<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-09-21-at-09.03.32.jpg" alt="Petugas mengangkut sampah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Humas Pemkab Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengangkut sampah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Humas Pemkab Bandung/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono mengungkap warga mengeluhkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta yang tak memilah sampah saat mengangkut sampah warga. Padahal, warga sudah melakukan pemilahan sampah sebelumnya.&nbsp; <div dir="auto">&ldquo;Dari rumah kita sudah pilah sampahnya, tapi ketika sudah dibawa oleh petugas, itu nyampur juga," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/4)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyayangkan masih terjadi seperti yang dikeluhkan warga. Apalagi warga DKI saat ini sudah sadar dan punya keinginan membantu pemerintah untuk mengelola lingkungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014601701/kelurahan-sukapura-sering-banjir-pemprov-jakarta-diminta-bangun-waduk-di-jakarta-utara">Kelurahan Sukapura Sering Banjir, Pemprov Jakarta Diminta Bangun Waduk di Jakarta Utara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, tak sedikit warga yang sukarela melakukan urunan untuk mengelola sampah dan memilahnya mulai saat di rumah masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sepertinya dari Dinas LH ini perlu memberikan sarana untuk bisa bagaimana masyarakat yang sudah sadar ini diberi bantuan fasilitas seperti penampungan sementara,&rdquo; ungkap Mardono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, Dinas LH menyediakan tempat penampungan sementara sampah yang telah dikumpulkan dari rumah-rumah warga. Sebab, Mardono mengaku ikut merasakan dampak buruk dari ketiadaan tempat penampungan sampah di sekitar pemukimannya, yakni di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014601674/astra-international-bakal-bagi-dividen-totalnya-rp-17-triliun-nilai-setiap-saham-rp-421">Astra International Bakal Bagi Dividen Totalnya Rp 17 Triliun, Nilai Setiap Saham Rp 421</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami di Kelapa Gading juga merasakan, kami tidak punya tempat penampungan sementara. Akhirnya sekarang ini di pinggir-pinggir jalan kadang ditumpuk,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, ia mengatakan bahwa truk pengangkut sampah tidak konsisten mengangkut sampah dari permukiman warga. Akibatnya, sampah bertumpuk di pinggir jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apalagi kalau mobil pengangkut sampahnya itu enggak hadir. Satu hari saja sudah bisa mencemari lingkungan dan banyak komplain. Oleh karena itu saya sarankan supaya bisa memanfaatkan kesadaran ini,&rdquo; pungkas Mardono.</div>

Banyak warga mengeluhkan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta yang tak memilah sampah saat mengangkut sampah warga.

Warga Keluhkan Petugas DLH DKI yang Campurkan Sampah saat Pengangkutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Polpem-pengerukan-sungai-kalimas-alfian-rizal2-1.jpg" alt="Ilustrasi pengerukan limbah sungai. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengerukan limbah sungai. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mengungkapkan penindakan terus dilakukan terhadap perusahaan tinja swasta yang sering buang limbah sembarangan.  "Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah nangkap ya di Matraman, terus di kantor Wali Kota Jakarta timur," kata Humas DLH DKI Jakarta Yogi Ikhwan kepada wartawan, Senin (21/11).  "Kita rutin emang melakukan penindakan terhadap pelaku usaha tinja swasta yang tidak bertanggung jawab ini," sambungnya.  Yogi mengatakan, di DLH memang ada bidang khusus yang mengawasi, yaitu bidang Pengawasan dan Penataan Hukum (PPH). Bidang tersebut melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha tinja yang melanggar aturan dengan membuang limbah sembarangan.  "Dan kita sebenarnya sudah mengidentifikasi pangkalan pangkalan tinja swasta inni di Jakarta, di situ kita monitor apakah mereka buang sembarangan apa tidak," ungkapnya.  Ia mengatakan mudah saja untuk mengidentifikasi perusahaan tinja yang suka buang limbah sembarangan. Pasalnya, di DKI hanya ada dua Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yaitu di Duri Kosambi dan Pulo Gebang.  "Jadi kita bisa lihat tuh mana mobil-mobil dan nomor-nomor polisi tertentu yang memang rutin mengirimkan air limbahnya ke sana," ucapnya.  "Kalau misalnya ada truk tangki yang tidak tercatat ke sana, berarti kan tidak buang ke sana itu bisa dipastikan mereka buang sembarangan," tandasnya.  Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sudah mengidentifikasi perusahaan swasta yang membuang limbah tinja sembarangan yang viral di media sosial. Diketahui kejadian tersebut terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur.  Namun begitu, Humas DLH DKI Yogi Ikhwan mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengejaran. "Kita masih melakukan pengejaran ya, sudah terindentifikasi," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (21/11).  Yogi mengatakan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi truk tinja yang membuang limbah sembarangan tersebut melalui nomor polisi yang tertera dalam video viral tersebut. "Kita kejar perusahaanya dan supirnya, kita mau tangkap kendaraannya," ungkapnya.

DLH DKI Sering Ciduk Perusahaan Tinja yang Buang Limbah Sembarangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jakarta-timur-fokus-pembangunan-proyek-pengendalian-air-dan-banjir_m_221834.jpeg" alt="Normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>Normalisasi Kali Ciliwung, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengeklaim bahwa berdasarkan data yang dihimpunnya, tahun lalu, yaitu 2021 penurunan sampah yang ada di sepanjang Kali Ciliwung telah berkurang hingga 20 persen.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menuturkan bahwa hal itu adalah dikarenakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya penanganan sampah di Kali Ciliwung.  "Seperti sosialisasi maupun penegakan hukum dalam meningkatkan kualitas lingkungan perairan dan mempertahankan Sungai Ciliwung sebagai sumber air bersih sedikitnya telah membuahkan hasil," urainya saat akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan sampah di Kali Ciliwung, Kamis (10/11).  "Dari data hasil rata-rata penanganan sampah harian yang di sepanjang Sungai Ciliwung pada tahun lalu telah terjadi penurunan sekitar 20 persen," sambung Asep.  Data menurunnya sampah di Kali Ciliwung tersebut menurutnya dapat dibuktikan dengan data kualitas air yang didapatkan dari Kali Ciliwung. Asep mengatakan, kualitas air yang didapat di kali tersebut semakin membaik.  "Ini membuktikan bahwa berbagai usaha yang kita lakukan, sekecil apapun usaha itu dapat berimbas baik bagi ekosistem yang berada di Sungai Ciliwung ini," ucapnya.  Ia melanjutkan, saat ini terdapat 56 titik penanganan sampah yang ditangani oleh lebih dari 182 petugas kebersihan badan air setiap harinya, di mana pada 56 titik tersebut terdapat 11 titik sekatan kubus apung dan 10 unit alat berat yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Ciliwung yang melintas di DKI Jakarta.  "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan berbagai upaya penanganan sampah di sepanjang aliran Sungai Ciliwung yang melintas di DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi ekosistem Sungai Ciliwung yang berkelanjutan," tegasnya.

DLH DKI Klaim Sampah di Kali Ciliwung Sudah Berkurang 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kualitas-Udara-di-Jakarta-Tidak-Sehat-050919-sgd-2.jpg" alt="Ilustrasi polusi udara di Jakarta. Sigid Kurniawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polusi udara di Jakarta. Sigid Kurniawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan dan Pemkot Bekasi. PKS tersebut dilakukan untuk berkolaborasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung pengendalian polusi udara di tiga kota tersebut.  Kepala DLH DKI Asep Kuswanto mengatakan, bahwa permasalahan polusi udara di Jakarta tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia menyampaikan dibutuhkan kolaborasi dengan kota lain untuk mengatasi permasalahan tersebut.  "PKS itu khusus untuk pengendalian polusi udara, yang salah satunya adalah tadi kita bahas untuk melakukan uji emisi bersama, kemudian juga untuk menyusun kebijakan-kebijakan secara bersama," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/9).  Dengan adanya kerja sama terkait hal tersebut, Asep mengatakan bahwa kebijakan untuk pengendalian polusi udara dapat diberlakukan di daerah lain di luar Jakarta. "Karena memang tanpa adanya kerja sama yang menyeluruh dengan pemkab, pemkot, sekitar Jakarta, maka pengendalian udara ini tidak dapat berjalan dengan baik," jelasnya.  Ia menambahkan, kerja sama untuk membuat pengendalian polusi udara di masing-masing kota akan terus dilakukan agar semua kota dapat bersinergi untuk menghasilkan kota yang bersih udaranya. "Ke depannya kita harapkan tidak dua kota itu, tapi juga bisa ditindaklanjuti di kota-kota lainnya," jelasnya.  Senada dengan DLH DKI, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Bondan Andriyanu mengatakan bahwa faktor yang memperburuk polusi udara di Jakarta juga bisa jadi disebabkan polusi yang dihasilkan benda tak bergerak semacam PLTU di kota lain. Ia mencontohkan PLTU Suralaya di Banten.  Menurutnya, salah satu PLTU paling tua itu menghasilkan emisi terburuk se-Asia Tenggara. Sehingga, bukan tidak mungkin emisi yang dihasilkannya berakibat buruk pada udara di Jakarta.  "Jadi bisa saja polusi udara yang ada di Jakarta itu berasal dari luar Jakarta atau sebaliknya," katanya pada Kamis, (15/9).  Oleh karena itu, Bondan mengatakan penting untuk pemerintah di tiap kota dan pemerintah pusat untuk membicarakan masalah penanganan polusi udara di Indonesia. Sebab, memang dibutuhkan kolaborasi untuk menghadapi masalah tersebut, tidak hanya di satu kota saja. "Artinya sangat penting untuk semua pemerintahan ini duduk bareng untuk melakukan upaya penanganan pencemaran udara," tegasnya. (*)

DLH DKI Kolaborasi dengan Tangsel dan Bekasi untuk Atasi Polusi Udara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/keren-dki-siapkan-33-bus-toilet-vip-untuk-asian-games-2018_m_156531.jpeg" alt="Penampakan Bus Toilet VIP Asian Games 2018" width="100%">
<figcaption>Penampakan Bus Toilet VIP Asian Games 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pada Asian Games 2018 Indonesia merupakan tuan rumah. Kota yang menjadi lokasi tempat penyelenggaran event multicabang itu yakni Kota Jakarta dan Palembang. Nah menyambut event akbar tersebut, Pemprov DKI Jakarta mulai membenahi beberapa venue, termasuk juga fasilitas pendukung lainnya, seperti penyediaan toilet umum yang layak untuk kegiatan skala internasional. Kini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta baru saja meluncurkan 33 unit bus VIP toilet. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan penyediaan fasilitas bus toilet itu merupakan salah satu bentuk tanggung pihaknya untuk pesta olahraga negara-negara Asia tersebut. "Saat ini kami sudah miliki sebanyak 11 bus toilet VIP. Tahun ini, kami akan tambah 22 unit lagi, 2 (dua) di antara bus toilet khusus penyandang disabilitas. Pengadaan melalui e-Katalog LKPP," ujarnya di Jakarta kepada JawaPos.com, Senin (11/9). Selain berpendingin udara, bus toilet baru tersebut juga dilengkapi dengan dua kamar yang masing-masing memiliki kloset sendiri. Bus toilet ini juga dilengkapi sebuah wastafel, genset, dan satu tenda otomatis. &ldquo;Kita ingin memastikan Jakarta siap menjadi tuan rumah. Penyediaan fasilitas toilet yang layak juga demi nama baik Negara,&rdquo; kata mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta itu. Kesebelas bus toilet yang sudah dimiliki DLH ini saat ini beroperasi di pusat-pusat keramaikan Ibukota dan event-event keramaian sesaat, seperti Kawasan Monas. Toilet Khusus Difabel Isnawa menjelaskan sejumlah persyaratan tambahan juga diperhitungkan olehnya dalam membuat bus toilet yang ramah bagi difabel. Toilet yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu atau simbol dengan sistem cetak timbul "Penyandang Disabilitas " pada bagian luarnya. Toilet juga harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda, seperti disiapkan ramp. Tentang ketinggian kloset, harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar 45 hingga 50 centimeter. Selain itu, kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas yang lain. "Pegangan juga didesain memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda," kata Isnawa. Termasuk peletakan kertas tisue, air, kran air atau shower dan perlengkapan lainya, seperti tempat sabun dan pengering tangan, harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda. Persyaratan lainnya, lanjut Isnawa, pintu toilet harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda. &ldquo;Lantai pun tidak boleh licin,&rdquo; kata Isnawa.

Keren, DKI Siapkan 33 Bus Toilet VIP untuk Asian Games 2018

dlh dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dlh dki

Berita Terkini

Warga Keluhkan Petugas DLH DKI yang Campurkan Sampah saat Pengangkutan

DLH DKI Sering Ciduk Perusahaan Tinja yang Buang Limbah Sembarangan

DLH DKI Klaim Sampah di Kali Ciliwung Sudah Berkurang 20 Persen

DLH DKI Kolaborasi dengan Tangsel dan Bekasi untuk Atasi Polusi Udara

Keren, DKI Siapkan 33 Bus Toilet VIP untuk Asian Games 2018

Download Aplikasi JawaPos.com