<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/prasetijo-utomo.jpg" alt="Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses sidang kode etik terhadap Brigjen Pol Prasetijo Utomo akan digelar setelah kasus pidana pembuatan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra selesai dilakukan. Nantinya, melalui sidang kode etik tersebut, status Prasetijo sebagai anggota Polri akan ditentukan.  "Sidang pidana dulu baru etik," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).  Di sisi lain, pemeriksaan Prasetijo dalam kasus Surat Jalan tersebut masih berlangsung. Saat ini tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri untuk memudahkan proses penyelidikan.  "Masih berjalan (pemeriksaan kepada Prasetijo) kalau masih ada kekurangan keterangan," ujar Argo.  Diketahui, jerat pidana menanti Brigjen Pol Prasetijo Utomo setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik pada Senin (27/7) pagi yang dihadiri oleh Itwasum Polri, Divisi Propam Polri, Rowassidik Polri, para direktur dan seluruh penyidik yang tergabung dalam Tim Khusus pengungkapan kasus Surat Jalan Djoko Tjandra.  Sebelum itu, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah mencopot Prasetijo dari jabatannya sebagai Karo Korwas Bareskrim Polri. Pencopotan ini tertuang dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dalam surat tersebut, Prasetijo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri, dalam rangka pemeriksaan.  Selain Prasetijo, Bareskrim juga menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik telah melakukan gelar perkara kasus tersebut pada Senin (27/7) lalu. Penyidik kemudian mendapatkan barang bukti yang cukup untuk menaikan status hukum Anita.

Sidang Etik Brigjen Prasetijo Tunggu Proses Pidana Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Djoko-Tjandra-tak-diborgol.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri membantah video yang beredar terkait penangkapan koruptor kelas kakap, Djoko Tjandra tak diborgol. Dalam video yang beredar itu, tampak Djoko Tjandra mengenakan baju kaos warna merah marun, celana pendek dan masker. Ia dikawal beberapa orang yang diduga aparat kepolisian.  Diduga, video itu diambil ketika Djoko Tjandra baru saja ditangkap di Malaysia. “Itu serahterima di pesawat setelah itu baru dilakukan penangkapan, setelah penangkapan baru diborgol dan menggunakan baju tahanan,” kata Argo seperti dikutip Pojoksatu (Jawa Pos Group), Senin (3/8).  Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu juga menyebut video viral tidak diborgolnya terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu bukan berarti perlakuan istimewa terhadap Djoko Tjandra. Akan tetapi hal itu merupakan prosedur penyerahan terpidana Djoko Tjandra dari Polisi Diraja Malaysia. “Video viral JST tidak diborgol saat menuju pesawat karena JST Diamankan PDRM,” ungkap Argo.  Diketahui, Buron kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra alias Joko S Tjandra ditangkap oleh Bareskrim Polri, Kamis (30/7). Dalam penangkapan itu, Djoko Tjandra dijemput langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Malaysia.  Sebelum ditangkap, Listyo mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa Djoko Tjandra berada di Malaysia. Atas informasi tersebut, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis bersurat ke Polis Diraja Malaysia untuk membantu proses penangkapan Djoko Tjandra.  “Bapak Kapolri mengirimkan surat ke Polis Diraja Malaysia untuk lakukan bersama-sama tindakan pencarian atas informasi yang bersangkutan atau target bisa diketahui,” kata Listyo.

Video Viral Djoko Tjandra Tak Diborgol, Begini Penjelasan Mabes Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Djoko-Tjandra-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan, tidak ada kesalahan dalam proses penerbitan paspor terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. Menurutnya, penerbitan paspor Djoko Tjandra memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang.  "Kalau soal Djoko Tjandra biar polisi yang periksa itu. Penerbitan paspor Djoko Tjandra itu memenuhi persyaratan Undang-Undang, nggak ada yang salah di situ," kata Yasonna di Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8).  Yasonna menuturkan bahwa saat proses penerbitan paspor, pada sistem Kemenkumham tidak ditemukan status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Djoko Tjandra. Sehingga, pihaknya hanya memberikan pelayanan publik sesuai persyaratan.  "Waktu penerbitannya dia punya KTP, kartu keluarga, akta lahir, semua memenuhi syarat. Tidak ada dalam sistem bahwa dia DPO atau apa," klaim Yasonna.  Yasonna menegaskan, hal itu merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham. "Kalau suatu saat terjadi pelanggaran hukum, (Ditjen Imigrasi, Red) harus bertanggung jawab. Kita nggak ada masalah di situ," pungkasnya. ￼ Sebelumnya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting menyatakan, pembuatan paspor Djoko Tjandra telah memenuhi persyaratan. Namun petugas di lapangan tidak mengenalinya. "Persyaratannya terpenuhi dan kemudian sistem kita clear. DPO (daftar pencarian orang) clear," cetus Jhoni di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/7) bulan lalu.

Yasonna Laoly: Penerbitan Paspor Untuk Djoko Tjandra Sesuai Prosedur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200731_072659.jpg" alt="Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt" width="100%">
<figcaption>Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah pelarian panjangnya selama 11 tahun dari jeratan hukum, Djoko Tjandra akhirnya berhasil dicokok oleh Polri. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengatakan, polisi harus tetap bergerak cepat untuk mengusut pihak-pihak yang berkontribusi dalam melindungi tersangka kasus hak tagih Bank Bali tersebut.  Menurut Sahroni, investigasi terhadap lembaga hukum ini wajib dilakukan tidak hanya oleh kepolisian maupun kejaksaan, namun juga Kemenkumham.  "Kami mendesak para penegak hukum, khususnya Kemenkumham, untuk segera menindak oknum internal mereka yang terlibat dalam meloloskan Djoko Tjandra. Kepolisian dan Kejaksaan sudah melakukan investigasi internal, jadi kita juga mendesak Kemenkumham untuk melakukan tindakan serupa," ujar Sahroni kepada wartawan, Sabtu (1/8).  "Polisi juga harus melakukan investigasi terhadap kasus ini tidak hanya di jajarannya tapi juga di institusi lain seperti Kemenkumham dan Kejaksaan, agar kasusnya terang benderang," lanjutnya.  Menurut Sahroni, status buronan Djoko Tjandra selama 11 tahun menunjukkan bahwa ada campur tangan penegak hukum dalam melindunginya selama kabur dari kejaran polisi.  Tertangkapnya Djoko Tjandra, kata Sahroni, membuat peluang untuk mengungkap semua pihak yang bersekongkol dalam memberi perindungan kepada Djoko Tjandra bisa dibongkar habis.  "Jadi nggak hanya Polri, tapi juga pengacara, Kemenkumham, kejaksaan, pokoknya semuanya harus diusut dan diselidiki dugaan keterlibatannya,” ungkapnya.

Kemenkumham Harus Tindak Oknum yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/antarafoto-djoko-tjandra-ditangkap-30072020-lmo-13-1-1.jpg" alt="Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kanan) yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7). Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (kanan) yang ditangkap di Malaysia pada Kamis (30/7). Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi gerak cepat Bareskrim Polri yang menangkap buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Penangkapan Djoko membuktikan bahwa negara tak bisa kalah oleh penjahat kerah putih.  "Angkat topi untuk Kabareskrim (Komjen Listyo Sigit Prabowo) dan jajaran yang telah membuktikan bahwa negara tidak kalah oleh seorang Djoko Tjandra," kata Herman, saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (1/8).  Herman mengakui bahwa kinerja Bareskrim Polri dalam memburu Djoko memang tak pandang bulu. "Saya melihat bahwa Kabareskrim sejak awal sangat responsif dan tidak pandang bulu dalam mengusut kasus ini," kata politikus PDI Perjuangan itu.  Herman menyebut, penangkapan Djoko telah menjawab keraguan warga Indonesia atas kasus buronan negara yang menjerat tiga petinggi Polri itu. Komisi III DPR, kata Herman, bakal mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas.  "Ini merupakan jawaban atas keraguan publik. Kami di Komisi III berkomitmen untuk selalu melaksanakan hak pengawasan kami untuk memastikan kasus ini bisa diusut hingga tuntas," tegasnya.  Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.  Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.  Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Djoko sebagai buronan.  Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengungkapkan penangkapan buronan Djoko Tjandra di Malaysia. Ia berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia pada Kamis malam (30/7).

Djoko Tjandra Ditangkap, DPR: Ini Bukti Negara Menang Lawan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bareskrim-Mabes-Polri-secara-resmi-menyerahkan-Djoko-Tjandra-kepada-Kejaksaan-Agung_Miftahul-HayatJawa-Pos_Jawa-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberhasilan Polri menangkap Djoko Tjandra menuai pujian dan apresiasi dari banyak pihak. Pasalnya, buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali itu sudah sekitar 11 tahun melarikan diri. Sementara kelakuannya beberapa waktu lalu sempat membuat heboh Tanah Air.  Karena sosok yang dijuliki Joker itu dengan mudahnya ‘mengendalikan’ sejumlah aparat hukum untuk kepentingannya. Yakni memuluskan pelariannya sekaligus upaya agar bisa lolos dari jeratan hukum.  Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menilai, penangkapan Djoko Tjandra oleh Tim Bareskrim dan Propam Polri itu adalah hal biasa. Bahkan, Reza meminta agar agar penangkapan itu tidak dibesar-besarkan.  Sebab, adalah sebuah hal yang wajar aparat kepolisian menangkap seorang penjahat. “Djoko Tjandra tertangkap, okelah ini bagus. Namun, bagi saya penangkapan itu wajar-wajar saja. Enggak ada yang luar biasa tuh,” kata Reza seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Sabtu (1/8).  Menurutnya, keberhasilan penangkapan Djoko Tjandra itu hanya membuktikan kerja yang dinilai serius. Sebab selama ini, kata dia, disinyalir masyarakat menilai kepolisian tidak serius menuntaskan kasus Djoko Tjandra. Pun demikian saat nantinya diproses hukum sekalipun, lanjutnya, adalah hal yang biasa pula.  “Ini proses yang normatif. Yang namanya penjahat ya kudu diburu lembaga penegakan hukum,” ucapnya.  Dengan dasar sikap seperti itu, walau tidak dinihilkan, menurut Reza, tidak ada nilai tambah dari penangkapan tersebut. Apalagi jika dikaitkan-kaitkan dengan isu jelang pergantian kapolri. “Saya lebih respek kalau penangkapan ini menjadi jalan pembuka bagi pembersihan di seluruh lembaga penegakan hukum. Pembersihan lewat penindakan organisasi dan pidana, lalu hasilnya diumumkan ke publik,” jelas Reza.  Reza berpendapat, di institusi penegakan hukum, marak subkultur bernama Blue Curtain Code atau Code of Silence. Yaitu kebiasaan menyimpang untuk menutup-nutupi kesalahan sesama kolega. Code of silence terdapat pada seluruh lapisan organisasi penegakan hukum. Namun efeknya lebih destruktif ketika berlangsung di jajaran petinggi.  “Alhasil, siapapun yang mampu menolak Code of Silence itu, artinya sanggup melakukan pembersihan internal, dialah yg cocok menjadi orang nomor satu di organisasinya,” tandas Reza.

Pengamat Sebut Penangkapan Djoko Tjandra Biasa Saja, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Djoko-Tjandra-penjara-ist.jpg" alt="Terpidana Djoko Tjandra terlihat mengenakan kemeja berwarna merah, celana dan sepatu hitam. Dia didampingi oleh beberapa petugas Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Terpidana Djoko Tjandra terlihat mengenakan kemeja berwarna merah, celana dan sepatu hitam. Dia didampingi oleh beberapa petugas Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Djoko Tjandra bisa dipenjara lebih lama dibanding vonis hakim 2 tahun dalam kasus cessie bank Bali. Berdasarkan perbuatannya selama ini, Djoko Tjandra bisa dikenakan pidana baru.  "Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun," kata Mahfud saat dikonfirmasi, Sabtu (1/8).  Mahfud menyampaikan, dalam kasus Surat Jalan, Djoko Tjandra juga bisa dikenakan pidana. Apalagi bila terbukti ada penyuapan kepada oknum aparat yang melindunginya selama ini. "Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," jelasnya.  Lebih lanjut, mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu mengatakan, suap merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Sehingga setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, bisa dikenakan pidana.  "Korupsi mencakup tujuh jenis tindak lancung, misalnya gratifikasi, penggelapan jabatan, mencuri uang negara dengan mark up atau mark down dana proyek, pemerasan, dan sebagainya. Jadi jika Djoko Tjandra itu diduga menyuap, artinya dia diduga korupsi," pungkas Mahfud.  Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyampaikan, penangkapan terhadap Djoko Tjandra dilakukan di Malaysia. Proses pemulangan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.  "Malam ini sudah kita buktikan dengan adanya penangkapan dan sudah dijemput bapak Kabareskrim di Malaysia dan saat ini sedang dalam perjalanan," kata Argo di Bandara Halim Perdanakusuma , Jakarta Timur, Kamis (30/7).  Sementara Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penangkapan Djoko Tjandra dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Tim berhasil mengidentifikasi keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia.  "Kapolri mengirim surat ke polisi Diraja Malaysia untuk bersama-sama mencari. Tadi siang didapat info yang bersangkutan target bisa diketahui," kata Listyo.

Mahfud MD: Djoko Tjandra Bisa Dipenjara Lebih Dari 2 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200731_235405.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (baju oren tahanan) saat dihadirkan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). Bareskrim Mabes Polri secara resmi menyerahkan Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung dan" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (baju oren tahanan) saat dihadirkan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). Bareskrim Mabes Polri secara resmi menyerahkan Djoko Tjandra kepada Kejaksaan Agung dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan Djoko Tjandra memberi harapan baru dalam penegakan hukum di tanah air. Setelah beberapa minggu pemberitaan buronan Djoko Tjandra yang mendapat perlakuan khusus oleh oknum polisi, akhirnya dia berhasil ditangkap di Malaysia.  Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa mengapresiasi jajaran Polri dalam keberhasilan menangkap Djoko Tjandra. Ini sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian  "Semoga langkah-langkah yang diambil Polri ini dapat berhasil mengungkap tabir gelap kejadian yang sebelumnya membuat nama kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya tercoreng," ujar Supriansa kepada JawaPos.com, Sabtu (1/7).  Penangkapan Djoko Tjandra merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Polri menunjukan komitmen kepala negara dalam penegakan hukum. ‎"Ini bukti beliau tidak main-main soal penegakan hukum di Indonesia. Kita tunggu perintah bapak Presiden selanjutnya terhadap beberapa buron yang masih berkeliaran di luar negeri," sebut Supriansa.  Setelah Djoko Tjandra ditangkap, aparat penegak hukum diharapkan bisa membongkar siapa saja oknum yang bermain tersebut. Pasalnya Djoko Tjandra dengan mudahnya keluar-masuk di Indonesia.  "Meminta kepada kepolisian agar bisa mengungkap siapa-siapa yang terlibat membantu atau memberi saran kepada Djoko Tjandra selama pelariannya di Indonesia," ungkapnya.  Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan pidana melainkan perdata.  Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.  Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengungkapkan penangkapan buronan Djoko Tjandra di Malaysia ada kerja sama antara Polri dengan Kepolisian Malaysia. Listyo menjelaskan, mulanya Kapolri Jenderal Idham Azis memerintahkan untuk mencari Djoko Tjandra. Kemudian, Polri mencari informasi keberadaan buronan tersebut di Malaysia hingga berhasil ditangkap dan dibawa pulang ke Indonesia pada Kamis (30/7) malam.  Djoko Tjandra sempat berada di Indonesia tanpa terdeteksi aparat penegak hukum dan pihak keimigrasian. Bahkan, dia sempat membuat e-KTP dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni. Kemudian, Djoko Tjandra berhasil keluar dari Indonesia menuju Malaysia. Menurut penuturan pengacaranya, Djoko Tjandra sakit dan berobat di Malaysia.  Djoko Tjandra tidak pernah hadir dalam sidang PK di PN Jaksel. Selamat empat persidangan tidak hadir. Menurut pengacara, Djoko Tjandra masih sakit sehingga tidak bisa menghadiri persidangan. Akhirnya PN Jaksel tidak menerima permohonan PK Djoko Tjandra. Permohonannya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung.  Sejauh ini telah ada sejumlah jenderal Polri dan jaksa yang diduga membantu Djoko Tjandra. Sebanyak tiga Pati Polri itu adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte yang dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo yang dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia.  Terbaru, Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirnamalasari dari jabatannya. Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga bertemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019 lalu.  Polri juga baru saja menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka. Dia diduga turut berperan dalam pelarian Djoko Tjandra selama menjadi buronan.

Djoko Tjandra Ditangkap, DPR: Presiden Serius Soal Penegakan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200731_072725.jpg" alt="Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt" width="100%">
<figcaption>Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri langsung menjebloskan Djoko Tjandra ke balik jeruji besi. Pada Jumat (31/7) malam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, polisi melalukan penyerahan tahanan kepada Kejaksaan Agung.  Penyerahan dilakukan oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Rumah Tahanan Salemba Renharet Ginting, Jampidsus Kejaksaan Agung Ali Mukartono, dan Kajati DKI Jakarta Asri Agung Putra.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan, Djoko Tjandra akan ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri. Lokasi tersebut dipilih untuk mempermudah proses pemeriksaan lebih lanjut kepadanya.  ”Saat ini yang bersangkutan ditiitpkan di Rutan Cabang Salemba di Mabes Polri. Ini tentunya memudahkan bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Djoko Tjandra,” kata Listyo.  Listyo menyampaikan, penempatan Djoko Tjandra di rutan Bareskrim hanya bersifat sementara. Nantinya akan dikembalikan ke rutan Salemba ketika proses penyelidikan telah selesai.  "Setelah pemeriksaan kita selesai, akan kami serahkan kembali ke rutan Salemba untuk ditempatkan yang tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan dari Karutan Salemba," jelasnya.  Penangkapan Djoko Tjandra pada Kamis (30/7) kemarin dilakukan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Tim berhasil mengidentifikasi keberadaan Djoko Tjandra di Malaysia.

Djoko Tjandra Ditempatkan di Rutan Bareskrim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PSX_20200731_072659.jpg" alt="Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt" width="100%">
<figcaption>Tersangka Dan buronan Djoko Tjandra (baju orange) dikawal petugas kepolisian saat Tina dibandara Halim perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/7). Joko Tjandra merupakan buronan kasus korupsi bank Bali Yang dibawa oleh polisi dari Malaysia pukul 8:45 menit wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, (30/7) kemarin. Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan, proses hukum Djoko Tjandra terbuka dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi.  "Kami akan transparan, objektif, untuk usut tuntas apa yang terjadi," kata Idham dalam keterangannya, Jumat (31/7).  Idham menyampaikan, penangkapan terhadap Djoko Tjandra merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan sigap dan cepat, perintah itu langsung dilaksanakan dengan membuat tim kecil.  Menurutnya, setelah tim terbentuk, pihaknya langsung mengirimkan surat kepada kepolisian Malaysia. Surat tersebut berisi permintaan kerja sama antara police to police untuk menangkap Djoko Tjandra yang ketika itu terdeteksi berada di Kuala Lumpur, Malaysia.  "Djoko Tjandra ini memang licik dan sangat pandai. Dia kerap berpindah-pindah tempat. Tapi, alhamdulillah berkat kesabaran dan kerja keras tim Djoko Tjandra berhasil diamankan," cetus Idham.  Idham menyatakan pihaknya akam berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait proses hukum Djoko Tjandra. Sebab, seharusnya Djoko dieksekusi untuk menjalani hukumannya sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.  “Proses untuk Djoko Tjandra sendiri, tentunya ada proses di Kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoodinasi dengan KPK,” tandasnya.

Kapolri Pastikan Proses Hukum Djoko Tjandra Berlangsung Transparan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djoko tjandra ditangkap

Berita Terkini