<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Hardjuno-HMS-PSBB.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum HMS Center Hardjuno Wiwoho menilai, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk menangani pandemi Covid-19. Meski cukup pahit, namun opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam.  "Kebijakan penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik. Bahkan ini bisa menjadi rule model bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah yang menjadi penyangga Ibu Kota Jakarta," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (16/9).  Namun demikian, menurutnya, penerapan PSBB ini harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi. Karena itu harus dikalkulasi secara komprehensif soal dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Terutama dampak ekonomi.  “Agar berjalan efektif, saya kira, butuh kerjasama dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dan semuanya harus dhitung dengan cermat,” imbuhnya.  Seperti diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan amanat pasal 49 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penjabaran lebih lanjut ketentuan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan PSBB dalam rangka percepatam penanganan Coronavirus Desease 2019 (COVID-19). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/anies-gelar-psbb-total-urus-klaster-perkantoran-erick-sambut-baik/">Anies Gelar PSBB Total Urus Klaster Perkantoran, Erick Sambut Baik</a></li> </ul> Lebih lanjut, Hardjuno juga berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus memperkuat lagi koordinasi. Hal ini penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan.  “Aparat pemerintah harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktifitas mereka sehari-hari,” sarannya.  Hardjuno juga mengimbau, masyarakat harus bisa menjadi garda terdepan dalam pengendalian Covid-19. Karena itu, sosialisasi perang terhadap Covid-19 ini harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan imbauan saja.  “Pandemi Covid 19 memang menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi. Karena itu, saya kira, butuh kebijakan extra ordinary,” tegasnya.  Karena itu, dia berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi. Sebab, penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak.  "Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi. Sudahlah, jangan cari panggung di Covid-19. Stop semua pencitraan. Mari semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini,” tegasnya.

Sinergis Perangi Covid-19, HMS: Setop Cari Panggung di Saat Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Deswita-Maharani-Instagram.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk DKI Jakarta direncanakan baru diberlakukan mulai Senin, 14 September mendatang, namun dampaknya sudah dirasakan Deswita Maharani. Kebijakan Pemprov DKI itu membuat dirinya harus kehilangan pekerjaan.  Diceritakan Deswita Maharani, pekerjaanya bersama anaknya terpaksa dibatalkan. Sebab jobnya jatuh pada tanggal 14 dan 15 September. Namun sayangnya dia tidak merinci lebih lanjut pekerjaan apa yang dibatalkan tersebut.  "Aku baru ngebatalin kerjaan bareng sama anak saya, Abay. Karena harus bawa Abay syuting ke luar di studio. Mungkin bukan rezeki aku sama Abay," kata Deswita Maharani saat ditemui di bilangan Tendean, Jakarta Selatan.  Sebagai warga negara yang baik, Deswita Maharani mengaku akan mengikuti aturan yang diberlakukan pemerintah. Apalagi PSBB ini untuk tujuan kesehatan sekaligus kemaslahatan banyak orang.  " Ya sudah lah mungkin bukan rezekinya jadi ikutin aturan pemerintah saja," kata istri Ferry Maryadi itu.  Deswita Maharani juga sedikit lega membatalkan pekerjaan karena di rumahnya ada anak kecil yang baru berusia di bawah 5 tahun. Selain itu, juga ada orang tua Deswita yang sudah lanjut usia dan rentan sekali apabila terpapar Covid-19.  "Ada mama dan papa yang usianya 75 tahun. Jadi harus ikuti kemauan pemerintah untuk kebaikan bersama," ungkap Deswita Maharani.  Lebih lanjut dia mengatakan, keluarganya sangat menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat selama masa pandemi. Jika keluar rumah harus menggunakan masker. Namun apabila tidak terlalu penting semua anggota keluarganya lebih memilih berada di rumah.  "Memang diminimalisir banget untuk keluar rumah. Untuk asisten rumah tangga kadang ke pasar belanjanya atau beli via online. Aku belanjanya dijadwal seminggu sekali. HBelanja di hari Senin, persediaan sampai satu minggu," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:

Jakarta Kembali PSBB, Deswita Maharani Kehilangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah selesai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat membahas penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Dalam rapat, Anies menyampaikan sejumlah rencana yang akan diterapkan. Kemudian dibahas bersama dan dimatangkan.  Hanya saja, Anies belum membuka hasil pertemuan tersebut. Dia menyebut besok akan diumumkan secara rinci kepada publik. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2020/doni-monardo-kepastian-jakarta-kembali-psbb-ketat-diumumkan-besok/">Doni Monardo: Kepastian Jakarta Kembali PSBB Ketat Diumumkan Besok</a></li> </ul> "Besok akan kita umumkan karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interprestasi yang beda-beda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9).  Anies hanya memastikan pemerintah pusat mendukung penuh langkah DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB. Pemerintah pusat sangat mengerti bahwa terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama 2 pekan terakhir.  "Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin ekonomi bergerak. Kami sama, besok ketika melihat detail perinciannya akan lebih clear," ucapnya.  Di sisi lain, Anies menyebut PSBB kali ini bukan untuk melarang kegiatan warga. Melainkan hanya mengetatkan supaya tidak terjadi penularan Covid-19 yang semakin masif.  "Jadi artinya tetap berkegiatan tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai," pungkasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan seperti saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi.  "Situasi wabah di Jakarta dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB ketat kembali diterapkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Besok, Anies Baswedan Umumkan Aturan Main PSBB Total Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200912-WA0031.jpg" alt="Istimewa" width="100%">
<figcaption>Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipertanyakan sejumlah kalangan. Keputusan PSBB tanpa kajian mendalam termasuk akibatnya di sektor ekonomi hanya akan memberikan dampak negatif lebih besar kepada masyarakat.  “Keputusan Gubernur DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB mulai pekan depan telah memberikan dampak nyata terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional. Indikatornya Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) yang rontok hingga protes dari sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM jika PSBB kembali diberlakukan di Jakarta,” ujar Ketua DPP PKB bidang Ekonomi dan Perbankan Fathan Subchi, Sabtu (12/9). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2020/terkait-psbb-di-jakarta-dpr-berharap-daerah-dan-pusat-sinkron/">Terkait PSBB di Jakarta, DPR Berharap Daerah dan Pusat Sinkron</a></li> </ul> Dia menjelaskan, PSBB harusnya menjadi opsi terakhir bagi kepala daerah dalam mengendalikan wabah Covid-19 di wilayahnya. Menurutnya, kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir ini memang meningkat secara signifikan. Kendati demikian perlu ditelusuri lebih jauh penyebab peningkatan kasus positif tersebut.  “Informasi yang kami terima dari Satgas Covid-19 menyebutkan jika 60 persen dari pasien di wisma atlet semua disinyalir dari klaster angkutan umum. Dan pengguna angkutan umum ini meningkat pesat setelah kebijakan ganjil-genap kembali diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya.  Fathan mengatakan, PSBB pasti akan membantu mengurangi penularan Covid-19. Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak akan terlalu efektif karena saat ini klaster penularan telah bergeser dari public space ke klaster rumah tangga. Justru saat ini yang harus digenjot adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol Kesehatan terutama pemakaian masker saat ke luar rumah dan menjaga jarak di keramaian.  “Di Malaysia itu setiap orang yang keluar rumah tanpa masker langsung didenda 1.000 Ringgit sehingga memunculkan efek jera. Di sini langkah-langkah penegakan disiplin masih setengah hati sehingga banyak warga yang tetap melenggang tanpa masker saat di luar rumah, padahal hal itu yang mempercepat penularan,” katanya.  Selain rendahnya tingkat pemakaian masker, lanjut Fathan, di Jakarta juga pengawasan terhadap tingkat kerumunan juga rendah. Akibatnya banyak warga yang tetap bergerombol tanpa mengindahkan jarak aman.  “Pengawasan ketat terhadap pemakaian masker dan jaga jarak adalah rem-rem normal yang harus ditarik dengan tepat. Jangan rem-rem normal ini tidak dipakai lalu tiba-tiba menarik rem darurat seperti PSBB sehingga pasti menimbulkan keguncangan besar,” katanya.  Wakil Ketua Komisi XI DPR itu mengungkapkan, penerapan PSBB di Jakarta sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi nasional. Menurutnya, saat diberlakukan PSBB transisi yang diiringi dengan berbagai program pemulihan ekonomi nasional, sebenarnya memberikan indikator positif terhadap perbaikan kondisi ekonomi secara umum.  “Pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk menggerakkan ekonomi kembali. Walaupun belum pulih seperti sebelum PSBB tapi sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kalau PSBB diterapkan upaya penggerakan ekonomi yang selama ini dilakukan dengan bisaya yang sangat besar mungkin akan terkontraksi kembali,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Politikus PKB Sebut Ekonomi Bisa Berantakan jika PSBB Serampangan

dki jakarta psbb

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dki jakarta psbb

Berita Terkini

Sinergis Perangi Covid-19, HMS: Setop Cari Panggung di Saat Pandemi

Jakarta Kembali PSBB, Deswita Maharani Kehilangan Pekerjaan

Besok, Anies Baswedan Umumkan Aturan Main PSBB Total Jakarta

Politikus PKB Sebut Ekonomi Bisa Berantakan jika PSBB Serampangan

Download Aplikasi JawaPos.com