<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1820870442011974044" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-28-at-22.16.34.jpeg" alt="Ray Rangkuti (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Ray Rangkuti (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820870442011974044-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Dalam kasus ini, berbagai pihak telah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015513455/taspen-fokus-tingkatkan-kinerja-dan-layanan">Taspen Fokus Tingkatkan Kinerja dan Layanan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat UU KPK belum direvisi, lembaga ini berani membidik orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Banyak menteri, kepala daerah, dan pejabat dari partai di lingkaran kekuasaan yang dibidik," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti kepada wartawan, Jumat (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudewo ini kan orang dalam lingkar kekuasaan, dari partai pemenang Pilpres, partainya Pak Presiden. Berani nggak KPK membidik orang di lingkaran kekuasaan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, KPK saat ini cenderung membidik pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan. Setelah UU KPK direvisi, kini seperti kehilangan taring dan keberaniannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau orang di luar kekuasaan diburu hingga Antartika. Namun, terhadap orang di lingkaran kekuasaan cukup di antara kita,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, nama Sudewo pernah disebut dalam persidangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pembangunan serta pemeliharaan jalur rel kereta pada DJKA Kemenhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sudewo juga pernah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Selasa 3 Agustus 2023. Sudewo diperiksa terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Tengah, Jawa Bagian Barat, dan Jawa- Sumatera untuk tahun anggaran 2018-2022 di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga telah menyita uang sekitar Rp 3 miliar dari Sudewo, dalam kaitan penanganan kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut pihak lain dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pembangunan

KPK Diminta Usut Pihak Lain terkait Kasus Dugaan Suap di DJKA 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (28/11). Ketiganya adalah Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetiyo.</p> <p>Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur Rahayu menhelaskan, ketiga tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) KPK. Ketiganya bakal mendekam di sel tahanan hingga 17 Desember 2024.</p> <p>"Tersangka H, tersangka EP, Tersangka BP akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 28 November 2024 sampai 17 Desember 2024 di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur," kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/11).</p> <p>Penetapan tersangka dan penahanan terhadap ketiga ketua pokja itu merupakan pengembangan dari penyidikan kasus suap di DJKA Kemenhub.</p> <p>Di mana penyuapnya adalah Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Semarang, Putu Sumarjaya.</p> <p>Sedianya, KPK juga menetapkan satu orang lagi sebagai tersangka, yakni PPK Dheky Martin. Namun, Dheky belum ditahan lantaran tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.&nbsp;</p> <p>Menurut Asep, Hardho merupakan ketua pokja proyek paket peningkatan jalur kereta api Lampegan&ndash;Cianjur 2022&ndash;2023. Dia diduga menerima kertas berupa catatan pengaturan pemenang proyek tersebut dari PPK bernama Syntho Pirjani Hutabarat yang telah divonis dalam kasus ini.&nbsp;</p> <p>Dalam catatan itu disebutkan sejumlah pihak yang diatur untuk memenangkan proyek tersebut. Di antaranya, paket I oleh Dion dengan bendera PT Rinenggo Ria Raya, dan paket 2 Muchammad Hikmat dengan bendera PT Tirtamas mandiri.</p> <p>Kemudian, paket 3 Anggota Komisi V DPR dari Dapil Jabar dengan perusahaan PT Nazma Tata Laksana, dan paket 4 Fahmi atau Wahyu Purwanto dengan perusahaan PT Putra Kharisma.&nbsp;</p> <p>Dengan pengaturan itu, Hordha menerima <em>fee</em> sebesar Rp 321 juta dari Dion Renato. Selain itu, Hardho juga diduga menerima <em>fee</em> senilai total Rp 670 juta terkait sejumlah proyek di DJKA Kemenhub.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Sementara, Edi Purnomo diduga menerima suap sebesar Rp 140 juta untuk memenangkan PT KA Properti Manajemen yang merupakan anak usaha PT KAI, untuk menggarap proyek perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022.</p> <p>Selain itu, Edi juga menerima fee sekitar Rp 285 juta atas sejumlah proyek lainnya di DJKA Kemenhub.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, KPK menduga Hardho dan Edi bersama-sama dengan Budi Prasetyo dan Dheky Martin serta sejumlah anggota pokja lainnya menerima total Rp 800 juta dari Dion. Suap itu terkait proyek jalur ganda KA elevated Solo Balapan-Kadipiro.&nbsp;</p> <p>Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi <em>juncto</em> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p>

KPK) menahan tiga ketua kelompok kerja (pokja) proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Kamis (28/11)

KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek DJKA Kemenhub, Perannya Sebagai ketua Pokja Proyek   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/KRL-Kembali-di-Penuhi-Pekerja-Dery-Ridwansah-1JPG-1003323352.jpg" alt="Penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jakarta. Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line kembali dipadati para pekerja setelah libur lebaran 1445 Hijriah/2024." width="100%">
<figcaption>Penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline Jabodetabek di Stasiun Palmerah dan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jakarta. Kereta rel listrik (KRL) atau Commuter Line kembali dipadati para pekerja setelah libur lebaran 1445 Hijriah/2024.</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) memastikan skema penetapan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan alias KTP belum berlaku. Sehingga, tidak ada perubahan tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat.</p> <p dir="ltr">"Belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (29/8).</p> <p dir="ltr">Sebagai informasi, penetapan tarif KRL berbasis NIK memang tertuang dalam dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, rencana itu merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.</p> <p dir="ltr">Meski begitu, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan bersama dengan pihak-pihak terkait. Bahkan, rencananya tarif KRL yang notabene disubsidi oleh APBN akan diterapkan sesuai NIK secara bertahap.</p> <p dir="ltr">"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," jelasnya.</p> <p dir="ltr">Pihaknya memastikan, DJKA akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Diskusi publik ini, kata Risal, akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.</p> <p dir="ltr">"Sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk dapat mengkonfirmasi berbagai informasi terkait tarif dan layanan KRL Jabodetabek kepada petugas, maupun langsung kepada DJKA melalui kanal media sosial Instagram (@ditjenperkeretaapian), Twitter/X (@perkeretaapian) maupun kanal resmi lainnya," pungkasnya.</p>

Sebagai informasi, penetapan tarif KRL berbasis NIK memang tertuang dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Kemenhub Pastikan Skema Penetapan Tarif KRL Berbasis NIK Tidak Berlaku dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT-diskusi-Dialektika-Demokrasi-FED-2.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (kedua kiri), Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (kedua kanan), Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro (kiri), dan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (kedua kiri), Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (kedua kanan), Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro (kiri), dan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Fraksi PDIP Sadarestuwati untuk pemeriksaan hari ini, Jumat (23/8).</p> <p>Sadarestuwati akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).&nbsp;</p> <p>"Saksi SDRS, pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (23/8).</p> <p>KPK belum mengungkap materi pemeriksaan yang akan didalami terhadap Sadarestuwati. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga sebelumnya telah memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Selasa (20/8).</p> <p>Saat itu, Hasto diperiksa soal dugaan pertemuan dengan mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi, yang telah menyandang status tersangka dalam kasus ini.&nbsp;</p> <p>Selain dugaan pertemuan itu, penyidik juga mendalami penugasan Harno terkait kereta api melalui Wasekjen DPP PDIP bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.&nbsp;</p> <p>Dalam pengembangan kasus ini, KPK baru saja menetapkan Yofi Oktarisza (YO) sebagai tersangka. Yofi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017&ndash;2021.&nbsp;</p> <p>Penetapan tersangka terhadap Yofi merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Dion merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kemenhub. Dia memiliki sejumlah perusahaan, antara lain PT Istana Agung Putra, PT Prawiramas Puriprima, dan PT Rinenggo Ria Raya.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota DPR RI Fraksi PDIP Sadarestuwati untuk pemeriksaan hari ini, Jumat (23/8).

Penyidikan Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub Berlanjut, KPK Panggil Anggota DPR RI Fraksi PDIP Sadarestuwati   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/Sekjen-PDIP-Hasto-Penuhi-Panggilan-KPK-Terkait-Kasus-DJKA-Dery-Ridwansah-4JPG-3749758219.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui mendalami terkait dugaan pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dengan mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi. Hal itu didalami saat penyidik KPK memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus suap DJKA Wilayah Jawa Timur, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dugaan pertemuan itu, penyidik juga mendalami penugasan Harno terkait kereta api melalui Wasekjen DPP PDIP bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami dapatkan dari penyidik adalah terkait klarifikasi pertemuan saudara HK (Hasto Kristiyanto) dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA (Yoseph Aryo Adhi Dharmo)," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/014998190/pep-ingin-gundogan-kembali-ke-manchester-city">Pep Ingin Gundogan Kembali ke Manchester City</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengamini, Yoseph Aryo Adhi Dharmo telah dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," ujar Tessa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Tessa masih enggan menjelaskan secara rinci terkait dugaan pertemuan dan penugasan itu. Sebab, itu merupakan materi pemeriksaan yang didalami penyidik kepada Hasto saat menjalani pemeriksaan hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi intinya adalah seputar pertemuan. Apakah pertemuan itu diketahui oleh penyidik dari informasi barang bukti elektronik, chat, maupun saksi atau pihak lain itu belum terinfo ke kami," ucap Tessa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, usai menjalani pemeriksaan Hasto mengaku dicecar 21 pertanyaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pada DJKA Kemenhub oleh penyidik KPK.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya telah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Ada sekitar 21 pertanyaan, termasuk biodata yang memerlukan waktu 35 menit untuk mengisi biodata tersebut," ungkap Hasto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto mengaku, dirinya didalami terkait kedekatannya dengan tersangka Harno Trimadi selaku mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian pada DJKA Kemenhub. Dalam kasus ini, Harno sudah divonis lima tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengklaim, tidak pernah berkomunikasi secara intens dengan Harno Trimadi. Hasto juga mengaku tidak ingat apakah dirinya pernah bertemu dengan Harno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kurang ingat karena sebagai Sekjen saya bertemu dengan begitu banyak orang. Prinsipnya salah satunya, mengapa nomor telepon saya ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka," klaim Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasto pun menegaskan, tidak ada aliran uang ke pribadi maupun ke partai. Dia juga memastikan, tidak pernah memberikan perintah terkait proyek yang kini berujung rasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya katakan bahwa tidak melakukan hal tersebut. Sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik," tegas Hasto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, terbaru KPK menetapkan Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap Yofi Oktarisza merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Sebab, Dion Renato merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memiliki perusahaan antara lain PT. Istana Agung Putra, PT. Prawiramas Puriprima dan PT. Rinenggo Ria Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tersangka Yofi Oktarisza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK mengakui mendalami terkait dugaan pertemuan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dengan mantan pejabat DJKA Kemenhub.

KPK Duga Hasto Kristiyanto Pernah Bertemu Eks Pejabat DJKA Kemenhub yang Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/hasto233-1466094474.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).  (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/8). Kehadiran Hasto KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).</p> <p>KPK pernah memanggil Hasto Kristiyanto untuk diperiksa dalam kasus DJKA Kemenhub, pada Jumat (19/7) lalu. Namun, saat itu Hasto mangkir dari panggilan penyidik lembaga antirasuah.</p> <p>"Jadi hari ini, saya memenuhi panggilan dari KPK untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8).</p> <p>Hasto mengaku, dirinya didampingi tim hukum dari PDIP dalam pemeriksaan ini. Ia berjanji akan memberikan keterangan lengkap kepada awak media setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK.</p> <p>"Penjelasan secara detail nanti setelah saya memberikan keterangan sebagai saksi," ucap Hasto.</p> <p>Hasto pernah diperiksa KPK, dalam kaitan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang menjerat Harun Masiku, pada Senin (10/6) lalu. Saat itu, handphone dan buku catatan milik Hasto telah disita KPK.</p> <p>Kali ini, Hasto akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub. Dalam pengembangan kasus ini, terbaru KPK menetapkan Yofi Oktarisza (YO) sebagai tersangka selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021.</p> <p>Penetapan tersangka terhadap Yofi Oktarisza merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Sebab, Dion Renato merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memiliki perusahaan antara lain PT. Istana Agung Putra, PT. Prawiramas Puriprima dan PT. Rinenggo Ria Raya.</p> <p>Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menjelaskan, Yofi mendapatkan fee sebesar 10-20 persen dari nilai paket pekerjaan pembangunan yang dikerjakan perusahaan rekanan dari Dion Renato. Selain fee untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan Fee agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.</p> <p>"Termasuk pencairan termin sehingga pemberian fee juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan tersebut," ucap Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6).</p> <p>Menurut Asep, fee yang diterima tersebut sebagaian telah berhasil disita oleh KPK, di antaranya tujuh buah deposito senilai Rp 10. 268.065.497 atau Rp 10 miliar, satu buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp1.080.000. 000, terkait pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan berupa logam mulia (emas).</p> <p class="class-paragraph">Kemudian, tabungan Reksa dana atas nama DRS senilai Rp 6 miliar. Serta, delapan bidang tanah dan Sertifikat nya di Jakarta, semarang dan Purwokerto senilai Kurang lebih Rp 8 miliar.</p> <p>Tersangka Yofi Oktarisza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sambangi KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Siap jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/tessa2-1555331919.jpg" alt="Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat wawancara dengan awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/6). (Foto: Ridwan)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Termasuk munculnya beberapa nama, seperti Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kemenhub, Mohamad Risal Wasal dalam persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terungkap, adanya aliran uang sebagai tunjangan hari raya (THR) pejabat di Kemenhub.&nbsp;Kisaran penerimaan uang itu antara 5 sampai 10 persen, dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima mencapai sekitar Rp 14,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika memastikan, nama-nama yang muncul di persidangan, termasuk akan menjadi bahan pertimbangan tim penyidik, untuk kemudian memutuskan pengembangan perkara rasuah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014778405/pendaftaran-ppdb-banten-sudah-dibuka-ini-link-cara-daftar-dan-jadwalnya">Pendaftaran PPDB Banten Sudah Dibuka, Ini Link, Cara Daftar, dan Jadwalnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kembali lagi, penyidik punya rencana penyidikan terkait perkara yang sedang ditangani," kata Tessa kepada wartawan, Kamis (20/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati belum mengetahui detail soal kapan pemeriksaan terhadap Risal kembali dilakukan, Tessa tak memungkiri, keterangannya sangat dibutuhkan untuk proses penyidikan. Apalagi, sejauh ini KPK baru saja menjerat tersangka baru dalam kasus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siapa yang dipanggil itu bergantung pada kebutuhan penyidik," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat beberapa nama muncul dalam persidangan, yang diduga ikut menikmati uang haram proyek DJKA. Karena itu, Tessa memastikan pihaknya bakal transparan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, semua dikembalikan kebutuhan-kebutuhan penyidik di dalam memperkuat unsur-unsur perkara yang ditangani. Apakah memang yang sudah disebut itu dibutuhkan untuk menguatkan perkaranya maupun mungkin ada pengembangan, itu nanti bergantung pada kebutuhan penyidik," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, terbaru KPK menetapkan&nbsp;Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap Yofi Oktarisza merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Sebab, Dion Renato merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memiliki perusahaan antara lain PT. Istana Agung Putra, PT. Prawiramas Puriprima dan PT. Rinenggo Ria Raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menjelaskan,&nbsp;Yofi mendapatkan fee sebesar 10-20 persen dari nilai paket pekerjaan pembangunan yang dikerjakan perusahaan rekanan dari Dion Renato. Selain fee untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan Fee agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk pencairan termin sehingga pemberian fee juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan tersebut," ucap&nbsp; Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Asep, fee yang diterima tersebut sebagaian telah berhasil disita oleh KPK, di antaranya tujuh buah deposito senilai Rp 10. 268.065.497 atau Rp 10 miliar, satu buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp1.080.000. 000, terkait pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan berupa logam mulia (emas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, tabungan Reksa dana atas nama DRS senilai Rp 6 miliar. Serta, delapan bidang tanah dan Sertifikat nya di Jakarta, semarang dan Purwokerto senilai Kurang lebih Rp 8 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tersangka Yofi Oktarisza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK memastikan, terus melakukan pengembangan kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

KPK Pastikan Terus Kembangkan Kasus Dugaan Suap di DJKA Kemenhub

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-199-eks-koruptor-yang-masih-nekat-nyaleg-ini-rinciannya_m_231075.jpg" alt="Ilustrasi borgol yang menggambarkan koruptor saat ditahan oleh aparat penegak hukum." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi borgol yang menggambarkan koruptor saat ditahan oleh aparat penegak hukum.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Seorang tersangka itu yakni, Yofi Oktarisza (YO) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang pada 2017-2021</p> <div dir="auto">"Penyidik menetapkan YO (Yofi Oktarisza) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang tahun 2017-2021 sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, Yofi menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pegadaan barang dan jasa baru di lingkungan BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka terhadap Yofi Oktarisza merupakan pengembangan dari perkara pemberi suap Dion Renato Sugiarto. Sebab, Dion Renato merupakan rekanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang memiliki perusahaan antara lain PT. Istana Agung Putra, PT. Prawiramas Puriprima dan PT. Rinenggo Ria Raya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk mengikuti lelang dan&nbsp;mengerjakan paket-paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan&nbsp;Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan termasuk di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah yang kemudian menjadi BTP Kelas 1 Semarang," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yofi mendapatkan fee sebesar 10-20 persen dari nilai paket pekerjaan pembangunan yang dikerjakan perusahaan rekanan dari Dion Renato. Selain fee untuk mendapatkan paket pekerjaan, rekanan juga memberikan Fee agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk pencairan termin sehingga pemberian fee juga tetap dilakukan kepada PPK pengganti yang menggantikan PPK awal mulai saat lelang paket pekerjaan tersebut," papar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Asep, fee yang diterima tersebut sebagaian telah berhasil disita oleh&nbsp;KPK, di antaranya tujuh buah deposito senilai Rp 10. 268.065.497 atau Rp 10 miliar, satu buah kartu ATM, uang tunai senilai Rp Rp1.080.000. 000, terkait pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan berupa logam mulia (emas).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, tabungan Reksa dana atas nama DRS senilai Rp 6 miliar. Serta, delapan bidang tanah dan Sertifikat nya di Jakarta, semarang dan Purwokerto senilai Kurang lebih Rp 8 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Atas perbuatannya, Tersangka Yofi Oktarisza disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Yofi menjadi PPK untuk 18 paket pekerjaan barang dan jasa lanjutan dari PPK sebelumnya dan 14 paket pekerjaan pegadaan barang dan jasa.

KPK Tetapkan Yofi Oktarisza Menjadi Tersangka Baru dalam Kasus Dugaan Korupsi DJKA Kemenhub

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-RidwansahJPG-1508472437.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan belasan tersangka baru hasil pengembangan pengusutan kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dua tersangka baru merupakan korporasi atau perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, lebih dari 10 orang sebagai tersangka dari para ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan, dua korporasi dan satu orang swasta," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada 14 tersangka baru dari pengembangan kasus dugaan rasuah ini. Adapun, dua tersangka korporasi dikabarkan adalah PT KA Properti Manajemen atau KAI Properti yang merupakan salah satu anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Istana Putra Agung (IPA).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014730082/sedang-tren-di-kalangan-anak-muda-gaya-hidup-minimalis-ternyata-memiliki-banyak-manfaat-lebih-mindful-dan-anti-stres">Sedang Tren di Kalangan Anak Muda, Gaya Hidup Minimalis Ternyata Memiliki Banyak Manfaat, Lebih Mindful dan Anti Stres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka baru itu dari beberapa proyek perkeretaapian di beberapa Balik Teknik PerkeretaapianPerkeretaapian (BTP). Di antaranya BTP Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Selain itu, PT Istana Putra Agung (IPA) dijerat atas dugaan rasuah pada proyek BTP Semarang dan KAI Properti pada proyek BTP Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyatakan, pihaknya akan mengumumkan konstruksi kasus dan para tersangka kepada publik pada waktu yang tepat. Mengingat saat ini tim penyidik KPK sedang mengumpulkan dan menguatkan alat bukti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti nama-nama akan kami publikasikan setelah proses penyidikan, pengumpulan alat bukti dan lain-lainnya kebutuhan itu selesai pasti kami umumkan nama-nama dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka perorangan maupun korporasi," ucap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014730066/cara-paling-ampuh-untuk-mendapatkan-pacar-tahun-ini-salah-satunya-bisa-menggunakan-aplikasi-terbaik-yang-wajib-kamu-coba">Cara Paling Ampuh untuk Mendapatkan Pacar Tahun Ini, Salah Satunya Bisa Menggunakan Aplikasi Terbaik yang Wajib Kamu Coba</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, kasus ini awalnya dibongkar KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. Dari OTT itu, KPK menetapkan 10 orang tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Tahun Anggaran 2021-2022.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun proyek tersebut yakni proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar, Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat; proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari 10 orang, 4 tersangka diduga sebagai pihak pemberi yakni, Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto (DIN); Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat (MUH); Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS); serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014730072/pemilik-garis-tangan-ini-punya-banyak-keistimewaan-dan-merupakan-titisan-orang-terpilih-tidak-boleh-diperlakukan-sembarangan">Pemilik Garis Tangan Ini Punya Banyak Keistimewaan dan Merupakan Titisan Orang Terpilih, Tidak Boleh Diperlakukan Sembarangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara enam tersangka lain yang diduga sebagai penerima suap yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO); Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN); PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF); PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD); dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya pada 22 Januari 2024, KPK juga mengumumkan dua orang tersangka baru. Dua tersangka itu yakni Yofi Okatrisza selaku ASN di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Medi Yanto Sipahutar.</div>

KPK menetapkan belasan tersangka baru hasil pengembangan pengusutan kasus dugaan suap pada DJKA Kemenhub.

KPK Tetapkan Belasan Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap di DJKA Kemenhub

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/IMG_20230731_144329-2382323213.jpg" alt="Tersangka kasus suap pejabat DJKA Kementerian Perhubungan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Bandung Shynto Hutabarat, Senin (31/7)." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap pejabat DJKA Kementerian Perhubungan yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Bandung Shynto Hutabarat, Senin (31/7).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagain pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tersangka baru itu merupakan pihak swasta dan korporasi. Namun, KPK masih enggan menyebutkan identitas tersangka tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa orang tetapkan sebagai tersangka dari pegawai di Kementerian Perhubungan dan juga ada dari pihak swasta serta ada korporasi juga gitu ya," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan itu memastikan, akan menyampaikan identitas tersangka dan kontruksi perkara setelah seluruh rangkaian penyidikan selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bahwa KPK tidak transparan dan sebagainya ya. Tapi selalu kami sampaikan perkembangannya mengenai dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan ini," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka swasta dan korporasi korporasi ini berawal dari pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka itu terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran nilai suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp 14,5 miliar. Perkara korupsi tersebut saat ini tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp 350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.</div>

Tersangka baru itu merupakan pihak swasta dan korporasi. Namun, KPK masih enggan menyebutkan identitas tersangka tersebut.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#DJKA Kemenhub

Berita Terkini