<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/JKT_Jakarta-Lengang_Salman-Toyibi-7JPG-3834236888.jpg" alt="Suasana jalan di Kota Jakarta." width="100%">
<figcaption>Suasana jalan di Kota Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Status Jakarta sebagai ibu kota negara resmi berakhir usai Presiden RI Prabowo Subianto resmi meneken perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Lantas, apa untung-rugi dari kebijakan itu untuk kota yang dicanangkan menjadi kota global ini?</p> <p>Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut bahwa keuntungan Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota adalah terlepasnya intervensi dari pemerintah pusat.</p> <p>"Selama ini kan kebijakan pemerintah DKI itu karena DKI-nya itu selalu ada intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/12).</p> <p>Ia mencontohkan, kerugian yang dialami akibat intervensi pemerintah pusat terhadap Pemprov DKI Jakarta saat itu adalah penanganan Covid-19 di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>"Itu pemerintah pusat sangat intervensi. Misalnya Pak Anies waktu itu mau lockdown Jakarta tapi pemerintah pusatnya gak boleh. Jadilah cuma PSBB," jelas Trubus.</p> <p>Tak hanya jadi mandiri, posisi Jakarta dalam UU DKJ bahkan menguntungkan karena menjadi ketua dari kawasan aglomerasi yang terdiri dari daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Cianjur dan Puncak.</p> <p>"Nah, jadi karena itu sebenarnya pembangunan Jakarta sekarang tidak terfokus di Jakarta," ucapnya.</p> <p><strong>Anggaran Jakarta&nbsp;Bakal Berkurang</strong></p> <p>Seiring terlepasnya intervensi pemerintah pusat terhadap Jakarta usai ditekennya UU DKJ, kucuran anggaran dari pemerintah pusat terhadap Pemprov Jakarta juga menurut Trubus akan menurun.</p> <p>"Kan selama ini Jakarta dapat bantuan dari pemerintah pusat anggarannya. Ada dana alokasi khusus, yang sifatnya tersendiri. Itu jumlahnya sekitar Rp 40 triliunan," tuturnya.</p> <p>"Nah, itu hilang sekarang. Jadi mau gak mau Jakarta harus cari pendapatan sendiri. Untuk mendapat PAD harus cari sumber-sumber lain," sambung Trubus.</p> <p>Setelah berkurangnya bantuan anggaran dari pusat, ia menegaskan bahwa Jakarta juga mau tak mau mesti mulai efisien menggunakan setiap dana yang ada.</p> <p class="class-paragraph">Termasuk proyek-proyek besar yang saat ini berlangsung di Jakarta, kata Trubus, kemungkinan akan mengalami masalah serius karena tak ada lagi anggarannya.</p>

Status Jakarta sebagai ibu kota negara resmi berakhir usai Presiden RI Prabowo Subianto resmi meneken perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024.

Untung dan Rugi Jakarta Usai Presiden Prabowo Teken UU DKJ, Pengamat Ungkit Jokowi serta Anies Baswedan saat Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/JKT_PROGRES-PEMBANGUNAN-MRT-FASE-2A-GLODOK-KOTA_HANUNG-HAMBARA_17122024-9-1278810105.jpg" alt="Pekerja beraktifitas di tunnel di proyek MRT Fase 2A CP 203, Glodok, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktifitas di tunnel di proyek MRT Fase 2A CP 203, Glodok, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah mengetok palu Undang-Undang 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Meski Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Kepres) belum disetujui, baik legislatif maupun eksekutif di Jakarta telah mulai melakukan berbagai persiapan.&nbsp;</p> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pertanyaannya, apa yang akan berubah dari Jakarta pasca tidak lagi berstatus Daerah Khusus Ibu Kota (DKI)?&nbsp;Apakah akan menjadi lebih baik atau malah sebaliknya, akan menjadi terpuruk?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, seluruh pihak tengah melakukan reimajinasi Jakarta. Visi - misi Jakarta tengah kembali disusun dengan target menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian berskala Global di masa depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015434082/ramalan-shio-hari-ini-18-desember-2024-untuk-naga-ular-kuda-dan-kambing">Ramalan Shio Hari Ini, 18 Desember 2024 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani optimis Jakarta akan tetap menjadi Jakarta seperti biasanya meski tidak lagi menjadi Ibu Kota. Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan barometer bagi kota-kota lain di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Gerindra ini pun menilai, tidak akan mudah mengubah apa yang sudah terbentuk di kota dengan usia 497 tahun ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena tentunya semua butuh proses dan waktu. Tidak mudah mengubah apa yang sudah terbentuk selama 400 tahunan dalam sekejap," ujar Rani kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta juga menilai, perubahan perekonomian di Jakarta juga tidak akan berubah drastis pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015434073/presiden-prabowo-revisi-uu-dkj-tantangan-baru-jakarta-menuju-era-aglomerasi">Presiden Prabowo Revisi UU DKJ: Tantangan Baru Jakarta Menuju Era Aglomerasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, perusahaan yang ada di Jakarta pasti akan memikirkan matang-matang jika memang ingin memindahkan kantor pusat mereka ke wilayah lain. Pemindahan itu pun akan memakan waktu lama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya rasa perubahan ekonomi di Jakarta juga tidak akan langsung drastis, pengalihan kantor cabang maupun kantor-kantor utama perusahaan-perusahaan tentunya butuh proses yang memerlukan waktu cukup dan tepat sasaran ketika memutuskan pindah karena bisnis-bisnis apa saja yang sudah terbangun di Jakarta tentunya menjadi pertimbangan utama pastinya bila akan pindah," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan, Jakarta akan beralih fungsi sebagai pusat perekonomian berskala global ke depan. Untuk itu, diperlukan fungsi dan peran yang strategis agar Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global memiliki jejaring bisnis dengan kota lainnya di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015434075/ramalan-shio-hari-ini-18-desember-2024-untuk-tikus-kerbau-macan-dan-kelinci">Ramalan Shio Hari Ini, 18 Desember 2024 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut politikus PKS itu, salah satu program prioritas yang dapat memajukan Jakarta sebagai kota global ialah dengan membangun pesisir utara Jakarta dan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta Tahun 2024-2044 yang baru saja disahkan eksekutif dan legislatif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai kota bisnis, kita sudah mengesahkan bersama-sama dalam Rapim melalui penetapan tata ruang wilayah yang sudah kita sahkan dan kita putuskan, Insya Allah menjadi pemersatu,&rdquo; tuturnya.</div> </div>

Visi-misi Jakarta tengah kembali disusun dengan target menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian berskala Global di masa depan.

Jakarta Tanpa Status Ibu Kota: Tetap Jadi Barometer Indonesia atau Terancam Turun Kelas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/image0-54-422855297.jpeg" alt="Ilustrasi Monas di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Monas di Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan terkait dengan perubahan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</p> <p>Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 151 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.&nbsp;</p> <p>Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal nomenklatur UU Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.</p> <p>"Ini tentu saja kami akan sesuai koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri berkait nomenklatur tersebut," ujar Pj Gubernur Teguh di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12).</p> <p>Teguh mengatakan, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat bersama Kemendagri guna membahas hal tersebut.&nbsp;"Nanti kami diskusikan bersama," ucapnya.&nbsp;</p> <p>Diketahui, Presiden Prabowo menandatangani aturan tersebut pada 30 November 2024. Sesuai dengan bunyi aturan yang diteken Prabowo itu, ada beberapa perubahan yang otomatis terjadi setelah aturan tersebut berlaku. Di antaranya nomenklatur DKI menjadi DKJ.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024, dinyatakan menjadi gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta,&rdquo; demikian bunyi pasal 70A pada aturan tersebut.</p> <p>Demikian pula nomenklatur lembaga yang menaungi wakil rakyat Jakarta di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun DPD.</p> <p>Semua menyesuaikan dari DKI menjadi DKJ. Salah satu pertimbangan perubahan nomenklatur tersebut adalah diterbitkannya Keputusan Presiden tentang perpindahan ibu kota.</p> <p>&rdquo;Bahwa perpindahan ibu kota negara yang harus menunggu penetapan Keputusan Presiden memengaruhi perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah menjadi melekat kepada atau berasal dari daerah pemilihan Provinsi Daerah Khusus Jakarta,&rdquo; bunyi pertimbangan tersebut.</p>

Presiden Prabowo Subianto telah meneken aturan terkait dengan perubahan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Nomenklatur Jakarta resmi Berubah Dari DKI Jakarta ke DKJ, Pemprov Jakarta Akan Koordinasi dengan Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/1000473098-302824303.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/12) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada serentak 2024.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/015396478/pt-agincourt-resources-raih-dua-penghargaan-tamasya-dari-kementerian-esdm-dan-tujuh-penghargaan-di-isda-2024">PT Agincourt Resources Raih Dua Penghargaan 'Tamasya' dari Kementerian ESDM dan Tujuh Penghargaan di ISDA 2024</a></strong><br /><br />Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Sabtu, melansir ketentuan itu tercantum dalam dokumen salinan UU Nomor 151 Tahun 2024 sebagai Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ yang disahkan Presiden Prabowo di Jakarta pada 30 November 2024.<br /><br />"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dinyatakan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta," demikian petikan Pasal 70-B.<br /><br />Turunan dari pasal tersebut menjelaskan jabatan yang sebelumnya melekat pada Provinsi DKI Jakarta kini diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Perubahan ini mencakup jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, DPR, dan DPD.<br /><br />UU tersebut juga mencantumkan penetapan status pejabat hasil Pemilu 2024, yakni gubernur dan wakil gubernur hasil Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta kini menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKJ.<br /><br />Anggota DPRD, DPR, dan DPD yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta juga otomatis disesuaikan dengan nomenklatur baru.<br /><br />Meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pasal II UU tersebut menyatakan bahwa pemindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, masih menunggu keputusan Presiden.<br /><br />"Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian," demikian petikan pasal II.<br /><br />Dalam penjelasan umum undang-undang ini, perubahan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait status baru Jakarta.<br /><br />Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dianggap belum mengatur secara tegas perubahan nomenklatur jabatan dan status pemerintahan di Jakarta pasca pemindahan ibu kota. (*)</p>

Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi DKJ

Presiden Prabowo Teken UU Perubahan Nomenklatur Jakarta Menjadi DKJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/JKT-_ilustrasi-jakarta-masih-level-III-karena-penduduk-aglomerasi-yang-belum-sepenuhnya-tervaksinasi-_hanung-hambara-_06102021-8.jpg" alt="Sejumlah warga beraktifitas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Rabu (06/10/2021). Meski angka positivity rate DKI Jakarta tergolong rendah namun, Jakarta tetap berstastu sebagai PPKM Level III karena menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Me" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga beraktifitas di sekitar Bundaran HI, Jakarta, Rabu (06/10/2021). Meski angka positivity rate DKI Jakarta tergolong rendah namun, Jakarta tetap berstastu sebagai PPKM Level III karena menurut Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Me</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jakarta akan berubah status menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sesuai termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ dan Aglomerasi. Kebijakan ini diambil karena ibu kota akan pindah ke Kalimantan Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengurus Wakil Nahdlatul Ulama (PWNU) menilai, selepas tak lagi menjadi ibu kota, Jakarta bisa menjadi pusat komersial dan finansial global. Diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan ini mengemban misi, untuk menjadikan Jakarta dan Kawasan Aglomerasi sebagai sebuah Pusat Keuangan dan Komersial Global, yang terletak di Kawasan Asia Timur, yang diyakini, akan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dalam dua dasawarsa ke depan," kata Ketua Pelaksana Workshop NU Jakarta dan Kawasan Aglomerasi Abdul Aziz, Jumat (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan, NU harus ikut berkontribusi menata DKJ bersama 10 daerah yang menjadi kawasan aglomerasi. "Kedepan saya berharap pengurus NU DKI bersama pengurus NU sekitar seperti Tangerang, Depok, Bekasi punya tanggung jawab mengisi DKJ dengan adanya aglomerasi, mungkin dari aspek administratif masing-masing wilayah tidak bisa dipengaruhi," kata Samsul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, posisi DKI Jakarta, berpotensi bergabung dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karena itu, butuh kerja bersama membangkitkan perekonomian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Paling tidak, kita punya tanggung jawab besar karena lahirnya UU ini melibatkan banyak daerah menjadi satu kesatuan sehingga dibutuhkan untuk bersama-sama punya tanggung jawab mengisi dan berkontribusi sebagai tanggung jawab DKJ ke depan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di kesempatan sama, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy menyoroti perkembangan signifikan di Jakarta, khususnya sejak menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Aglomerasi. Salah satu perhatian utama adalah masalah urbanisasi yang semakin meningkat dan perubahan demografi yang terjadi di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan waktu yang cukup lama, kecuali jika para pegawai negeri beralih dengan cepat. Namun, karena Jakarta menjadi destinasi utama urbanisasi, perlu untuk mengantisipasi perubahan pola urbanisasi dari yang sudah ada menjadi yang baru," kata Suaedy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, adanya antisipasi terhadap dinamika urbanisasi menghadapi perubahan demografi dengan banyaknya pemukiman yang mungkin belum terjangkau oleh NU, seperti di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Terkait perubahan demografi, Suaedy menyoroti perbedaan tajam antara kompleks-kompleks elite, permukiman menengah, dan daerah-daerah kumuh di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perencanaan yang matang diperlukan dalam konteks kepemimpinan NU, di mana para ulama tidak hanya berperan secara alamiah tetapi juga memerlukan strategi adaptasi di berbagai konteks, termasuk di lingkungan kumuh dan minoritas Muslim," tandasnya.</div>

Ketua PWNU DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan, NU harus ikut berkontribusi menata DKJ bersama 10 daerah yang menjadi kawasan aglomerasi.

Setelah Tak Jadi Ibu Kota, Jakarta Bisa Menjadi Pusat Komersial dan Finansial Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/Atraksi-Video-Mapping-Di-Monas-Dery-Ridwansah-2-4128057254.jpg" alt="Tugu Monas yang menjadi landmark Kota Jakarta. Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu Kota Negara Indonesia." width="100%">
<figcaption>Tugu Monas yang menjadi landmark Kota Jakarta. Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu Kota Negara Indonesia.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jakarta secara yuridis tidak lagi menjadi ibu kota yang selama ini dikenal sebagai daerah khusus ibu kota (DKI). Baik ibu kota negara maupun ibu kota pemerintahan. Jakarta berganti menjadi daerah khusus.</p> <p>Perubahan status itu seiring dengan ditandatanganinya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024 lalu. Kehadiran UU nomor 2/2024 itu karena ibu kota negara sudah berpindah ke Ibu Kota Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di sebagian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Selanjutnya dengan UU Nomor 2/2024 tentang DKJ, maka Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.</p> <p>"Menyandang nama baru Provinsi Daerah Khusus Jakarta, peran baru Jakarta tetap strategis. Salah satunya adalah Jakarta dapat melakukan kerja sama langsung dengan daerah, badan usaha dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung," ungkap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth kepada wartawan, Rabu (8/5).</p> <p>Dengan perubahan itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu kota Negara dan Ibu kota Pemerintahan, Jakarta memiliki banyak peluang.</p> <p>Pasalnya, Jakarta tetap memiliki 12 kewenangan khusus yang meliputi sejumlah bidang. Mulai dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kebudayaan; Penanaman Modal; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perindustrian; Pariwisata; Perdagangan; Pendidikan; dan Kesehatan.</p> <p>"Dalam bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Jakarta berwenang membangun dan memelihara infrastruktur publik," ungkap anggota Fraksi PDIP itu. Jakarta dapat menjaga perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan dan ruang dalam wilayah tertentu agar tercapai tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Di dalamnya penentuan zonasi, perencanaan perkotaan, perlindungan lingkungan, dan manajemen sumber daya alam.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-184628-3491801016.jpeg" alt="Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.</figcaption>
</figure> <p>Menurut Kenneth, peran strategis itu memperkuat kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta. Seperti sebagai pelaksana fungsi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Sebagai Pusat Perekonomian Nasional membuat Jakarta akan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global, serta menjadi penopang Pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.</p> <p>"Sementara dalam peran sebagai Kota Global, Jakarta akan menjadi penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik secara nasional, regional, maupun internasional," tuturnya.</p> <p class="class-paragraph">Kent berharap setelah tidak jadi ibu kota negara, Jakata diharapkan lebih lengang penduduk dan kendaraan pribadi. Sehingga masalah utama kota seperti kemacetan bisa terurai. Meski begitu, fasilitas pedestarian dan transportasi umum massal perlu terus ditingkatkan dan dibuat semakin nyaman.</p> <p>"Sinergi antara Pemprov dan DPRD dalam mengelola anggaran perencanaan infrastruktur perlu benar-benar menyentuh hingga titik krusial masalah di masyarakat," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.</p> <p>Tak hanya itu juga, sambung Kent, dengan pengelolaan manajemen transportasi, harapannya kualitas udara yang buruk akibat asap kendaraan bisa berkurang. Selain itu, pabrik-pabrik yang berada di wilayah jabodetabek perlu diberikan edukasi untuk mengalihkan sumber energi ataupun pembuangan limbah yang lebih ramah lingkungan.</p> <p>Adapun tantangan Jakarta ke depan adalah meningkatkan pembangunan ke arah smart city. Karena sistem teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan produktifitas warganya. Manajemen pengelolaan wisata juga perlu ditingkatkan agar turis asing mau berkunjung ke Jakarta, bukan hanya karena berbisnis, tapi juga berlibur. "Wisata sejarah dan kuliner di Jakarta bisa banyak diminati oleh turis jika dikelola dengan kemasan yang menarik dan edukatif," tutur Kent.</p> <p>Hilangnya peran Jakarta sebagai Ibu kota Negara, kata dia, merupakan peluang besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jakarta. Jakarta bisa melakukan percepatan pertumbuhan secara signifikan.</p>

Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa.

Berstatus Daerah Khusus, Anggota DPRD DKI Kenneth Berharap Jakarta Lebih Cepat Jadi Kota Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Cuaca-Terik-Jakarta-Miftahul-hayat-3-1077683956.jpeg" alt="Warga beraktifitas dianjungan Transjakarta saat cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga beraktifitas dianjungan Transjakarta saat cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga UU itu resmi ditandatangani pada 25 April 2024, Jakarta masih berstatus ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu merujuk Pasal 63 UU DKJ.</p> <p>Disebutkan bahwa hingga UU diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status itu akan berlaku sampai dengan penetapan keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Kemudian, UU DKJ menetapkan DKJ sebagai daerah otonom setingkat provinsi. DKJ akan diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.</p> <p>Dalam perubahan statusnya, Jakarta akan tetap dipimpin gubernur dan wakil gubernur. Keduanya dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 10 ayat 1.</p> <p>Pasal itu sekaligus mengonfirmasi bahwa wacana gubernur DKJ dipilih oleh presiden urung diterapkan.</p> <p>Sementara itu, salah satu norma yang diatur dalam UU DKJ adalah alokasi untuk kelurahan di Jakarta sebesar 5 persen dana dari APBD. Alokasi tersebut dihitung setelah dikurangi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).</p> <p>Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan, alokasi itu bertujuan untuk memperkuat peran kelurahan. Dengan dana tersebut, diharapkan bisa memperkuat peran kelurahan menyelesaikan persoalan di lapangan yang berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat banyak.</p> <p>Hal itu juga sejalan dengan aspirasi para anggota DPR RI, khususnya yang berasal dari dapil DKI Jakarta. &rsquo;&rsquo;Peran kelurahan harus semakin diperkuat karena dialah ujung tombak menyelesaikan persoalan-persoalan yang nampak sepele di lapangan tapi berkontribusi kehidupan masyarakat banyak,&rsquo;&rsquo; ujarnya. <strong>(far/mia/c17/fal)</strong></p>

UU DKJ menetapkan DKJ sebagai daerah otonom setingkat provinsi. DKJ akan diarahkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global.

UU Daerah Khusus Jakarta Diteken, Gubernur Tetap Dipilih lewat Pilkada

<div id="m#msg-f:1793847713044183585" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kpu-perlu-atur-penggunaan-sosmed-pada-pilkada-2018_m_129862.jpeg" alt="Surat suara Pilkada DKI saat dalam proses pelipatan pada saat putaran pertama. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Surat suara Pilkada DKI saat dalam proses pelipatan pada saat putaran pertama. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah dan DPR RI menyepakati pemilihan jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilakukan melalui proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kesepakatan itu diambil dalam rapat Panja Baleg DPR RI bersama Pemerintah terkait pembahasan RUU DKJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/014454676/rekomendasi-3-mobil-bekas-berukuran-kecil-untuk-mudik-toyota-agya-honda-brio-dan-daihatsu-sirion-cek-harga-bekasnya">Rekomendasi 3 Mobil Bekas Berukuran Kecil untuk Mudik: Toyota Agya, Honda Brio dan Daihatsu Sirion, Cek Harga Bekasnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta agar klausul penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih oleh Presiden untuk dihapus. Klausul tersebut termaktub dalam RUU DKJ usulan DPR RI Pasal 10 ayat (2) untuk dihapus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhajar menyebut pemilu merupakan kontestasi politik sebagai wujud penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih kepala daerah berdasarkan asas demokrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Peraturan yang ada sekarang pun tak menghambat Jakarta untuk tetap menjadi kota global,&rdquo; kata Suhajar di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhajar menyatakan, kepala daerah merupakan kepala rakyat sehingga jabatan tersebut harus diisi sesuai dengan kehendak atau tradisi rakyat setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kepala daerah harus wakili rakyatnya di dalam dan di luar pengadilan. Kepala daerah tak boleh ditunjuk orang lain,&ldquo; tegas Suhajar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Suhajar menjelaskan, perubahan klausul mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ mengikuti aturan yang termaktub pada Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah selama ini yaitu UU Pilkada, begitu pula dengan daerah-daerah khusus lainnya. Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di Provinsi Papua sama dengan berlakunya pilkada. Jadi satu kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya," jelas Suhajar.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemerintah. Dia mengungkapkan, ada perbedaan usulan perubahan penunjukan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan UU DKI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, di UU DKI sekarang sama dengan pemenang pilpres 50+1. Sekarang diusulan pemerintah tak menyebut 50+1. Artinya sama dengan pilkada lain, suara terbanyak," ucap Supratman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pertimbangan tersebut berdasarkan pembelahan di masyarakat, aspek sosiologis rakyat, dan anggaran pilkada. Supratman kemudian meminta persetujuan kepada peserta rapat soal usulan Pemerintah bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dipilih lewat Pilkada.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014454651/kendaraan-pelanggar-ganjil-genap-saat-mudik-bakal-dipantau-lewat-etle-tidak-dipaksa-putar-balik">Kendaraan Pelanggar Ganjil Genap saat Mudik Bakal Dipantau Lewat ETLE, Tidak Dipaksa Putar Balik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setuju ya? Setuju?," seru Supratman disambut peserta rapat tanda persetujuan. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

pemilu merupakan kontestasi politik sebagai wujud penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih kepala daerah

Pemerintah dan DPR Sepakat Gubernur DKJ Dipilih Lewat Pilkada

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/InShot_20240226_175406309_2-1724473751.jpg" alt="Foto aerial suasana kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Foto aerial suasana kendaraan melintas di Bundaran HI, Jakarta, Senin (14/9/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com -</strong> DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) demi memastikan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />&ldquo;Harapan saya, tentunya DPR-RI khususnya yang berasal dari Dapil&nbsp;(daerah pemilihan) Jakarta menginisiasi percepatan perumusan Undang-Undang Kekhususan Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/3).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014431628/sapuan-angin-dan-deru-ombak-menambah-kekhusyukan-jemaah-saat-sholat-tarawih-di-masjid-terbesar-maroko">Sapuan Angin dan Deru Ombak Menambah Kekhusyukan Jemaah saat Sholat Tarawih di Masjid Terbesar Maroko</a></strong><br /><br />Menurut Misan,&nbsp; desakan itu bertujuan agar RUU DKJ dapat dijadikan landasan dalam pengelolaan Jakarta serta hak dan kewajiban daerah terhadap pusat.<br /><br />Menurut dia, perencanaan pembahasan terkesan sangat lambat terkait status Ibu Kota.<br /><br />Terlebih, dia mengatakan, RUU DKJ seharusnya rampung dibahas sebelum Pemilu 2024 sehingga tidak terjadi kekosongan kepastian hukum untuk status Kota Jakarta.<br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014431689/satpol-pp-dki-akan-pelototi-tempat-hiburan-malam-selama-ramadhan">Satpol PP DKI Akan Pelototi Tempat Hiburan Malam Selama Ramadhan</a></strong><br /><br />&ldquo;Secara pribadi, tentunya saya sangat menyayangkan buruknya perencanaan perundang undangan di DPR, bagaimana kemudian Jakarta tidak jelas statusnya secara undang undang hingga hari ini,&rdquo; ucapnya.<br /><br />Status DKI Jakarta tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI dan implementasi Undang Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).<br /><br />Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan Jakarta sampai saat ini masih menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014431663/xavi-tandaskan-badai-cedera-bukan-alasan-tidak-menang-lawan-napoli">Xavi Tandaskan Badai Cedera Bukan Alasan Tidak Menang Lawan Napoli</a></strong><br /><br />&ldquo;Ya, proses Undang-Undang DKJ-nya kan belum ada, sedang proses. Tentunya ini masih Ibu Kota,&rdquo; kata Heru.<br /><br />Sedangkan, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, dalam waktu dekat akan segera menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait status Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024.<br /><br />&ldquo;Sekarang DKI ini tidak ada statusnya, nah itu yang membuat kita harus mempercepat (pembahasan RUU DKJ),&rdquo; ujar Supratman.</p>

DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan RUU DKJ.

DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/16/WhatsApp-Image-2023-09-16-at-172943-1613500125.jpg" alt="Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ)." width="100%">
<figcaption>Potret Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pelanggengan politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi alasan dibalik dorongan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek Anwar Razak menilai, masalah integritas penyelenggara negara, otonomi daerah, dan hak demokrasi warga Jakarta berada di ujung tanduk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden dinilai akan sangat politis. Bahkan, Dewan Perawkilan Rakyat Daerah (DPRD) akan kehilangan kekuatan secara signikan, karena berhadapan dengan otoritas presiden.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Akan menarik apakah presiden sekarang atau yang akan datang (menunjuk). Menurut hitungan politik akan ditetapkan presiden (yang) sekarang,&rdquo; kata Anwar dalam keterangannya, Minggu (3/3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014397893/paul-munster-mengaku-belum-pernah-melihat-song-ui-young-bermain-sejak-cedera-di-timnas-singapura-kok-bisa">Paul Munster Mengaku Belum Pernah Melihat Song Ui-young Bermain Sejak Cedera di Timnas Singapura, Kok Bisa?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun tak memungkiri, posisi Gubernur Jakarta yang ditunjuk presiden akan berdampak pada kesejahteraan masayarakat. Anwar menduga bahwa gubernur yang tidak dipilih rakyat hanya tunduk pada presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pintu aspirasi masyarakat akan berkurang. Salah satu contohnya, konsultasi publik atau musrembang untuk RPJMD dan APBD akan berkurang," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Indonesia Budget Center Indonesia Elizabeth Kusrini mengamini potensi RUU DKJ terhadap penurunan demokrasi, otonomi daerah, dan integritas pelaksana negara. Menurutnya, hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014397717/tim-sar-temukan-jasad-anak-yang-hanyut-di-kali-mampang">Tim SAR Temukan Jasad Anak yang Hanyut di Kali Mampang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita mau mengadu beras mahal ke siapa? Demo ke Kebon Sirih (Kantor DPRD DKI Jakarta)?" cetus Elizabeth.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Elizabeth, ada tiga pihak yang mendapat keuntungan dari implementasi RUU DKJ yakni presiden dan parpol penguasa, elit politik dan bisnis, serta pemerintah pusat. Ia berujar, presiden dan parpol akan berpotensi mendapat pengaruh dengan keadan yang mendukungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Elit politik dan bisnis akan mendapat posisi strategis. Sedangkan pemerintah pusat dapat berpotensi megnurangi alokasi anggaaran ke DKI Jakarta. Sementara masyarakat menjadi kelompok utama yang dirugikan dalam impelemntasi ini," papar Elizabeth.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elizabeth menyebut, masyarakat akan kehilangan hak demokrasi dan otonomi daerah. Sedangkan gubernur akan tunduk pada presiden dan parpol berkuasa dan Jakarta akan kehilangan status daerah khusus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/014397867/ikn-harus-tetap-ramai-tidak-perlu-terlalu-luas-dilengkapi-fasilitas-pendukung">IKN Harus Tetap Ramai, Tidak Perlu Terlalu Luas, Dilengkapi Fasilitas Pendukung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, badan layanan terkait aglomerasi dalam RUU DKJ adalah Dewan Kawasan Aglomerasi, yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan dokumen perencanaan pembangunan kawasan aglomerasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dewan ini dipimpin oleh Wakil Presiden dan diatur dengan Peraturan Presiden," pungkasnya.</div>

Pelanggengan politik dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi alasan dibalik dorongan Rancangan Undang-Undang DKJ.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dkj

Berita Terkini