<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/hilux-draft-1220120611.jpeg" alt="Tampilan Hilux generasi baru yang telah didaftarkan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tampilan Hilux generasi baru yang telah didaftarkan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Toyota Hilux generasi kesembilan telah resmi didaftarkan di Indonesia. Hal ini diketahui melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan nomor dokumen 1/DI/2026. Dalam dokumen tersebut, nama pendaftar tercatat sebagai Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha yang berpusat di Jepang. Sebelum di Indonesia model terbaru Toyota Hilux sudah lebih dulu diluncurkan di Thailand dengan nama Hilux Travo. Di sana, varian Battery Electric Vehicle (BEV) juga turut ditawarkan sebagai bagian dari inovasi terbaru yang dihadirkan untuk pasar Thailand. Pendaftaran desain pertama terdaftar dengan nomor permohonan A00202504994. Bila melihat desain dan tongkrongannya model ini diyakini sebagai Toyota Hilux generasi kesembilan dengan tipe single cabin. Desain ini memiliki konsep baru dengan gril bermotif honeycomb yang menjadi ciri khasnya. Adapun model double cabin pada Hilux memiliki aura yang lebih sporty dengan penggunaan pelek berdesain dinamis. Door handle dan spion berwarna hitam turut menambah kesan maskulin yang menonjol pada kendaraan ini. Toyota mendaftarkan dua tipe utama untuk pasar Indonesia, yaitu Travo single cabin dan Travo double cabin. Namun, varian tertinggi di Thailand, yakni Hilux Travo Overland, tampaknya tidak termasuk dalam pendaftaran ini. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/hilux-depan-484975283.jpeg" alt="Tampilan Toyota Hilux yang telah meluncur di Thailand lebih dulu. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Tampilan Toyota Hilux yang telah meluncur di Thailand lebih dulu. (Istimewa).</figcaption>
</figure> Ada kemungkinan besar Toyota Hilux generasi kesembilan akan diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 pada awal Februari mendatang. Gelaran ini sering menjadi momentum peluncuran produk otomotif baru, termasuk dari Toyota. Sebagai tambahan informasi, Hilux terbaru dibangun di atas platform Innovative International Multi-purpose Vehicle (IMV), sama seperti model Hilux Rangga sebelumnya. Model pikap ini mengusung mesin berkapasitas 2.800 cc yang menawarkan efisiensi bahan bakar lebih baik dibandingkan pendahulunya. Pemilihan Thailand sebagai negara pertama di Asia Tenggara untuk peluncuran Toyota Hilux generasi terbaru bukan tanpa alasan. Minat terhadap segmen pikap yang tinggi membuat negara ini menjadi pasar strategis bagi Toyota. Di Thailand, varian single cabin Toyota Hilux dijual mulai dari 767.000 baht, setara sekitar Rp 349,9 juta. Sementara tipe double cabin ditawarkan mulai dari 839.000 baht atau sekitar Rp 432 juta jika dikonversikan ke rupiah. Kehadiran Toyota Hilux generasi terbaru semakin menarik perhatian setelah peluncurannya di Thailand, mengingat model sebelumnya, Hilux Rangga, juga dirilis lebih dulu di negara tersebut sebelum akhirnya masuk pasar Indonesia. Meski begitu, belum ada informasi resmi mengenai waktu peluncuran ataupun kisaran harga untuk varian baru ini di Indonesia. Sebagai pembanding, saat ini Toyota Hilux Single Cabin dijual mulai dari Rp 410,8 juta, sementara tipe double cabin varian tertinggi dihargai Rp 539,9 juta on the road Jakarta.

Toyota Hilux generasi kesembilan telah resmi didaftarkan di Indonesia. Hal ini diketahui melalui laman resmi DJKI dokumen 1/DI/2026

Toyota Hilux Generasi Baru Tampil Lebih Elegan, Resmi Terdaftar di DJKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/JKT_Dekorasi-Natal-di-Pusat-Perbelanjaan_Salman-Toyibi_-5-1274103788-290150580.jpg" alt="Ilustrasi perayaan natal di salah satu mal di Jakarta. DJKI mengingatkan penggunaan lagu rohani, termasuk lagu Natal untuk tujuan komersial dikenakan royalti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perayaan natal di salah satu mal di Jakarta. DJKI mengingatkan penggunaan lagu rohani, termasuk lagu Natal untuk tujuan komersial dikenakan royalti. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lagu-lagu ikonik seperti All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey bukan sekadar penghias suasana Natal. Di balik nadanya yang ceria, lagu ini adalah "mesin uang" yang menghasilkan royalti fantastis, mencapai Rp 39 miliar hingga Rp 49 miliar setiap tahunnya. Bahkan, analisis terbaru Billboard memperkirakan total royalti lagu tersebut telah menembus angka Rp 1,5 triliun berkat ledakan tren streaming. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan: Lagu rohani tidak bebas hak cipta, termasuk lagu rohani Natal bila tujuannya untuk komersial. <h2>Hak Cipta Tak Pandang Genre</h2> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI menegaskan bahwa penggunaan lagu rohani dalam acara berbayar, konser, hingga tayangan digital tetap tunduk pada UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artinya, meski bertema keagamaan, jika lagu tersebut digunakan untuk tujuan komersial, ada kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Hal ini bertujuan untuk melindungi para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan hidup dari karya mereka. <h2>Kapan Harus Bayar Royalti?</h2> Banyak yang mengira lagu rohani boleh diputar bebas di mana saja. Namun, Analis Hukum Ahli Muda DJKI, Achmad Iqbal Taufiq, meluruskan pandangan tersebut. "Pelindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak mengenal kategori genre. Lagu rohani tetap merupakan karya cipta yang dilindungi undang-undang. Ketika dimanfaatkan secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku," ujar Achmad Iqbal Taufiq dalam keterangannya, Kamis (25/12). Ia menekankan bahwa pembayaran royalti adalah bentuk keadilan bagi para pencipta lagu yang telah berkarya. <h2>Mekanisme Perizinan yang Sah</h2> Untuk menghindari masalah hukum, penyelenggara acara atau pengelola platform diimbau untuk mengurus perizinan secara resmi. DJKI meminta masyarakat bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pihaknya mendorong seluruh penyelenggara acara rohani, pengelola platform, maupun institusi yang menggunakan lagu rohani untuk tujuan komersial agar mengajukan perizinan dan membayar royalti melalui mekanisme resmi.&nbsp; "Prinsipnya sederhana, siapa pun yang menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta orang lain, wajib memberikan penghargaan melalui mekanisme pembayaran royalti," tambah Iqbal. <h2>Komitmen Penegakan Hukum</h2> Langkah ini diambil agar ekosistem musik di Indonesia, termasuk musik rohani, menjadi lebih sehat dan transparan. DJKI tidak hanya fokus pada penindakan hukum terhadap pelanggar, tetapi juga gencar melakukan edukasi. Dengan memahami prosedur perizinan, diharapkan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, dan para pencipta lagu tetap mendapatkan hak ekonomi yang semestinya mereka terima.

Artikel ini membahas pentingnya memahami hak cipta lagu rohani dan kewajiban royalti bagi penyelenggara acara.

Hati-Hati, Putar Lagu Rohani Natal untuk Komersial Wajib Bayar Royalti, Ini Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Pemusnahan-barang-palsu-823523717.jpg" alt="Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pemusnahan barang bukti&nbsp; senilai lebih dari Rp3 miliar, Selasa (9/12).(Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar pemusnahan barang bukti&nbsp; senilai lebih dari Rp3 miliar, Selasa (9/12).(Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  &nbsp;JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari Rp3 miliar, Selasa (9/12). Pemusnahan ini merupakan hasil penyidikan sepanjang 2025. Ini sekaligus momentum DJKI menegaskan mereka telah memegang data dan terus memetakan dugaan keterlibatan sindikat pemalsuan, termasuk dari luar negeri. &ldquo;Pemusnahan barang bukti hasil penanganan pelanggaran kekayaan intelektual yang sudah ditemukan di berbagai wilayah dengan estimasi kerugian ditimbulkan senilai Rp3.072.100.000,&rdquo; kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar. Dia menegaskan, pelanggaran kekayaan intelektual tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga membahayakan konsumen. &ldquo;Tentu ini pertama, konsumen akan dirugikan dan juga tentu produsen yang selama ini juga telah berupaya untuk membangun citra produk dan menjaga citra produk, tetapi karena ada barang-barang yang palsu dan plagiarisme ini tentu mempengaruhi sistem ekosistem perekonomian maupun perdagangan yang ada,&rdquo; ujarnya. Direktur Penegakan Hukum DJKI, Brigjen Arie Ardian Rishadi, menjelaskan DJKI telah menyelesaikan 81 kasus pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang tahun ini, dengan tren penyelesaian perkara yang meningkat. &ldquo;Jadi untuk jumlah kasus yang ditangani tadi sudah disampaikan sekitar 81 kasus yang sudah kita selesaikan baik di DJKI maupun di wilayah-wilayah,&rdquo; ujarnya. Menurut Arie, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari berbagai macam sektor. &ldquo;Untuk barang bukti yang kita dapatkan sekarang ini, ya tadi berbagai macam. Tidak hanya pakaian juga ada alat-alat produksi, terus juga ada makanan yang tentunya ini selain merugikan para pemilik merek juga akan berdampak bahaya bagi masyarakat yang menggunakan barang-barang tersebut,&rdquo; kata dia. Dia menyebut sebagian barang palsu diproduksi di dalam negeri, sementara lainnya merupakan produk impor dengan merek yang telah dipalsukan. &ldquo;Untuk pakaian dan makanan ada yang dibuat sendiri di dalam negeri. Untuk pakaian ada yang diimpor dari luar namun mereknya memang sudah dipalsukan sehingga tentunya ini bisa meng-lobby para konsumen,&rdquo; ujarnya. Arie menegaskan, DJKI sudah memetakan arus peredaran barang palsu dan memiliki data mengenai dugaan keterlibatan jaringan luar negeri. &ldquo;Sejauh ini kita juga kerjasama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Bea Cukai, dengan Kominfo, dengan Kementerian Perdagangan untuk menganalisis peredaran barang-barang yang ada di Indonesia, sumbernya dari mana saja. Dan kita akan terus petakan dan kita akan optimalkan untuk melakukan penegakan hukum. Sementara, ya kita baru petakan saja dulu sementara, tapi sudah ada kita punya data-datanya.&rdquo; Arie menyebut jumlah laporan yang masuk tetap stabil. &ldquo;Angka pengaduannya juga relatif stabil ada di angka sekitar 60&ndash;65 perkara per tahunnya,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Sanksi bagi pelaku pelanggaran ini tentunya bisa dipidana dengan ancaman maksimal 4 tahun, dan apabila itu merupakan pembajakan di atas 5 tahun dan apabila membahayakan bagi kesehatan diancam dengan pidana 10 tahun penjara,&rdquo; tambah dia.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memusnahkan barang bukti pelanggaran kekayaan intelektual senilai lebih dari Rp3 miliar.

Musnahkan Barang Palsu Rp3 M, DJKI Petakan Sindikat Asing Pemalsuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG-20241223-WA0005-513765558.jpg" alt="Fungsi DKJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fungsi DKJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Razilu mengatakan, fungsi DKJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari produk atau kekayaan intelektual yang telah didaftarkan, kata Razilu, negara lantas memberikan perlindungannya apabila mendapatkan laporan adanya tindakan plagiat yang merugikan pemilik kekayaan intelektual.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual maka telah dilindungi dan perlu ditindak siapa saja yang melakukan pemalsuan. Itulah fungsi dari DJKI," tuturnya usai melakukan pemusnahan barang bukti sitaan yang imitasi, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015451441/mendag-budi-santoso-sebut-harga-minyakita-di-pasar-berangsur-turun">Mendag Budi Santoso Sebut Harga Minyakita di Pasar Berangsur Turun</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari beberapa kekayaan intelektual yang harus didaftarkan dan dilindungi oleh DJKI, salah satunya adalah merek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ok. Saidin, SH, M.Hum menerangkan, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merek menjadi komponen penting dalam sebuah bisnis karena menjadi tanda pengenal. Selain itu merek juga menjadi alat promosi sekaligus jaminan mutu produk bagi sebuah perusahaan. Di Indonesia, perlindungan terhadap merek diatur dalam UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), di mana syarat-syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21," terang Ok Saidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merek perlu di daftarkan ke DJKI. Pendaftaran merek memiliki banyak manfaat, seperti menjadi alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan; dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; dan dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015451440/kupas-tuntas-performa-stefano-lilipaly-mantan-pemain-timnas-indonesia-yang-masuk-radar-transfer-persebaya-surabaya">Kupas Tuntas Performa Stefano Lilipaly, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Masuk Radar Transfer Persebaya Surabaya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof. M. Hawin, SH., LL.M., Ph.D. menambahkan, ada juga merek yang pendaftarannya bisa ditolak oleh DJKI. Salah satunya karena Merek yang didaftarkan memiliki itikad tidak baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena misalnya merek itu pendaftarannya punya itikad tidak baik. Kemudian merek itu sama pada pokoknya dengan merek lain. Contohnya kaso. Kaso itu merek yang sudah terdaftar, tapi ada misalnya KasoMax. Itu jelas punya persamaan pada pokoknya dengan merek kaso. Nah itu harus ditolak pendaftarannya,&rdquo; jelas Hawin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, secara garis besar, pendaftaran merek berfungsi untuk melindungi merek dan mencegah perusahaan menderita kerugian finansial dan reputasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, hal itu tak bisa menjamin merek bisa terbebas dari pemalsuan, peniruan, pendomplengan atau klaim kepemilikan dari pihak lain. Karena pada faktanya, sering kali terjadi sengketa merek dagang yang sama atau mirip antara dua pihak.</div>

DJKI Kemenkum Razilu mengatakan Fungsi DKJKI adalah untuk melindungi mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual.

Pendaftara Merek di DJKI untuk Melindungi Kekayaan Intelektual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/WhatsApp-Image-2024-09-09-at-182458-756382312.jpeg" alt="ETIKA MENGHARGAI: Diskusi interaktif mengenai hak cipta dan penghargaan karya animasi, bersama pemilik Timeline Studio Bali sekaligus seorang animator Agung Oka Sudarsana (kiri)." width="100%">
<figcaption>ETIKA MENGHARGAI: Diskusi interaktif mengenai hak cipta dan penghargaan karya animasi, bersama pemilik Timeline Studio Bali sekaligus seorang animator Agung Oka Sudarsana (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Animasi adalah salah satu bentuk karya cipta yang erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI). Mulai dari proses awal hingga menjadi sebuah karya animasi. Hal itu disampaikan oleh Agung Oka Sudarsana, pemilik Timeline Studio Bali sekaligus seorang animator. "Sebelum memproduksi animasi, biasanya ada tahapan pembuatan naskah atau skrip. Setelah skrip selesai, dibuatlah visualisasi atau gambarnya. Semua ini termasuk dalam hak cipta," jelas Oka dalam acara DJKI Mendengar dan Mengajar di Werdhi Budaya Art Center, Bali, Sabtu (7/9). Menurut dia, kekayaan intelektual sangat penting karena memungkinkan kita mewariskan sesuatu kepada generasi mendatang tanpa harus memiliki kekayaan materi. "Di industri animasi, jika kita memiliki satu gambar atau karakter, artinya kita memiliki hak intelektual atas gambar tersebut. Dari situ, kita bisa mendapatkan keuntungan dan mewariskan karakter tersebut kepada anak cucu kita," lanjutnya. "Pencipta Doraemon ketika meninggal, hak cipta karakter tersebut dialihkan kepada anaknya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai sebuah hak cipta," ungkap Oka mencontohkan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Festival Minikino Edward H. Wulia yang lebih dikenal sebagai Edo Wulia juga menyampaikan pentingnya menghargai karya orang lain. Dia menekankan pentingnya etika dalam menghargai karya sebelum melihatnya dari sisi hukum. "Sebelum dilihat dari segi hukum, kita harus memahami etika menghargai sebuah karya. Etika ini posisinya lebih mendasar daripada hukum, meskipun secara hukum mungkin kita benar," ujarnya. Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda DJKI Morata D. Lumbanraja menjelaskan apa itu hak cipta dan jenis-jenisnya. Dia menekankan sebuah karya harus diwujudkan secara nyata agar bisa dikategorikan sebagai hak cipta. "Sebuah karya disebut hak cipta jika diwujudkan dalam bentuk yang nyata, seperti not balok, novel, atau animasi," katanya. "Jika ide tersebut tidak dituangkan dalam bentuk nyata, maka kita tidak bisa mengklaimnya sebagai hak cipta, dan orang lain yang mewujudkan ide tersebut tidak bisa dilarang untuk menggunakan atau mengklaimnya," lanjutnya. Analis KI Ahli Pertama Aldiansyah Pradana Putra berbicara tentang Pelindungan dan Pemanfaatan KI Komunal (KIK). Menurut dia, KIK adalah dasar dari seluruh jenis KI yang ada saat ini, termasuk KI modern. "KIK adalah pionir dari KI modern. Dari merek, hak cipta, desain industri, hingga inovasi paten, banyak yang terinspirasi dari KI komunal," jelasnya. "Namun, perlu diingat bahwa KIK berbeda dengan jenis KI lainnya, karena kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Sesuatu bisa disebut KIK jika memenuhi unsur-unsur tersebut," pungkas Aldiansyah.&nbsp;

Animasi adalah salah satu bentuk karya cipta yang erat kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (KI). Mulai dari proses awal hingga jadi karya.

Perlindungan Karya Animasi, Dari Ide hingga Hak Cipta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Tokopedia-1-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu masalah yang masih ada dan menghambat tren belanja online saat ini adalah kepercayaan. Masalah ini yang sulit hilang sejak dulu dan menjadi pertimbangan masyarakat untuk memutuskan apakah satu platform e-commerce pantas dipilih atau tidak.  Kenapa? Hal ini karena di banyak aplikasi belanja online masih kerap ditemui barang palsu. Kelemahan belanja online sendiri adalah kita tidak bisa melihat barang yang ingin dibeli secara langsung,. Hal ini yang suka dimanfaatkan para pedagang nakal.  Pembeli dikirim barang berkualitas rendah, harga sama, tapi palsu. Ini jelas bikin konsumen kecewa, kapok belanja online dan memengaruhi reputasi platform yang bersangkutan.  Sadar akan hal tersebut, Tokopedia menggandeng Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan berkomitmen memberantas peredaran barang palsu di platform-nya.  Penandatanganan yang dilakukan oleh Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia, Leontinus Alpha Edison dan Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Razilu ini disaksikan pula oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna Hamonangan Laoly di Makassar belum lama ini.  Leontinus Alpha Edison mengatakan, penandatanganan ini menjadikan Tokopedia sebagai marketplace pertama di Indonesia yang berkomitmen untuk mendukung perlindungan terhadap KI. Menurutnya, saat ini ada lebih dari 865 juta produk yang terdaftar dari sekitar 12 juta penjual di platform mereka.  "Kami pun akan terus memantau produk-produk ini secara berkala dengan menggunakan kombinasi sistem pemantauan otomatis dan pengecekan secara manual guna mendeteksi potensi pelanggaran KI," ujarnya.  Kolaborasi bersama DJKI ini menjadi komitmen untuk meningkatkan perlindungan KI dan dengan harapan dapat mengeluarkan Tokopedia dari United States Trade Representative (USTR) Notorious Market List atau daftar tahunan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan terkait memerangi produk palsu.  Demi menjaga integritas, kepercayaan, dan keamanan produk, Tokopedia berupaya membentuk Tim Khusus Pemantauan KI, Otomatis dan Teknologi (sistem pendeteksi otomatis), Portal Pelaporan KI, Brand Alliance, Pemeriksaan Penjual, Penalti Penjual, hingga Edukasi Seller.  Dalam kesempatan yang sama, Yasonna Hamonangan Laoly mengungkapkan, dengan terbukanya jangkauan pasar UMKM baik di nasional maupun mancanegara melalui platform digital, maka proteksi atas karya dan inovasi dalam berusaha wajib untuk dilindungi melalui KI.  "Komitmen ini diharapkan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dari potensi pembajakan dan pemalsuan produk dari pihak lain dalam mengembahkan usahanya. Semua hal tersebut menjadi percuma jika tidak ada jaminan legalitas dalam bentuk perlindungan hukum melalui pendaftaran atau pencatatan atas KI," terang Yasonna.  Sepanjang semester pertama 2022, Tokopedia sendiri mengklaim telah memiliki beberapa pencapaian dalam pelindungan KI, seperti:  - Peningkatan jumlah penghapusan produk yang melanggar KI mencapai lebih dari 300 persen dibanding semester kedua 2021.  - Peningkatan jumlah moderasi toko yang melanggar KI mencapai lebih dari 47 persen dibanding semester kedua 2021.  - Peningkatan tindakan proaktif terhadap produk melanggar KI sebesar lebih dari 7,5x lipat dibanding semester kedua 2021.

Gandeng DJKI, Tokopedia Perangi Peredaran Barang Palsu yang Meresahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/70843384_523108521818782_8805058046334144093_n.jpg" alt="Instagram Halilintar Anofial Asmid" width="100%">
<figcaption>Instagram Halilintar Anofial Asmid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anofial Asmid, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai pendaftaran merek 'Gen Halilintar' ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.  Terkait gugatan ayah Atta Halilintar, Plt. Dirjen KI Razilu mengatakan bahwa pendaftaran merek tersebut sebenarnya sudah 2 kali ditolak. Hal itu mengacu pada sistem first to file dimana sudah ada pihak yang lebih dulu mendaftarkannya.  Razilu menjelaskan bahwa merek Gen Halilintar ditolak pendaftarannya karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk kategori barang jasa sejenis. Hal itu mengacu pada Pasal 21 Ayat (1) huruf a UU Nomo 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016.  "Merek Gen Halilintar itu sebenarnya sudah ada yang mendaftar pada 23 Oktober 2017 oleh PT SOKA CIPTA NIAGA. Kemudian Gen Halilintar (keluarga Atta,red) mengajukan pada 5 Juni 2018. Kalau berdasarkan sistem first to file, maka ini ditolak," kata Razilu dalam keterangan tertulis, Jumat (19/8).  Usai ditolak pendaftarannya, menurut Razilu, Halilintar Anofial Asmid mengajukan banding ke Komisi Banding Merek. Namun pada April 2020, Komisi Banding Merek memperkuat putusan DJKI dengan kembali menolak merek yang diajukan pihak Gen Halilintar.  "Nah, keputusan dari Komisi Banding Merek inilah yang dia (ayah Atta) gugat ke Pengadilan Niaga, memang begitu prosesnya. Jadi mohon maaf, kami sebenarnya tidak pernah membatalkan merek yang diajukan Gen Halilintar pada 2018," terang Razilu.  Kendati telah digugat ayah Atta Halilintar ke pengadilan, mengacu pada aturan yang berlaku, ia pun optimistis akan tetap menang. Akan tetapi DJKI akan mengikuti proses gugatannya sampai ada keputusan dari pengadilan nanti.  "Apapun keputusan pengadilan, kita akan ikuti," katanya.  Merek Gen Halilintar telah didaftarkan oleh PT SOKA CIPTA NIAGA dan berhasil mengantongi sertifikat merek dengan nomor IDM000764189. Merek ini dilindungi hingga 23 Oktober 2027 dan masih bisa diperpanjang.  Merek tersebut berada di kelas barang/jasa 25 yang berisi produk fashion (kimono, pakaian tidur, celana anak-anak dan lain-lain). Ayah Atta Halilintar melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat pasca ditolaknya pendaftaran merek 'Gen Halilintar' oleh DJKI. Gugatannya didaftarkan pada 4 Agustus 2022 dan terdaftar dengan nomor perkara 75/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst

DJKI Jelaskan Alasan Tolak 2 Kali Pendaftaran Merek Gen Halilintar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/sengketa-dengan-bumigas-ma-kabulkan-banding-geo-dipa-energi_m_.jpg" alt="ilustrasi hukum" width="100%">
<figcaption>ilustrasi hukum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memberikan tanggapan terkait uji materi yang dilayangkan label musik Musica Studio's ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 18 da 30. Dua pasal tersebut mengatur jangka waktu kepemilikan hak cipta atas karya lagu akan kembali ke pemegang hak cipya setelah 25 tahun adanya transaksi jual beli putus atau tanpa batas waktu.  Musica dalam gugatannya ke MK meminta hak ekonomi lagu tidak kembali ke pencipta dan pemegang hak terkait setelah 25 tahun diciptakan seperti yang saat ini diatur dalam UU Hak Cipta. Plt. DJKI Ir. Razilu menekankan, pihaknya akan berpihak kepada musisi akan ikut mempertahankan Undang-Undang tersebut.  “Seharusnya pencipta dan pemegang hak terkait melaksanakan prinsip simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pada dasarnya pemerintah akan mempertahankan Undang-Undang yang sudah ada,” terang Razilu dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/12).  Pernyataan tersebut menanggapi audiensinya bersama organisasi profesi musik Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) yang digelar pada Jumat (10/12) kemarin. Sejumlah insan musik Tanah Air hadir dalam kesempatan itu, salah satunya adalah Candra Darusman selaku Ketua Umum FESMI.  Dia menyatakan, latar belakang lahirnya pasal 18 dan 30 Undang-Undang Hak Cipta didasarkan untuk membela hak-hak pencipta yang sebelumnya terikat pada perjanjian tanpa batas waktu atau jual putus. Sebelum adanya pasal tersebut, pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyanyi tidak menikmati royalti dari hasil penjualan lagunya dikarenakan mereka telah melakukan perjanjian tanpa batas waktu atau jual putus.  Oleh karenanya, para pencipta merasa keberatan apabila pasal 18 dan 30 UU Hak Cipta diuji ulang. Tanpa pasal tersebut, mustahil mereka dapat meninggalkan warisan berupa hak ekonomi karya cipta lagu pada keturunan mereka kelak.  Dalam praktiknya di beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, hal ini dikenal dengan istilah Termination Rights atau pembatasan dalam perjanjian atas karya lagu. Dengan dasar itu , maka lahirlah pasal 18 dan 30 demi membela hak asasi pencipta, pelaku pertunjukan, dan penyanyi.  “Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mencerminkan keadilan hubungan antara pencipta dan pemilik hak terkait. Pasal ini hadir untuk menyeimbangkan posisi pencipta dan pemegang hak cipta,” tutur Candra Darusman.  Sebelumnya, label musik Musica Studio’s membenarkan pihaknya telah mengajukan gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 18 dan Pasal 30. Musica melayangkan gugatan tersebut karrna merasa dua pasal tersebut melanggar Undang Undang Dasar khususnya terkait hukum perdata jual-beli.

UU Hak Cipta Digugat Musica Studio's, Begini Komentar DJKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210922_163149.jpg" alt="Tiga personel Warkopi enggan menanggapi keberatan Indro dan Lembaga Warkop DKI terkait pemunculan mereka di dunia hiburan yang mengatasnamakan Dono, Kasino dan Indro.(Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiga personel Warkopi enggan menanggapi keberatan Indro dan Lembaga Warkop DKI terkait pemunculan mereka di dunia hiburan yang mengatasnamakan Dono, Kasino dan Indro.(Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menilai Warkopi sudah melakukan kesalahan menggunakan nama Dono, Indro dan Indro serta membuat sketsa Warkop DKI tanpa seizin Lembaga Warkop DKI. Warkopi pun secara hukum dinilai melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI).  Kendati demikian, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyarankan kedua belah pihak mencari jalan damai di luar proses hukum. DJKI bahkan siap memfasilitasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.  "Kita akan bantu menjembatani. Kita akan undang Om Indro dan Warkopi," kata Freddy Harris dalam jumpa pers virtual Senin (27/9).  DJKI berharap kasus yang terjadi pada Warkop DKI dan Warkopi menjadi pelajaran bagi publik untuk lebih memperhatikan masalah HAKI.  Freddy juga menyatakan, fenomena dulu dan sekarang ini tentu sangat jauh berbeda. Dulu, memparodikan satu sosok atau kelompok memang tidak melahirkan masalah, namun saat ini masyarakat sudah semakin melek akan hak-hak hukum.  Menurutnya, Lembaga Warung Kopi Dono, Kasino, Indro secara resmi telah mendaftarkan HAKI pada 2004 silam. Lembaga Warkop DKI mendaftarkan dengan menguasai merek dengan nomor IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441.  Keempat merek tersebut secara eksklusif mengomersialisasikan jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, penerbitan buku, jasa-jasa pendidikan, produksi film hingga penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan yang menggunakan nama atau ciri khas Warkop DKI.  "Didaftarkan pada 21 Januari 2004 dan expired pada 21 Januari 2024. Perlu diingat ini harus diperbaharui lagi di 2024 karena kalau tidak bisa digunakan oleh orang lain," paparnya.  Warkopi sendiri sudah meminta maaf kepada Indro Warkop dan Lembaga Warkop DKI atas kesalahan mereka menggunakan nama Dono, Kasino dan Indro. Mereka pun memutuskan tidak lagi menerima pekerjaan di acara televisi atau sejenisnya dengan menggunakan atribut a la Warkop DKI. Warkopi juga memutuskan melakukan take down konten-konten yang sudah diposting di YouTube.  Mereka pun berjanji akan menjalin komunikasi dengan Lembaga Warkop DKI untuk minta izin resmi. Warkopi optimistis melalui komunikasi yang baik, akan tetap bisa berkarya menghibur banyak orang dan membuat mereka bernostalgia dengan Warkop DKI zaman dulu.

Drama Warkopi Vs Warkop DKI, DJKI Siap Bantu Mendamaikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djki

Berita Terkini