<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/sda-2-3373521527.jpg" alt="Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Ruang rawat inap di RSUD Sidoarjo Barat. (Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik kelas rawat inap standar (KRIS) membuat Komisi IX DPR RI memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan kemarin (6/6) dalam rapat kerja. Setelah pemaparan oleh pemangku kepentingan terkait, komisi IX pun meminta keputusan penerapan KRIS dievaluasi. Dalam kesimpulan rapat tersebut, salah satu poin yang dihasilkan adalah mengevaluasi Perpres 59/2024. Komisi IX mendesak Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan untuk mengkaji kesiapan rumah sakit dan implikasi KRIS terhadap manfaat layanan. Juga, soal tarif, iuran, hingga dana jaminan sosial (DJS) kesehatan. Anggota komisi IX dari Fraksi Nasdem Irma Suryani dalam tanggapannya mengatakan, yang cepat-cepat pasti tidak bagus. "KRIS tidak sesuai amanat konstitusi,&rdquo; katanya. KRIS juga disebutnya tidak berasas keadilan. Sebab, ada wacana satu iuran untuk semua kelas. "Tolong evaluasi kembali dulu. Perbaiki infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), dan yang lain. Jika itu sudah dilakukan, komisi IX tidak bakal menolak,&rdquo; katanya. Anggota komisi IX lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, juga meminta pemerintah hati-hati menerapkan KRIS. Dia khawatir karena pemerintah tidak kunjung terbuka terkait iuran. Ada isu yang menyebutkan KRIS membuat iuran disamaratakan. Masyarakat, menurut dia, membutuhkan kepastian. "Kalau iuran betul satu harga, itu akan membiaskan prinsip gotong royong di JKN. Ini juga bisa berpotensi menurunkan pendapatan iuran JKN,&rdquo; tuturnya. Kalaupun iuran harus naik, harus disosialisasikan kepada masyarakat. "Jangan tiba-tiba naik.&rdquo; Dia juga menyoroti ketidaksesuaian antara laporan Kemenkes dan data di lapangan. Kemenkes menyebutkan, sudah banyak rumah sakit yang siap mengganti kelas rawat inapnya menjadi KRIS. Dengan masalah yang ada, dia meminta pemerintah mematangkan lagi konsep kelas rawat inap. Dewi Asmara, legislator dari Partai Golkar, mengungkapkan, sebenarnya KRIS belum siap diluncurkan. Itu terlihat dari jumlah rumah sakit. Awalnya ditargetkan 2.432 RS yang seharusnya sudah siap, tapi ternyata hanya 1.053 RS yang siap. "Akankah ada ketegasan pemerintah dengan rumah sakit yang belum siap ini?&rdquo; katanya. Ketua Dewas BPJS Kesehatan Abdul Kadir pada kesempatan yang sama membeberkan temuannya selama berkunjung ke daerah. Menurut dia, banyak fasilitas kesehatan yang menunggu aturan teknis penerapan KRIS itu. Sebab, dalam Perpres 59/2024 diungkapkan, aturan teknis akan diberlakukan melalui peraturan menteri. "Mereka memerlukan kepastian dalam menerapkan KRIS,&rdquo; tuturnya. (lyn/c7/ttg)

Polemik kelas rawat inap standar (KRIS) membuat Komisi IX DPR RI memanggil Kemenkes, DJSN, dan BPJS Kesehatan dalam rapat kerja.

DPR Minta Penetapan KRIS Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/20/BPJS-20-A-3652723600.jpg" alt="Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kartu keanggotaan BPJS Kesehatan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada Juli tahun 2025 mendatang. Salah satu alasannya karena kemungkinan defisit di tahun tersebut sekitar Rp 11 triliun. Meski begitu, DJSN belum menyebut besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan. Pasalnya, rencana kenaikan ini masih menunggu hasil kajian. "Pehitungan kami, pada Agustus-September 2025 ada defisit dana BPJS Kesehatan sekitar Rp 11 triliun. Jadi sebelum defisit, perlu persiapan," kata Muttaqien kepada awak media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Muttaqien memastikan bahwa iuran BPJS Kesehatan tidak akan mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mendatang. Hal ini sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada BPJS Kesehatan. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan hasil perhitungan iuran BPJS Kesehatan yang terkumpul saat ini serta aset netto yang ada. "Sesuai amanah Presiden, sampai 2024 tidak ada kenaikan (iuran BPJS Kesehatan)," ujar Muttaqien. Sebelumnya, BPJS mencatat peningkatan total penerimaan iuran sebesar Rp 144,04 triliun sepanjang Tahun 2022. Angka ini tercatat naik dibandingkan dengan total penerimaan iuran tahun 2021 yang mencapai Rp 143,32 triliun. "Peningkatan penerimaan iuran ini juga didukung oleh peningkatan jumlah kanal pembayaran yang telah mencapai 955.429 titik yang terdiri dari kanal perbankan, non perbankan, hingga Kader JKN," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti. Ghufron menjelaskan, selaras dengan standar audit yang ketat, kondisi keuangan BPJS Kesehatan per 31 Desember 2022 telah memenuhi ketentuan dengan mencukupi 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata klaim bulanan selama 12 bulan terakhir sejak tanggal pelaporan. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta melalui inovasi berbasis digital. Inovasi berbasis digital juga telah dihadirkan untuk bisa memudahkan peserta mengakses informasi dan layanan kesehatan. Di mulai dari Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interractive JKN (VIKA), Aplikasi Mobile JKN hingga BPJS Kesehatan Care Center 165. &ldquo;Dukungan dan kepuasan peserta merupakan prioritas utama bagi BPJS Kesehatan. Kami senang melihat tingkat kepuasan peserta meningkat yang berada di skor 89,62, dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 87,63. Selain itu, tingkat kepuasan badan usaha juga mengalami peningkatan signifikan dari 86,56 di tahun 2021 menjadi 90,36 di tahun 2022,&rdquo; jelas Ghufron. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

DJSN menyatakan iuran BPJS Kesehatan berpeluang naik pada Juli tahun 2025 karena defisit di tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 11 triliun.

Iuran BPJS Kesehatan Diprediksi Naik Juli 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-030919-app-8.jpg" alt="Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dibuat dengan mengacu Omnibus Law terus menuai polemik. Selain akan memperpanjang proses birokrasi, RUU kesehatan ini juga dinilai bakal men-downgrade posisi BPJS kepada presiden.  Ada 12 UU yang akan disasar oleh RUU Kesehatan ini, di antaranya UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).  Sejumlah pihak menilai, jika sampai disahkan, proses birokrasi akan semakin panjang. Sebab, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang awalnya langsung bertanggung jawab ke presiden, jadi akan diubah pertanggungjawabannya kepada kementerian.  Penolakan pengesahan RUU Kesehatan ini salah satunya datang dari Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2011-2015, Chazali Situmorang.  Dia mengatakan, dengan disahkannya RUU Kesehatan ini, presiden tidak akan mendapatkan data informasi yang akurat karena akan ada intervensi dari menteri.  "Adanya intervensi dari kementerian atas laporan yang dilaporkan BPJS, sehingga dihawatirkan data menjadi tidak akurat. Maka, presiden tidak mendapat informasi yang utuh karena di bawah koordinasi menteri, ini juga tidak fair, kok RUU malah men-downgrade wewenang yang ada," ungkap Chazali.  Selain itu, Dewan Pengawas (Dewas) dari BPJS juga akan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Dari yang awalnya ada 7 anggota dewas, 2 orangnya dari unsur pemerintah, maka dengan adanya RUU kesehatan ini akan ditambah 4 orang yang dari unsur pemerintah. Jelas jumlah Itu sudah didominasi oleh pemerintah.  Padahal, tutur Chazali, UU sebelumnya sudah membangun keseimbangan, walaupun ada dua orang dari unsur pemerintah tapi yang jadi ketua dewas dari unsur pemerintah.  Karena itu, dengan meningkatnya unsur pemerintah di dalam dewas, maka akan mengurangi keterwakilan para pekerja dan pemberi kerja. Padahal BPJS itu mengelola dana peserta bukan dana APBN.  "Kalau kementerian itu kan 100 persen dana APBN. Walupun 40 triliun dana PBI (penerima bantuan iuran) dibayar pemerintah, tapi kan itu iuran untuk orang miskin, itu memang sudah kewajiban pemerintah. Di dalam undang-undang kan rakyat miskin dijamin pemerintah," tegas Chazali.  Nantinya, dewas juga akan minta izin ke kementerian dalam menyusun aturan internal, sehingga keputusan yang diambil tidak lagi independen, ada intervensi dari kementerian. Maka kementerian akan punya power yang sangat besar.  Dampak lainnya menurut Chazali adalah potensi salah urus akan besar. Karena banyak campur tangan birokrasi.  "Dipastikan ini akan sangat merugikan peserta atau pekerja," pungkasnya.

DJSN: RUU Kesehatan Berpotensi Ancam Indepensi BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BPJS-1810B.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 bertema “Jalan Menuju JKN Semesta: Mendekatkan Layanan Hingga Pelosok Indonesia & JKN di Masa Pandemi” yang diluncurkan hari ini, Senin (18/10). (BPJS Kesehatan" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 bertema “Jalan Menuju JKN Semesta: Mendekatkan Layanan Hingga Pelosok Indonesia & JKN di Masa Pandemi” yang diluncurkan hari ini, Senin (18/10). (BPJS Kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk memastikan Program JKN-KIS telah berhasil menjamin pesertanya dalam memperoleh manfaat jaminan kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bersama BPJS Kesehatan melakukan kajian terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hasil kajian tersebut dituangkan dalam Buku Statistik JKN 2015-2019 bertema “Jalan Menuju JKN Semesta: Mendekatkan Layanan Hingga Pelosok Indonesia &amp; JKN di Masa Pandemi” yang diluncurkan hari ini, Senin (18/10).  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, buku tersebut berisi gambaran capaian dan perkembangan Program JKN-KIS yang disajikan dalam bentuk indikator kepesertaan, iuran dan pelayanan BPJS Kesehatan sesuai dengan Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional. Ghufron mengatakan, buku tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan Program JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan, serta DJSN selaku pengawas penyelenggaraan program jaminan sosial.  “Buku ini juga adalah wujud keterbukaan kami kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mengakses data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan Program JKN-KIS, serta sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance) di BPJS Kesehatan,” katanya dalam peluncuran buku yang digelar daring tersebut.  Menurut Ghufron, data-data statistik yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi sarana informasi yang bisa dipergunakan para pemangku kepentingan, akademisi, peneliti serta semua pihak, dalam rangka memberikan rekomendasi perbaikan terkait penyelenggaraan Program JKN-KIS. Ghufron pun berharap, buku tersebut bisa menjadi legacy bagi BPJS Kesehatan maupun DJSN, serta menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan Program JKN-KIS lebih dekat kepada publik.  Sementara itu, Plt. Ketua DJSN Mohamad Subuh mengatakan, Buku Statistik JKN 2015-2019 diterbitkan untuk memberikan informasi kepada publik sejauh mana Program JKN-KIS telah mencapai tujuannya, melanjutkan informasi tahunan yang sebelumnya telah dipublikasikan dalam Buku Statistik JKN 2014-2018.  “Dalam buku ini, capaian Program JKN-KIS disajikan dalam bentuk angka standar yang secara obyektif mengukur akses dan konsumsi layanan kesehatan oleh peserta JKN-KIS. Sepanjang perjalanannya, Program JKN-KIS terbukti mampu meningkatkan akses warga Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Ini adalah hal yang menggembirakan. Oleh karena itu, penguatan penyelenggaraan Program JKN-KIS menjadi salah satu upaya yang harus kita lakukan bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.  Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa peluncuran buku statistik ini punya nilai strategis untuk menyinergikan upaya lintas instansi dalam mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk melalui Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.  “Kita harus bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menuju pelayanan kesehatan semesta. Semoga BPJS Kesehatan bisa terus mengadopsi perkembangan teknologi informasi dalam mendukung data-data yang diperlukan dalam memberikan pelayanan,” ujarnya.  Sebagai informasi, acara tersebut juga menghadirkan Anggota DJSN, Asih Eka Putri sebagai pembicara, serta Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni dan Director Office of Health USAID Indonesia, Pamela Foster dalam sesi pembukaan.

DJSN dan BPJS Kesehatan Luncurkan Buku Statistik JKN 2015-2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-MK-Dery-1.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terkait pengalihan program layanan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2029. Hal ini pun mendapat sorotan berbagai pihak, seperti Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).  DJSN menindaklanjuti putusan MK dengan menyusun policy brief yang didalamnya perihal apa tindak lanjut pasca putusan MK dengan 2 opsi. Opsi pertama adalah skema segmentasi, artinya jaminan sosialnya bergerak sendiri-sendiri, untuk swasta, TNI/Polri dan ASN masing-masing lembaga jaminan sosialnya terpisah.  Opsi kedua adalah multipilar, di mana Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan manfaat dasar, diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Program Kesejahteraan Pegawai/ Manfaat Karyawan, diselenggarakan oleh PT Taspen, PT Asabri, DPPK/DPLK dan perusahaan asuransi komersial.  Anggota DJSN Indra Budi Sumantoro menjelaskan, melihat kedua opsi tersebut, yaitu opsi fregmentasi dan opsi multipilar, pihaknya lebih merekomendasikan ke opsi multipilar. Sebab, pada dasarnya setiap warga negara itu harus menerima hak dasar jaminan sosial dari Negara.  "Lembaga yang menjalankan jaminan sosial tersebut adalah BPJS Ketenagakerjaan. Opsi multipilar itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh putusan MK. Putusan MK cuma membatalkan pengalihan program yang sama," ujar dia dalam keterangannya, Kamis (14/10).  Kata dia, skema multipilar tanpa adanya peleburan dan pengalihan program tetap bisa berjalan, sebab sifatnya hak atau dasar yang memberikan jaminan sosial. Sementara Taspen dan Asabri bersifat penghargaan.  Keduanya, lanjut dia, tetap berjalan masing-masing. Akan tetapi, tetap jaminan sosial tenaga kerja, di manapun orang tersebut bekerja tetap mendapat hak jaminan sosial tenaga kerja dari Negara.  "Jadi Taspen dan Asabri itu nantinya bukan sebagai penyelenggara jaminan sosial, tapi sebagai penyelenggara program kesejahteraan pegawai yang sifatnya penghargaan," tutur dia.

Tak Ada Peleburan Taspen-Asabri ke BP Jamsostek, Ini Rekomendasi DJSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Utang BPJS Kesehatan kepada beberapa rumah sakit (RS) terus membengkak. Menurut Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), hingga September lalu, utang mereka Rp 17 triliun. Namun, menurut catatan BPJS Kesehatan yang dilaporkan saat rapat dengan Komisi IX DPR pekan lalu, kini utang telah bertambah menjadi Rp 21 triliun.  Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto mendesak agar utang tersebut segera dilunasi. ”Agar rumah sakit tidak sakit,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (13/11). Sebab, dana yang belum dibayar itu bakal digunakan untuk keperluan operasional RS. Karena BPJS Kesehatan telat membayar pengajuan klaim, pembayaran tenaga medis dan nonmedis di RS ikut tertunda. Begitu pula pembayaran kepada pihak farmasi.  Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi kemarin menyampaikan, kenaikan iuran mungkin dapat membantu BPJS Kesehatan lebih tepat waktu dalam pembayaran. Yang terdekat adalah penerimaan dana dari PBI. Menurut perhitungan perempuan yang akrab disapa Ani itu, lembaganya akan menerima Rp 11,04 triliun. ”Perhitungan dari Rp 23 ribu dikali 5 bulan dikali lagi dengan jumlah peserta PBI,” jelasnya.  Namun, ada hal-hal yang harus dicermati pemangku kebijakan. Sebab, menurut catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), ada dampak negatif dari kenaikan iuran tersebut. Antara lain peningkatan jumlah peserta tidak aktif dan adanya peserta yang turun kelas atau bahkan enggan mendaftar BPJS Kesehatan. ”Tentu harus ada langkah mitigasinya. Seperti meningkatkan kepatuhan dan peningkatan kualitas yang langsung dirasakan peserta,” tuturnya.  Peningkatan kualitas pelayanan itu bukan hanya kerja BPJS Kesehatan. Melainkan kerja sama lintas sektor seperti Kemenkes, pemilik RS, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesti Widiastoeti mengatakan, Kemenkes tengah melakukan perbaikan. ”Kami sedang mapping rumah sakit. Masing-masing memiliki keahlian apa,” ucapnya.

Utang BPJS Kesehatan Membengkak, Kini Menjadi Rp 21 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DJSN-igman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyatakan membengkaknya defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikarenakan banyaknya Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak. DJSN menyebut, yang paling banyak menunggak ialah peserta mandiri dari kelas III.  Data DJSN menunjukkan, jumlah peserta yang terdaftar sebagai PBPU mencapai sekitar 32 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 55 persen saja yang telah membayarkan iurannya kepada BPJS Kesehatan, sedangkan sisanya menunggak.  "45 persennya tidak bayar iuran sehingga dikatakan tidak aktif. Mereka dikatakan peserta, tapi tidak aktif. Karena tidak bayar iuran, berarti defisitnya makin bertambah," kata Anggota DJSN, Angger Yuwono saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/9).  Dia mengungkapkan, peserta PBPU yang paling banyak menunggak berasal dari peserta kelas III. Bisa dipahami, pasalnya peserta yang terdaftar kelas tersebut paling banyak dibandingkan dua kelas lainnya. Sebagai konsekuensinya, jumlah penunggaknya jadi lebih besar.  "Mayoritas (penunggak) itu di kelas III. Kelas III itu kalau gak salah (pesertanya) itu jumlahnya 22 juta. Kelas I itu 4 juta, dan kelas II sekitar 6 juta," bebernya.  Menurut Angger, peserta PBPU yang kesulitan membayar iuran sejatinya bisa saja mendaftarkan diri sebagai peserta bantuan iuran (PBI) atau peserta dari kalangan tidak mampu. Asalkan, peserta harus bisa menunjukkan bahwa mereka memang berhak untuk iurannya dibiayai oleh negara.  Adapun jumlah peserta yang terdaftar pada PBI saat ini telah mencapai 132 juta orang baik di pemerintah pusat maupun daerah. Peserta yang iurannya dibayarkan penuh oleh negara ini hanya untuk kalangan tidak mampu.  "PBI itu ada yang sebenernya bukan peserta PBI, tapi mem-PBI-kan diri. Orang yang sepertinya kaya, tapi ngaku miskin. Ada juga yang miskin, tapi tidak mendapatkan PBI. PR kepada pemerintah dan BPJS untuk melakukan cleansing data membenarkan pendataan mana yang harus PBI dan yang harus tidak," tegasnya.

DJSN: Mayoritas Penunggak Iuran BPJS Kesehatan PBPU Kelas III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anggaran-bpjs-untuk-pbi-sudah-cair-rp-147-triliun_c_283281.jpg" alt="Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Kemenkes menurunkan kelas 615 rumah sakit. Penurunan itu berdampak positif terhadap pasien BPJS Kesehatan. (Rangga/Metropolitan/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Defisit anggaran BPJS Kesehatan harus segera diselesaikan. Saat ini salah satu sumbernya adalah iuran yang masuk tidak sama dengan iuran yang dihitung secara aktuaris. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah melakukan rapat untuk menghitung nilai aktuaris yang baru.  Pada awal terbentuknya BPJS Kesehatan, DJSN mengusulkan standar iuran untuk pasien kelas III maupun peserta penerima bantuan iuran (PBI) Rp 36 ribu. Namun, hingga kini nilai tersebut tidak dipatuhi pemerintah. Pada tahun ini saja, iuran PBI masih Rp 23 ribu. Padahal, jumlah peserta sudah dinaikkan menjadi 98 juta orang.  Anggota DJSN Ahmad Ansyori mengatakan bahwa DJSN sudah tiga kali melakukan rapat untuk membahas besaran iuran. Hari ini rencananya kembali dilakukan rapat untuk membahas kenaikan yang pantas. Sudah ada wacana bahwa iuran harus naik menjadi Rp 38.000 untuk peserta PBI. "Namun, ini masih tentatif," ungkapnya kemarin (26/5).  Menurut dia, untuk iuran PBI memang harus ada kenaikan. Sebab, iuran yang ditetapkan sekarang tidak relevan lagi.

DJSN Bahas Kenaikan Iuran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/awal-desember-2018-bpjs-ketenagakerjaan-nonaktifkan-oknum-sab_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan telah menonaktifkan oknum berinisial SAB sebagai tindak lanjut laporan Staf Kontrak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial RA atas dugaan tindak pelecehan seksual. Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan sejatinya hal tersebut adalah permasalah pribadi antara SAB dan RA. &ldquo;Dengan kewenangannya Dewan BPJS Ketenagakerjaan menonaktifkan SAB sebagai ketua komite dan RA sebagai staf Dewas,&rdquo; kata Irvansyah saat dihubungi&nbsp;Jawapos.com, di Jakarta, Jum&rsquo;at (28/12). Saat dikonfirmasi&nbsp;JawaPos.com, Irvansyah mengatakan oknum SAB sudah nonaktif sejak awal Desember 2018. Adapun, Irvansyah juga meralat bahwa RA sudah dipecat sebagai staf melainkan hanya diskorsing saja. &ldquo;Selang beberapa hari (RA) diskorsing, dalam kurun waktu yang sama (oknum SAB) dinonaktifkan,&rdquo; tuturnya. Dia menerangkan alasan RA diskorsing pun bukan karena laporannya ke Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang sudah dibaca oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi pemberhentian keduanya lantaran situasi keduanya sudah tidak kondusif. Selanjutnya, kata dia, pihak BPJS TK akan berkoordinasi dengan DJSN. Karena berdasarkan regulasi kewenangan terkait pelaporan dewas ada di DJSN. Dia bilang saat ini laporan tersebut masih diproses karena baru dilaporkan pada awal Desember 2018. Adapun, penonaktifan SAB dan RA dilakukan agar menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya. &ldquo;(Dinonaktifkan) agar menjaga situasi tetap kondusif dan kedua belah pihak dapat fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya,&rdquo; ungkapnya.

Awal Desember 2018, BPJS Ketenagakerjaan Nonaktifkan Oknum SAB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rp-46-t-tak-akan-cukup-menyelamatkan-defisit-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori menilai dana talangan Rp 4,6 T tidak cukup selamatkan defisit BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori menilai dana talangan Rp 4,6 T tidak cukup selamatkan defisit BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan berusaha keluar dari kondisi defisit yang dialaminya. Upaya itu hanya dapat dilakukan dengan bantuan suntikan dana dari pemerintah. Sementara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait BPJS Kesehatan sudah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Laporan tersebut dijadikan landasan untuk melanjutkan pembiayaan. Menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, sudah ada jumlah pasti yang disebutkan untuk menanggulangi defisit BPJS Kesehatan. "Dapat info bahwa sudah disetujui Rp 4,6 triliun," katanya kemarin (6/9). Info tersebut, kata Ansyori, baru didapatkan secara lisan dari Kemenkeu pada Selasa (4/9). Kemarin Jawa Pos mengonfirmasikannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tapi, Menkeu Sri Mulyani enggan menjawab ketika ditemui di Jakarta Convention Center. Wakil Menkeu Mardiasmo juga tak merespons ketika dihubungi. Sedangkan Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani hanya mengarahkan Jawa Pos untuk menanyakan rencana suntikan dana tersebut ke Mardiasmo. Menurut Ansyori, sebelumnya DJSN menyurati presiden. Intinya, presiden harus segera bertindak menyelamatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Respons dari presiden adalah memanggil Menkeu dan direktur utama <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/09/2018/keuangan-bermasalah-bpjs-belum-bayar-tagihan-ke-rs" target="_blank">BPJS Kesehatan</a>. Mengenai dana talangan Rp 4,6 T, Ansyori menilainya tidak cukup. "Itu tidak cukup untuk mengatasi sampai Desember 2018," paparnya. Amburadulnya kas BPJS Kesehatan berdampak pada banyak faktor. Yang paling anyar adalah Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyurati Menteri Kesehatan Nila Moeloek lantaran tagihan jatuh tempo yang seret. Surat tertanggal 13 Agustus itu menyatakan bahwa utang jatuh tempo obat dan alat kesehatan (alkes) jaminan kesehatan nasional (JNK) yang belum dibayar mencapai Rp 3,5 triliun. Penyebabnya, antara lain, keterlambatan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/06/09/2018/tagihan-obat-dan-alkes-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-35-t" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> dalam melakukan pembayaran kepada rumah sakit. Menurut data BPJS Watch yang dipaparkan Mei lalu, BPJS Kesehatan memiliki total tunggakan Rp 4,2 triliun. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kemarin mengatakan, BPJS Kesehatan menunggak karena lembaga tersebut defisit. "Defisit BPJS Kesehatan seharusnya jadi tanggung jawab seluruh stakeholder seperti pemerintah (pusat dan daerah), asosiasi RS (rumah sakit), dokter, dan lain sebagainya," ujarnya. Dia berharap pemerintah segera mem-bailout BPJS Kesehatan. "Sehingga tunggakan klaim bisa segera dibayar," kata Timboel.&nbsp;

Rp 4,6 T Tak Akan Cukup Menyelamatkan Defisit BPJS Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djsn

Berita Terkini