<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/SBN-26-jan-10196551.jpg" alt="Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan tetap menawarkan instrumen investasi Surat Berharga Negara (SBN) ritel sepanjang 2026. Secara total ada delapan seri SBN ritel yang direncanakan meluncur selama setahun penuh guna memberi ruang bagi investor untuk menyesuaikan strategi investasi. Pelaksana Tugas Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Novi Puspita Wardani mengatakan, jumlah penerbitan SBN ritel pada 2026 akan sama seperti tahun sebelumnya. :Selama 2025 itu ada 8 seri yang ditawarkan dan sudah diterbitkan. Di 2026 juga sama, ada delapan seri. Ini memang masih tentatif," ujar Novi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (26/1). Meski bersifat sementara, jadwal tersebut bisa dijadikan acuan awal bagi para investor. Novi menjelaskan, pergeseran jadwal biasanya hanya terjadi dalam rentang satu hingga dua hari. &ldquo;Biasanya walaupun bergeser, ya gesernya satu-dua hari saja. Tapi ini bisa digunakan sebagai acuan buat investor, karena investor itu kan tidak setiap saat dananya tersedia,&rdquo; jelasnya. Novi mengungkapkan dengan adanya kalender penerbitan ini, investor bisa menyesuaikan rencana investasi dengan jadwal jatuh tempo instrumen yang dimiliki. Misalnya, investor yang memiliki SBN jatuh tempo di pertengahan tahun bisa langsung bersiap masuk ke seri berikutnya. &ldquo;Kalau misalnya jatuh temponya nanti di bulan Juli, silakan. Atau yang sebelumnya beli Sukuk Tabungan dan jatuh temponya di bulan Mei, jadwalnya juga sudah ada,&rdquo; ungkapnya. Menurut Novi, pemerintah pada dasarnya menyediakan instrumen investasi sepanjang tahun. Jika dilihat secara keseluruhan, jarak antar penawaran relatif pendek. &ldquo;Kalau kita lihat, gap-nya paling satu sampai dua minggu. Tapi kalau dilihat setahun penuh, instrumen itu selalu ada,&rdquo; imbuhnya. Ia juga menegaskan bahwa sejumlah SBN ritel seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel bersifat tradeble, sehingga investor memiliki fleksibilitas untuk memperjualbelikannya di pasar sekunder. &ldquo;SBN ritel yang tradeble itu seperti ORI dan Sukuk Ritel. Artinya, pasar sekundernya juga tersedia,&rdquo; pungkas Novi.

Pemerintah luncurkan 8 seri SBN ritel sepanjang 2026. Investor bisa sesuaikan strategi investasi dengan jadwal penerbitan dan jatuh tempo.

Pemerintah Bakal Luncurkan 8 SBN Sepanjang 2026, Cek Jadwalnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana senilai Rp 18,85 triliun dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 29 Oktober 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 29,58 triliun. Kedelapan seri yang dilelang di antaranya SPN03250129 (penerbitan baru), SPN12251030 (penerbitan baru), FR0104 (pembukaan kembali), FRSDG001 (pembukaan kembali), FR0103 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0105 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,53 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,15000 persen. Selanjutnya, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp 3,25 triliun dari seri FR0104 yang menerima penawaran masuk Rp 4,76 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,76954 persen. Dari seri FR0098, dimenangkan dana sebesar Rp 3,1 triliun dari penawaran masuk Rp 3,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 7,04803 persen. Serapan berikutnya yaitu seri FR0097 yang dimenangkan sebesar Rp 3 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp 3,21 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05661 persen. Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,45 triliun dari seri FR0105. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 4,71 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05947 persen. Seri FR0103 dimenangkan sebesar Rp 2,1 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkannya 6,93985 persen. Serapan terakhir berasal dari seri FRSDG001 yang dimenangkan sebesar Rp 1,65 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 1,97 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,71911 persen. Sementara dari seri SPN03250129, pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski menerima penawaran masuk Rp 2,52 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri SPN12251030 dengan nominal dimenangkan sebesar Rp 3,3 triliun. Penawaran masuknya capai Rp 3,53 triliun.

Lelang Delapan Seri SUN, Pemerintah Raup Dana Segar Rp 18,85 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/WhatsApp-Image-2024-01-31-at-113309-3695966187.jpeg" alt="ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pemerintah raup Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri SUN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp 42,96 triliun. Berdasarkan keterangan resmi DJPPR, Kemenkeu, dikutip dari ANTARA Rabu (12/6), seri yang dilelang diantaranya SPN03240911 (penerbitan baru), SPN12250612 (penerbitan baru), FR0101 (pembukaan kembali), FR0100 (pembukaan kembali), FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0102 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari seri FR0100 dengan total nominal dimenangkan Rp 7,8 triliun. Seri ini menerima penawaran masuk Rp12,45 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,01993 persen. Serapan berikutnya dari seri FR0101 yang dimenangkan sebesar Rp 7,7 triliun dari penawaran masuk Rp 13,25 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,94998 persen. Selanjutnya, seri FR0098 dimenangkan senilai Rp 2,15 triliun dari penawaran masuk Rp 4,35 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,03964 persen. Pemerintah kemudian memenangkan dana Rp 1,9 triliun dari seri FR0102 yang menerima penawaran masuk Rp 2,48 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini 7,05959 persen. Sementara dari seri FR0097, pemerintah memutuskan untuk menyerap dana Rp 1,25 triliun dari penawaran masuk Rp 3,92 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,05986 persen. Dari seri SPN12250612, pemerintah memenangkan nominal Rp 1 triliun dari penawaran masuk Rp 4,08 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,81914 persen. Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp 200 miliar dari seri SPN03240911 yang menerima penawaran masuk Rp 2,39 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,59000 persen.

Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 22 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 11 Juni 2024.

Surat Utang Pemerintah Laku Rp 22 Triliun, dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-investasi.jpg" alt="BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 600 triliun pada tahun 2024. Adapun, utang baru tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp 522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen. "Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp 600 triliun," ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (18/12). Deni melanjutkan naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga. Namun, menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman. "Kalau kita bandingkan dengan negara&nbsp;peer, kita dengan&nbsp;debt to GDP&nbsp;makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah&nbsp;let's say&nbsp;ASEAN&nbsp;country&nbsp;Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen," ujar Deni. Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen&nbsp;year on year (yoy)&nbsp;dibandingkan&nbsp;outlook&nbsp;tahun ini yang senilai Rp 406,4 triliun. Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp696,3 triliun. Adapun, pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen," kata Deni.

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 600 Triliun Tambal Defisit APBN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menyerap dana sebesar Rp 15,8 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) pada 19 September 2023 dari total penawaran yang masuk sebesar Rp 28,79 triliun. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan keempat seri SUN tersebut di antaranya SPN03231220 (penerbitan baru), SPN12240919 (penerbitan baru), FR0095 (pembukaan kembali), dan FR0100 (pembukaan kembali). Kemudian, tiga lainnya yakni FR0098 (pembukaan kembali), FR0097 (pembukaan kembali), dan FR0089 (pembukaan kembali). Lelang dilakukan melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan dari lelang seri tersebut adalah 6,72993 persen. Kemudian, penyerapan dana terbesar berikutnya adalah seri FR0097 dengan nominal yang dimenangkan Rp 3,4 triliun dari penawaran Rp 4,33 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,93904 persen. Selanjutnya yaitu seri FR0098 dengan dana yang diraup pemerintah sebesar&nbsp;Rp 2,05 triliun dari penawaran Rp 6,05 triliun. Adapun imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri tersebut adalah 6,91984 persen. Dari seri FR0095, pemerintah meraup dana Rp 1,8 triliun dari penawaran Rp 4,09 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan yaitu 6,37971 persen. Berikutnya, pemerintah menyerap dana Rp 700 miliar dari seri FR0089. Penawaran yang masuk dari seri ini adalah Rp 1,56 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,99977 persen. Sementara dari lelang seri SPN03231220 dan SPN12240919, pemerintah memutuskan tidak menyerap dana. Jumlah penawaran yang masuk untuk seri SPN03231220 adalah Rp 430 miliar dan penawaran masuk untuk seri SPN12240919 adalah Rp 527 miliar.

Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri FR0100 sebesar Rp 7,85 triliun dari penawaran yang masuk senilai Rp 11,80 triliun.

Pemerintah Raup Rp 15,8 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMENKEU.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah kuota Surat Berharga Negara (SBN) ritel seri SBR012 dari Rp 10 triliun menjadi Rp 15 triliun.  Menurut Direktur Surat Utang Negara (SUN) Kemenkeu Deni Ridwan, penambahan kuota ini dilakukan lantaran tingginya minat investor terhadap penjualan SBN ritel seri SBR012. Selain itu, karena masih panjangnya masa penawaran yang masih akan berakhir 9 Februari 2023.  "Pemerintah memutuskan menambah kuota penerbitan menjadi sebesar Rp 15 triliun. Mengingat antusias dari masyarakat yang masih sangat tinggi dan masa penawaran yang masih akan berakhir tanggal 9 Februari 2023, maka Pemerintah menambah kuota SBR seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 menjadi sebesar Rp15 triliun,” kata Deni Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/1).  Ia menjelaskan, berdasarkan catatan DJPPR Kemenkeu hingga Sabtu (28/1) pukul 19.00 WIB jumlah pemesanan SBN Ritel seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 adalah sebesar Rp 9,87 triliun.  Sedangkan untuk jumlah investor tercatat sebanyak 35.666 Single Investor Identification (SID). Lebih rinci, Kemenkeu mencatat SBR012-T2 yang telah ludes tercata sebesar Rp 7,14 triliun dengan jumlah investor sebanyak 23.980 SID.  Kemudian, SBR012-T4 sebesar Rp 2,74 triliun dan jumlah investor 11.686 SID. Ridwan mengatakan, jumlah tersebut mencapai Rp 9,87 triliun atau hampir mencapai 100 persen.  “Pada hari Jumat, 27 Januari 2023, capaian penerbitan SBR seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 telah mencapai Rp 9,87 triliun atau hampir mencapai 100 persen dari target awal penerbitan yaitu Rp10 triliun," jelasnya.  Berkaca dari pengalaman penerbitan SBN ritel sebelumnya, banyak investor yang tidak berhasil mendapatkan alokasi karena kuota yg ditawarkan sudah terlanjur habis. Oleh karena itu DJPPR menghimbau kepada calon investor untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ada.  "Karena penawaran SBN ritel melalui paltform online dilakukan berdasarkan first come first served (siapa cepat dia dapat),” tandasnya.

DJPPR Bakal Tambah Kuota SBN Ritel Seri SBR012 Jadi Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/OBLIGASI-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada hari ini, Selasa (11/10). Berdasarkan data DJPPR, total penawaran yang masuk pada lelang kali ini sebesar Rp15 triliun. Dari total penawaran yang masuk, pemerintah menyerap sebanyak Rp8,22 triliun.  Direktur Surat Utang Negara, DJPPR, Kemenkeu Deni Ridwan mengatakan, partisipasi investor sebesar Rp15 triliun tersebut lebih tinggi dari target indikatif sebesar Rp10 triliun, di tengah kondisi pasar global yang masih volatile. Menurutnya, investor cenderung berhati-hati karena masih tingginya ekspektasi inflasi ke depan, dan adanya kekhawatiran terkait potensi terjadinya resesi global. Selain itu, investor masih menunggu rilis data inflasi AS pada hari Kamis pekan ini.  "Selain itu, the Fed masih bersikap hawkish terkait kebijakan normalisasi suku bunga yang diperkirakan masih agresif. Namun demikian, kondisi domestik masih solid yang ditunjukkan antara lain kinerja APBN yang masih surplus dan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2022 sebesar USD130,8 miliar," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (12/10).  Lebih lanjut Deni memaparkan, minat investor asing meningkat menjadi Rp2,88 triliun dari lelang sebelumnya yang sebesar Rp1,7 triliun. Jumlah incoming bids dari investor asing mayoritas pada seri SUN tenor 6 dan 11 tahun yaitu Rp2,77 triliun atau 96,17 persen dari total incoming bids investor asing dan dimenangkan sebesar Rp1,55 triliun atau 18,87 persen dari total awarded bids.  "Seri SUN dengan tenor 6 dan 11 tahun mendominasi demand investor pada lelang hari ini, yang mencapai 75,16 persen dari total incoming bids dan 76,64 persen dari total awarded bids," kata Deni.  Selain itu, incoming bids terbesar masih pada tenor 11 tahun yaitu Rp6,78 triliun (45,16 persen dari total incoming bids) dan dimenangkan sebesar Rp2,35 triliun (28,59 persen dari total awarded bids). Sedangkan awarded bids terbesar yaitu Rp3,95 triliun (48,05 persen dari total awarded bids) berasal dari tenor 6 tahun.  Di tengah kondisi pasar saat ini yang masih cenderung volatile karena pengaruh kondisi global, secara umum pergerakan yield SUN yang dilelang menguat. Level WAY yang dimenangkan pada lelang SUN kemarin, turun sebesar 4 sampai dengan 7 bps jika dibandingkan WAY pada lelang sebelumnya. Kecuali tenor 6 tahun naik 9 bps.  "Dengan mempertimbangkan outlook turunnya kebutuhan pembiayaan APBN tahun 2022 melalui penerbitan SBN dan dinamika kondisi pasar keuangan terkini, maka pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp8,22 triliun. Berdasarkan kalender penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2022, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022," pungkas Deni.  Dalam lelang SUN kali ini, seri FR0096 yang akan jatuh tempo pada 15 Febuari 2033 menjadi seri yang paling banyak diburu investor. Ini terbukti dengan jumlah penawaran masuk hingga Rp6,77 triliun.  Sementara Seri FR0095 menjadi seri yang paling banyak dimenangkan dalam lelang kali ini. Dimana, nominal yang diserap pemerintah mencapai Rp3,95 triliun, dengan yield rata-rata yang dimenangkan sebesar 7,11 persen. Berikut besaran rincian serapan masing-masing seri sekaligus besaran yield rata-rata tertimbangnya.  1. SPN03230111 yang jatuh tempo pada 11 Januari 2023. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp625 miliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp450 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 3,09 persen.  2. SPN12231012 yang jatuh tempo pada 12 Oktober 2023. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp1,37 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp1,05 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 4,01 persen.  3. FR0095 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2028. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp4,58 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp3,95 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,11 persen.  4. FR0096 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2033. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp6,77 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp2,35 triliun dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,36 persen.  5. Seri FR0098 yang jatuh tempo pada 15 Juni 2038. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp1,15 triliun. Pemerintah menyerap sebanyak Rp350 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,40 persen.  6. Seri FR0097 yang jatuh tempo pada 15 Juni 2043. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp307 milliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp10 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,39 persen.  7. Seri FR0089 yang jatuh tempo pada 15 Agustus 2051. Seri ini mendapatkan nilai penawaran Rp183 miliar. Pemerintah menyerap sebanyak Rp60 miliar dengan yield rata-rata yang dimenangkan 7,35 persen.

Pemerintah Serap Dana Rp 8,22 Triliun dari Lelang SUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/sri-mulyani-ibas.jpg" alt="RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPAT KERJA: Menkeu Sri Mulyani Indrawati (dua dari kiri) bersama Ketua Banggar Said Abdullah (dua dari kanan) di DPR kemarin (28/9). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai upaya dilakukan pemerintah sebagai sumber pembiayaan utang pada APBN 2022. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Riko Amir menyatakan bahwa hal itu dipenuhi dari penerbitan surat berharga negara (SBN) pada tahun depan.  Riko menyebutkan, pembiayaan terdiri atas utang dan nonutang. Melalui utang mencapai Rp 973,6 triliun. "Artinya bahwa selama 2022, pembiayaan melalui SBN atau pelaksanaan pinjaman dengan target net Rp 973,6 triliun," tuturnya secara virtual Senin (13/12).  Dia melanjutkan, sumber pembiayaan utang biasanya berasal dari domestik dan valuta asing. Menurut dia, pemerintah berencana menarik utang dengan porsi sekitar 80 persen dari domestik atau berdenominasi rupiah pada tahun depan.  "Sumber pembiayaannya adalah dari domestik dengan kisaran 80–82 persen dan valuta asing 18–20 persen," imbuhnya.  Riko melanjutkan, SBN bruto akan ditawarkan melalui mekanisme lelang dan nonlelang. Porsinya adalah surat utang negara (SUN) sebanyak 69–72 persen serta surat berharga syariah negara (SBSN) sebanyak 28–31 persen.  Data DJPPR menunjukkan, porsi kepemilikan asing pada SBN turun secara gradual. Hingga awal Desember 2021, porsi asing berada di bawah 20 persen. Porsi asing diambil perbankan dalam negeri yang mengalami kenaikan menjadi 25,91 persen per 9 Desember 2021.  Selain perbankan, ada Bank Indonesia (BI) serta asuransi dan dana pensiun yang juga menambah porsi pada kepemilikan surat utang. "Sebelum pandemi, kepemilikan asing 40 persen dan sempat 41 persen, dan per hari ini hanya di bawah 20 persen," imbuh Dirjen DJPPR Luky Alfirman.  Luky menjelaskan, turunnya porsi asing membuat kekhawatiran pemerintah menurun jika nantinya ada gejolak di pasar keuangan global. Selama ini, Indonesia selalu mendapat imbas apabila gejolak terjadi.  "Jadi, kalau dolar (USD) makin sedikit, kita mengurangi eksposur kita dari risiko mata uang. Ke depan, kami ingin menurunkan currency risk," jelasnya.  Pemerintah dan DPR dalam UU APBN 2022 menyepakati pendapatan negara ditargetkan senilai Rp 1.846,1 triliun, sementara belanjanya Rp 2.714,1 triliun. Dengan angka tersebut, defisit APBN 2022 direncanakan senilai Rp 868,0 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Hampir Seribu Triliun Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/bni-atm.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI019 yang akan ditawarkan secara online (e-SBN). Dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kemenkeu, ORI019 ditawarkan dengan tingkat kupon 5,57 persen per tahun.  SBN ini akan ditawarkan dari 25 Januari hingga 18 Februari 2021. Adapun tenornya selama tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Februri 2024.  Masyarakat dapat membeli obligasi negara ini dengan minimum pemesanan Rp 1 juta dan maksimum pemesanan Rp 3 miliar. Obligasi negara ini tanpa warkat, dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Single Investor Identification/SID.  "Proses pemesasan pembelian ORI019 secara online dilakukan melalui empat tahap, yaitu registrasi atau pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen atau konfirmasi," bunyi keterangan DJPPR, dikutip Sabtu (23/1).  Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh mitra distribusi. Pemerintah telah menunjuk 26 mitra distribusi, terdiri dari 16 bank, 4 perusahaan efek, 3 perusahaan efek khusus, dan 3 perusahaan fintech peer-to-peer lending.  ORI019 ini merupakan obligasi ritel yang pertama ditawarkan awal 2021. Berikut daftar mitra distribusi yang melayani pemesanan pembelian ORI019  Bank 1. BCA 2. BNI 3. Bank Permata 4. BRI 5. BTN 6. Maybank Indonesia 7. Bank CIMB Niaga 8. Bank Mandiri 9. Bank OCBC NISP 10. Bank Panin 11. Bank DBS Indonesia 12. Bank HSBC Indonesia 13. Bank UOB Indonesia 14. Bank Commonwealth 15. Bank Danamon Indonesia 16. Bank Victoria International  Perusahaan Efek 1. Trimegah Sekuritas Indonesia 2. Danareksa Sekuritas 3. Bahana Sekuritas 4. Mandiri Sekuritas.  Perusahaan Efek Khusus 1. Bareksa Portal Investasi 2. Star Mercato Capitale (Tanamduit) 3. Nusantara Sejahtera Investama (Invisee)  Perusahaan Fintech 1. Investree Radhika Jaya (Investree) 2. Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) 3. Lunaria Annua Teknologi (Koinworks)  https://www.youtube.com/watch?v=c7vJWX7nlK4

Pemerintah Tawarkan ORI019 dengan Kupon 5,57 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-1-4.jpeg" alt="Pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap terkendali (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Februari 2019 tetap terkendali (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir, menyebutkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto hingga akhir April 2020 telah mencapai Rp 376,5 triliun.  "Sampai akhir April 2020 terdapat penambahan SBN Rp 150 triliun termasuk USD 4,3 miliar dari global valas. Jadi, posisi hingga akhir April 2020 kita sudah terbitkan SBN Rp 376,5 triliun," katanya dilansir dari Antara, Jumat (8/5).  Riko mengatakan dalam total realisasi tersebut terdapat tambahan penerbitan SBN Rp 150 triliun hingga akhir April 2020 dan termasuk penjualan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) sebesar USD 4,3 miliar.  "Sementara sampai akhir kuartal I-2020 pinjaman program yang berhasil dicairkan sebesar USD 300 juta dan EURO 600 juta," katanya.  Sementara itu Riko menjelaskan kebutuhan pembiayaan anggaran pada 2020 mencapai Rp 1.439,8 triliun dengan rincian Rp 852,93 triliun untuk membiayai defisit anggaran, Rp 433,4 triliun untuk membiayai utang jatuh tempo, dan Rp 153,46 triliun untuk pembiayaan non-utang.  "Untuk 2020 kalau pembiayaan utang bruto kita Rp 1.439,8 triliun," ujarnya.  Kemudian ia menyebutkan untuk penerbitan SBN kuartal-II 2020 sampai kuartal-IV 2020 akan mencapai Rp 856,8 triliun yang dipenuhi melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, private placement, dan penerbitan SBN valas. Ia melanjutkan, selama periode tersebut, rata-rata lelang SBN per dua minggu akan mencapai Rp 35 triliun sampai Rp 45 triliun.  "Jika target lelang tidak tercapai maka Bank Indonesia berfungsi sebagai pembeli last resort," ujarnya.

Hingga April, Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 376,5 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djppr

Berita Terkini