<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/saeful-813584206.jpg" alt="Saeful Bahri bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Saeful Bahri bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <br /><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan politikus PDI Perjuangan, Saeful Bahri mengaku pernah mendapatkan kiriman foto dari Harun Masiku melalui pesan Whatsapp. Menurutnya, Harun mengirimkan sebuah foto bahwa dirinya tengah berada di Mahkamah Agung (MA) untuk mengurus PAW DPR RI 2019-2024.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Saeful Bahri saat menjadi saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan PAW DPR RI, dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (22/5).</p> <p>Jaksa mulanya mencecar Saeful Bahri terkait dengan asal muasal fatwa MA untuk PAW Harun Masiku. Saeful mengakui bahwa fatwa MA untuk mengurus Harun Masiku menjadi Anggota DPR telah diterimanya dari advokat Donny Tri Istiqomah.</p> <p>"Saya tanya terkait fatwa dulu, dari mana saksi mengetahui bahwa ada fatwa MA itu turun?" tanya jaksa.</p> <p>"Ya saya pegang hasil keputusan fatwanya," jawab Saeful.</p> <p>"Saksi pegang dari siapa?" telisik jaksa.</p> <p>"Dari donny," timpal Saeful.</p> <p>Saeful juga mengaku menerima informasi bahwa fatwa MA untuk mengurus PAW DPR RI Harun Masiku sudah selesai. Sehingga, dirinya saat itu hanya menunggu waktu untuk mengirim fatwa MA kepada KPU RI.</p> <p>"Iya. Pak harun juga menginfokan. Karena gini, waktu itu kita menunggu barang ini, menunggu fatwa ini untuk kita eksekusi di KPU. Maka saya tanya kepada Donny, dan saya tanya ke pak Harun dan pak Harun juga menginfokan bahwa fatwa itu sudah turun," ujar Saeful.</p> <p>"Itu percakapan dengan Harun WA atau percakapan apa?" cecar jaksa.</p> <p>"Ya saat itu saya ditunjukan penyidik ada percakapan wa saya dengan harun, di situ pak harun berkirim foto di Mahkamah Agung," jawab Saeful.</p> <p>Foto yang diterima Saeful Bahri dari Harun Masiku, merupakan foto bersama antara Hasto Kristiyanto, Harun Masiku dan mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Djan Faridz.</p> <p>"Foto siapa saja pada waktu itu?" tanya jaksa lagi.</p> <p class="class-paragraph">"Saat itu sesuai dengan capture-an screen shoot di BAP saya ada, di situ ada Pak Hasto, Pak Harun sama Djan Faridz, itu dia bilang dia lagi di MA. Baru saya tanya, loh kalau MA kan cerita fatwa kan, fatwanya gimana? sudah diserahkan," ungkap Saeful.</p> <p>"Pada siapa?" telisik jaksa.</p> <p>"Diserahkan pada Pak Sekjen," beber Saeful.</p> <p>"Dari situ lah saya tahu fatwa sudah, saya kejar Donny, mana barangnya," imbuhnya.</p> <p>Djan Faridz diketahui juga sudah diperiksa KPK menjadi saksi dalam perkara suap Harun Masiku. Dia diperiksa pada Maret 2025 kemarin.</p> <p>Bahkan, rumah Djan Faridz juga sudah digeledah oleh penyidik KPK. Penggeledahan itu berlangsung di Jalan Borobudur Nomor 26, Menteng, Jakarta Selatan pada Rabu, (22/1) malam. Dari upaya paksa penggeledahan itu, KPK menemukan sejumlah bukti, di antaranya dokumen hingga barang elektronik.</p>

Mantan politikus PDI Perjuangan, Saeful Bahri, mengungkapkan keterlibatan Djan Faridz dalam kasus suap Harun Masiku di sidang Hasto.

Saeful Bahri Seret Nama Djan Faridz saat Bersaksi di Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/diduga-bagi-bagi-uang-djan-faridz-dilaporkan-ke-bawaslu-dki_m_120113.jpeg" alt="Djan Faridz" width="100%">
<figcaption>Djan Faridz</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz, pada Rabu (26/3). Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Anggota DPR RI 2019 - 2024 di KPU, yang melibatkan buron Harun Masiku.</p> <p>"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama H. Djan Faridz Wiraswasta /Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (26/3).</p> <p>Tessa mengonfirmasi bahwa Djan Faridz telah hadir menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Saat ini, Djan Faridz tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi.</p> <p>"Sudah, masih (menjalani pemeriksaan)," ucap Tessa.</p> <p>Pemeriksaan itu dilakukan setelah penyidik KPK menggeledah rumah milik Djan Faridz di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1) malam. Penggeledahan itu berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku.&nbsp;Penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Harun Masiku telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020. Harun Masiku merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).</p> <p>Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari Harun Masiku bersama dengan Wahyu Setiawan.</p> <p>Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi Harun Masiku.</p> <p>Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK juga telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka Harun menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.</p> <p>Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.</p> <p>Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta Harun merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</p>

KPK memeriksa Djan Faridz terkait kasus suap PAW DPR yang melibatkan Harun Masiku, perkembangan terbaru dalam penyidikan.

KPK Periksa Eks Wantimpres Djan Faridz Terkait Kasus Suap PAW DPR Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami keterkaitan mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Djan Faridz, dengan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 yang menjerat mantan calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Djan Faridz, yang berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik memiliki informasi maupun petunjuk berdasarkan keterangan saksi sehingga kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan tadi malam. Sehingga masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015562585/harga-rp-520-jutaan-ford-luncurkan-ranger-xl-20l-kuat-diajak-nguli">Harga Rp 520 Jutaan, Ford Luncurkan Ranger XL 2.0L, Kuat Diajak Nguli</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa memastikan, penyidik akan mendalami keterkaitan Djan Faridz dengan kasus Harun Masiku melalui pemeriksaan saksi-saksi. Terlebih, penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti dari rumah Djan Faridz.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, barang bukti yang diamankan itu di antaranya berupa dokumen hingga alat elektronik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bagaimana kita tidak bisa membuka, harus menunggu pada saat alat bukti bisa disajikan," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa juga enggan mengungkap secara ihwal dugaan pertemuan antara Harun Masiku dengan Djan Faridz saat penguruaan fatwa di Mahkamah Agung (MA). Ia menyebut, itu sudah masuk ke dalam materi pemeriksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah masuk materi," tegas Tessa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK mengakui melakukan upaya paksa penggeledahan sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1) malam. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar ada giat Penggeledahan perkara tersangka HM," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Rabu (22/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020.&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara. Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;bersama dengan Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku. Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi&nbsp;Harun&nbsp;Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK juga telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka&nbsp;Harun&nbsp;menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal,&nbsp;Harun&nbsp;hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta&nbsp;Harun&nbsp;merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Penyidik KPK akan mendalami keterkaitan Djan Faridz dengan kasus Harun Masiku melalui pemeriksaan saksi-saksi.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterkaitan Djan Faridz dengan Kasus Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik setelah melakukan penggeledahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Djan Faridz, pada Selasa (22/1) malam. Rumah itu berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Informasi yang kami dapatkan dari penyidik ditemukan dan disita dokumen dan barang bukti elektronik," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik ini menyatakan, penyidik KPK akan mendalami ihwal barang bukti yang diamankan dari rumah Djan Faridz. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, yang menjerat daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015562454/8-ciri-orang-yang-tidak-memiliki-teman-dekat-dan-mereka-baik-baik-saja-dengan-hal-itu-menurut-psikologi">8 Ciri Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat dan Mereka Baik-Baik Saja dengan Hal Itu, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa mengungkapkan, penggeledahan di rumah Djan Faridz itu setelah penyidik mendapatkan informasi dari pemeriksaan saksi-saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu apa yang ditanyakan masih didalami oleh penyidik. Penyidik memiliki informasi petunjuk maupun keterangan saksi sehingga penggeledahan itu dilakukan penyidik," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Tessa masih enggan mengungkap secara rinci apakah ada keterkaitan Djan Faridz dengan kasus suap PAW DPR RI 2019-2024 yang menjerat buron Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi masih didalami peran beliau (Djan Faridz). Kalau bagaimana saya tidak bisa membuka. Tentu teman-teman harus menunggu saat semua alat bukti bisa disajikan di persidangan," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK mengakui melakukan upaya paksa penggeledahan sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/1) malam. Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar ada giat Penggeledahan perkara tersangka HM," ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Rabu (22/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;telah menjadi DPO KPK sejak 17 Januari 2020.&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;merupakan tersangka dalam perkara korupsi berupa pemberian hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini, KPK juga telah memproses beberapa pihak, di antaranya mantan anggota KPU Wahyu Setiawan, yang telah divonis selama tujuh tahun penjara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ada pula kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina yang divonis empat tahun penjara, karena ikut menerima suap Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku&nbsp;bersama dengan Wahyu Setiawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu dan Agustiani terbukti menerima suap sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau seluruhnya senilai Rp 600 juta dari&nbsp;Harun&nbsp;Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tujuan penerimaan uang tersebut agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1, yakni dari Riezky Aprilia menjadi&nbsp;Harun&nbsp;Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga bersama-sama dengan tersangka&nbsp;Harun&nbsp;menyuap Wahyu Setyawan selaku Komisioner KPU 2017-2022 untuk pengurusan penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Padahal,&nbsp;Harun&nbsp;hanya memperoleh suara sebanyak 5.878.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan caleg PDIP atas nama Riezky Aprillia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Hasto juga turut dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hasto diduga melakukan sejumlah cara untuk membuat perkara tidak selesai, salah satunya meminta&nbsp;Harun&nbsp;merusak ponselnya dan kabur setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Januari 2020 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen hingga alat elektronik setelah melakukan penggeledahan di rumah Djan Faridz.

KPK Amankan Barang Bukti Dokumen hingga Alat Elektronik Setelah Geledah Rumah Djan Faridz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Screenshot_20230717-091437_YouTube-154346615.jpg" alt="Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto dilantik sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7). Foto: Istimewa</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik&nbsp;Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Pengambilan sumpah jabatan itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).</p> <div dir="auto">"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Jokowi diikuti Djan Fatid dan Gandi Sulistyanto yang dilantik menjadi Anggota Wantimpres.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan terhadap dua Anggota Wantimpres ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Jokowi&nbsp;melantik ketua umum relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Budi Arie menggantikan posisi Johnny G Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS 4G.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/011781450/larang-masuk-jersey-semua-tim-messi">Larang Masuk Jersey Semua Tim Messi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Jokowi juga turut melantik lima wakil menteri untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. Mereka di antaranya&nbsp;Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, Paiman Raharjo menjadi&nbsp;Wakil Menteri&nbsp;Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), serta Saiful Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Acara pelantikan pejabat baru itu dihadiri jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Djan Farid dan Gandi Sulistyanto Resmi Dilantik Sebagai Anggota Wantimpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Suharso-dan-Djan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Selain membahas strategi pemenangan pemilu 2024, Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mempertemukan dua tokoh kunci partai berlambang Ka'bah itu yakni Suharso Monoarfa dan Djan Faridz.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Fungsional DPP PPP Rendhika Deniardy Harsono sangat mengapresiasi silahturahmi sejumlah kader-kader senior itu. Pasalnya, kedatangan senior-senior partai dalam gelaran Rapimnas I ini membuktikan partai besutan Suharso Monoarfa-Arwani Thomafi sangat solid.<br /> <br /> “Saya sangat mengapresiasi kehadiran beliau-beliau para senior di Partai PPP,” kata Rendhika kepada wartawan, Jumat (12/3).<br /> <br /> Rendhika sangat yakin, bersatunya kader senior PPP diseluruh Indonesia akan memantik semangat dan soliditas kader PPP diseluruh Indonesia dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2024. Apalagi, tidak sedikit kalangan para ulama dan kiai mendoakan perjuangan partai PPP.<br /> <br /> “Kami sangat yakin kesolidan para senior dan doa para kiai serta ulama akan membawa keberkahan dan kejayaan partai dalam menghadapi Pemilu 2024,” katanya.<br /> <br /> Pada kesempatan ini, Rendhika juga menyampaikan bahwa PPP akan selalu memperjuangkan aspirasi kelompok pesantren di legislatif dan eksekutif.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/"><b>Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/"><b>Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</b></a></span></p><br /> <p class="p3"><span class="s2"> "</span>Insha Allah kita akan selalu mengabdi pada masyarakat, menjaga dan mengembangkan dunia pendidikan pesantren,” ungkapnya.</p><br /> Selain itu, lanjut dia, PPP juga selalu siap dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, seperti kemajuan teknologi dan informasi.<br /> <br /> “PPP, akan selalu bergerak dinamis dalam menyikapi perubahan gaya komunikasi pemilih kedepan. Sekarang ini kan, perubahannya sangat cepat. sehingga tidak ada pilihan lain kecuali selalu belajar, beradaptasi, serta selalu berinovasi,” tuturnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, dalam Rapimnas I dan Rapat Koordinasi Pengurus Harian itu hadir sejumlah tokoh senior PPP, diantaranya yakni, Anggota Majelis Kehormatan PPP Djan Faridz.<br /> <br /> Hadir juga dalam Rapimnas itu yakni, Sekjen PPP, Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum, Asrul Sani, Amir Uskara, Erma Lena. Ketua Bidang fungsional, Achmad Baidowi, Jafaruddin Harahap, Rendhika Deniardy Harsono, M. Qoyum Abdul Jabar, Saifullah Tamliha, Nyoman Anjani dan sejumlah elite DPP PPP hingga DPW PPP seluruh Indonesia.

Soliditas Senior Mudahkan Konsolidasi PPP di Seluruh Penjuru Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Suharso-Manoarfa-Raka-Denny.jpg" alt="Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan, tidak ingin adanya konflik internal lagi di dalam tubuh partai berlambang Kakbah tersebut. Karena pada 2014 silam PPP pernah mengalami konflik kepengurusan antara kubu Romahurmuziy dengan Djan Faridz.<br /> <br /> "Kita tidak ingin sekecil apapun ruang yang setitik atau sebesar nila mengganggu PPP ini. Kita sudah lelah dengan hal itu. Kita ingin partai ini namanya saja merawat persatuan dan pembangunan," ujar Suharso dalam pidatonya di Rapimnas PPP secara virtual di Jakarta, Jumat (12/3).<br /> <br /> Oleh sebab itu, jika adanya sekecil apapun masalah yang ada maka harus segera diselesaikan dan cari solusinya. Sehingga untuk memperkuat soliditas kader dirinya bakal menerbitkan peraturan organisasi dalam rangka menjemput musyawarah wilayah (musywil) dan juga musyawarah cabang (musycab) yang akan datang.<br /> <br /> "Kita selesaikan dengan baik. Kalau ada sesuatu yang harus kita bahas, ya kita bahas, setengah kamar, sepertiga kamar, seperempat kamar, monggo. Kita selesaikan dengan mulus," katanya.<br /> <br /> Sementara terpisah, politikus senior PPP Djan Faridz mengatakan, jangan lagi partai bernuansa hijau yang sudah bersatu ini malah timbul konfliklagi. Sehingga itu sangat tidak memberikan manfaat.<br /> <br /> "Jangan sampai kita semua sudah bersatu, saya sudah bersatu dengan beliau (Suharso-Red), terus manfaat buat PPP-nya kurang ada. Jadi ini tantangan kita ke depan," ungkapnya.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/03/2021/hotma-sitompul-terima-uang-rp-3-miliar-dari-hasil-fee-pengadaan-bansos/"><b>Baca Juga: Hotma Sitompul Terima Uang Rp 3 Miliar dari Hasil Fee Pengadaan Bansos</b></a></span></p><br /> <p class="p2"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/"><b>Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</b></a></span></p><br /> Djan juga tidak segan untuk membantu Suharso Monoarfa dalam membesarkan PPP dalam agenda-agenda politik ke depannya.<br /> <br /> "Selain doa saya siap kok bantu beliau. Kita harus melihat ke depan bagaimana PPP tetap eksis di dunia politik, dan manfaat untuk umat Islam khususnya," tutur Djan.<br /> <br /> Djan meyakini PPP akan bisa merebut kejayaannya lagi seperti yang pernah diperoleh. Dia percaya dengan semangat para kader dan juga doa, PPP bisa menyambut kemenangan.<br /> <br /> "Insya Allah dengan doa dan kiai-kiai yang ada di seluruh Indonesia PPP bisa kembali jaya. Amin," pungkasnya.

Suharso dan Djan Faridz Tidak Ingin Lagi Ada Konflik di Tubuh PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keras-rommy-tuding-pengikut-djan-faridz-hanya-numpang-hidup-di-partai_m_.jpg" alt="Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengklaim kisruh internal partainya sudah selesai." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengklaim kisruh internal partainya sudah selesai.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Usai mengalami konflik dualisme kepemimpinan selama empat tahun, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengklaim kisruh internal partainya sudah selesai.</p><br /> <p>Rommy, sapaan akrabnya, menyampaikan kabar soal ujung konflik internal partainya itu saat harlah PPP ke-46 di Kantor DPP, Jakarta Pusat, Minggu malam (6/1).</p><br /> <p>"Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk fungsionaris dan simpatisan PPP di seluruh Indonesia. Seluruh persoalan hukum kita selesai, kita sudah menangkan semua komponen gugatan," kata Rommy saat berorasi politik dihadapan ratusan kader PPP.</p><br /> <p>Adapun proses hukum yang telah dituntaskan oleh Rommy adalah Peradilan Mahkamah Partai, Peradilan Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan mahkamah konstitusi (MK). Hal itu semakin mantap setelah mereka menang di Mahkamah Agung (MA).</p><br /> <p>Atas dasar itu, Rommy menegaskan tak boleh lagi ada pihak yang sengaja ataupun tidak sengaja mengatasnamakan sebagai pimpinan PPP. Apabila masih ada yang mengkalim kepengurusan, Rommy pun telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk tempuh langkah hukum.</p><br /> <p>"Kepada kader PPP dan Fungsionaris di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi dengan penegak hukum dan selanjutnya melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menegakan kewibawaan dan menjaga kehormatan partai," ungkapnya.</p><br /> <p>Tak hanya itu, Rommy juga menuding para pengikut Djan Faridz telah berkhianat kepada PPP. Pasalnya, kata dia, beberapa nama loyalisnya saat ini telah melompat untuk pindah partai lain.</p><br /> <p>"Tanpa menyebut nama, ini menunjukkan bahwa mereka adalah kader palsu yang selama ini hanya menumpang hidup di PPP," terangnya.</p><br /> <p>"Alhamdulillah, dualisme kepemimpinan telah berlalu sekaligus menjadi penyaring kader PPP sejati. Yang sungguh berbeda dengan kader merpati yang hanya datang tatkala ada jabatan dan fasilitas," pungkasnya.</p><br /> <p></p><br /> <p></p><br /> <p></p>

Keras! Rommy Tuding Pengikut Djan Faridz Hanya Numpang Hidup di Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-tolak-pk-djan-faridz-soal-kepengurusan-ppp_m_.jpg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Jelang akhir 2018&nbsp;Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan soal gugatan peninjauan kembali (PK) kubu Djan Faridz tentang kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam putusan itu gugatan Djan Faridz cs ditolak oleh majelis hakim.</p><br /> <p>Hal itu tertuang dalam putusan Nomor 182 PK/TUN/2018. Amar putusan yang dibacakan oleh majelis hakim pada 8 November 2018 itu, menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Djan Faridz cs tentang kepengurusan PPP. Adapun majelis hakim yang untuk perkara ini diketuai oleh Supandi.</p><br /> <p>Menanggapi putusan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani menyatakan bahwa perkara yang diputus MA merupakan perkara terakhir dari serangkaian perkara yang diajukan oleh Djan Faridz cs di berbagai jalur peradilan.</p><br /> <p>Arsul mencatat, gugatan Djan diajukan lewat Mahkamah Konstitusi (4 perkara), kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (2 perkara), dan PTUN Jakarta sekitar 6 perkara.</p><br /> <p>"Alhamdulillah. Tidak ada satu pun gugatan Djan Faridz cs yang dikabulkan majelis hakim. Baik di jalur MK maupun lembaga peradilan di bawah MA," ujar Arsul Sani dalam keterangan persnya, Sabtu (29/12).</p><br /> <p>Dengan putusan PK dari MA ini, kata Arsul, maka sudah tidak ada lagi tersisa gugatan Djan Faridz di pengadilan. Semua gugatan tersebut tertolak.</p><br /> <p>Oleh karena itu, Arsul meminta kepada media agar tidak lagi menggunakan istilah PPP Kubu Djan Faridz atau PPP kubu Muktamar Jakarta. Sebab, tidak ada satu pun legalitas yang medukung pihak Djan Faridz cs baik berupa putusan akhir MA maupun SK Menkumham.</p><br /> <p>Selanjutnya, imbuh dia, PPP yang diketuai Romahurmuziy akan melangkah ke ranah hukum pidana atas ulah-ulah Humphrey Djemat cs yang merupakan bagi dari kubu Djan Faridz, yang masih melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengatasnamakan PPP.</p><br /> <p>"Kami memberi kesempatan kepada Humphrey Djemat cs untuk meminta maaf atas ulah-ulahnya selama ini sampai dengan akhir tahun ini. Jika tidak, proses pidana akan terpaksa kami jalankan agar mereka berhenti berulah," tandas Arsul.&nbsp;</p>

MA Tolak PK Djan Faridz soal Kepengurusan PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-fahri-hamzah-sejak-dulu-ppp-condong-ke-prabowo_m_-1.jpg" alt="Mukernas PPP kubu Djan Faridz beberapa waktu lalu. PPP tandingan kubu Rommy ini mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi." width="100%">
<figcaption>Mukernas PPP kubu Djan Faridz beberapa waktu lalu. PPP tandingan kubu Rommy ini mendeklarasikan dukungan untuk paslon nomor urut 02 di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta secara tegas menyatakan dukungan pada pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Deklarasi resminya telah diilakukan semalam, Rabu (28/11).</p><br /> <p>Menanggapi itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menilai bahwa pecahnya PPP merupakan buntut dari konflik masa lalu. Efeknya membuat peta politik PPP saat ini menjadi cukup rumit.</p><br /> <p>"Kelahiran kubu Rommy dan Djan Faridz pasti tidak akan membuat kemampuan kita membacanya itu mudah karena saya nggak tahu mana yang besar," ujar Fahri di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).</p><br /> <p>Di sisi lain, Fahri menilai bahwa basis pendukung PPP memang lebih condong ke arah Prabowo ketimbang Jokowi. Sejarah di masa lalu pun telah membuktiknnya.</p><br /> <p>Pada Pilpres 2014, ketika Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa melawan Jokowi-Jusuf Kalla, PPP bahkan tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) pengusung pasangan calon tersebut.</p><br /> <p>"Kalau PPP saya kira basis identifikasinya dugaan saya lebih kuat ke Pak Prabowo dari awal sejak di KMP zaman Pak Suryadharma Ali," terangnya.</p><br /> <p>Atas dasar itu, Wakil Ketua DPR RI itu lantas tak heran ketika ada pergerakan kubu Djan Faridz kepada Prabowo. Ia pun menilai deklarasi kubu Djan Fridz bakal berdampak signifikan terhadap pecahnya suara PPP di Pilpres 2019.</p><br /> <p>"Makanya saya melihat gerakan yang sekarang muncul di Djan Faridz dan Pak Djemat wajar sekali. Jadi, ya pecahnya cukup besar lah," pungkasnya.</p>

Kata Fahri Hamzah, Sejak Dulu PPP Condong ke Prabowo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#djan faridz

Berita Terkini