<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dmitry-Medvedev-Sputnik.jpeg" alt="Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision" width="100%">
<figcaption>Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rusia menilai tidak ada gunanya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Polandia. Rusia menyampaikan alasan selama kekuatan-kekuatan anti-Rusia berkuasa di Polandia, hubungan diplomatik tak lagi berguna. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev dalam akun media sosialnya, Minggu (30/4). "Saya rasa tidak ada gunanya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Polandia," tulis Medvedev dalam bahasa Inggris dan Polandia. Mantan presiden Rusia ini menilai Polandia tidak ada gunanya bagi Rusia sepanjang terus dikuasai orang-orang yang anti-Rusia. Selain itu, dia menganggap Ukraina dipenuhi oleh tentara bayaran asal Polandia yang mesti dibasmi laksana memusnahkan tikus-tikus got. Cuitan Medvedev diunggah setelah insiden yang terjadi di sekolah Kedutaan Rusia di Warsawa. Andrey Ordash, Minister-Counsellor Kedutaan Besar Rusia di Polandia, mengatakan kepada TASS bahwa pemerintah Polandia memerintahkan staf sekolah tersebut mengosongkan bangunan sekolah pada pukul 19.00 malam, Sabtu (29/4) waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Kremlin menilai tindakan pemerintah Polandia tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Wina 1961 dan merupakan bentuk gangguan terhadap properti diplomatik Rusia di Polandia. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan bahwa tindakan Polandia itu akan dibalas dengan respons keras dari Kremlin dan akan ada konsekuensi yang mesti ditanggung Polandia.

"Saya rasa tidak ada gunanya mempertahankan hubungan diplomatik dengan Polandia," tulis Medvedev dalam bahasa Inggris dan Polandia.

Alasan Rusia Marah Besar Terhadap Polandia dan Sebut Tak Ada Gunanya Mempertahankan Hubungan Diplomatik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dmitry-Medvedev-Sputnik.jpeg" alt="Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision" width="100%">
<figcaption>Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev telah memperingatkan Korea Selatan (Korsel) akan bahaya dari gagasan untuk mengirimkan pasokan persenjataan ke Ukraina. "Para simpatisan baru telah muncul untuk mendukung musuh-musuh kami. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah menyatakan bahwa pada dasarnya negaranya siap untuk mengirim pasokan persenjataan ke rezim Kiev," kata mantan Presiden Rusia tersebut di kanal Telegram-nya pada Rabu (19/4). "Hingga belakangan ini, pihak Korsel dengan tegas meyakinkan bahwa mereka tidak akan mengirimkan persenjataan mematikan ke Kiev," ujar Medvedev. "Saya bertanya-tanya apa yang akan dikatakan warga dari negara tersebut (Korsel) apabila mereka mendapati persenjataan terbaru Rusia berada di tangan tetangga terdekat mereka, rekan kami di Korea Utara?" tanya Medvedev. Medvedev kemudian menggambarkan situasi tersebut menggunakan frase berbahasa Latin quid pro quo, yang dapat diartikan "sesuatu untuk sesuatu" atau "gayung bersambut". Sebelumnya, Presiden Korsel Yook Suk Yeol, dalam sebuah wawancara dengan Reuters yang dipublikasi pada Rabu (19/4), mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mengirimkan pasokan senjata ke Ukraina dengan dua catatan, yakni bila ada ancaman serius terhadap penduduknya atau bila terdapat pelanggaran yang jelas terhadap hukum humaniter (hukum perang).

Dmitry Medvedev telah memperingatkan Korea Selatan (Korsel) akan bahaya dari gagasan untuk mengirimkan pasokan persenjataan ke Ukraina.

Rusia Peringkatkan Korsel Agar Tak Latah Ikuti Jejak Barat Kirim Senjata ke Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dmitry-Medvedev-Sputnik.jpeg" alt="Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision" width="100%">
<figcaption>Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Senin (20/3) mengancam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan penembakan rudal hipersonik Rusia. Itu setelah lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin.  “Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal Onyx hipersonik yang ditargetkan dari kapal Rusia di Laut Utara menuju gedung pengadilan Den Haag (Belanda),” kata Medvedev dalam sebuah pernyataan di Telegram.  Mantan Presiden Rusia itu menilai hukum publik internasional cacat karena tidak efektif menjalankan perannya mengingat banyaknya negara yang menolak menerapkan tindakan bias Majelis Umum PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB, atau meninggalkan berbagai lembaga PBB.  "Sebuah kekuatan berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kekuatan berdaulat lainnya," kata Medvedev.  Medvedev memperkirakan keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin akan berdampak mengerikan bagi hukum internasional.  “Ini adalah runtuhnya fondasi dan asas-asas hukum, termasuk segala tuntutan pertanggungjawaban yang tak dapat terelakkan," ujar Medvedev.  "Sekarang, tidak ada yang akan pergi ke badan internasional mana pun, semua orang akan bernegosiasi di antara mereka sendiri. Semua keputusan bodoh PBB dan struktur lainnya akan berantakan. Kepercayaan hilang," kata Medvedev menambahkan.  ICC pada Jumat (17/3) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia atas dugaan kejahatan perang di Ukraina. Rusia menolak keputusan ICC dengan mengatakan bahwa Moskow tidak mengakui yurisdiksi lembaga tersebut dan menganggap keputusannya batal demi hukum.  Sementara itu, Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengapresiasi penerbitan surat perintah penangkapan untuk Putin sebagai langkah penting menuju keadilan.

Rusia Ancam Tembakkan Rudal Hipersonik ke Gedung Pengadilan Den Haag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/reuters_medvedev1.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Yulia Zyryanova/Sputnik/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Yulia Zyryanova/Sputnik/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada Sabtu (14/1), menuduh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tunduk secara memalukan kepada Amerika Serikat dan sebaiknya melakukan harakiri atau seppuku, ritual bunuh diri. Pernyataan itu menjadi pernyataan terbaru dari Medvedev, yang pernah dianggap sebagai pembaharu berhaluan barat tetapi kemudian berbalik menyerang dengan pernyataan-pernyataan mengejutkan dan provokatif sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Belum ada komentar dari Pemerintah Jepang karena Sabtu (14/1) adalah hari libur. Medvedev merupakan sekutu dekat Presiden Vladimir Putin. Dia kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan wakil ketua badan yang mengawasi industri pertahanan. Dia menanggapi pertemuan pada Jumat (13/1), antara Kishida dan Presiden AS Joe Biden, yang kemudian mengeluarkan sebuah pernyataan bersama. ”Kami menyatakan secara tegas bahwa penggunaan senjata nuklir apa pun oleh Rusia di Ukraina akan menjadi permusuhan terhadap kemanusiaan dan sama sekali tak bisa dibenarkan,” bunyi pernyataan seperti dilansir dari Antara. Medvedev mengatakan, pernyataan itu menunjukkan ketakutan terhadap Rusia dan mengkhianati kenangan pada ratusan ribu warga Jepang yang terbakar oleh ledakan nuklir di Hiroshima and Nagasaki. Dia merujuk pada peristiwa pada akhir Perang Dunia Kedua ketika AS menjatuhkan bom atom untuk memaksa Jepang menyerah kalah. Alih-alih menuntut pertanggungjawaban AS atas peristiwa itu, menurut Medvedev, Kishida telah menunjukkan bahwa dia hanyalah pelayan orang Amerika. Dia mengatakan, sikap yang memalukan itu hanya dapat dibersihkan dengan melakukan seppuku–tradisi bunuh diri dengan merobek perut sendiri–dalam pertemuan kabinet Jepang setelah Kishida pulang. Sejak invasi Rusia di Ukraina, Medvedev telah mengingatkan berkali-kali bahwa campur tangan barat dalam krisis itu akan berujung pada perang nuklir. Dia juga pernah menyebut orang-orang Ukraina sebagai kecoa, yang dianggap oleh Kiev sebagai genosida terang-terangan. Putin pernah mengatakan bahwa ancaman perang nuklir meningkat, tetapi bersikeras bahwa Rusia tidak akan menjadi gila. Dia juga mengatakan bahwa persenjataan nuklir Rusia hanya untuk membela diri.

Eks Presiden Rusia Bilang PM Jepang Sebaiknya Lakukan Harakiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Dmitry-Medvedev-Sputnik.jpeg" alt="Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision" width="100%">
<figcaption>Deputy chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during a meeting with members of the Security Council in Moscow on February 21, 2022. - Russian President Vladimir Putin said on February 21, 2022, he would make a decision</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Barat untuk menghukum negara nuklir seperti Rusia dinilai membahayakan umat manusia. Hal tersebut dikatakan mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev, Rabu (6/7) waktu setempat.  Invasi Rusia di Ukraina sejak 24 Februari lalu telah memicu krisis terparah dalam hubungan Rusia dan Barat sejak krisis rudal Kuba pada 1962. Saat itu dunia dikhawatirkan bakal dilanda perang nuklir.  Presiden AS Joe Biden menilai Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan penjahat perang. Negara-negara Barat pimpinan AS telah mempersenjatai Ukraina dan menjatuhkan berbagai sanksi pada Rusia.  "Gagasan untuk menghukum salah satu negara nuklir terbesar adalah hal yang absurd. Dan berpotensi mengancam keberadaan manusia," kata Medvedev, yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, di Telegram.  Rusia dan Amerika Serikat menguasai sekitar 90 persen senjata nuklir di dunia, masing-masing memiliki sekitar 4.000 hulu ledak, kata Federasi Ilmuwan Amerika.  Medvedev menuduh AS sebagai negara yang bertanggung jawab menumpahkan darah di seluruh dunia. Medvedev menyebut pembunuhan terhadap penduduk asli Amerika, serangan nuklir AS di Jepang, dan berbagai perang mulai dari Vietnam hingga Afghanistan. Dia mengatakan upaya menggunakan pengadilan internasional untuk menyelidiki aksi Rusia di Ukraina akan sia-sia dan berisiko memicu kerusakan global.  Sementara, Ukraina dan sekutunya di Barat mengatakan pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang. Mereka juga mengatakan Rusia berusaha merebut wilayah negara lain seperti kekaisaran, yang menyulut konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.  Pada Minggu (3/7), Putin mengeklaim telah meraih kemenangan terbesar setelah tentara Ukraina ditarik mundur dari wilayah Luhansk. Pasukan Rusia kemudian melancarkan serangan untuk merebut wilayah sebelahnya, Donetsk. Luhansk dan Donetsk adalah dua wilayah yang membentuk Donbas, target utama pasukan Rusia sejak gagal merebut ibu kota Kiev di awal invasi.

Menghukum Negara Nuklir Seperti Rusia Bisa Bahayakan Umat Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/123234662_hi073753437.jpg.jpeg" alt="Ilustrasi: Pasukan Rusia menginvasi Ukraina. (Reuters)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pasukan Rusia menginvasi Ukraina. (Reuters).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rusia sebenarnya tak membutuhkan hubungan diplomatik dengan Barat. Itu setelah Barat menjatuhkan sanksi pada Moskow atas apa yang disebutnya operasi militer Rusia di Ukraina, kata mantan presiden dan pejabat tinggi keamanan Dmitry Medvedev pada Sabtu (26/2).  Medvedev, menulis di media sosial, mengatakan sudah waktunya untuk "menggembok kedutaan."  Dia mengatakan, Moskow akan melanjutkan operasinya di Ukraina sampai mencapai tujuan yang ditentukan oleh Presiden Vladimir Putin. Medvedev membuat komentar di halaman terverifikasinya di jejaring sosial Rusia VK.  Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Putin dan pemimpin lain Rusia. (Reuters/Antara)

Eks Presiden Sebut, Rusia Tak Butuh Hubungan Diplomatik dengan Barat

Dmitry Medvedev

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dmitry Medvedev