<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/CUFg5gtCtOylgdXti0pjLYII6UN5oBzwvzKv13ay-2-4207735882.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar (batik kiri) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah memakai jas), Selasa (16/9). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mengungkapkan, penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank Himbara memberikan dampak signifikan. Hal ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Rabu (22/10). "Saya tadi baru melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Dari sebulan lalu kami melakukan pertemuan yang pertama. Jadi, ini pertemuan reguler kami memberikan update mengenai berbagai hal," kata Mahendra. Dia menjelaskan, penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank Himbara telah memperlihatkan tiga dampak. OJK menyampaikan kepada Purbaya bahwa penempatan dana tersebut telah memberikan dampak meningkatnya likuiditas bank-bank Himbara. "Pertama adalah meningkatkan likuiditas dari bank-bank Himbara ini. Walaupun juga memberikan ruang bagi penyaluran pinjaman lebih besar. Itu terbukti memang tercapai dengan baik," ungkap dia. Yang kedua, suku bunga yang ditetapkan sebesar 4 persen ternyata berdampak positif terhadap penurunan tingkat suku bunga di Bank Himbara.&nbsp;"Ternyata juga bisa memberikan momentum atau dorongan terhadap mulai bergerak turunnya tingkat suku bunga secara menyeluruh di bank-bank Himbara itu. Cukup signifikan walaupun memang idealnya akan bisa lebih besar lagi penurunannya," tukasnya. Yang ketiga, penyaluran kredit bank-bank Himbara mengalami peningkatan.&nbsp;"Kita harapkan meningkatkan pertumbuhan dari kredit itu sendiri, yang pada saatnya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga lebih cepat. Jadi, itu tiga hal yang kami sampaikan terkait dengan hal pemantauan kami," tutupnya. Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan jajaran Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (22/10) hari ini. Adapun Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan yang merangkap DK OJK, Dian Ediana Rae tampak hadir secara terpisah ke Kemenkeu. Purbaya pun hadir belakangan setelah keduanya tiba.

OJK melaporkan dampak positif penempatan dana Rp 200 triliun di bank Himbara, termasuk peningkatan likuiditas dan pertumbuhan kredit.

Bertemu Purbaya, OJK Beberkan 3 Dampak Positif Penempatan Dana Rp 200 Triliun di Bank Himbara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/smi-bursa-2463372213.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Dirut BEI Iman Rachman, jajaran DK OJK, dan direksi BEI, Senin (2/1). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Dirut BEI Iman Rachman, jajaran DK OJK, dan direksi BEI, Senin (2/1). (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontribusi pasar saham terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terbilang rendah. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dari&nbsp;Thailand dan Malaysia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan perlunya penguatan ekosistem dan integritas pasar modal dalam negeri. Mengawali perdagangan pasar modal 2025 pada Senin (2/1), indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak di zona hijau. Dibuka di angka 7.092,43 hingga finis di level 7.163,205. Meningkat 83,3 poin atau 1,18 persen. Merujuk data IDX Mobile, pada sesi perdana perdagangan tahun ini tercatat&nbsp;338 saham mengalami kenaikan, 279 saham turun, dan 330 saham stagnan. Total transaksi di bursa mencapai Rp 9,02 triliun. Dengan volume perdagangan mencapai 19,36 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1,089 juta kali. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan, kontribusi pasar saham Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti India, Thailand, dan Malaysia. "India sebesar 140 persen,&nbsp;Thailand 101 persen, dan Malaysia 97 persen," ungkapnya dalam paparan di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa ruang dan potensi pertumbuhan pasar modal Indonesia masih sangat besar. Untuk mewujudkannya, diperlukan perkuatan ekosistem pasar modal. Sehingga integritas pasar dapat terjaga. Mahendra menekankan bahwa kinerja pasar modal yang positif menjadi modal penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Self Regulatory Organizations (SRO), berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program strategis pemerintah di 2025. Salah satunya fokus pendalaman pasar dengan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat di bursa. OJK akan mendorong peningkatan porsi saham free float. Serta mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk melantai di bursa saham. "Pengembangan produk, infrastruktur, dan layanan baru juga akan kami dorong. Ini akan mencakup peningkatan peran investor institusi di pasar perdana dan sekunder. Salah satu inisiatif yang akan dilakukan adalah optimalisasi penggunaan efek beragunan aset untuk mendukung likuiditas pelaksanaan program 3 juta rumah," jelasnya. Mantan wakil Menteri Luar Negeri itu juga akan fokus pada penguatan anggota bursa dan manajer investasi (MI). Melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi. Peningkatan keamanan teknologi informasi dan operasional juga menjadi perhatian utama untuk memastikan pasar modal Indonesia berfungsi dengan baik Mahendra menegaskan bahwa penguatan integritas pasar akan terus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Terutama untuk melindungi investor ritel dari saham-saham dengan pergerakan yang tidak wajar. "Peningkatan integritas pasar ini akan memastikan bahwa pasar modal kita dapat berfungsi dengan efisien, memberikan perlindungan bagi investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tandasnya. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong untuk optimistis menjaga perekonomian Indonesia agar semakin tangguh&nbsp;dan resilien. Mengingat, sepanjang 2024 bukan merupakan tahun yang mudah. Makanya, penting memastikan bahwa saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal merupakan saham-saham yang sehat. Berasal dari perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tata kelola dan fundamental yang baik. "Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga," ujar perempuan yang akrab disapa Ani itu. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya untuk berinvestasi di pasar modal. Juga dapat memperkuat pasar modal Indonesia dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. "Dengan memastikan kualitas saham yang diperdagangkan, kita tidak hanya melindungi investor, tetapi juga memastikan pasar modal berfungsi dengan baik, sehat, dan transparan," tandasnya.

Menurut Sri Mulyani, penting memastikan bahwa saham-saham yang diperdagangkan di pasar modal merupakan saham-saham yang sehat.

BEI Kalah dari India dan Thailand, Sri Mulyani Ingatkan Jangan Bikin Masyarakat Merasa Beli Surat Berharga yang Tak Ada Harganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-tuntas-cbc-curiga-kasus-blbi-digoreng-lagi_m_226305.jpg" alt="Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul." width="100%">
<figcaption>Founder Bumi Global Karbon (BGK), Foundation, Achmad Deni Daruri menilai, dari seluruh bank nasional, kinerja BTN dalam menjalankan transformasi berkelanjutan paling unggul.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri menilai, terpilihnya dewan komisioner (DK) Otoritas Jasa Keungan (OJK) di bawah pimpinan Mahendra Siregar, belum menjamin pasar keuangan Indonesia aman. Karena menurutnya, masih banyak pekerjaan berat yang harus dituntaskan.  "Kondisi makroekonomi dunia yang begitu labil, menjadi tantangan berat DK OJK yang baru. Kalau tidak cerdas dan cekatan, habislah kita," ujar Deni, Jakarta, Selasa (7/6).  Pimpinan OJK yang baru, kata Deni, harus terus memantau perkembangan makroekonomi dunia, yang bisa berubah tiap detik. Indonesia adalah negara dengan small open economy, OJK trengginas dalam mengantisipasi setiap perubahan global.  "Tentu saja dengan program stabilitas keuangan, ketimbang lainnya yang justru berdampak bagi ketidakstabilan sektor keuangan," paparnya.  Karena itu, lanjutnya, butuh sinkronisasi kebijakan dalam konteks stabilitas, menurutnya, harus dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang berada di luar kontrol OJK.  "Jika hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan baik, maka OJK berpotensi menjadi Lembaga reaktif yang berfungsi sebagai pemadam kebakaran saja," tuturnya.  Deni juga menyarankan, agar OJK tidak mudah terpukau dengan data BPS. Akan lebih baik apabila OJK membuat seluruh data sektor keuangan menjadi transparan dan real time. Mudah diakses publik dengan akurasi tinggi.  "Menciptakan unit wake up call khusus yang memantau secara seksama perubahan makroekonomi dunia saat ini yang berpotensi merusak sistem keuangan nasional," tuturnya.  Lembaga kredibel sekelas IMF saja memproyeksikan inflasi global pada 2022 mencapai 5,7 persen di negara maju, 8,7 persen untuk negara berkembang.  Selain itu, IMF memproyeksikan angka pertumbuhan 6,1 persen (2021), merosot menjadi 3,6 persen untuk 2022. Sedangkan untuk 2023, IMF proyeksikan perekonomian global hanya tumbuh 3,3 persen.  Lembaga Think Tank Inggris, National Institute of Economic and Social Research (NIESR) mengkhawatirkan terjadinya resesi. Krisis biaya hidup ditambah tingginya inflasi, memperlambat ekonomi Inggris dalam setahun ini.  Bagaimana dengan RRC? Ternyata sama saja. Tahun ini, defisit anggaran China diperkirakan mencapai 5,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2021, defisit China lebih rendah yakni 4,4 persen dari PDB.  Sedangkan suku bunga acuan di Indonesia, diproyeksikan 4,00 persen pada 2023, dan 4,25 persen pada 2024. Sementara itu, The Economist Intelligence Unit memperkirakan, The Fed akan menaikkan suku bunga 7 kali hingga mencapai 2,9 persen pada awal 2023.

Presdir CBC Minta OJK Tidak Gampang Terpukau Data BPS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/OJK3.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Jokowi telah memilih 14 nama yang diserahkan ke panitia seleksi Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melalui tahapan fit and proper test di Komisi XI DPR dalam waktu dekat.  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, calon DK OJK yang baru harus menguasai dunia keuangan secara keseluruhan. Mulai dari industri perbankan, pasar saham, investasi, hingga keuangan digital.  Menurutnya, pemimpin OJK baru nanti harus lebih menguasai persoalan digitalisasi dibidang keuangan. Sebab, keuangan digital akan menjadi tantangan industri kedepannya. Dalam hal ini, bukan hanya soal pinjaman online namun segala aspek digitalisasi.  “Mulai bank digital, investasi online, ini yang harus diatur. Ini membutuhkan pengaturan yang dalam oleh keuangan digital,” ujarnya dalam kepada wartawan, Sabtu (2/4).  Nailul berharap, calon DK OJK yang baru harus memahami dan menguasai visi keuangan digital. Sebab, tantangan yang sangat berat bagi Indonesia akan datang dari sistem ekonomi digital. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir isu dunia industri keuangan digital cenderung negatif.  “Positifnya kurang. Misalnya pinjol, investasi, penipuan online, bank digital yang saya rasa citra negatifnya. Ini saya harapkan seharusnya bisa diminimalisir masalah-masalah itu kedepannya,” tuturnya.  Dalam mengatasi segala persoalan di dunia industri keuangan digital, lanjutnya, memerlukan dukungan dari sisi regulasi. Dalam hal ini, OJK memegang peranan yang sangat penting. “Caranya melalui peraturan OJK,” ucapnya.  Nailul melanjutkan, Pimpinan OJK yang baru juga harus memperhatikan dan fokus pada aspek perlindungan sosial. Sebab, hingga saat ini konsumen keuangan digital sambat bervariasi. Sementara literasi keuangan dan bidang keuangan digital itu sendiri masih rendah.  “Contohnya kasus-kasus penipuan investasi dan pinjaman online,” ungkapnya.  Nailul memandang, semua calon DK OJK yang baru sangat mempuni. Namun, sosok dan rekam jejak Mahendra Siregar dinilai menjadi yang paling ideal memimpin OJK yang baru. Sebab, Mahendra Siregar sudah lama bergelut didunia perbankan termasuk ekspor impor.  “Yang pasti semua calonnya saya rasa pintar-pintar ya. Kalau Mahendra Siregar, beliau sudah lama di dunia perbankan khususnya ekspor impor. Jadi Mahendra yang cukup membawa Pimpinan OJK. Kalau Ketua pak Mahendra cukup mempuni. Kalau pak Mirza di BI jadi dasarnya, ditambah beliau ketua perkumpulan Fintech. Saya rasa mampu. Pak Mahendra dan Mirza,” ungkapnya.  Sementara, pakar hukum fintech dan keuangan digital Chandra Kusuma mengatakan, ke-14 nama tersebut memiliki profil dan rekam jejak yang kuat dengan spesialisasi khusus yang relevan di industri jasa keuangan untuk mengemban amanah sebagai Komisioner OJK 2022-2027.  Namun, menurutnya, sosok yang paling sesuai sebagai kandidat yang paling ideal untuk posisi Ketua OJK adalah Mahendra Siregar. Sebab, Mahendra telah memiliki pengalaman dalam berbagai aspek perekonomian strategis negara, mulai dari perdagangan dan sektor riil, keuangan, investasi hingga international affairs.  Sehingga ia tidak hanya dapat melihat dari sudut pandang kepentingan industri jasa keuangan, namun terlebih lagi kepentingan negara dan otomatis termasuk masyarakat atau konsumen terkait. Bahkan saat krisis global 2007-2008 terkait Lehman Brothers case, Mahendra sudah terlibat aktif dalam perumusan dan koordinasi kebijakan lintas lembaga dalam negeri dan luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional di bawah tiga menteri yang berbeda.  “Beliau konsisten dipercaya sebagai birokrat karena kepemimpinan, integritas dan kompetensinya. Hasilnya, Pak Mahendra memiliki multidimensional perspectives and wisdom serta kemampuan stakeholders management dan crisis management yang amat dibutuhkan dalam memimpin OJK di era pandemi ini dan setelahnya. Menurut saya ini langka dan sangat krusial,” kata Chandra dalam keterangannya.  Menurutnya, kemampuan diplomasi dan multidisciplinary approach Mahendra juga akan sangat berguna dalam menjalin komunikasi antar lembaga dalam konteks sinergi kelembagaan dan harmonisasi kebijakan yang efektif antar OJK dan lintas kementerian serta lembaga terkait termasuk BI dan Kemenkeu.  “Kombinasi kompetensi dan keahlian sebagai ekonom, birokrat, teknokrat bahkan diplomat ada di dalam diri beliau. Sisi teknokratnya terlihat dari pengalamannya dipercaya mengemban berbagai posisi penting di berbagai BUMN dan swasta sehingga secara alami ia memiliki pemahaman ekstensif mengenai market conduct dan berbagai permasalahan dari beragam industri dan sub-sektor usaha yang kompleks," ungkapnya.  Terkait reformasi struktural di internal OJK, kata Chandra, kemampuan komunikasi menjadi penting dalam hal strategic HR management untuk dapat mengartikulasikan roadmap, core framework, prioritas dan arah kebijakan OJK secara jelas kepada setiap jajarannya, mulai Deputi Komisioner, Kepala Departemen hingga pegawai teknis untuk dapat ditindaklanjuti dengan sistematis, tepat dan cepat.  “Jika Mahendra terpilih sebagai ketua OJK, menurut saya tidak ada kepentingan politik yang mempengaruhi atau mendasarinya. Ini karena leadership, pengalaman, expertise dan kompetensi serta integritasnya yang konsisten teruji. Menurut saya pribadi, Mahendra dan Mirza akan menjadi kombinasi pemimpin yang luar biasa membawa perubahan positif di OJK dan industri jasa keuangan.  ”Kalau Mirza jelas sudah tidak perlu diragukan, beliau ekonom handal yang juga reformis dan inovatif dengan leadership yang terbukti. Sisi akademis dan risetnya juga sangat kuat untuk membantu kepemimpinan Mahendra. Beliau sangat paham fundamental dan market conduct industri jasa keuangan serta international best practices yang dinamis,” pungkasnya.

Calon Bos OJK Baru Harus Paham Segala Aspek Keuangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022-2027 di Istana Kepresidenan Bogor, pada Senin (7/3). Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa panitia seleksi menghadap Presiden untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK.  "Hari ini kami, Panitia Seleksi untuk pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk periode 2022 hingga 2027, menghadap kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan hasil seleksi dan 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022-2027," ucap Sri Mulyani.  Berdasarkan seleksi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi, ditetapkan 21 orang sebagai calon anggota Dewan Komisoner OJK periode 2022-2027 yang terdiri dari tiga calon untuk masing-masing jabatan. Adapun daftar nama 21 orang calon anggota Dewan Komisioner OJK tersebut yaitu:  1. Calon Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, a. Mahendra Siregar; b. Darwin Cyril Noerhadi; dan c. Iskandar Simorangkir.  2. Calon Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, a. Mirza Adityaswara; b. Marwanto; dan c. Mohamad Fauzi Maulana Ichsan.  3. Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, a. Dian Ediana Rae; b. Agusman; dan c. Ogi Prastomiyono.  4. Calon Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, a. Hoesen; b. Inarno Djajadi; dan c. Doddy Zulverdi.  5. Calon Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota, a. Pantro Pander Silitonga; b. Iwan Pasila; dan c. Adi Budiarso.  6. Calon Ketua Dewan Audit merangkap anggota, a. Hidayat Prabowo; b. Sophia Issabella Watimena; dan c. Budi Santoso.  7. Calon anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, a. Friderica Widyasari Dewi; b. Hariyadi; dan c. Difi Johansyah.  Sebelumnya, para calon anggota Dewan Komisioner OJK tersebut telah melewati empat tahapan seleksi yaitu tahap I seleksi administrasi; tahap II penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak dan makalah; tahap III asesmen dan pemeriksaan kesehatan, dan tahap IV afirmasi dan wawancara. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan 14 nama calon anggota Dewan Komisioner OJK kepada DPR.  "Sesuai ketentuan pasal 12 Undang-Undang OJK, Bapak Presiden akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota Dewan Komisioner kepada DPR, masing-masing dua calon untuk setiap jabatan yang kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat," tandasnya.

Ini Daftar Nama 21 Calon Dewan Komisioner OJK yang Diterima Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/misbakhun-usulkan-amendemen-uu-ojk-ternyata-ini-alasannya_m_159848.jpeg" alt="Legislator asal Golkar Mukhamad Misbakhun" width="100%">
<figcaption>Legislator asal Golkar Mukhamad Misbakhun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengusulkan revisi atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulannya didasari pada kebutuhan untuk meningkatkan kinerja lembaga itu&nbsp; dalam mengawasi industri keuangan.&nbsp; Misbakhun menyampaikan usulannya saat rapat kerja Komisi XI DPR dengan OJK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/9). &ldquo;Saya usulkan perlu kembali melihat UU OJK untuk diamendemen,&rdquo; kata legislator Golkar itu. Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, UU OJK sudah berlaku 5 tahun lebih. Di sisi lain, OJK juga makin menunjukkan perannya dalam pengawasan sehingga secara tak langsung berdampak pada kestabilan pasar. Namun, mantan pegawai Kementerian Keuangan itu juga mengingatkan perlunya antisipasi tentang kesesuaian pasal-pasal dalam UU OJK dengan perkembangan zaman hingga 25 tahun mendatang.&nbsp; &ldquo;Saya usulkan nanti (amendemen, red) tentu bisa melalui inisiasi dari pemerintaan atau DPR,&rdquo; ujar Misbakhun di hadapan jajaran komisioner OJK. Seperti diketahui, jajaran dewan komisioner OJK periode 2017-2022 baru dilantik pada 20 Juli lalu. Dalam rapat itu, jajaran OJK yang kini berada di bawah pimpinan Wimboh Santoso menyampaikan visi misi atau rencana kerja untuk periode 2017-2022.&nbsp; Menurut Misbakhun, DK OJK yang baru memang harus bisa menjaga kesinambungan, behavior dan kultur secara baik. Namun, sambung legislator asal Pasuruan itu, OJK sebaiknya tetap melakukan penghematan dan mengatur kembali tata kelola.&nbsp; &ldquo;Yang ingin saya kuatkan adalah bapak membiayai operasional OJK ini dari industri. Saya perhatikan setelah tahun 2015, APBN dipisahkan dari anggaran OJK, saya melihat ada beberapa constraints (kendala, red)&nbsp; dalam rangka menjalankan peran negara, bapak seakan-akan dibiayai oleh industri semata,&rdquo; ulasnya. Karena itu Misbakhun mengingatkan, agar OJK untuk tetap bisa bersikap tegas dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap industri keuangan.&nbsp; Termasuk dalam rangka menjaga OJK, Misbakhun mendorong adanya penempatan dana APBN untuk infrastruktur OJK demi penguatan secara kelembagaan.&nbsp; &ldquo;Baik itu untuk pembangunan gedung baru baik di pusat atau daerah, dan juga sebagian operasional yang memang harus dibiayai. Sehingga, secara kelembagaan negara hadir di sana,&rdquo; ujarnya. Dengan begitu, lanjut dia, OJK juga mempunyai kebanggaan karena tidak dibiayai industri semata, tetapi juga didanai negara.&nbsp; Harapannya, OJK sebagai pengemban tugas negara punya posisi dan kedudukan terhormat dalam melakukan&nbsp; pengawasan atas sektor keuangan. &ldquo;Kalau kita lihat total aset kelolaan di pasar modal, industri asuransi, perbankan sangat besar sekali. Sehingga, ini&nbsp;akan menjadi sangat strategis untuk hadirnya negara di sana dalam hal anggaran untuk mendukung program kerja yang tepat,&rdquo; terangnya.

Misbakhun Usulkan Amendemen UU OJK, Ternyata Ini Alasannya

dk ojk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dk ojk