<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-moskow-din-syamsuddin-serukan-teologi-bersama-untuk-kerukunan_m_.jpg" alt="Din Syamsuddin" width="100%">
<figcaption>Din Syamsuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan yang terhitung sejak Senin (14/9) hingga Jumat (25/9) tersebut dinilai tepat untuk menahan laju penularan Covid-19.  "Kebijakan Pemprov tersebut sejalan dengan arahan Presiden Jokowi bahwa Pemerintah harus mengutamakan penanggulangan kesehatan daripada ekonomi. Memang, percuma mengembangkan ekonomi sementara rakyat jatuh sakit," kata Din dalam keterangan tertulisya pada JawaPos.com, Minggu (13/9).  Menurut Din, mengedepankan kesehatan di atas ekonomi atau sebaliknya adalah pilihan. Karena keduanya saling berkaitan, namun pada situasi tertentu harus ada yang diprioritaskan.  "Sudah terbukti, masa transisi dengan pelonggaran PSBB dan roda perekonomian digerakkan, seperti pembukaan perkantoran, pusat perdagangan, pusat keramaian, termasuk sekolah, ternyata mendorong terciptanya klaster baru penularan virus di perkantoran dan pusat perdagangan," ucap Din. <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/konglomerat-pt-djarum-surati-jokowi-tolak-psbb-ylki-bilang-begini/">Baca Juga: Konglomerat PT Djarum Surati Jokowi Tolak PSBB, YLKI Bilang Begini</a></li> </ul> Oleh karena itu, Din meminta Pemerintah Pusat untuk mendukung langkah Pemprov DKI tersebut, bukan sebaliknya mengkritik dan cenderung menghalangi. Menurutnya, aneh jika Pemerintah Pusat menolak apalagi dengan pikiran yang keliru dan berisiko membuka ekonomi tapi mendorong persebaran virus.  "Semakin aneh, jika ada beberapa pembantu Presiden mengajukan pikiran yang bertolak belakang dengan presidennya," cetus Din.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kembali mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua pekan mulai 14 sampai 25 September 2020. Alasan penerapan PSBB total kembali diterapkan, karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama pada September 2020.  "Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan, agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," kata Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Minggu (13/8).  Penerapan PSBB pengetatan ini mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 itu diterbitkan pada Minggu, 13 September 2020.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menyampaikan, jika tidak dikendalikan penularan Covid-19 akan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Sehingga perlu untuk melakukan pengetatan agar wabah Covid-19 dapat dikendalikan penularannya.  "Ini sebabnya kita melakukan formulasi yang berbeda dibandingkan dengan formulasi sebelumnya, yang berbeda inilah yang menyebabkan kita harus memerlukan waktu ekstra," tandas Anies.

Dukung Kebijakan Anies, Din: Aneh Jika Pemerintah Pusat Menolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Penyemprotan-Disinfektan-Masjid-Al-Azhom-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di Masjid Al-Azhom, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas beribadah kembali di masjid tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan S" width="100%">
<figcaption>Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di Masjid Al-Azhom, Kota Tangerang, Banten, Senin (1/6/2020). Penyemprotan tersebut sebagai persiapan jelang dimulainya aktivitas beribadah kembali di masjid tersebut setelah memasuki masa transisi Pembatasan S</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya penularan Covid-19 di Indonesia membuat banyak masyarakat khawatir, terlebih di DKI Jakarta yang kasusnya lebih dari seribu orang dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku besok, Senin (14/9).  Mengenai hal tersebut, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebutkan, sebenarnya warga Jakarta dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya sudah lelah dengan 'penjara' wabah Covid-19. Semua pihak seharusnya bahu membahu dalam mengatasi wabah ini.  "Jika PSBB Jakarta kali ini gagal sebagai instrumen pengendali wabah Covid-19, maka akan berdampak eskalatif terhadap pengendalian wabah di level nasional, dan klimaksnya denyut nadi perekonomian nasional akan makin terpuruk," ungkap dia melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/konglomerat-pt-djarum-surati-jokowi-tolak-psbb-ylki-bilang-begini/">Konglomerat PT Djarum Surati Jokowi Tolak PSBB, YLKI Bilang Begini</a></li> </ul> Karena itu, Tulus berharap, seyogyanya masyarakat dan warga Jakarta benar benar mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan. Warga Jakarta tak boleh egois hanya mementingkan kepentingan dan keselamatan dirinya.  "Masalah wabah Covid-19 adalah masalah keselamatan kolektif, bukan keselamatan individual belaka," tutur dia.  Begitupun dengan aparat Pemprov DKI Jakarta dan aparat terkait agar secara konsisten dan sistematis melakukan upaya sosialisasi dan penegakan hukum bagi yang melanggar. Jangan ada kata kompromi dan negosiasi untuk melindungi keselamatan warga.  "Jangan mimpi pertumbuhan ekonomi akan meroket jika aspek pengendalian wabah Covid-19 masih berantakan dan amburadul seperti sekarang," pungkasnya.

PSBB Jakarta Bisa Jadi Pertaruhan Terakhir Pengendalian Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/YLKI-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September 2020. Usulan itu pun banyak ditentang oleh kalangan pengusaha. Salah satunya adalah Budi Hartono (BH) yang merupakan bos PT Djarum.  Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi beranggapan, dari sisi kesehatan masyarakat dan politik pengendalian pandemi, PSBB adalah suatu keniscayaan, saat pandemi Covid-19 di Jakarta kian eskalatif.  "Suatu hal yang paradoks jika PSBB Jakarta masih menjadi obyek debat kusir antar elit. Bahkan samapai Budi Hartono berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo," ujarnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/pelanggar-psbb-bisa-dikenakan-sanksi-progresif-hingga-pencabutan-izin/">Pelanggar PSBB Bisa Dikenakan Sanksi Progresif Hingga Pencabutan Izin</a></li> </ul> Menurut Tulus, dalam menangani pandemi Covid-19, nyawa dan juga keselamatan warga seharusnya menjadi prioritas pertama, tak ada kompromi lagi. Namun anehnya, menjadi lebih absurd lagi dengan adanya penolakan PSBB oleh bos PT Djarum.  "Penolakan BH terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya," ungkap Tulus dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).  Melambungnya jumlah warga yang terpapar Covid-19 seharusnya menjadi ancaman keras bagi semua pihak, bahwa selama ini ada yang salah dalam menangani dan mengendalikan wabah Covid-19 di Indonesia, dan terutama di DKI Jakarta.  "Musababnya minimal ada dua, pertama pemerintah terlalu grasak-grusuk dalam membuka keran ekonomi, sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO," tuturnya.  Misalnya soal positivity rate di bawah 5 persen, lalu tingkat kepatuhan masyarakat yang masih lemah, khususnya dalam menggunakan masker dan menjaga jarak.  "Oleh karena itu, PSBB Jakarta edisi September 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah Covid-19 di Jakarta," imbuhnya.

Konglomerat PT Djarum Surati Jokowi Tolak PSBB, YLKI Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Gubernur-Anies-Baswedan-Uji-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mulai diterapkan pada Senin (14/9) besok. Para pelanggar, baik itu perorangan maupun badan usaha akan dikenakan sanksi peogresif hingga pencabutan izin usaha.  "Denda sekarang berjenjang (sanksi progresif), pelanggaran pertama, pelanggaran kedua, dendanya menjadi lebih tinggi," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Minggu (13/9).  Anies menjelaskan, denda bagi pelanggar yang tidak memakai masker sebesar Rp 250.000. Menurutnya, jika melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, maka sanksinya naik satu kali lipat menjadi Rp 500.000 dan begitu seterusnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/cegah-klaster-rumah-pasien-positif-covid-19-bakal-dijemput-paksa/">Cegah Klaster Rumah, Pasien Positif Covid-19 Bakal Dijemput Paksa</a> </li> </ul> Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengatakan, sanksi juga akan ditegaskan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran pertama, akan dikenakan sanksi penutupan 3x24 jam, jika berulang, maka dikenakan denda administrasi sebesar Rp 50 juta.  Jika masih melakukan pelanggaran untuk ketiga kalinya, lanjut Anies, maka denda naik menjadi Rp 100 juta dan pelanggaran yang keempat dendanya menjadi Rp 150 juta. Bahkan, jika terlambat membayar denda dalam waktu 7 hari, maka izin usahanya akan dicabut.  "Kita akan mengintensifkan (sanksi progresif) di dua pekan ke depan. Mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya kondisinya bisa lebih baik sehingga kedisiplinan bisa terjamin,” tegas Anies.  Selama pemberlakuan PSBB transisi, lanjut Anies, Pemprov DKI juga sudah melakukan hal serupa, sejauh ini sudah melakukan tindakan sebanyak 158.000 orang dan badan. Kemudian denda yang terkumpul mencapai Rp 4,333 miliar.  "Penegakan disiplin dilakukan bersama Polri, TNI, Satpol PP beserta dengan OPD yang sudah ditugaskan," cetus Anies.

Pelanggar PSBB Bisa Dikenakan Sanksi Progresif Hingga Pencabutan Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200526_203900.jpg" alt="Pasien Positif COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Kegiatan Senam rutin pagi tersebut dilakukan dirumah singgah yang diikuti 40 pasien yang positif Orang Tanpa Gejala" width="100%">
<figcaption>Pasien Positif COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Kegiatan Senam rutin pagi tersebut dilakukan dirumah singgah yang diikuti 40 pasien yang positif Orang Tanpa Gejala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Senin (14/9) besok. Salah satunya, mengatur soal isolasi mandiri pasien positif Covid-19 tidak lagi diperbolehkan menjalani isolasi mandiri di rumah.  "Mulai besok semua yang ditemukan positif, diharuskan isolasi secara terkendali di tempat yang sudah ditetapkan," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9).  Pelarangan ini dilakukan agar tidak terjadi penularan Covid-19 terhadap anggota keluarga. Sehingga diharapkan dapat menjalani isolasi mandiri di tempat yang telah disiapkan.  "Isolasi di rumah tinggal harus dihindari karena berpotensi pada penularan klaster rumah. Ini sudah terjadi, karena tidak semua kita memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk tidak menularkan," ucap Anies. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/wiku-tegaskan-keputusan-anies-sudah-koordinasi-dengan-pemerintah-pusat/">Wiku Tegaskan Keputusan Anies Sudah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</a></li> </ul> Apabila terdapat pasien positif Covid-19  yang memaksa melakukan isolasi di rumah, maka tak segan akan dilakukan penjemputan oleh tim gugus tugas. Karena, pemerintah telah menyiapkan tempat untuk melakukan isolasi mandiri.  "Apabila ada kasus positif isolasi ditempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh tim kesehatan," tegas Anies.  Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengimbau warga ibu kota untuk tidak berkumpul lebih dari lima orang. Hal ini untuk mencegah penularan Covid-19.  "Ada pembatasan kerumunan tidak boleh lebih dari 5 orang. Ini bagian dari usaha kita bersama-sama mengurangi potensi penularan," ucap Anies.  Kendati demikia, jika masih ditemukan orang berkerumun, TNI-Polri akan melakukan tindakan tegas kepada para pelanggar. "Upaya pencegahan terkait edukasi, sosialiasi, juga terkait ploting anggota di keramaian. Kami melakukan dalam rangka menertibkan kembali agar masyarakat lebih disiplin untuk mematuhi (protokol kesehatan)," pungkasnya.

Cegah Klaster Rumah, Pasien Positif Covid-19 Bakal Dijemput Paksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/menikah-di-kua.jpg" alt="SAH: Hendri Hidayat menikahi kekasihnya, Lola Lofanda, di KUA Semampir. KUA membuka lagi layanan nikah di rumah dengan protokol anyar. (Eko Hendri/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SAH: Hendri Hidayat menikahi kekasihnya, Lola Lofanda, di KUA Semampir. KUA membuka lagi layanan nikah di rumah dengan protokol anyar. (Eko Hendri/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai tanggal 14 sampai 25 September 2020 akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Hal ini mengulang kebijakan yang diterapkan pada April lalu.  Terkait hal itu, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama (Kemenag) Muharam Marzuki mengatakan, layanan nikah akan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ini sesuai Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam tanggal 10 Juni 2020.  “Sesuai SE Dirjen Bimas Islam, layanan KUA secara nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena PSBB jilid dua, protokol kesehatan dalam layanan nikah di DKI Jakarta akan diperketat,” katanya dalam siaran pers, Minggu (13/9). <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/wiku-tegaskan-keputusan-anies-sudah-koordinasi-dengan-pemerintah-pusat/">Baca Juga: Wiku Tegaskan Keputusan Anies Sudah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</a></li> </ul> Menurutnya, layanan penikahan di wilayah yang memberlakukan PBSB akan menerapkan protokol sesuai peraturan yang diberlakukan Gugus Tugas Covid 19 setempat. Selain itu, pendaftaran nikah juga hanya dilakukan secara online melalui situs simkah.kemenag.go.id.  "Pelaksanaan akad nikah baik di  KUA ataupun di luar KUA di masa penerapan PSBB hanya boleh dilaksanakan bagi yang telah mendaftar pada tanggal sebelum diberlakukannya PSBB tersebut dan telah disetujui oleh pihak KUA,” ungkapnya.  Di samping itu, lanjut Muharram, pelaksanaan akad nikah, baik di KUA ataupun di luar KUA, hanya boleh diikuti 10 peserta. Jumlah ini terdiri atas pasangan calon pengantin (2), wali nikah (1), perwakilan saksi (2), perwakilan orang tua calon pengantin (2),  penghulu (1), kameramen (1), dan pendamping calon pengantin (1).  “Tak kalah penting sirkulasi udara ruangan yang digunakan untuk pelaksanaan akad nikah dipastikan kondisinya baik,” jelasnya.  Kemudian, seluruh peserta yang hadir dalam Majelis Akad Nikah, wajib menggunakan masker, menjaga jarak aman minimal satu meter, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum masuk ruangan. "Khusus pasangan calon pengatin dan penghulu, wajib menggunakan sarung tangan," tutup dia.

Besok Jakarta PSBB Sampai 25 September, KUA Tetap Buka Seperti Biasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beda pendapat antara kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat dalam menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September kini sudah terjawab. Gubernur Anies Baswedan memutuskan akan memberlakukan kebijakan tersebut mulai besok, Senin (14/9).  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 13 September dinilai sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya PSBB kali ini adalah kelanjutan dari PSBB sebelumnya.  "Pergub ini sudah melalui proses koordinasi dengan satgas dan pemerintah pusat. Seperti kita ketahui bersama dalam PSBB ini ada prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, serta monitoring evaluasi. Dalam keadaan berkembang maka dilakukan PSBB di DKI yang merupakan kelanjutan PSBB sebelumnya," kata Wiku dalam konferensi pers, Minggu (13/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/anies-gelar-psbb-total-urus-klaster-perkantoran-erick-sambut-baik/">Anies Gelar PSBB Total Urus Klaster Perkantoran, Erick Sambut Baik</a></li> </ul> Harapannya, kata dia, kasus Covid-19 bisa dikendalikan. Penularan bisa dicegah dan kegiatan ekonomi bisa dilakukan secara terbatas. "Ini bagian dari gas dan rem mekanismenya biasa saja seimbang," jelasnya.  Wiku juga menegaskan, pemerintah pusat mendukung langkah pemerintah daerah untuk mengendalikan kasus Covid-19. "Pada prinsipnya pemerintah pusat mendukung seluruh pemerintah daerah agar semua terkendali dengan baik dan keselamatan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dapat terjaga dengan baik," ungkapnya.  Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menutup semua tempat wisata di bawah pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Semua resto hanya boleh melayani pesan antar dan dibawa pulang, tak boleh makan di tempat. Sebagian tempat ibadah seperti masjid raya juga ditutup. Sementara pusat perbelanjaan masih diperbolehkan untuk buka asalkan jika ditemukan kasus positif harus ditutup selama 3 hari.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w

Wiku Tegaskan Keputusan Anies Sudah Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tertanggal 13 September 2020. Aturan ini merupakan acuan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Senin (14/9) besok.  "Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 ditetapkan hari ini 13 September tentang perubahan Peraturan Gubernur Nomor 33," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (13/9).  Aturan sebelumnya, yang menjadi acuan penerapan PSBB tertuang dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksaan PSBB dan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan.  Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menegaskan, fokus PSBB kali ini pada klaster perkantoran. Dia menyebut, di klaster itu sangat berkontribusi besar menyumbangkan penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia.  "Pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25 persen pegawai berada dalam tempat kerja," tegas Anies. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/ojol-tetap-diperbolehkan-angkut-penumpang-saat-psbb-total/">Ojol Tetap Diperbolehkan Angkut Penumpang Saat PSBB Total</a></li> </ul> Menurutnya, apabila dalam satu gedung ditemukan kasus positif Covid-19, maka seluruh gedung tersebut harus ditutup selama tiga hari. Karena dalam beberapa hari terakhi ini penambahan kasus positif terjadi pada klaster perkantoran.  "Itulah sebabnya dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di area perkantoran," pungkasnya.  Sementara itu terpisah, Ketua Pelaksana Kebijakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota yang berlaku Senin (14/9) besok.  Pasalnya, menurut Erick, kesehatan juga merupakan hal yang tidak bisa dikesampingkan. Sebab, sesuai dengan perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), perlu ada gas dan rem untuk kebijakan kesehatan dan ekonomi.  "Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga, sebab program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Kita tidak mungkin menerapkan kesehatan tapi rakyat tidak makan, sulit bekerja," ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9).  Dalam kebijakan terbaru ditetapkan, akan terdapat penyekatan terbatas terhadap semua kegiatan yang berlangsung di Jakarta. Kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, lalu kantor pemerintahan/ASN, dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama 2 minggu.  "Oleh karena itu TNI, Polri, Satgas Penanganan Covid-19 akan aktif dalam penegakan disiplin dan operasi yustisi di area-area yang terduga menjadi klaster baru termasuk di wilayah perkantoran agar protokol kesehatan dijalankan lebih ketat," ujarnya.  Dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor 6/2020. Operasi yustisi yang melibatkan TNI dan Polri untuk Kampanye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker Pilkada 2020 Yang Aman, Damai dan Sehat.  "Pemerintah tetap semaksimal mungkin menjaga kesehatan dan Penegakan disiplin terus ditegakkan, keberadaan vaksin tetap diprioritaskan, dan kedepannya ekonomi akan bergerak kembali," imbuh Erick.

Anies Gelar PSBB Total Urus Klaster Perkantoran, Erick Sambut Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September 2020. Harapannya, kebijakan ini mampu untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di ibu kota.  Untuk mendukung hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana, mengatakan, pihaknya siap untuk mengawal pelaksanaan PSBB di Jakarta.  "Kami Polda Metro Jaya beserta jajaran tentunya akan memaksimalkan upaya dalam mendukung kebijakan," ujar dia dalam telekonferensi pers, Minggu (13/9).  Pihaknya bersama dengan TNI, Pemda, Kejaksaan dan Kehakiman akan melaksanakan operasi yustisi. Di mana bertujuan untuk ikut serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menekan tingkat penyebaran virus.  "Kami lakukan secara masif dan kami akan terus lakukan upaya pencegahan terkait dengan edukasi, sosialisasi protokol kesehatan. Juga terkait ploting anggota di keramaian," ungkapnya. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/sehari-jelang-psbb-kasus-positif-covid-19-di-jakarta-pecah-rekor/">Sehari Jelang PSBB, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Pecah Rekor</a></li> </ul> Sepeti diketahui, perkembangan Covid-19 masih cukup tinggi di kawaasan Jakarta. Hal ini tentu jadi perhatian, jadi jangan sampai masyarakat terus tertular akibat lalai melalsanakan prnisip 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.  "Sehingga perlu ada pendisiplina agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan operasi yustisi ini mulai dilakukan tanggal 14 September 2020. Tegurannya jika masih ada yang melanggar tetap lakukan secara humanis dan persuasif, tapi tentu perlu ketegasan, ini demi mencegah penularan Covid-19," terang dia.  Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI, Dudung Adburachman menegaskan bahwa TNI siap untuk mengawal pelaksanaan PSBB bersama Polri dan Pemprov Jakarta.  "TNI siap membantu Polri dan Pemda dalam rnagka menegakkan PSBB yang akan ditetapkan besok di DKI Jakarta," tutur dia dalam telekonferensi pers, Minggu (13/9).  Dia pun meminta kepada seluruh masyarajat agar mengetahui, memahami dan lebih penting adalah menyadari bahwa pemberitahuan ini untuk kepentingan masyarakat bersama. Apalagi, kasus Covid-19 di Jakarta semakin meningkat.  "Butuh kesadaran, kami dari pihak TNI akan bekerjasama dan melibatkan komunitas masyarakat dan besok akan kami lakukan apel di Kemayoran untuk bersama-sama bertanggungjawab, agar penyebaran covid di Jakarta menurun," ungkapnya.  "Tentunya kami dan pihak keamanan akan bertindak secara persuasif dan humanis dan kami mohon semua masyarakat memahami apa yang kami lakukan. Ketegasan diutamakan agar Covid ini tidak semakin meningkat," ujarnya.

Di Hari Pertama PSBB Ibu Kota, Polri-TNI Bakal Gelar Operasi Yustisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OJOL-FREDRIK-TARIGAN-JAWA-POS1-1.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online tengah menunggu orderan pelanggan. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online tengah menunggu orderan pelanggan. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbolehkan ojek online (ojol) beroperasi selama diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlaku lagi mulai Senin (14/9) besok. Ojol tetap diperbolehkan membawa penumpang maupun antar barang.  Penerapan PSBB pengetatan ini mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 itu diterbitkan pada Minggu, 13 September 2020.  "Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang, dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat," kata Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Minggu (13/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/09/2020/sehari-jelang-psbb-kasus-positif-covid-19-di-jakarta-pecah-rekor/">Sehari Jelang PSBB, Kasus Positif Covid-19 di Jakarta Pecah Rekor</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"></div> </div> </div></li> </ul> Kendati diperbolehkan mengangkut penumpang, Anies mengimbau agar para mitra ojol tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Sementara itu, kapasitas kendaraan umum masih tetap diberlakukan pembatasan sebanyak 50 persen.  "Ada pembatasan frekuensi layanan dan armada, lalu transportasi darat untuk penumpang diatur juga dengan pembatasan jumlah penumpang per kendaraannya," ucap Anies.  Selain itu, kebijakan ganjil genap juga untuk sementara waktu akan ditiadakan selama PSBB. Dia memastikan, mobilitas penduduk dengan menggunakan transportasi umum akan benar-benar dikurangi dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19.  "Detailnya akan diatur surat Dinas Perhubungan," pungkasnya.

Ojol Tetap Diperbolehkan Angkut Penumpang Saat PSBB Total

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dki jakarta psbb total

Berita Terkini