<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Bendera-Parpol-di-Fly-Over-Bahayakan-Dery-Ridwansah-6-3468316573.jpg" alt="Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Deretan bendera partail politik membahayakan pengendara moto di fly over Matraman, Jakarta, Jumat (19/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peta pertarungan di pemilihan umum legislatif (pileg) diprediksi tidak kalah sengit daripada pemilihan umum presiden. Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengatakan, berdasar survei terbaru Indikator, delapan partai politik secara psikologis relatif aman untuk menembus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen. Yakni, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. &rdquo;Partai bisa lolos bisa tidak, yaitu PPP, PSI, Perindo,&rdquo; ujarnya. Elektabilitas tiga partai tersebut hanya berada di kisaran 2 persen. Meski demikian, bisa saja ada kejutan mengingat ada margin of error 2,9 persen. Di sisi lain, lanjut dia, potensi swing voters juga masih bisa terjadi. Data Indikator mencatat, ada 18 persen pemilih yang menyatakan kemungkinan berganti pilihan. &rdquo;Secara statistik masih ada yang perlu diperhitungkan karena margin of error,&rdquo; imbuhnya. Di level pemilih partai pun, semua partai memiliki jumlah pemilih rentan pindah. Data Indikator mencatat, hanya pemilih PKS yang cukup kuat dengan 91,5 persen pemilihnya menegaskan tidak akan berganti pikiran. Sementara itu, partai lain hanya berada di kisaran 74 sampai 83-an persen. Untuk perebutan posisi teratas, Burhan menyebut dua partai yang berpotensi memenangi pemilu: PDIP dan Gerindra. Dari survei terakhir, PDIP masih berada di atas (19,6 persen), disusul Gerindra (17,2 persen). Sementara itu, peluang Golkar relatif kecil karena gap suara yang cukup jauh (12,1 persen). Meski di pucuk, PDIP belum aman. Sebab, dari sisi tren, PDIP mengalami penurunan. Berbanding terbalik dengan Gerindra yang justru mengalami peningkatan. Selain itu, dari sisi saintifik, selisih keduanya masih dalam area abu-abu. &rdquo;PDIP dengan Gerindra selisihnya margin of error,&rdquo; katanya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) memperkirakan terjadi pertarungan sengit dalam Pileg 2024. Khususnya dalam posisi tiga besar yang melibatkan PDIP, Gerindra, dan Golkar. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, sesuai survei LSI pada periode 29 Januari hingga 5 Februari, diketahui hasilnya PDIP memperoleh angka 19,5 persen, disusul Gerindra (18 persen) dan Golkar (13,3 persen). Di posisi berikutnya ada PKB (9,4 persen), Nasdem (6 persen), Demokrat (5,8 persen), PKS (5,7 persen), dan PAN (5,2 persen). &rdquo;PPP tercatat memperoleh angka 2,4 persen,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013715891/dana-kampanye-parpol-tahap-awal-pdip-rp-183-m-pbb-hanya-rp-301-juta">Dana Kampanye Parpol, Tahap Awal PDIP Rp 183 M, PBB Hanya Rp 301 Juta</a> Dari hasil survei itu dapat diketahui bahwa pertarungan sengit akan terjadi antara PDIP dan Gerindra. &rdquo;PDIP ini justru makin militan setelah ditinggal Jokowi,&rdquo; ulasnya. Kondisi itu bisa membuat mesin partai PDIP bergerak lebih solid. Sebab, tidak lagi bisa bersandar ke Jokowi. &rdquo;Kalau Gerindra ini terpengaruh sosok Prabowo yang saat ini unggul,&rdquo; sambung dia. Menurut dia, sulit ada partai yang bisa menjadi kuda hitam untuk menyodok ke posisi tiga besar. Perubahan semacam itu hampir tidak mungkin. &rdquo;Dalam survei ini juga diketahui bahwa delapan partai parlemen lolos. Hanya satu partai (parlemen saat ini, Red), yakni PPP, yang berpotensi tidak lolos ke parlemen,&rdquo; kata Djayadi. Partai nonparlemen, baik lama maupun baru, seperti Gelora, Ummat, PKN, PBB, Hanura, dan PSI mendapatkan angka di bawah 2 persen. &rdquo;Karena itu, dapat diprediksi partai-partai nonparlemen ini tidak lolos ke parlemen,&rdquo; paparnya. (far/idr/c19/fal)

Parpol-parpol saling sikut untuk merebut kursi parlemen sebanyak-banyaknya. Termasuk menahbiskan diri sebagai partai pemenang pemilu.

Pemilu 2024: 8 Parpol Diprediksi Lolos Parlemen, PDIP-Gerindra Bersaing Posisi Teratas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-gugat-uu-md3-di-mk-akademisi-paramadina-bilang-begini_m_191348.jpeg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya parpol yang berani mengajukan uji materi (judicial review) hasil Revisi UU MPR, DPR, DPD &amp; DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggai hal itu, Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menilai, langkah PSI sudah sangat tepat. &ldquo;Karena memang keeradaan pasal 122 huruf k UU MD3 itu harus digugat," kata Djayadi, Sabtu (24/2). Diketahui, Pasal 122 huruf k UU MD3 mengatur mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. &ldquo;Aroma dari aturan itu jelas sangat anti demokrasi karena akan membuat DPR atau anggota DPR dapat dengan mudah memperkarakan atau menghukum rakyat yang bersuara keras dan kritis kepada DPR," ujar Djayadi. Djayadi juga menjelaskan, makna merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya di situ juga bisa sangat subyektif, sehingga bisa menjadi pasal karet tergantung keinginan anggota DPR. &ldquo;Saya melihat Aturan itu juga akan mencegah atau membuat surut rakyat yang kritis kepada DPR, membuat masyarakat takut karena khawatir nanti dihukum kalau melakukan kritik atau bersuara keras," ujar Dyadi. Selain itu, lanjut dia, aturan itu memperlakukan rakyat sebagai musuh DPR. Karena aturan itu juga tumpang tindih dengan aturan pidana soal pencemaran nama baik. &ldquo;MKD DPR yang seharusnya mengurusi etika anggota DPR, sekarang malah mengurusi etika masyarakat seperti yang diatur dalam pasal 122 huruf k tersebut," kata Djayadi. Diketahui, Jumat (23/2) kemarin, PSI mengajukan judicial review UU MD3 ke MK. Gugatan itu diajukan PSI setelah mengetahui hasil polling di akun media sosial PSI yang menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan tersebut. "Karena desakan publik yang tercermin dari hasil polling, PSI mewakili kepentingan anggota dan publik akan ke MK," ujar Ketua Umum PSI, Grace Natalie. Bagi PSI, sejumlah pasal kontroversial dalam Revisi UU MD3 yang disahkan DPR dan Pemerintah akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang adikuasa, anti-kritik, dan kebal hukum. Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut. Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang MKD untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya. Selanjutnya, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

PSI Gugat UU MD3 di MK, Akademisi Paramadina Bilang Begini

djayadi hanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djayadi hanan

Berita Terkini

Pemilu 2024: 8 Parpol Diprediksi Lolos Parlemen, PDIP-Gerindra Bersaing Posisi Teratas

PSI Gugat UU MD3 di MK, Akademisi Paramadina Bilang Begini

Download Aplikasi JawaPos.com