<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/JKT-1-KEMACETAN-LIBUR-PASKAH-FED-9JPG-1081206168.jpg" alt="Kemacetan panjang di Jalan Sudirman - MH. Thamrin Jakarta saat Libur Paskah di Sabtu (30/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Kemacetan panjang di Jalan Sudirman - MH. Thamrin Jakarta saat Libur Paskah di Sabtu (30/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Status itu resmi ditanggalkan setelah Presiden Prabowo Subianto meneken perubahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Seiring dengan itu, dalam hitungan bulan Jakarta juga akan mengalami transisi kepemimpinan gubernur yang baru. Pengamat Perkotaan Universtias Trisakti Nirwono Joga menuturkan, Jakarta selanjutnya mesti menjadi kota yang naik tingkat menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. "Selepas status ibu kota, tugas gubernur dan wagub adalah membawa Jakarta menjadi kota global kelas dunia," ujar Nirwono Joga saat dihubungi JawaPos.com, Senin (16/12). Saat ini, Indeks Kota Global tahun 2023 masih mencatatkan peringkat Jakarta masih berada di posisi 74 dari 156 kota global dunia. "Maka targetnya adalah membawa Jakarta naik peringkat minimal masuk 50 besar pada 2029 dan target ambisius 20 besar dunia pada 2045," tuturnya. Untuk mencapai itu, Nirwono berharap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2029 hingga APBD harus mendukung ke arah itu. "Di mana ada lima kriteria, yakni aktivitas bisnis, kualitas Sumber Daya Manusia, pertukaran informasi, pengalaman budaya, dan interaksi/dukungan politik yang harus menjadi perhatian pemda DK Jakarta ke depan," paparnya. Terakhir, akademisi Universitas Trisakti itu berpesan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih tetap fokus menuntaskan persoalan banjir dan krisis air bersih. "Serta persoalan kemacetan lalu lintas dan polusi udara secara signifikan pada 5 tahun ke depan," pungkas Nirwono.

Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara. Status itu resmi ditanggalkan setelah Presiden Prabowo Subianto meneken perubahan UU.

Tidak Lagi Berstatus Ibu Kota, Tantangan Jakarta Selanjutnya Masuk 50 Besar Kota Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/JKT_PESTA-RAKYAT_HANUNG-HAMBARA_20102024-15-1743299804.jpg" alt="Sejumlah masyarakat memadati kawasan Bundaran HI untuk menonton pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melalui videotron di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat memadati kawasan Bundaran HI untuk menonton pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melalui videotron di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (20/10/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia telah memiliki ibu kota yang baru. Ibu Kota itu dikuatkan dengan adanya UU Ibu Kota Negara (IKN) yang disebut Ibu Kota Nusantara. Adapun IKN berlokasi di Kabupaten Paser Penajam Utara dan sebagai wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim). Kehadiran IKN ternyata tidak serta merta menggugurkan status Jakarta sebagai ibu kota, meski sudah ada UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu ditegaskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang menyatakan Jakarta sampai saat ini masih berstatus ibu kota negara Republik Indonesia. Alasannya, perpindahan ibu kota mulai berlaku setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres). "UU DKJ itu dinyatakan berlaku sejak ditandatangani ya. Keputusan presiden terkait dengan pemindahan ibu kota. Jadi sepanjang Keppresnya belum ditandatangani, artinya ibu kota Indonesia itu adalah DKI Jakarta ya kan, Jakarta maksudnya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini tengah dibahas DPR akan membahas perubahan nama Jakarta, dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). "Karena itu kita mengantisipasi bahwa jangan sampai nanti begitu Keppres ditandatangani, sekarang kan pemilihan masih Gubernur DKI Jakarta, tapi kalau nanti perubahan nomenklaturnya setelah Keppres kan harusnya Gubernur Daerah Khusus Jakarta," ucap Supratman. Ia menyebut, diperlukan adanya revisi UU DKJ di parlemen untuk memberikan kepastian hukum. Karena itu, Supratman menekankan UU DKJ akan berlaku usai Presiden Prabowo mendatangi Keppres. Lebih lanjut, Supratman menyebut revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi perubahan status Jakarta, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Ini cuma antisipasi jangan sampai karena kan menjelang pemilu nih. Menjelang Pilkada di tanggal 27 supaya tidak menimbulkan kesimpangsiuran ini yang dipilih gubernurnya siapa, gubernur daerah mana sudah jelas bahwa yang dipilih itu Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," pungkasnya. Dengan belum ditekennya keppres terkait UU DKJ, lantas bagaimana nasib IKN di Kaltim?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Jakarta masih ibu kota negara. Lantas bagaimana nasib ibu kota nusantara di Kaltim?

Prabowo Teken Keppres, Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Nasib IKN?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/Atraksi-Video-Mapping-Di-Monas-Dery-Ridwansah-2-4128057254.jpg" alt="Tugu Monas yang menjadi landmark Kota Jakarta. Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu Kota Negara Indonesia." width="100%">
<figcaption>Tugu Monas yang menjadi landmark Kota Jakarta. Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu Kota Negara Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jakarta secara yuridis tidak lagi menjadi ibu kota yang selama ini dikenal sebagai daerah khusus ibu kota (DKI). Baik ibu kota negara maupun ibu kota pemerintahan. Jakarta berganti menjadi daerah khusus. Perubahan status itu seiring dengan ditandatanganinya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024 lalu. Kehadiran UU nomor 2/2024 itu karena ibu kota negara sudah berpindah ke Ibu Kota Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di sebagian daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya dengan UU Nomor 2/2024 tentang DKJ, maka Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global. "Menyandang nama baru Provinsi Daerah Khusus Jakarta, peran baru Jakarta tetap strategis. Salah satunya adalah Jakarta dapat melakukan kerja sama langsung dengan daerah, badan usaha dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung," ungkap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth kepada wartawan, Rabu (8/5). Dengan perubahan itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengatakan, ketika Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu kota Negara dan Ibu kota Pemerintahan, Jakarta memiliki banyak peluang. Pasalnya, Jakarta tetap memiliki 12 kewenangan khusus yang meliputi sejumlah bidang. Mulai dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kebudayaan; Penanaman Modal; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perindustrian; Pariwisata; Perdagangan; Pendidikan; dan Kesehatan. "Dalam bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Jakarta berwenang membangun dan memelihara infrastruktur publik," ungkap anggota Fraksi PDIP itu. Jakarta dapat menjaga perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan dan ruang dalam wilayah tertentu agar tercapai tata ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Di dalamnya penentuan zonasi, perencanaan perkotaan, perlindungan lingkungan, dan manajemen sumber daya alam. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/WhatsApp-Image-2024-05-08-at-184628-3491801016.jpeg" alt="Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth.</figcaption>
</figure> Menurut Kenneth, peran strategis itu memperkuat kewenangan khusus yang dimiliki Jakarta. Seperti sebagai pelaksana fungsi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Sebagai Pusat Perekonomian Nasional membuat Jakarta akan menjadi pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global, serta menjadi penopang Pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. "Sementara dalam peran sebagai Kota Global, Jakarta akan menjadi penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik secara nasional, regional, maupun internasional," tuturnya. Kent berharap setelah tidak jadi ibu kota negara, Jakata diharapkan lebih lengang penduduk dan kendaraan pribadi. Sehingga masalah utama kota seperti kemacetan bisa terurai. Meski begitu, fasilitas pedestarian dan transportasi umum massal perlu terus ditingkatkan dan dibuat semakin nyaman. "Sinergi antara Pemprov dan DPRD dalam mengelola anggaran perencanaan infrastruktur perlu benar-benar menyentuh hingga titik krusial masalah di masyarakat," tutur Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu. Tak hanya itu juga, sambung Kent, dengan pengelolaan manajemen transportasi, harapannya kualitas udara yang buruk akibat asap kendaraan bisa berkurang. Selain itu, pabrik-pabrik yang berada di wilayah jabodetabek perlu diberikan edukasi untuk mengalihkan sumber energi ataupun pembuangan limbah yang lebih ramah lingkungan. Adapun tantangan Jakarta ke depan adalah meningkatkan pembangunan ke arah smart city. Karena sistem teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak diharapkan bisa meningkatkan efektifitas dan produktifitas warganya. Manajemen pengelolaan wisata juga perlu ditingkatkan agar turis asing mau berkunjung ke Jakarta, bukan hanya karena berbisnis, tapi juga berlibur. "Wisata sejarah dan kuliner di Jakarta bisa banyak diminati oleh turis jika dikelola dengan kemasan yang menarik dan edukatif," tutur Kent. Hilangnya peran Jakarta sebagai Ibu kota Negara, kata dia, merupakan peluang besar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jakarta. Jakarta bisa melakukan percepatan pertumbuhan secara signifikan.

Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Fungsinya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa.

Berstatus Daerah Khusus, Anggota DPRD DKI Kenneth Berharap Jakarta Lebih Cepat Jadi Kota Global

dk jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dk jakarta

Berita Terkini

Tidak Lagi Berstatus Ibu Kota, Tantangan Jakarta Selanjutnya Masuk 50 Besar Kota Global

Prabowo Teken Keppres, Menteri Hukum Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Nasib IKN?

Berstatus Daerah Khusus, Anggota DPRD DKI Kenneth Berharap Jakarta Lebih Cepat Jadi Kota Global

Download Aplikasi JawaPos.com