<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/fQKGs5kxqtvt970dAy5E016EQtBARy7TAbLpNHt6-1347961415.jpg" alt="PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID. (Istimewa).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengumumkan kinerja keuangan konsolidasian dari awal tahun hingga 30 September 2025 ke BEI/OJK.&nbsp;Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail mengatakan, di saat tekanan harga batu bara global yang menurun sepanjang 2025, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja operasional yang solid serta menjaga profitabilitas melalui peningkatan efisiensi biaya dan optimalisasi portofolio pasar domestik. "Hal ini tercermin dari pertumbuhan volume produksi dan penjualan yang tetap positif, serta realisasi capex yang mendukung keberlanjutan operasi dan proyek logistik strategis," kata Arsal, Senin (3/11). Hingga akhir September 2025, PTBA berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 31,3 triliun, mengalami kenaikan 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun volume penjualan meningkat 8 persen YoY, penurunan harga batu bara memengaruhi kinerja, dengan Newcastle Index turun 22 persen YoY dan ICI-3 turun 16 persen YoY, sehingga harga jual rata-rata melemah 6 persen YoY. Dari total penjualan hingga akhir September 2025, 56 persen berasal dari pasar domestik, sedangkan 44 persen lainnya dijual ke pasar ekspor. Lima negara utama tujuan ekspor PTBA pada periode ini adalah Bangladesh, India, Filipina, Vietnam, dan Korea Selatan. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Operasional Beban pokok pendapatan tercatat sebesar Rp 27,8 triliun, meningkat 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan volume operasional, termasuk produksi batu bara yang naik 9 persen YoY dan angkutan yang meningkat 8 persen YoY, meskipun stripping ratio tercatat lebih rendah pada 5,98x dibandingkan 6,02x pada periode sebelumnya. Selain itu, pencabutan subsidi FAME pada biodiesel serta kewajiban penggunaan B40 berdampak pada kenaikan harga BBM per liter sebesar 8 persen YoY, sehingga meningkatkan biaya bahan bakar perusahaan baik untuk kegiatan penambangan maupun angkutan kereta api. Di sisi lain, beban umum dan administrasi naik 4 persen atau Rp 52,4 miliar secara YoY, sementara beban penjualan turun 1 persen atau Rp 7,1 miliar. Penghasilan Keuangan, Biaya Keuangan, dan Bagian atas Laba Neto&nbsp; Perusahaan mencatat penghasilan keuangan sebesar Rp 157,6 miliar, turun 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, biaya keuangan meningkat 23 persen menjadi Rp 247,9 miliar, seiring dengan kenaikan pinjaman bank. Bagian laba neto dari entitas asosiasi dan ventura bersama tercatat Rp 333,1 miliar, naik 14 persen YoY. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp 1,4 triliun. Total Aset dan Total Liabilitas&nbsp; Hingga akhir September 2025, total aset tercatat sebesar Rp 42,8 triliun, meningkat 3 persen dibandingkan akhir 2024 yang sebesar Rp 41,8 triliun. Saldo kas dan setara kas sebesar Rp 4 triliun, mengalami penurunan 3 persen dibandingkan akhir 2024 sebesar Rp 4,1 triliun. Total liabilitas pada akhir September 2025 meningkat menjadi Rp 22,1 triliun dari Rp 19,1 triliun pada akhir Desember 2024. Sementara itu, ekuitas menurun dari Rp 22,6 triliun menjadi Rp 20,8 triliun. Dengan demikian, total liabilitas dan ekuitas tercatat Rp 42,8 triliun, naik 3 persen dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp 41,8 triliun.&nbsp; Laporan Arus Kas Konsolidasian&nbsp; Arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat menurun 4 persen YoY, dari Rp 4,4 triliun menjadi Rp 4,2 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi meningkat dari Rp 0,8 triliun menjadi Rp 2,2 triliun hingga September 2025. Kenaikan ini terutama terkait dengan penambahan aset tetap dan tanaman produktif, yang meningkat dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 2,4 triliun pada periode yang sama. Selanjutnya, arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan menurun dari Rp 3,1 triliun menjadi Rp 2,2 triliun, terutama karena penurunan pembayaran dividen dan pelunasan pinjaman bank. Pada tahun ini, perusahaan membagikan dividen sebesar Rp 3,9 triliun. Belanja modal hingga September 2025 tercatat sebesar Rp 3 triliun, dengan mayoritas digunakan untuk pengembangan angkutan Tanjung Enim-Kramasan.

PTBA  melaporkan kinerja keuangan yang solid meski harga batu bara global menurun, dengan pendapatan Rp 31,3 triliun hingga September 2025.

Catatkan Pendapatan Rp 31,3 Triliun per September, ini 5 Negara Tujuan Utama Ekspor PTBA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/IMG-20240502-WA0018-3406304578.jpg" alt="Pandu Patria Sjahrir." width="100%">
<figcaption>Pandu Patria Sjahrir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di tengah transisi kepemimpinan, Pandu Patria Sjahrir, pengusaha sekaligus profesional investor, mengulas sejumlah pencapaian dan tantangan yang akan dihadapi oleh Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/The Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) untuk periode 2024 - 2027. Pandu, yang telah memimpin asosiasi ini hampir satu dekade sejak pertama kali terpilih pada tahun 2015, menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Priyadi, yang saat ini menjabat Presiden Direktur PT Adaro Indonesia. Dalam sambutannya, Pandu menyoroti berbagai tantangan industri pertambangan batu bara yang terjadi selama dekade terakhir, mencakup periode tiga kali kepemimpinannya. Ia menekankan isu-isu kritis seperti kewajiban pasokan batu bara dalam negeri (DMO) dan penetapan harga batu bara yang ditujukan untuk sektor kelistrikan. &ldquo;APBI-ICMA mencoba hadir dalam menerima berbagai keluhan dan masukan anggota hingga mengkomunikasikan dengan Pemerintah, mencari jalan terbaik agar setiap tantangan yang dihadapi dapat teratasi, sambil mengutamakan kebutuhan nasional dan sosial,&rdquo; ujar Pandu dalam Musyawarah Anggota APBI-ICMA di Hotel Langham, Jakarta. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi pentingnya peran legislasi dalam mengarahkan industri, khususnya sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara yang memindahkan sejumlah wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. &ldquo;Transisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan keanggotaan asosiasi tetapi juga membawa dinamika regulasi baru bagi industri,&rdquo; imbuhnya. Selama masa jabatannya, Pandu mengatakan bahwa APBI-ICMA telah menangani berbagai isu, termasuk pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri, royalti, Harga Batu bara Acuan, kewajiban penggunaan kapal dan asuransi nasional, devisa hasil ekspor, hingga permasalahan ship to ship transfer di Muara Berau, pengurusan AMDAL, dan masih banyak lagi. "Peran asosiasi tidak hanya sebatas penyelesaian masalah, tetapi juga mencakup inisiatif berbagi pengetahuan dan pembentukan pedoman untuk kepentingan bersama," jelasnya. Di samping itu, Pandu mengungkapkan bahwa penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) tidak lagi bisa dipisahkan dari bisnis, terlebih pertambangan batu bara. Penyamaan visi dan misi untuk pelaksanaan tata kelola tambang yang baik dan berkelanjutan, serta mengedepankan aspek lingkungan dan sosial juga selalu digaungkan dan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan seluruh anggota. &ldquo;Tak kalah pentingnya saat ini adalah bagaimana Asosiasi berperan dalam menyelaraskan dengan misi Pemerintah Indonesia di era transisi energi dan upaya untuk mencapai target net zero emission di tahun 2060. Transisi energi bukan lagi sebuah wacana namun sudah di depan mata,&rdquo; ujarnya. Pandu berharap kepengurusan APBI-ICMA ke depan dapat semakin solid dalam menyelesaikan isu-isu penting yang muncul dan hadir sebagai wadah komunikasi antar anggota. Tidak hanya pengurus, namun keterlibatan anggota dalam memberikan masukan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah asosiasi. &ldquo;Saya berterimakasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh Pengurus APBI 2015-2018, 2018-2021 dan 2021-2024 yang telah membantu berjalannya roda organisasi dan tentunya seluruh anggota yang senantiasa mendukung APBI-ICMA. Semoga ke depan Asosiasi ini selalu dapat menjadi wadah bagi seluruh anggota untuk secara bersama menghadapi tantangan dan semakin solid ke depan,&rdquo; pungkasnya.

“Transisi ini tidak hanya memengaruhi pertumbuhan keanggotaan asosiasi tetapi juga membawa dinamika regulasi baru bagi industri,” imbuhnya.

Estafet Kepemimpinan APBI-ICMA, Pandu Sjahrir Soroti Dinamika dan Tantangan Masa Depan Industri Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG-20220309-WA0000.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada 1 Maret 2022. PMK telah diundangkan pada 2 Maret 2022 dan diharapkan dapat mengakomodasi jenis PNBP baru berupa denda dan dana kompensasi pemenuhan DMO batu bara, sehingga pemungutan atas jenis PNBP dimaksud memiliki dasar hukum yang kuat.  Penetapan PMK ini telah selaras dengan kebijakan nasional pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PMK juga selaras dengan Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.  Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, dalam Pasal 158 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96/2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Minerba, lebih lanjut telah ditetapkan bahwa pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan penjualan ke luar negeri komoditas batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan Batubara dalam negeri (DMO).  "Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan agar pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri harus dipenuhi khususnya untuk kepentingan umum," ujar Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam keterangan resmi, Senin (21/3).  Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk memastikan bahwa pasokan minerba (khususnya batu bara) dapat tercukupi untuk kepentingan dalam negeri (untuk PLN, industri semen, dan industri lain) sebelum diekspor ke luar negeri. Namun demikian, masih terdapat perusahaan pemegang IUP atau IUPK yang belum patuh melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri.  Hal ini menyebabkan batu bara tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri, sehingga industri di dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku untuk operasionalnya. Pada gilirannya mengakibatkan suplai produk industri untuk kepentingan umum terganggu.  "Adanya PMK ini dapat mengatur pengenaan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan tidak memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri berupa pengenaan denda atau dana kompensasi," ujar Isa Rachmatarwata.  Pemegang IUP atau IUPK yang tidak melaksanakan pemenuhan DMO sesuai kontrak akan dikenai denda. Sementara itu, pemegang IUP atau IUPK yang punya kewajiban DMO, namun tidak mengikat kontrak dengan industri dalam negeri dan menjual seluruh hasil produksinya ke luar negeri akan dikenakan kompensasi.  Isa menyampaikan, pokok-pokok substansi PMK ini terdiri atas lima pasal meliputi jenis PNBP, tarifnya, tata cara pengenaan denda, serta setoran PNBP ke kas negara dan kapan PMK mulai berlaku. "Penerbitan PMK ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri," pungkas Isa.

Menkeu Rilis PMK, Perusahaan Batu Bara Tak Penuhi DMO Bisa Didenda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-kinerja-ekspor-pemerintah-bakal-hapus-dmo-batu-bara_m_231353.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman batu bara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah resmi meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Batu Bara (Simbara). Sistem ini akan merupakan integrasi informasi terhadap alur produksi dan penjualan batu bara.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan bahwa dengan Simbara ini, pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan mineral dan batu bara (minerba) akan semakin terpadu dan akurat.  "Dengan adanya Simbara, pengawasan kepatuhan DMO (Domestic Market Obligation) oleh badan usaha dapat dilakukan dengan lebih maksimal sekaligus menertibkan perdagangan minerba ilegal yang mengakibatkan kebocoran penerimaan negara," terang dia dalam webinar, Selasa (8/3).  Kata dia, aplikasi ini akan menyimpan informasi tata kelola dan tata niaga minerba dari hulu ke hilir. Mulai dari proses perencanaan penambangan, pengolahan, pemurnian dan penjualan komoditas minerba serta pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara.  "Melalui pengembangan sistem ini, fasilitas Online Single Submission (OSS) untuk proses penerimaan menjadi lebih praktis, cepat dan akuntabel," katanya.  Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, di era digitalisasi teknologi ini, integrasi proses bisnis dan juga integrasi data wajib dilakukan. Koordinasi antara kementerian dan lembaga menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan juga untuk penguatan pengawasan serta untuk perbaikan pelayanan bagi dunia usaha.  "Tentu ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang penting, oleh karena itu saya senang bahwa kami di kementerian keuangan bersama-sama dengan kementerian ESDM, kementerian perdagangan, kementerian perhubungan dan juga Bank Indonesia berupaya dan berikhtiar untuk membuat ekosistem pengelolaan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir," tutupnya.

Simbara Perkuat Pengawasan DMO Batu Bara dan Perdagangan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/listrik-naik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga batu bara sedang dalam tren yang melejit. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik hingga akhir tahun.  "Yang pasti, saat ini kondisi listrik lebih dari cukup dan kemudian diputuskan sampai akhir tahun juga tidak akan ada kenaikan atau perubahan tarif listrik," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana kemarin (21/10).  Rida menjelaskan, meski pasokan listrik dalam negeri terjaga, pemerintah tetap memantau dinamika krisis energi yang terjadi di sejumlah negara. Misalnya, yang dialami Inggris, Tiongkok, India, Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS).  "Sekarang yang dari hari ke hari kami lagi pelototi adalah jaminan supply chain-nya, terutama batu bara. Karena sekarang komoditas batu bara dan LNG (gas alam cair) lagi naik. Beberapa negara sudah mengalami krisis energi dan krisis listrik," urainya.  Indonesia, lanjut Rida, harus bersyukur karena memiliki sumber daya alam berupa batu bara dan gas yang melimpah. Hal itu dibarengi dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik.  Dengan demikian, batu bara maupun gas tidak bisa seluruhnya diekspor meski harga atau permintaan sedang meningkat di global. Sebab, produsen harus lebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah.  Terkait tantangan dalam supply chain batu bara, Rida menyebut hal itu sudah menjadi perhatian pemerintah agar dapat ditangani. Salah satunya, cuaca ekstrem yang mengakibatkan banjir sehingga dapat mengganggu pasokan.  "Untuk menjaga pasokan energi, baik di migas, minerba, listrik, maupun EBTKE, Kementerian ESDM membentuk tim khusus yang day by day memantau dan mengawal rantai pasok," tuturnya.  Secara umum, mutu layanan ketenagalistrikan meningkat pada kuartal III 2021. Hal itu terlihat dari capaian system average interruption duration index (SAIDI) dan system average interruption frequency index (SAIFI) yang membaik dibandingkan capaian tahun lalu.  SAIDI adalah ukuran seberapa lama padam, sementara SAIFI adalah ukuran seberapa sering padam. Makin kecil capaiannya dari target berarti makin bagus.  "Hingga kuartal III 2021, capaian SAIDI nasional mencapai 6,62 jam/pelanggan/tahun. Sedangkan, target 2021 adalah 10 jam/pelanggan/tahun. Ini lebih kecil dibanding realisasi tahun 2020 yang mencapai 12,72 jam/pelanggan/tahun," paparnya.  Sementara itu, capaian SAIFI nasional tercatat 4,96 kali/pelanggan/tahun. Sedangkan, target 2021 adalah 8 kali/pelanggan/tahun dan realisasi 2020 mencapai 9,25 kali/pelanggan/tahun.  Di lain pihak, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyebutkan bahwa idealnya, di tengah kenaikan pasar global, permintaan domestik di Indonesia seharusnya menyesuaikan. APBI menyebutkan telah menyampaikan kepada pemerintah tentang kemungkinan untuk mengkaji domestic market obligation (DMO).  "Karena dengan terjadinya perbedaan harga, pelaku usaha sulit untuk memanfaatkan potensi peningkatan margin," ujarnya.  Namun, Hendra juga mengakui bahwa pemerintah pasti memiliki pertimbangan tersendiri. Sebab, penyesuaian harga DMO batu bara akan berdampak pada harga listrik.  PERGERAKAN HARGA BATU BARA ACUAN SELAMA 2021  Januari | USD 75,84 per ton  Februari | USD 87,79 per ton  Maret | USD 84,47 per ton  April | USD 86,68 per ton  Mei | USD 89,74 per ton  Juni | USD 100,33 per ton  Juli | USD 115,35 per ton  Agustus | USD 130,99 per ton  September | USD 150,03 per ton  Oktober | USD 161,63 per ton  Sumber: Kementerian ESDM

Kabar Gembira, Tarif Listrik Tidak Dinaikkan Sampai Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-bakal-terbitkan-harga-acuan-batu-bara-domestik-pekan-ini_m_193735.jpeg" alt="Ilustrasi penambangan batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan batu bara</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerbitkan beleid penetapan harga batu bara untuk konsumsi domestik atau domestic market obligation (DMO) pekan ini. Langkah ini ditempuh guna menekan harga batu bara sebagai bahan baku produksi listrik dalam negeri. "Sekarang lagi difinalisasi aturan pemerintahnya yang akan mengatur harga batu bara untuk kelistrikan nasional," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Jakarta, Senin (6/3). Nantinya, pemerintah akan merevisi terlebih dahulu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dengan mengubah Pasal 85. "Ya nanti kalau sudah PP-nya jadi itu segera dari turunan PP itu saya membuat keputusan menteri untuk hal ini. Nanti dari situ diumumkan," jelas Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (6/3). Namun begitu, baik Jonan maupun anak buahnya belum dapat menyebut harga batu bara yang akan ditetapkan oleh pemerintah untuk pasar domestik. Yang jelas, kata Jonan, diaturnya harga batu bara domestik bertujuan agar harga listrik tetap dapat dipertahankan tanpa membuat PLN rugi besar. "Harga batu bara untuk kelistrikan yang dapat mempertahankan tarif listrik harga saat ini sampai akhir 2019 dan nggak akan buat PLN sampai rugi yang luar biasa," jelasnya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menerangkan, penetapan harga batu bara untuk skema DMO bisa saja fix dan bisa juga tidak. Hal ini sedang dalam tahapan evaluasi pemerintah. Yang pasti penetapan harga nantinya akan jadi kebijakan yang terbaik untuk pemerintah. "Nanti kita lihat tunggu saja. Yang penting terbaik untuk pemerintah," tandasnya.

Pemerintah Bakal Terbitkan Harga Acuan Batu Bara Domestik Pekan Ini

dmo batu bara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dmo batu bara