<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/14/JKT-1-KENAIKAN-HARGA-MINYAKITA-FED-6JPG-163736375.jpg" alt="Pedagang menata Minyak Goreng Minyakita ke pembeli di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata Minyak Goreng Minyakita ke pembeli di Kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama Ramadhan dan beberapa bulan terakhir harga minyak goreng terus mengalami kenaikan. Hal itu berdampak pada daya beli. Di tingkat rumah tangga menimbulkan kenaikan pengeluaran. Di kalangan pelaku usaha kuliner merasakan beban yang bertambah karena harga pokok produksi meningkat. Fenomena itu kerap berulagn setiap tahun. Di pasar modern dan pasar tradisional saat ini harga minyak goreng cukup tinggi. Lonjakan harga minyak koreng ini terjadi karena mulai naiknya harga minyak sawit di dalam negeri di tengah ketidakpastian ekonomi. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) Freesca Syafitri&nbsp;menyoroti lesunya daya beli masyarakat akibat himpitan ekonomi. Menurut dia, masyarakat berhak mendapat minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui program minyak goreng merek MinyaKita. Kehadiran minyakita dengan harga yang telah ditentukan sebagai wujud keadilan bagi rakyat. Dia mejelaskan, secara teori, Pemerintah memiliki kemampuan untuk menurunkan kembali Harga Eceran Tertinggi (HET) harga MinyaKita ke Rp 14.000 per liter. Langkah itu membutuhkan kebijakan intervensi yang lebih kuat, baik dalam bentuk subsidi tambahan, penguatan mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). "Maupun pengurangan biaya produksi melalui insentif fiskal,&rdquo; kata Freesca kepada awak media di Jakarta, Rabu (19/3). Jika langkah ini tidak diimbangi dengan reformasi distribusi dan pengawasan yang lebih ketat, maka risiko kelangkaan dan spekulasi akan tetap tinggi. Kebijakan harga minyak goreng harus dilakukan secara hati-hati. Yaikni, mempertimbangkan keseimbangan antara daya beli masyarakat, keberlanjutan industri, dan stabilitas fiskal negara. Menurut Freesca, jika pemerintah ingin menjadikan MinyaKita tetap terjangkau bagi masyarakat, maka pendekatan terbaik bukan hanya menurunkan HET, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok, menekan biaya produksi, serta memperbaiki mekanisme distribusi agar minyak goreng benar-benar tersedia bagi semua kalangan. Di sisi lain, industri minyak sawit dan minyak goreng di Indonesia dikuasai segelintir perusahaan besar yang mengendalikan seluruh rantai pasok, dari perkebunan hingga distribusi. &ldquo;Struktur pasar oligopoli ini memungkinkan mereka memanipulasi harga, sementara petani kecil terpinggirkan dengan harga jual rendah,&rdquo; kata Freesca. Dia menilai fokus ekspor yang lebih menguntungkan korporasi sering kali mengorbankan pasokan domestik. Sikap tu memicu kelangkaan dan lonjakan harga yang membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. &ldquo;Lemahnya regulasi memperkuat praktik kartel dan monopoli, memungkinkan perusahaan besar menghindari sanksi meskipun terbukti mengendalikan harga,&rdquo; tambah Freesca. Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyebut sejumlah alasan di balik praktik curang pengurangan volume&nbsp;Minyakita&nbsp;oleh distributor dan perusahaan pengemasan (repacker) yang berujung pada lonjakan harga di pasaran. Menurut dia, salah satu faktor utama adalah keterbatasan akses terhadap minyak goreng dari skema DMO. "Bisa jadi para repacker yang mengurangi volume itu tidak mendapatkan minyak DMO," kata Iqbal kepada wartawan di Kemendag, Jakarta, Selasa (18/3). Distribusi minyak goreng rakyat bergantung pada kesepakatan antara produsen dan repacker melalui mekanisme bisnis ke bisnis (B2B) yang sepenuhnya bersifat komersial. Artinya, tidak semua repacker bisa memperoleh pasokan minyak DMO, sehingga ada kemungkinan mereka mencari cara lain untuk tetap memproduksi dan mendistribusikan MinyaKita, termasuk dengan mengurangi volume atau menggunakan minyak komersial. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/WhatsApp-Image-2025-03-19-at-135734-671718919.jpeg" alt="Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Freesca Syafitri. (Dok. pribadi)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Freesca Syafitri. (Dok. pribadi)</figcaption>
</figure> "Mengapa mereka tidak mendapatkan minyak DMO? Karena ini kan tergantung produsennya, mau kerja sama dengan repacker yang mana. Ini kan mekanismenya B2B dan murni skema komersial," ujar Iqbal menerangkan. Dia menyebutkan akibat dari penggunaan minyak komersial dalam produk MinyaKita, harga di pasaran bisa melonjak hingga Rp 17 ribu-Rp 18 ribu per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. "Karena minyak komersial kan enggak diatur. Kalau MinyaKita, DMO itu kan diatur. Dari produsen ke distributor satu (D1) Rp 13.500, dari D1 ke distributor dua (D2) Rp 14 ribu, lalu ke pengecer Rp 14.500, dan ke konsumen Rp 15.700. Itu yang kami atur," jelasnya.

Masyarakat berhak mendapat minyak goreng dengan harga yang terjangkau melalui program minyak goreng merek MinyaKita.

Harga Minyak Goreng Terus Naik, Pengamat Dorong Pemerintah Lakukan Intervensi Pasar secara Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Minyak-Curah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu toko Sembako, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Stok Minyak Subsidi Minyakita Langka, Warga Mulai Beralih ke Minyak Goreng Curah. Harga minyak goreng curah dibandrol de" width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengisi minyak goreng curah ke dalam jerigen di salah satu toko Sembako, Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Stok Minyak Subsidi Minyakita Langka, Warga Mulai Beralih ke Minyak Goreng Curah. Harga minyak goreng curah dibandrol de</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperbarui kebijakan pasokan minyak goreng dalam negeri yang menggunakan skema alokasi domestik (domestic market obligation/DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan, Kasan, mengatakan bahwa pembaruan kebijakan diperlukan untuk menjaga pasokan minyak goreng domestik selepas momentum bulan puasa dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut akan diberlakukan per 1 Mei 2023. "Besaran kewajiban DMO 450 ribu ton per bulan dikembalikan ke 300 ribu ton per bulan berdasarkan kapasitas terpasang sesuai Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022, yang akan berlaku pada Mei 2023,&rdquo; kata Kasan dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (28/4). Kasan mengungkapkan, pembaruan terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan guna menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri agar tetap stabil. Selain besaran kewajiban DMO yang diturunkan, ada juga poin lain yang diatur dalam kebijakan yang diperbarui ini. Yakni, rasio pengali dasar untuk DMO minyak goreng curah yang juga diturunkan, insentif pengali minyak goreng kemasan yang dinaikkan, dan deposito hak ekspor minyak goreng yang akan dicairkan secara bertahap. Kasan melanjutkan, poin kedua adalah menurunkan rasio pengali dasar untuk kegiatan ekspor dari 1:6 menjadi 1:4. Poin ketiga yaitu menaikkan insentif pengali untuk minyak goreng kemasan sehingga dapat meningkatkan proporsi minyak goreng kemasan MINYAKITA dibanding minyak goreng curah. "Insentif pengali untuk minyak goreng kemasan dinaikkan menjadi 2 untuk kemasan bantal dan 2,25 untuk kemasan selain bantal, misalnya standing pouch dan botol,&rdquo; jelas Kasan. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menambahkan, diturunkannya rasio pengali dasar dan dinaikkannya insentif pengali minyak goreng kemasan ditujukan untuk meningkatkan daya tarik minyak goreng kemasan sebagai DMO. &ldquo;Meskipun rasio pengali turun dari 1:6 ke 1:4, insentif pengali untuk minyak goreng kemasan dinaikkan dari 1,5 ke 2 untuk kemasan bantal dan dari 1,75 ke 2,25 untuk kemasan selain bantal. Dengan ini, secara akumulatif tetap akan menjadi besar. Kami harap dengan menaikkan insentif pengali kemasan, maka minyak goreng kemasan akan lebih menarik untuk DMO,&rdquo; kata Isy. Sementara itu, untuk poin keempat terkait hak ekspor, pemerintah akan mencairkan deposito hak ekspor secara bertahap selama sembilan bulan. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan, hak ekspor yang didepositokan akan mulai dicairkan per bulan Mei 2023. &ldquo;Hak ekspor yang didepositokan sekitar 3,03 juta ton akan dicairkan per 1 Mei selama sembilan bulan ke depan sampai Januari 2024, maka rata-rata yang dicairkan adalah 336 ribu ton per bulannya,&rdquo; kata Budi. Budi menambahkan, hak ekspor yang belum direalisasikan saat ini berkisar 6,9 juta ton di luar hak ekspor yang didepositokan. Rata-rata ekspor per bulan saat ini 1,86 juta ton dalam periode Januari&ndash;Maret 2023. &ldquo;Saya pikir hal ini (pembaruan kebijakan DMO) tidak akan mengganggu kinerja ekspor kita,&rdquo; tandas Budi.

Pembaruan terhadap besarnya hak ekspor yang dimiliki pelaku usaha dilakukan guna menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri agar tetap stabi

Pemerintah Turunkan DMO Minyak Goreng Jadi 300 Ribu Ton Berlaku Mulai 1 Mei 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/GUDANG-MINYAKITA.jpg" alt="Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menemukan sebanyak 515 ton Minyakita ditimbun di Marunda, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menemukan sebanyak 515 ton Minyakita ditimbun di Marunda, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menemukan sebanyak 515 ton Minyakita ditimbun di Marunda, Jakarta Utara. Penimbunan diketahui saat keduanya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PT Bina Karya Prima (BKP).  Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan sidak dilakukan buntut dari ketersediaan produk minyak goreng Minyakita yang mengalami kelangkaan di beberapa wilayah. Adapun Minyakita yang ditemukan merupakan hasil produksi Desember 2022 oleh PT BKP dan tidak didistribusikan dengan alasan belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO). Untuk diketahui, BKP sendiri diketahui sebagai produsen terbesar Minyakita di Indonesia.  “Kemendag bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya, ditemukan stok Minyakita per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton yang diproduksi PT BKP pada bulan Desember 2022. Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan DMO,” ujar Zulhas dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (8/2).  Atas temuan itu, Mendag Zulhas menegaskan agar para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Minyakita untuk menaati peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam tata kelola program minyak goreng rakyat yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022.  Ia pun memerintahkan, PT BKP untuk segera mendistribusikan Minyakita ke pasaran sesuai HET.  “Saat ini kami telah memerintahkan PT BKP untuk segera mendistribusikan ke pasar dengan harga sesuai HET. Pendistribusian ini akan dipantau Ditjen PKTN Kemendag bersama Satgas Pangan. PT BKP sebagai salah satu produsen terbesar Minyakita diharapkan dapat mendistribusikan ke pasar sehingga tidak terjadi isu kelangkaan dan isu Minyakita dengan harga yang tidak sesuai HET di pasar,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.  Lebih lanjut, Zulhas Mendag menegaskan bahwa pendistribusian Minyakita harus segera dilakukan, khususnya ke pasar tradisional di wilayah Jawa.  “Diutamakan di pasar rakyat dulu, tidak ke ritel modern. Kita juga akan mengurangi distribusinya untuk ritel modern dan penjualan daring,” urai Mendag Zulkifli Hasan.  Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, Minyakita akan terus diproduksi. Pemerintah juga telah menambah pasokan DMO sehingga harapannya pasokan Minyakita kembali normal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan terjangkau oleh masyarakat.  Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan (MINYAKITA) harus berkomitmen dan memastikan seluruh kewajibannya telah dipenuhi.  “Penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Program Minyak Goreng Rakyat, baik curah maupun kemasanmerek MINYAKITA yang diperdagangkan secara langsung maupun melalui sistem elektronik yang terjadi akan dilanjutkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium),” tutup Veri.

Kemendag dan Satgas Pangan Temukan 515 Ton Minyakita di Gudang Marunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Menteri-Perdagangan-Muhammad-Lutfi-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi mendadak kepada pedagang sembako di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2022). Sidak ini memastikan ketersediaan minyak goreng dan sembako untuk di pasar tradisional menjelang bulan Ramadan. Adapun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan bahwa saat ini tidak akan ada mekanisme DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) untuk mengatur penyebaran minyak goreng di pasaran.  DMO adalah mewajibkan seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor untuk mengalokasikan 30 persen dari volume produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara DPO mengatur harga minyak sawit mentah (CPO) di Tanah Air.  "Hari ini akan keluar Permendag-nya dalam 5 hari akan berlaku. Nggak ada lagi DMO," kata Mendag Lutfi di Pasar Senen, Jakarta Pusat (17/3).  Dua kebijakan tersebut nantinya akan diganti melalui intensifikasi pungutan eskpor dan bea keluar untuk eksportir. Menurutnya dengan kebijakan ini, para pengusaha CPO akan lebih memilih menjual di dalam negeri.  "DMO diganti dengan mekanisme pajak. Jadi kalau pajaknya gede orang kan akan jualnya di dalam negeri dibanding ke luar negeri," tambahnya  Diketahui bahwa pemerintah akan menaikkan pungutan eskpor serta bea keluar menjadi USD 675 per metrik ton atau naik 80 persen, yang sebelumnya adalah USD 375 per metrik ton. Selisih kenaikan akan dialihkan ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk subsidi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter.  "Semua akan menggunakan mekanisme pasar dan akan dikerjakan melalui subsidi dari BPDPKS, jadi mestinya disparitas harga tidak terlalu tinggi dan barang ada di ritel modern," tutup Lutfi.

Cabut DMO dan DPO, Mendag Yakin Subsidi Minyak Goreng Curah Terpenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/batubara.jpg" alt="ILUSTRASI - DOK. JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - DOK. JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatian terhadap pemenuhan komoditas dalam negeri. Karena itu, dia mewajibkan perusahaan swasta dan BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.  Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut adalah amanat konstitusi. "Ini adalah amanat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.  Mengenai pasokan batu bara, presiden memerintahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan PLN untuk segera mencari solusi terbaik. Dia menekankan bahwa prioritasnya adalah pemenuhan untuk PLN dan industri dalam negeri.  Presiden mengingatkan, sudah ada domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Hal itu mutlak dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apa pun.  "Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya bisa diberi sanksi. Bila perlu, bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya," tegasnya.  Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, larangan ekspor batu bara memang pilihan yang sulit. Sebab, pemerintah harus memilih antara menjaga pasokan listrik dan kelanjutan ekspor.  Karena itu, pilihan penghentian ekspor harus diambil untuk meningkatkan pasokan di dalam negeri. "Pilihan yang sangat sulit dari perekonomian, apakah listrik di Indonesia mati, tapi tetap kita ekspor, kan kayak gitu," ujarnya.  Menurut dia, kebijakan yang diambil selalu diupayakan agar dampak negatifnya seminimal-minimalnya bagi rakyat. Meski demikian, salah satu efek lainnya akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan negara dari sektor batu bara.  Menkeu juga menyinggung DMO dari perusahaan batu bara. Jika saja kewajiban itu bisa dipenuhi, pemerintah tidak akan menyetop sementara ekspor batu bara sejak 1 Januari lalu.  "Kalau listrik di Indonesia mati dan dia tetap ekspor, ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulihannya terancam. Jadi, pilihan-pilihan policy inilah yang akan selalu dicoba oleh pemerintah secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya," jelasnya.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, pihaknya belum memerinci besaran dampak ke penerimaan negara atas larangan selama sebulan ini. Kalaupun ada, dampak pada penerimaan, ekspor, dan neraca perdagangan akan sangat sementara.  "Jadi, kami cukup nyaman dengan risiko yang kita hadapi ke depan," tuturnya.  Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengatakan, selain dari sisi perpajakan, penerimaan dari batu bara paling banyak di sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, Askolani menyebutkan, saat ini ekspor batu bara tidak dikenai bea keluar.  "Jadi (penerimaan kepabeanan dan cukai) tidak terpengaruh dengan pembatasan ekspor yang ditetapkan oleh ESDM," katanya.  PROYEKSI PRODUKSI BATU BARA INDONESIA  Tahun | Volume (Juta Ton)  2021 | 608  2022 | 617  2023 | 624  2024 | 627  Sumber: Kementerian ESDM

Tegas, Jokowi: Perusahaan Tak Taat Kewajiban DMO Bisa Dicabut Izinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Batu-Bara-Fortune.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga batu bara global tinggi diproyeksi bakal berlangsung lama. Industri-industri yang membutuhkannya sebagai bahan bakar atau bahan baku pasti terdampak. Misalnya, semen dan pupuk. Karena itu, perlu campur tangan pemerintah.  Ketua Umum Asosiasi Pemasok Batu Bara dan Energi Indonesia (Aspebindo) Anggawira MM menuturkan, kondisi yang saat ini terjadi dipicu berbagai macam faktor. Tapi, yang utama adalah suplai dan demand. Serta, disparitas harganya sudah terlalu jauh antara domestik dan luar negeri.  "Jadi otomatis orang memprioritaskan ekspor," ujarnya kepada Jawa Pos Jumat (19/11).  Karena itu, industri-industri yang membutuhkan batu bara tidak memiliki kontrak yang bersifat jangka panjang dengan para supplier. Mereka sangat terdampak pada kondisi yang ada.  "Walaupun memang ada kewajiban untuk DMO (domestic market obligation atau penjualan batu bara untuk domestik, Red)," tambahnya.  Selain itu, lanjut Angga, pandemi Covid-19 membuat upaya transisi kepada energi terbarukan terhambat. Dengan begitu, banyak pihak yang akan lebih memilih beralih kembali menggunakan energi batu bara yang dirasa paling mudah.  Menurut dia, kenaikan harga emas hitam bakal terus terjadi. Belum bisa diprediksi akan berlangsung sampai kapan.  "Tahun depan akan masih tinggi. Kira-kira USD 150 per ton. Posisi sistem logistik juga terhambat karena pandemi. Harga tinggi bukan semata-mata demand tinggi, tapi karena Covid-19 juga. Apalagi, di Eropa juga musim dingin, itu sangat berpengaruh," tuturnya.  Angga mengimbau, perlu ada prioritas untuk menyuplai industri di dalam negeri. Selain itu, pemerintah diimbau dapat memberikan reward kepada para penambang yang membantu industri dalam negeri.  "Kita sepakat prioritaskan industri dalam negeri. Harus ada mekanisme membuat kebijakan yang bisa berkelanjutan," imbuhnya.  Ekonom Bhima Yudhistira memandang, pemerintah juga perlu memberi subsidi kepada industri semen yang terdampak mahalnya harga bahan baku energi.  "Apakah dengan pengurangan pajak PPh badan atau melakukan insentif non-perpajakan lainnya. Semen adalah industri yang krusial karena bisa berdampak pada kenaikan harga properti maupun konstruksi," katanya kepada Jawa Pos.  Terlebih, lanjut dia, pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur sekaligus proyek perumahan rakyat. "Harga semen yang naik terlalu tinggi pada ujungnya merugikan pemerintah juga. Jadi, harus ada quick action," tuturnya.  Bhima menuturkan, upaya berikutnya bisa dilakukan dengan meningkatkan tarif pajak ekspor batu bara. "Tarif pajak ekspor yang naik akan membuat pelaku usaha batu bara mempertimbangkan untuk melepas seluruh pasokan batu bara ke pasar ekspor," katanya.  PERGERAKAN HBA SEPANJANG 2021  Bulan | Harga  Januari | USD 75,84 per ton  Februari | USD 87,79 per ton  Maret | USD 84,47 per ton  April | USD 86,68 per ton  Mei | USD 89,74 per ton  Juni | USD 100,33 per ton  Juli | USD 115,35 per ton  Agustus | USD 130,99 per ton  September | USD 150,03 per ton  Oktober | USD 161,63 per ton  November | USD 215,01 per ton  Sumber: Kementerian ESDM

Penambang yang Bantu Industri Dalam Negeri Perlu Diberi Reward

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/komut-PGAS.jpg" alt="Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terpilih Arcandra Tahar (kiri) bersama Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor PGN, Jakarta, Selasa (21/1/2020)" width="100%">
<figcaption>Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terpilih Arcandra Tahar (kiri) bersama Direktur Utama PGN Gigih Prakoso Soewarto (kanan) menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di kantor PGN, Jakarta, Selasa (21/1/2020)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk (Persero) menyebutkan siap melakukan impor untuk memenuhi pasokan gas bumi dalam negeri atau domestic obligation market (DMO) yang ditugaskan oleh pemerintah.  Direktur Utama (Dirut) Gigih Prakoso pun mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan alokasi dana untuk memenuhi pasokan gas. DMO ini diperlukan untuk memenuhi suplai gas dan juga sebagai syarat untuk menyesuaikan harga gas seperti didalam Perpres 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.  "Kami sudah menghitung yang perlu diberikan insentif sesuai dengan perpres 40 (2016) adalah 320 mmscfd itu kebutuhan gas yang harapannya bisa dipenuhi dengan pembelian alokasi khusus dengan harga khusus," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis (21/1).  Dengan adanya penetapan DMO, kepastian terkait suplai pasokan kepada industri pun dapat dipastikan. Harganya pun akan disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri.  Gigih juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan impor apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga gas bumi tetap stabil dan kebutuhan dalam negeri juga dapat terpenuhi.  "Impor ini sebagai opsi dan balancing apabila diperlukan harga yang jauh lebih kompetitif yang bisa diperoleh dari resources LNG ke depan, kita membuka peluang untuk melakukan impor dalam rangka memberikan harga khusus untuk sektor industri," tuturnya.

PGN Siap Penuhi Pasokan Dalam Negeri, Meskipun Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ylki-10-20-tahun-lagi-indonesia-berpotensi-jadi-pengemis-batu-bara_m_232032.jpg" alt="Ilustrasi tambang batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang batu bara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana mencabut Domestic Market Obligation (DMO), kewajiban menjual batu bara ke dalam negeri dengan harga yang dipatok pemerintah, untuk mengikuti harga pasar. Kebijakan itu lantas menimbulkan polemik panjang. Ketua Harian Yayasan Lembagai Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat Indonesia mengimpor batu bara dari negara lain. Hal itu jelas berbanding terbalik dengan kondisi saat ini yang notabene merupakan negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. "Ingat pasokan cadangan Indonesia di dunia itu hanya 2 persen&nbsp; dari cadangan batu bara dunia. Artinya sangat kecil dibanding cadangan yang dimiliki oleh Tiongkok dan negara-negara lain. Meski cadangan Indonesia kecil, tapi Indonesia adalah eksportir terbesar di dunia, gila enggak tuh," ujarnya dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Selasa (30/7). "Sehingga dalam jangka waktu tertentu 10-20 tahun ke depan Indonesia ini akan menjadi pengemis batu bara di dunia. Kenapa? batu baranya habis," tambahnya. Menurutnya, Indonesia berpotensi mengimpor dari negara-negara yang cadangan batu baranya cukup besar seperti Tiongkok maupun Amerika Serikat. Apalagi, negara-neagra tersebut disebutnya terus menyimpan cadangan batu baranya untuk di masa depan. "Kalau jadi pengemis batu bara, kita mungkin bisa ngemis ke Tiongkok, Amerika, dan segala macam. Artinya, kita harus membeli harga pasar di tingkat dunia," tuturnya. Oleh karena itu, Tulus berharap wacana penghapusan tarif DMO bisa dibatalkan. Dia berpendapat, potensi batu bara yang ada saat ini lebih baik dioptimalkan untuk kepentingan dalam negeri. "Mumpung belum terjadi, pemerintah harus memberi prioritas batu bara untuk kepentingan nasional. Yaitu apa? PLN sebagai pengguna batu bara terbesar di dunia. Tiongkok yang cadangannya besar saja melakukan penimbunan-penimbunan sehingga ke depan dia&nbsp; bisa menggunakan energi fosil yang terus menipis," tandasnya.

YLKI: 10-20 Tahun Lagi Indonesia Berpotensi Jadi Pengemis Batu Bara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dmo-batu-bara-mau-dicabut-ini-kata-menko-darmin_m_231385.jpg" alt="Ilustrasi penambangan batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan batu bara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam waktu dekat akan mencabut kebijakan DMO (Domestic Market Obligation). Hal itu dilakukan guna meningkatkan kinerja ekspor batu bara dalam negeri. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, kebijakan itu dilakukan dalam rangka mendorong produksi dan ekspor batu bara. Melalui peningkatan tersebut, dia optimis defisit transaksi berjalan dapat menunjukkan kinerja positif. Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penambahan devisa. "Jadi itu membicarakan mendorong produksi dan ekspor batu bara. Dalam rangka itu mendorongnya ya ada kalau selama ini kan ada DMO ya kan. Nah DMO-nya untuk itu," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/7) malam. Sayangnya, Darmin tidak bisa memastikan terkait harga DMO yang dikabarkan juga akan dicabut. "Nah, tapi yang saya tidak tau apa termasuk untuk yang lama itu," tambahnya. Terkait dengan adanya sistem pungutan pada kegiatan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/28/07/2018/tingkatkan-kinerja-ekspor-pemerintah-bakal-hapus-dmo-batu-bara" target="_blank">ekspor batu bara</a> seperti yang diterapkan BPDP sawit, Darmin tidak mengetahuinya. Dirinya meminta untuk tidak dikaitkan dengan pengenaan tarif seperti yang diterapkan pada BPDP sawit. "Jangan dikaitkan dengan BPDP sawit dong. Jadi, saya nggak bisa bilang itu kek BPDP sawit atau tidak tapi akan ada pungutan itu nya nanti," jelas dia. Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan DMO yang meliputi kuota DMO 25 persen dan harga batu bara DMO untuk PLTU. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018, harga jual batu bara untuk PLTU dalam negeri ditetapkan senilai USD 70 per ton untuk kalori acuan 6.322 kkal/kg GAR atau menggunakan HBA. Apabila HBA berada di bawah nilai tersebut, maka harga yang dipakai berdasarkan HBA. Melalui upaya tersebut, pemerintah optimis dapat memberi manfaat kepada Current Account Defisit (CAD) Indonesia. Apalagi, rupiah masih terpuruk lantaran CAD belum menunjukkan kinerja yang positif.

DMO Batu Bara Mau Dicabut, Ini Kata Menko Darmin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-aturan-dmo-apbi-komitmen-jaga-stabilitas-kinerja-industri_m_204079.jpeg" alt="Ilustrasi penambangan batu bara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penambangan batu bara</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendukung kebijakan pemerintah dalam penetapan harga &lrm;batu bara untuk dalam negeri atau domestic market obligasi (DMO) sebesar USD 70 per ton untuk nilai kalori 6.322 GAR. Pembatasan harga DMO tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 19/2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM No. 7/2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara. Menurut Permen tersebut, harga USD 70 per ton berlaku untuk batu bara dengan nilai kalori 6.322 kcal/kg, Total Moisure 8 persen, Total Sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen. Ketua APBI Pandu Sjahrir menyampaikan, pihaknya akan mendukung pemerintah dari segi industri. Dalam hal ini, pelaku pasar siap mengikuti aturan pemerintah dengan meminimalisir masalah yang muncul di pasar dengan tetap mempertahankan kinerja perusahaan di bidang batu bara akibat dari aturan DMO tersebut. &ldquo;Kita sebagai industri support pemerintah dan bekerjasama lebih baik lagi. Saya rasa dari segi persepsi dari industri bermain dari sisi Good Corporate governance. Sangat beda dari 4-5 tahun lalu bisa angkat positif dukung program pemerintah yang ada. Kedepan bisa lebih baik lagi untuk,&rdquo; ujarnya usai acara Munas APBI di Hotel Ritz Carlton Jakarta, seperti diberitakan Jumat (13/2). Menurutnya, kebijakan pemerintah tersebut lantaran ingin memberikan harga yang lebih baik. Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri aturan tersebut cukup berpengaruh cukup signifikan kepada industri batu bara. &ldquo;Harga batubara masih suppprt. Emang DMO terakhir mau tidak mau keinginan pemerintah untuk memberikan harga yg lebih baik. Dan itu kuta support tapi kuta selalu prinsip harga pasar. Kita ingin nanti jangan ada issue yg keluar dari situ. Kita minimalis keadaan karena harga pasar dan DMO itu tetep sangat besar jadi kita minimalisir masalah-masalah yang akan muncul dari situ,&rdquo; tuturnya. Pandu menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama kepada pemerintah lantaran menyangkut kebutuhan ekspor industri batu bara. &ldquo;Caranya Kordinasi ketat dengan ESDM dan minerba, dengan perkantoran pajak dan dengan perdagangan sangat penting karena ini menyangkut ekspor juga. Kita ingin memberikan laporan yang pas dan tepat,&rdquo; tandasnya.

Dukung Aturan DMO, APBI Komitmen Jaga Stabilitas Kinerja Industri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dmo

Berita Terkini