<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/antarafoto-djoko-tjandra-divonis-empat-setengah-tahun-050421-hma-3-1.jpg" alt="Djoko Tjandra bakal diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. (Hafidz Mubarak A./Antara)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra bakal diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. (Hafidz Mubarak A./Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada aliran uang dari Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra kepada Harun Masiku saat keduanya bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia.</p> <p>KPK menduga Harun Masiku tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, untuk meloloskan pergantian anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Riezky Aprilia kepada Harun.</p> <p>"Jadi kalau kita profiling secara ekonomi, dia tidak memliki kemampuan ekonomi. Kemudian berangkat dari sana penyidik bertanya, ini uang suap dari mana? Yang 400 (Rp400 juta) sudah kita ketahui yang sekarang sudah disidangkan dari Pak HK (Hasto Kristiyanto) , diduga dari sana," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/4).</p> <p>Berdasarkan dakwaan kasus Hasto Kristiyanto, jaksa KPK menyebut Sekretaris Jenderal PDIP itu menyuap Wahyu Setiawan sebesar Rp 400 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih.&nbsp;Sementara, Harun Masiku disebut jaksa menyuap Wahyu Setiawan sebanyak Rp 600 juta.</p> <p>Terkait dugaan keterlibatan Djoko Tjandra, kata Asep, ada peristiwa pertemuan antara Djoko dan Harun di Kuala Lumpur. Menurutnya, pertemuan keduanya terjadi sebelum adanya peristiwa suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan pada 2019 silam.</p> <p>Dalam pertemuan itu, KPK menduga ada aliran uang yang diberikan oleh Djoko Tjandra kepada Harun Masiku. Uang itu diduga dipergunakan Harun Masiku untuk menyuap Wahyu Setiawan. Namun, KPK belum mengungkap lebih jauh besaran nominalnya.</p> <p>"Untuk suapnya itu, ini dari mana, yang selebihnya. Dugaan kami ada pertemuan lah di KL beberapa saat sebelum terjadinya peristiwa suap. Antara Saudara DJ (Djoko Tjandra) dengan HM (Harun Masiku)," tegas Asep.</p> <p>"Kami menduga bahwa ada di sana perpindahan sejumlah uang yang nanti uang ini akan digunakan untuk suap. Ini yang sedang kita perdalam. Ada hubungan apa nanti ke belakangnya," sambungnya.</p> <p>D<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015762632/didakwa-rintangi-penyidikan-perkara-harun-masiku-dan-suap-komisioner-kpu-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto-terancam-12-tahun-penjara">Didakwa Rintangi Penyidikan Perkara Harun Masiku dan Suap Komisioner KPU, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terancam 12 Tahun Penjara</a></strong></p> <p>KPK pun telah memeriksa Djoko Tjandra pada Rabu (9/4). Djoko Tjandra menampik pernah bertemu dengan Harun Masiku. Hal itu disampaikan Djoko Tjandra usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.</p> <p>"Ya nggak betul, kenal aja nggak gimana bantu," ucap Djoko usai menjalani pemeriksaan.</p> <p>Djoko Tjandra juga enggan mengungkapkan materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya. Ia berdalih, kedatangannya ke KPK hanya untuk bersilaturahmi.</p> <p class="class-paragraph">"Nggak, hanya datang silaturahmi aja, nggak ada apa-apa," pungkasnya.</p> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada aliran uang dari Djoko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra kepada Harun Masiku

KPK Duga Ada Aliran Uang dari Djoko Tjandra ke Harun Masiku saat Pertemuan di Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/BDyJMof9JvDtz8frLbN02TFw4Rkw8JeXRxfcspLo-1068934751.jpg" alt="Mantan terpidana kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Soegiarto Tjandra usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan terpidana kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Soegiarto Tjandra usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan terpidana kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Soegiarto Tjandra, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi, kasus dugaan suap pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, yang menjerat buron Harun Masiku. Djoko Tjandra mengelak membantu pelarian Harun Masiku saat tengah berada di Singapura.</p> <p>Pasalnya, Djoko Tjandra pernah menetap lama di Singapura saat dirinya menjadi buron di Kejaksaan Agung (Kejagung).</p> <p>"Ya nggak betul, kenala aja nggak gimana bantu," kata Djoko Tjandra usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4).</p> <p>Djoko Tjandra juga enggan mengungkapkan materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya. Ia berdalih, kedatangannya ke KPK hanya untuk bersilaturahmi.</p> <p>"Nggak, hanya berdatang silaturahmi aja, nggak ada apa-apa," ucap Djoko Tjandra.</p> <p>Sementara, KPK belum memberikan keterangan secara resmi terkait materi pemeriksaan terhadap Djoko Tjandra. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika sebelumnya mengungkapkan bahwa, Djoko Tjandra diperiksa untuk perkara dugaan suap PAW DPR RI yang melibatkan buron Harun Masiku.</p> <p>"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, swasta," ucap Tessa kepada wartawan, Rabu (9/4).</p> <p>"Sudah hadir, untuk HM dan DTI," sambungnya.</p> <p>Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menjerat Hasto Kristiyanto dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</p> <p>Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.</p> <p>&nbsp;</p>

Djoko Tjandra menjalani pemeriksaan KPK terkait dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan menolak tuduhan membantu pelarian.

Usai Diperiksa KPK, Djoko Tjandra Bantah Bantu Pelarian Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Djoko-Tjandra-Dery-Ridwansah-5-2.jpg" alt="Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (5/4/2021). Terpidana kasus</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, mantan terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra pernah bertemu buron kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Hal itu yang membuat KPK melakukan pemeriksaan terhadap &nbsp;Djoko Tjandra, pada hari ini, Rabu (9/4).</p> <p>"Dikonfirmasi tentang pertemuan yang bersangkutan dengan HM (Harun Masiku) di Kuala Lumpur," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (9/4).</p> <p>Ia mengungkapkan, kedua orang&nbsp; itu sempat membahas sesuatu yang diduga bersinggungan dengan perkara. Namun, KPK tidak menjelaskan secara rinci terkait pengurusan perkara itu.</p> <p>"Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Soegiarto Tjandra) kepada HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu. Detailnya belum bisa disampaikan saat ini," tegas Tessa.</p> <p>Sementara, Djoko Tjandra menampik pernah bertemu dengan Harun Masiku. Hal itu disampaikan Djoko Tjandra usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.</p> <p>"Ya nggak betul, kenal aja nggak gimana bantu," tegas Djoko.</p> <p>Djoko Tjandra juga enggan mengungkapkan materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadap dirinya. Ia berdalih, kedatangannya ke KPK hanya untuk bersilaturahmi.</p> <p>"Nggak, hanya datang silaturahmi aja, nggak ada apa-apa," ujarnya.</p> <p>Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</p> <p>Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.</p>

"Pembahasannya terkait ada permintaan dari saudara DST (Djoko Soegiarto Tjandra) kepada HM (Harun Masiku) untuk membantu mengurus sesuatu".

KPK Duga Djoko Tjandra Pernah Bertemu Harun Masiku di Kuala Lumpur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/antarafoto-djoko-tjandra-divonis-empat-setengah-tahun-050421-hma-3-1.jpg" alt="Djoko Tjandra bakal diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. (Hafidz Mubarak A./Antara)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra bakal diperiksa KPK terkait kasus Harun Masiku. (Hafidz Mubarak A./Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan terpidana kasus suap fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Soegiarto Tjandra, pada Rabu (9/4). Djoko Tjandra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Anggota DPR RI 2019-2024 di KPU, yang menjerat buron Harun Masiku.</p> <p>Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengungkapkan, Djoko Tjandra saat ini telah hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Pria yang berlatar belakang pengusaha itu tengah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.</p> <p>"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, swasta," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (9/4).</p> <p>Meski demikian, KPK belum mengungkapkan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami terhadap Djoko Tjandra. Tessa hanya mengungkap bahwa Djoko Tjandra telah hadir dari panggilan pemeriksaan.</p> <p>"Sudah hadir, untuk HM dan DTI," ucap Tessa.</p> <p>Dalam pengembangan kasus ini, KPK telah menjerat Hasto Kristiyanto dalam dua tindak pidana, yakni terkait dugaan penerimaan suap terhadap Wahyu Setiawan Komisioner KPU RI 2017-2022 atas pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI terhadap Harun Masiku.</p> <p>Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah yang merupakan orang kepercayaan Hasto dalam kasus dugaan pemberian suap. Sementara, Hasto Kristiyanto juga terjerat dugaan tindak pidana berupa penghalangan penyidikan KPK.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK memeriksa Djoko Tjandra sebagai saksi dalam kasus suap terkait Harun Masiku, buron yang terjerat kasus suap di KPU.

KPK Bakal Periksa Mantan Terpidana Djoko Tjandra di Kasus Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Irjen Napoleon Bonaparte telah divonis bersalah dalam kasus penerimaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra. Jenderal bintang dua itu juga telah menjalani hukuman penjara. Di luar hukuman pidana, Polri pun menggelar sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP). Hasilnya, Irjen Napoleon tidak dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).</p> <p>"Sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Senin (28/8) malam.</p> <p>Sidang KKEP Polri tersebut dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri sebagai ketua dan Wadankor Brimob Polri Irjen Imam Widodo sebagai wakil ketua. Kemudian anggota sidang yakni Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono, Sahli Sosbud Kapolri Irjen Hendro Pandowo, dan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.</p> <p>"Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Lalu kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan," imbuh Ramadhan.</p> <p>Ramadhan melanjutkan, dalam sidang tersebut terdapat 10 orang saksi yang memberikan keterangan. Dengan rincian lima hadir di ruang sidang, tiga orang melalui virtual, dan dua orang dibacakan keterangannya.</p> <p>"Adapun perbuatan yang telah dilakukan NB yaitu telah melakukan tindak pidana Korupsi terkait penerbitan penghapusan Interpol Red Notice atas nama JST dan atas perbuatannya tersebut terhadap terduga pelanggar berdasarkan putusan MA dipidana penjara selama 4 tahun telah berkekuatan hukum tetap," jelss Ramadhan.</p> <p>Irjen Napoleon sendiri dijerat Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 7 ayat 1 huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (2) huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.</p> <p>Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</p> <p>Irjen Napoleon juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</p> <p>Irjen Napoleon akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor Djoko Tjandra. Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).</p>

Hasil sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte tidak dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Terbukti Terima Suap dan Telah Dipenjara 4 Tahun, Irjen Napoleon Tak Dipecat, Cuma Demosi 3 Tahun 4 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Irjen Napoleon Bonaparte resmi bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun kurungan atas perkara yang menjeratnya, yaitu kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan <em>red notice</em> Djoko Tjandra. <br /><br />Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2,1 miliar dan USD 370 ribu sekitar Rp 5,1 miliar.<br /><br />Meski sudah pernah terjerat kasus hukum dan menjalani vonis, namun jenderal bintang dua itu belum diproses secara hukuman internal Polri atau sidang kode etik.<br /><br />"Sidang kode etik terhadap Napoleon Bonaparte masih dalam proses," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jumat (25/8).<br /><br />Sebagai pejabat publik, Napoleon Bonaparte tentu wajib melaporkan harta kekayaan atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012434711/4-tahun-dipenjara-kasus-red-notice-djoko-tjandra-irjen-napoleon-bonaparte-bebas">4 Tahun Dipenjara Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Bebas</a></strong><br /><br />Namun, saat ditelisik di laman <em><a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693051148959000&amp;usg=AOvVaw0dLqLVCMM56L4fqlRkw_n6">elhkpn.kpk.go.id</a></em> pada Jumat &nbsp;(25/8), LHKPN atas nama Napoleon Bonaparte tidak terdaftar atau tidak ada data. Sehingga hingga kini belum diketahui berapa jumlah kekayaan Napoleon yang telah dilaporkan kepada negara.<br /><br />Sebagai informasi, dikutip dari buku Pengantar LHKPN terbitan KPK, LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta anak dan istri yang masih menjadi tanggungannya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01399214/irjen-napoleon-berli-alasan-tentang-penganiayaan-kepada-m-kece">Irjen Napoleon Berli Alasan Tentang Penganiayaan kepada M. Kece</a></strong><br /><br />Kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; Inpres No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan Keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman LHKPN.<br /><br />Dari aturan-aturan tersebut, penyelenggara negara wajib diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat.<br /><br />Selain itu, penyelenggara negara juga wajib melaporkan LHKPN ketika pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun; serta mengumumkan harta kekayaannya.</div>

Irjen Napoleon Bonaparte resmi bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun kurungan atas perkara yang menjeratnya, yaitu TPPU.

Napoleon Bonaparte Resmi Bebas Dari Penjara, Segini Harta Kekayaan Jenderal Polisi Bintang Dua Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Irjen Napoleon Bonaparte sudah bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya. Meski sudah pernah terjerat kasus hukum dan menjalani vonis, tetapi jenderal bintang dua itu belum diproses secara hukuman internal Polri alias sidang kode etik.</p> <p>Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan berdalih sidang etik Napoleon masih berproses di internal Divisi Propam Polri. "Masih proses ya," ucapnya kepad wartawan, Jumat (25/8).</p> <p>Ramadhan tak merinci waktu pelaksaan sidang kode etik tersebut. Hanya menyebut sidang kode etik akan dilakukan. "Ya kan terus bekerja ya, pasti dilakukan itu ya," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.</p> <p>Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan itu sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</p> <p>Napoleon juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SGD 200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</p> <p>Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor, Djoko Tjandra.</p> <p>Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).</p>

Irjen Napoleon Bonaparte sudah bebas dari penjara setelah menjalani vonis 4 tahun penjara atas perkara yang menjeratnya.

Irjen Napoleon Bonaparte Bebas dari Penjara, Polri Masih Proses Sidang Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-417.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus penerimaan suap penghapusan<em> red notice</em> buronan Djoko Tjandra. Dalam perkara ini, Napoleon sendiri sudah dibebaskan karena telah menjalani 4 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dia lagi mempertimbangkan untuk mengajukan PK untuk kasus Djoko Tjandra itu," kata Pengacara Napoleon, Ahmad Yani saat dihubungi, Selasa (8/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Kadiv Hubinter masih berkeyakinan dirinya tidak bersalah dalam kasus ini. Sehingga mengajukan PK untuk mendapat kepastian hukum dirinya tidak bersalah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012442245/finalis-miss-universe-indonesia-ratih-widiartha-mengaku-area-sensitifnya-diintip-saat-proses-body-checking">Finalis Miss Universe Indonesia Ratih Widiartha Mengaku Area Sensitifnya Diintip Saat Proses Body Checking</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya memang putusan pengadilan kan dia diputus 4 tahun tapi dia merasa tidak bersalah," imbuh Yani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Yani belum mengetahui pasti kapan PK akan dikirim. Saat ini masih dalam proses perencenaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum&nbsp;Napoleon&nbsp;4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Napoleon&nbsp;juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;Napoleon&nbsp;terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SG$200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.</div> </div>

Irjen Pol Napoleon Bonaparte akan mengajukan Peninjauan Kembali terkait kasus penerimaan suap penghapusan red notice buronan Djoko Tjandra.

Masih Merasa Tak Bersalah, Irjen Napoleon Pertimbangkan Ajukan PK Kasus Red Notice Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun pidana kurungan dalam kasus suap oleh koruptor, Djoko Tjandra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bebasnya Napoleon dikonfirmasi langsung oleh pengacaranya, Ahmad Yani. "Sudah bebas iya," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (7/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yani tidak merinci tanggal kebebasan Napoleon. Namun, dipastikan terjadi pada Agustus 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012434700/lbh-minta-pangdam-tindak-para-oknum-tni-penggeruduk-mapolrestabes-medan">LBH Minta Pangdam Tindak Para Oknum TNI Penggeruduk Mapolrestabes Medan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia sudah memenuhi semua hukuman yang dia harus jalani," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum&nbsp;Napoleon&nbsp;4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Napoleon&nbsp;juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra.&nbsp;Napoleon&nbsp;terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SG$200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol&nbsp;Napoleon&nbsp;Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Eks Kadiv Hubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte akhirnya menghirup udara bebas. Dia keluar dari penjara usai menjalani vonis 4 tahun.

4 Tahun Dipenjara Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Bebas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Vonis-Irjen-Pol-Napoleon-Bonaparte_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-421.jpg" alt="Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (tengah) menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Majelis hakim memvonis terdakwa mantan Kepala Divisi Hubunga</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polri tak kunjung memecat mantan Kadiv Hubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Padahal Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi Napoleon dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.<br /> <br /> Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan, proses sidak kode etik kepada Napoleon menunggu seluruh kasusnya berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pasalnya Napoleon dijerat dalam 3 kasus berbeda.<br /> <br /> "Iya (tunggu semua kasusnya inkracht), ada putusan dari pengadilan pidananya atau pengadilan negerinya," kata Gatot kepada wartawan, Jumat (20/5).<br /> <br /> Gatot memastikan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap Napoleon. Namun, terkait waktunya belum dapat dipastikan.<br /> <br /> "Tentunya setelah dapat inkracht dari putusan pengadilan yang nanti akan dikenakan kepada Pak Napoleon," jelasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Dia tetap divonis 4 tahun dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra.<br /> <br /> Vonis kasasi diputuskan pada 3 November 2021. Putusan ini sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menghukum Napoleon 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.<br /> <br /> Napoleon juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus suap dan penghapusan red notice Djoko Tjandra. Napoleon terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra senilai SG$200 ribu atau sekitar Rp 2.145.743.167 dan USD 370 ribu sekitar Rp 5.148.180.000. Kasus ini sampai sekarang masih dalam proses persidangan.<br /> <br /> Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menetapkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Kece. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.

Tak Kunjung Pecat Irjen Napoleon, Ini Alasan Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Djoko Tjandra

Berita Terkini