Kantor REPNAS, Jakarta, Jumat (23/11). "HIPMI berpendapat bahwa UMKM adalah&nbsp;pahlawan penjaga kedaulatan bangsa. Krisis 98 banyak konglomerasi besar pailit atau enggak melarikan diri. Dan UMKM adalah benteng kita sehingga Indonesia bangkit dari krisis," sambungnya. Di sisi lain, jumlah UMKM juga lebih besar dibanding pengusaha besar. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mundur dalam memberi masukan kepada pemerintah. "Disitulah kemudian saya melihat nasionalisme UMKM pada mereka. Kedua dari total jumlah usaha 99,3 persen itu UMKM. Sisahnya itu pengusaha menengah besar," tandasnya. &nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8399_25901_Franky-Sibarani4.jpg" alt="Kepala BKPM Frangky Sibarani" width="100%">
<figcaption>Kepala BKPM Frangky Sibarani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengkaji Daftar Negatif Investasi (DNI) &lrm;di&nbsp;sektor jasa pelayanan kesehatan akupuntur. &quot;Ada masukan terkait jasa pelayanan kesehatan akunpuntur dan kini tengah didalami dan dipelajari secara mendalam sektor usaha ini,&quot; &lrm;kata Kepala BKPM, Franky Sibarani dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (26/10). Bidang usaha dengan kode KBLI 8690 tersebut diusulkan 100 persen untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), artinya bidang sektor jasa ini tertutup untuk investor asing.&lrm; &quot;Indonesia sudah punya banyak tenaga akunpuntur. Jadi sektor ini tertutup bagi investor atau tenaga asing untuk membuka praktek di Indonesia,&quot; tegas dia. Namun kata sambung Franky, finalnya nanti terkait &nbsp;tergantung dari kesepakatan dalam rapat bersama kementerian atau lembaga (K/L) terkait. &ldquo;Sekali lagi saya tegaskan, tugas BKPM dalam penyusunan DNI ini sebagai fungsi koordinasi. Keputusan jadi tidaknya suatu masukan setelah melalui pembahasan bersama. Kementerian akan mengirimkan masukan secara tertulis pada tanggal 2 November 2015,&rdquo; jelas dia. Franky menambahkan, banyak K/L yang menyampaikan sanggahan terkait DNI tidak sesuai peraturan perundang-undangan sektoral dan KBLI yang perlu disesuaikan. Ada masukan supaya bicara dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK)&nbsp; dan lainnya.&nbsp; &ldquo;Pembahasan DNI juga dinilai perlu melibatkan OJK dan Bursa Efek Indonesia untuk membicarakan mengenai pembelian saham melalui bursa efek sehingga pengaturan di DNI tidak diakali,&rdquo; imbuh dia.&lrm; Sekadar menyegarkan ingatan, BKPM terus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Beberapa lembaga yang telah memberi masukan adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. (hyt/JPG)

Maaf, Bisnis Akupuntur Asing Tertutup di Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dni

Berita Terkini

Kepala BKPM Akui Legalisasi Bisnis Miras Diwarnai Perdebatan Panjang

Bisnis Miras Dilegalkan, MUI: Pancasila Cuma di Bibir Pemerintah

Ketua HIPMI: Saat Ekonomi Indonesia Sakit, UMKM Jadi Dokter

Ketua HIPMI: Saat Ekonomi Indonesia Sakit, UMKM Jadi Dokter

JK Tanggapi Anggapan Aturan DNI yang Dinilai Pro Asing

JK Tanggapi Anggapan Aturan DNI yang Dinilai Pro Asing

Perjuangan UMKM Saat Krisis 98, Menjadi Alasan HIPMI Kritik Aturan DNI

Perjuangan UMKM Saat Krisis 98, Menjadi Alasan HIPMI Kritik Aturan DNI

Maaf, Bisnis Akupuntur Asing Tertutup di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com