<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/abaikan-uni-eropa-cpo-bidik-penjualan-lokal-dan-pasar-ekspor-baru_m_-e1658924417182.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit sebagai bahan mentah Crude Palm Oil (CPO)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit sebagai bahan mentah Crude Palm Oil (CPO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri minyak kelapa sawit masih dalam batas yang aman dan mampu bertahan di tengah pandemi. Namun, kinerjanya terbilang stagnan selama empat tahun terakhir.  Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) membeberkan bahwa tingkat produksi dan ekspor CPO belum berhasil mencatatkan peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi banyak hal. Gapki mencatat produksi crude palm oil (CPO) tahun lalu sebesar 46,729 juta ton.  Jumlah tersebut lebih rendah dari hasil 2021 sebesar 46,88 juta ton. Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menjelaskan, penurunan produksi merupakan tahun keempat yang terjadi secara berturut-turut.  "Produksi CPO cenderung terus turun atau stagnan sejak kelapa sawit diusahakan secara komersial di Indonesia," ujarnya akhir pekan lalu di Jakarta.  Sedangkan ekspor tahun lalu mencapai 30,803 juta ton. Realisasi ini menurun dibanding 2021 sebesar 33,674 juta ton.  "Ada penurunan ekspor sekitar 8,5 persen," ucapnya.  Kondisi penurunan ekspor tersebut juga jadi tahun keempat berturut-turut. Meski demikian, nilai ekspor tahun lalu mencapai USD 39,28 miliar, lebih tinggi dari 2021 sebesar USD 35,5 miliar.  Menurut Joko, kinerja industri sawit nasional 2022 dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, cuaca yang ekstrem basah, lonjakan kasus Covid-19 pada Februari, dimulainya perang Ukraina-Rusia pada Februari, harga minyak nabati termasuk minyak sawit yang sangat tinggi, serta harga minyak bumi yang sangat tinggi.  Ditambah, kebijakan pelarangan ekspor produk minyak sawit oleh pemerintah pada 28 April hingga 23 Mei 2022. Selain itu, produksi sawit nasional dipengaruhi oleh harga pupuk yang tinggi dan sangat rendahnya capaian program peremajaan sawit rakyat (PSR).  "Kejadian tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja industri sawit Indonesia baik dalam produksi, konsumsi, maupun ekspor," urainya.  Joko menyampaikan, kondisi yang memengaruhi industri sawit sepanjang 2022 diperkirakan masih akan berdampak pada kinerja tahun ini. Produksi diperkirakan belum akan meningkat atau stagnan.  Sementara, konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023. Adapun konsumsi dalam negeri tahun lalu secara total mencapai 20,96 juta ton.  Capaian tersebut lebih tinggi dari 2021 sebesar 18,422 juta ton. Yang didominasi untuk industri pangan tercatat hingga 9,941 juta ton.  Realisasi itu lebih tinggi dari 2021 sebesar 8,954 juta ton. Bahkan, kebutuhan tersebut juga lebih tinggi dari 2019 sebelum pandemi sebanyak 9,86 juta ton.  Kemudian, konsumsi industri oleokimia tahun lalu mencapai 2,185 juta ton atau 2,8 persen lebih tinggi dari 2021 sebesar 2,126 juta ton. Sedangkan biodiesel 2022 mencapai 8,842 juta ton. Angka itu lebih tinggi dari 2021 sebesar 7,342 juta ton.  "Biodiesel tumbuhnya tinggi karena konsumsi solar meningkat pascapandemi," pungkasnya.

Produksi CPO Empat Tahun Terakhir Stagnan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/thumb_93_65_kuasai.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjalin kolaborasi dengan FGV Holdings Berhard (FGV), perusahaan BUMN Malaysia yang juga salah satu produsen sawit terbesar di dunia dan commercial arm dari Federal Land Development Authority (FELDA). Sinergi tersebut bertujuan untuk membentuk kemitraan strategis di sektor CPO alias minyak kelapa sawit kedua negara.  Kerja sama meliputi sektor hulu hingga hilir komoditas kelapa sawit di wilayah perbatasan, sektor ketahanan pangan nasional, pasar internasional, dan peningkatan kapabilitas SDM serta transfer teknologi. "Ini adalah salah satu upaya kita untuk semakin menguatkan bisnis sawit Indonesia di tingkat global. Serta, peningkatan kemampuan SDM dan teknologi di bidang agroindustri kedua belah pihak. Yang tidak kalah penting adalah menjadi sebagian dari program ketahanan pangan di negara masing-masing," ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani Rabu (11/1).  Kerja sama itu, lanjut Ghani, memperkuat posisi Indonesia dan Malaysia sebagai market maker dalam bisnis sawit di dunia. Sebab, keduanya akan menguasai 88 persen dari produksi CPO dunia dan 32 persen dari produksi edible oil dunia.  FGV mengelola lahan produksi lebih dari 439.725 hektare dan memiliki lebih dari 45 ribu pekerja serta telah listed di bursa Malaysia sejak 2012. Core business, antara lain, kelapa sawit (hulu dan hilir), karet (hulu), bio-renewable energy, bisnis gula, dan logistik (transportasi, tangki minyak nabati, dan liquid terminal) yang tersebar di banyak negara di Benua Amerika, Eropa, hingga Asia.  Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyambut positif penguatan kerja negara-negara penghasil kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Gapki menilai keduanya mempunyai kepentingan yang sama dalam melawan kampanye negatif dan diskriminasi terhadap produk sawit oleh Eropa dan Amerika.  Menurut Juru Bicara Gapki Tofan Mahdi, Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara produsen minyak sawit yang menguasai pasar global bisa lebih mendorong perdagangan yang adil. "Jika melihat pasar minyak sawit, tantangannya satu. Terutama pasar di Eropa," ujar dia.

BUMN RI-Malaysia Kerja Sama Perkuat Posisi sebagai Market Maker CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221206-WA0013.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saksi ahli tata niaga minyak goreng dan industri sawit Wiko Saputra menduga, permasalahan distribusi menjadi penyebab utama kelangkaan minyak goreng pada periode Januari-Maret 2022. Menurutnya, pada waktu tersebut tidak ada kelangkaaan dalam aspek bahan baku minyak goreng.  "Saya menemukan bahwa sebenarnya tidak ada kelangkaan dalam aspek bahan baku, artinya stok bahan baku mencukupi untuk pemenuhan stok industri minyak goreng," kata Wiko saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (6/12).  Wiko mengungkapkan, permasalahan terjadi pada distribusi penyaluran minyak goreng. Karena pada periode tersebut, pasokan justru terpenuhi.  "Permasalahannya terjadi pada aspek distribusi, karena tidak terdistribusi ke pasar," papar Wiko.  Sebagaimana diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Saksi Ahli Duga Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Rantai Distribusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) pastikan kebijakan rasio kuota hak ekspor produk minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya tidak berubah, yakni tetap 1:8. Itu artinya, volume ekspor masih delapan kali dari besaran hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) yang dilaporkan melalui aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH).  "Saat ini ketentuan rasio kuota hak ekspor CPO dan produk turunannya sebesar delapan kali dari DMO (domestic market obligation) CPO atau minyak goreng," kata Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (29/11).  Dalam hal ini, Didi juga menegaskan pihaknya belum berencana melakukan perubahan kuota menjadi 1:9 atau nilai lainnya. Bahkan, dalam waktu dekat pemerintah juga tidak akan melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut.  Oleh sebab itu, pihaknya menyebut jika ada informasi lain yang beredar dan berbeda dengan kebijakan Kemendag, dipastikan informasi tersebut hoaks. "Informasi lain di luar ketentuan tersebut adalah hoaks dan tidak benar," tandasnya.  Untuk diketahui, aturan kebijakan rasio CPO juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerapan Rasio Pengali sebagai Dasar Penetapan Hak Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang mulai berlaku sejak 1 November 2022.  Dalam aturan itu disebutkan ketentuan rasio kuota hak ekspor CPO dan produk turunannya yang saat ini berlaku sebesar delapan kali dari besaran hasil validasi. Adapun pelaksanaan DMO untuk CPO dan/atau minyak goreng disesuaikan dengan yang dilaporkan melalui SIMIRAH.  Aplikasi SIMIRAH hingga saat ini menjadi dasar penetapan Hak Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, danUsed Cooking Oil.  Sementara itu, keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022 itu merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil,Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.  Sebelumnya, diberitakan Antara, di jejaring sosial beredar pesan soal kenaikan hak ekspor menjadi 1:9. Kebijakan DMO minyak sawit tersebut beredar dalam aplikasi WhatsApp yang isinya, Presiden Jokowi akan menetapkan perubahan rasio kuota hak ekspor menjadi 1:5 dari sebelumnya 1:9 dan berlaku mulai 1 Desember 2022 sampai enam bulan ke depan.  Meski demikian, isu ini telah dibantah Kemendag dengan memastikan bahwa rasio hak ekspor CPO tidak berubah dan masih ditetapkan sebesar 1:8.

Kemendag Pastikan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Tetap 1:8

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MENDAG-LUTFI1.jpg" alt="Mendag Lutfi dalam “Konferensi Pers Outlook Perdagangan 2022” yang digelar secara virtual." width="100%">
<figcaption>Mendag Lutfi dalam “Konferensi Pers Outlook Perdagangan 2022” yang digelar secara virtual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membandingkan harga minyak goreng (migor) di negara tetangga Malaysia yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga jual Indonesia. Harga minyak goreng di negeri Jiran tersebut hanya Rp 8.500 per liternya.  Sedangkan harga jual minyak goreng di Tanah Air Rp 14.000 per liter bahkan sempat menyentuh di atas Rp 20.000 per liter beberapa waktu lalu. Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi menjelaskan, perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya subsidi langsung untuk masyarakat.  Harga minyak goreng sebesar Rp 8.500 per liter di Malaysia sudah ada sejak tahun 2016 lalu. Lutfi mengungkapkan, terdapat sebanyak 60 juta liter minyak goreng murah yang disebarkan di pasar Malaysia dengan harga Rp 8.500 per liter. Subsidi langsung yang diberikan oleh pemerintah Malaysia sebesar RM 2,5 per liter.  "Di Malaysia sejak 2016 ada satu policy, subsidi langsung ke masyarakat. Dia subsidi untuk 60 juta liter," kata Lutfi saat rapat bersama komisi VI DPR RI, Senin (31/1).  Lutfi menyebut, harga minyak goreng sebenarnya di Malaysia lebih mahal dibandingkan Indonesia. Harganya bahkan mencapai Rp 20 ribu per liter atau seharga RM 6,7.  "Sedangkan harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara RM 6,7, Rp 20 ribu per liternya," pungkasnya.  Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga menjadi Rp 14.000 per liter. Langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk menekan harga yang sempat melambung di Rp 20.000 per liter bahkan lebih.  Program tersebut sudah berjalan di pasar modern atau supermarket pada 19 Januari lalu. Sementara untuk pasar tradisional, minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter menyusul pada 26 Januari 2022.

Migor di Malaysia Rp 8.500, Mendag: Disubsidi, Aslinya Mahal dari RI

DMO CPO

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DMO CPO

Berita Terkini

Produksi CPO Empat Tahun Terakhir Stagnan

BUMN RI-Malaysia Kerja Sama Perkuat Posisi sebagai Market Maker CPO

Saksi Ahli Duga Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Rantai Distribusi

Kemendag Pastikan Rasio Hak Ekspor CPO Tidak Berubah, Tetap 1:8

Migor di Malaysia Rp 8.500, Mendag: Disubsidi, Aslinya Mahal dari RI

Download Aplikasi JawaPos.com