<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/tQsZmXj0Se20syCbezE4QytFk9KSQJkisX8Tlkv9-3585408480.jpg" alt="Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran pejabata eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi berganti pada Jumat (23/5). Ada sejumlah pejabat yang dilantik. Salah satunya Djaka Budi Utama yang dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai. Pelantikan Djaka Budi Utama sebagai dirjen Bea Cukai menuai sorotan karena dia selama ini dikenal sebagai perwira tinggi di TNI AD. Namun, dugaan itu dibantah oleh Mabes TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi memastikan Djaka Budi Utama sudah pensiun dini dari dinas keprajuritan TNI pada 14 Mei lalu.&nbsp; Yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari dinas aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Kristomei saat dikonfirmasi oleh awak media.&nbsp; Kristomei menuturkan, pada 5 Mei lalu, terbit Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/566/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI. Saat itu Djaka dimutasikan menjadi Perwira Tinggi (Pati) Khusus Mabesad.&nbsp; Besoknya, pada 6 Mei 2025, dikirimkan pengajuan usul pemberhentian dengan hormat atas nama Djaka kepada Sekretariat Militer Presiden agar diproses administrasi lebih lanjut. Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI dengan hak pensiun dini telah resmi diterbitkan. &rdquo;Berdasarkan Keppres Nomor 37/TNI/Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Perwira Tinggi TNI atas nama Letjen TNI Djaka Budi Utama. Dengan demikian per tanggal 14 Mei 2025, Letjen TNI Djaka Budi Utama tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif,&rdquo; terang Kristomei. Djaka kini sudah memasuki masa pensiun dini. Penugasan eks anggota Tim Mawar tersebut di lingkungan kementerian dan lembaga sipil, kata Kristomei, sepenuhnya dilakukan setelah melewati proses pemberhentian secara resmi dari dinas militer atau dinas aktif keprajuritan.&nbsp;

Djaka Budi Utama resmi dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Dia dipasatikan sudah pensiun dini dari TNI aktif sejak 14 Mei 2025.

Tentara Jadi Dirjen Bea Cukai, Mabes TNI Pastikan Djaka Budi Utama Sudah Pensiun Dini Sejak 14 Mei

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/0I5ZFlqiE32mOzu3BC0OIAQ4ekbI9ClI0oaRQ38Z-3145456590.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa Dirjen Bea dan Cukai Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budhi Utama yang baru saja dilantik hari ini sudah tak lagi berstatus TNI aktif, melainkan purnawirawan.&nbsp; Itu sebabnya, kata Airlangga, Djaka Budhi tak masalah untuk menjabat sebagai jajaran tinggi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).&nbsp; "Purnawirawan jadi gak ada masalah. &nbsp;Sudah selesai jadi Purnawirawan," kata Airlangga saat ditemui usai menghadiri acara pelantikan di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).&nbsp; Lebih lanjut, &nbsp;Airlangga mengatakan bahwa Djaka Budhi tentu mempunyai tugas yang tidak mudah, karena Bea Cukai ini menjadi harapan daripada seluruh dunia usaha.&nbsp; Namun ia berpesan, agar Bea Cukai ke depan bisa lebih ramah terhadap penanganan bagi para pekerja migran yang merupakan pahlawan devisa negara.&nbsp; "Karena barang keluar masuk gateway-nya itu ada di bea cukai. Tapi ada pesan terkait tadi untuk penanganan secara khusus dan juga friendly terhadap bekerja migran pahlawan. Itu saja," jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi melantik seluruh jajaran Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sesuai dengan hasil rombakan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (23/5).&nbsp; Perombakan jabatan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan. &nbsp; Dalam keputusan itu, Letjen Djaka Budhi Utama resmi menjadi Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani dan Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo. &nbsp; Pelantikan yang digelar di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta Pusat, ada sebanyak 22 orang untuk menduduki posisi penting di lingkungan Kemenkeu. Adapun rinciannya sebayak 9 orang ditetapkan sebagai dirjen, 1 orang sekretaris jenderal, 1 orang inspektur jenderal, 2 kepala badan, dan 9 staf ahli.&nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani. &nbsp; Untuk diketahui, sebagian besar posisi dirjen akan diisi oleh pejabat-pejabat yang sebelumnya pernah menjadi dirjen di Kemenkeu. Ada tiga nama baru yang masuk di dalam daftar dirjen Kemenkeu yang baru, yaitu Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak, Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, serta Masyita Crystalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.&nbsp; Ada juga pejabat yang sebelumnya menjadi dirjen menjadi dirotasi ke jabatan lain, yaitu Suryo Utomo yang sebelumnya merupakan Dirjen Pajak menjadi Kepala Badan Intelijen Keuangan. &nbsp; &nbsp; &nbsp; SUMBER FOTO: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa purnawirawan TNI tidak masalah menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai.

Menko Airlangga Klaim Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Sudah Pensiun dari TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/OVp6xvPp5DOpM0stkaokPETWbTs5rsUwP5XRqMH5-1048287442.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama saat dilantik. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama saat dilantik. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto serta Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang baru dilantik, pada Jumat (23/5) pagi.&nbsp; Dalam pesan yang disampaikan, Menkeu meminta keduanya untuk memperbaiki sejumlah hal. Mulai dari Sistem Coretax di Ditjen Pajak, Portal Ceisa Bea Cukai, hingga citra masing-masing instansi.&nbsp; Terlebih, keduanya merupakan pejabat yang dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto karena sudah diberi arahan dan diberi tugas langsung ke Istana Negara, Jakarta.&nbsp; "Pak Bima dan Pak Djaka sudah dipanggil langsung oleh presiden, diberikan arahan dan juga sekaligus tugas. Penerimaan negara adalah andalan, namun penerimaan negara juga menjadi salah satu tantangan yang paling utama," kata Sri Mulyani.&nbsp; Menurutnya, Kemenkeu sebagai pengelola tugas penerimaan negara harus mampu menjawab kenaikan tax ratio, perbaikan Coretax yang perlu untuk terus diyakinkan mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah, relaibility dari sistem.&nbsp; Kemudian, di Bea Cukai Portal Ceisa yang sering memberikan kemudahan, namun pada saat yang sama sering dikeluhkan harus terus diperbaiki.&nbsp; "Citra dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan, masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya sangat segan untuk mau membayar pajak," jelas Sri Mulyani.&nbsp; Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, hal itu adalah kontradiksi yang harus terus menerus dikelola. Pasalnya, setiap rupiah yang telah Kemenkeu kumpulkan tidak menjadi hanya sekedar penerimaan negara, namun dia mampu untuk menjawab tantangan-tantangan struktural.&nbsp; "Saya berharap untuk Pak Bimo, Pak Djaka dan seluruh staf ahli penerimaan negara dan PNBP dapat kerja sama secara erat, untuk Bea dan Cukai yang membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga," ungkapnya.&nbsp; Selain itu, ia juga berpesan kepada Bimo dan Djaka, tugasnya tidak hanya menjaga penerimaan negara. Namun juga menjaga industri dan menjaga perekonomian Indonesia. Bahkan, kata dia, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi.&nbsp; "Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan dapat mendukung dan meningkatkan kemampuan Kemenkeu untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya. Karena Kemenkeu tidak mungkin menjalankan tugas sendiri di Republik Indonesia," pungkasnya.

Sri Mulyani meminta Dirjen Pajak dan Bea Cukai untuk memperbaiki sistem dan citra instansi demi peningkatan penerimaan negara.

Pesan Sri Mulyani ke Dirjen Pajak dan Bea Cukai Baru: Naikan Tax Ratio, Perbaiki Coretax, Ceisa hingga Citra Lembaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/it6g8cYWLzwsYCvhiNnekqyPTCPsXNZjWcIyEohF-3245803342.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik jajaran direktur jenderal Kementerian Keuangan atau Dirjen Kemenkeu hari ini, Jumat (23/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik jajaran direktur jenderal Kementerian Keuangan atau Dirjen Kemenkeu hari ini, Jumat (23/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto secara resmi merombak jajaran direktur jenderal Kementerian Keuangan atau Dirjen Kemenkeu hari ini, Jumat (23/5). Namun pelantikan seluruhnya dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pagi ini.&nbsp; Perombakan jabatan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan.&nbsp; Dalam keputusan itu, Letjen Djaka Budhi Utama resmi menjadi Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani dan Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo.&nbsp; Pelantikan yang digelar di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta Pusat, ada sebanyak 22 orang untuk menduduki posisi penting di lingkungan Kemenkeu. Adapun rinciannya sebayak 9 orang ditetapkan sebagai dirjen, 1 orang sekretaris jenderal, 1 orang inspektur jenderal, 2 kepala badan, dan 9 staf ahli.&nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani.&nbsp; Untuk diketahui, sebagian besar posisi dirjen akan diisi oleh pejabat-pejabat yang sebelumnya pernah menjadi dirjen di Kemenkeu. Ada tiga nama baru yang masuk di dalam daftar dirjen Kemenkeu yang baru, yaitu Bimo Wijayanto menjadi Dirjen Pajak, Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, serta Masyita Crystalline sebagai Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.&nbsp; Ada juga pejabat yang sebelumnya menjadi dirjen menjadi dirotasi ke jabatan lain, yaitu Suryo Utomo yang sebelumnya merupakan Dirjen Pajak menjadi Kepala Badan Intelijen Keuangan.&nbsp; Sementara Askolani yang menjadi Dirjen Bea dan Cukai sebelumnya digeser menjadi Dirjen Perimbangan Keuangan.&nbsp; Berikut susunan terbaru jajaran dirjen dan pejabat Kemenkeu:&nbsp; Jajaran Dirjen Kemenkeu&nbsp; - Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto - Dirjen Bea Cukai: Djaka Budhi Utama - Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Crystalline - Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu - Dirjen Anggaran: Luky Alfirman - Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani - Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti - Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto - Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban&nbsp; Jajaran Pejabat dan Staf Ahli Kemenkeu&nbsp; - Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi - Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh - Kepala Badan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo - Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto - Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak: Yon Arsal - Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti - Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo - Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak: Mochamad Agus Rofiudin - Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara: Sudarto - Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono - Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono - Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

Sri Mulyani melantik 22 pejabat baru di Kemenkeu, termasuk Dirjen Pajak dan Bea Cukai, dalam perombakan besar.

Sri Mulyani Lantik Jajaran Dirjen Kemenkeu, Letjen Djaka Budhi Utama Resmi jadi Dirjen Bea Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/tQsZmXj0Se20syCbezE4QytFk9KSQJkisX8Tlkv9-3585408480.jpg" alt="Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI menegaskan bahwa mereka patuh pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 atau UU TNI. Mereka menyatakan bahwa Letjen TNI Djaka Budi Utama harus mundur atau pensiun dini bila dilantik menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu ditegaskan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi saat dikonfirmasi oleh awak media pada Kamis (22/5). Dia menyatakan bahwa aturan pada Pasal 47 UU TNI sudah sangat jelas dan tegas bagi para prajurit.&nbsp; &rdquo;Kalau memang betul diangkat (menjadi dirjen bea cukai Kemenkeu), tentu akan segera berproses pengunduran diri atau pensiun dini (Letjen Djaka),&rdquo; kata dia.&nbsp; Kristomei menyatakan bahwa Pasal 47 UU TNI hanya membolehkan prajurit TNI aktif bertugas di 14 kementerian dan lembaga yang sudah diatur. Di luar itu, mereka harus mundur atau pensiun dini dari dinas aktif sebagai prajurit. Kemenkeu dan Ditjen Bea Cukai tidak termasuk dalam 14 kementerian dan lembaga tersebut.&nbsp; &rdquo;Sesuai amanat UU TNI Nomor 3 Tahun 2025, terutama Pasal 47, semua prajurit aktif yang akan menduduki jabatan di luar 14 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan, prajurit TNI tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan sebagai prajurit aktif atau pensiun dini,&rdquo; kata. Sebelumnya, Bimo Wijayanto yang pernah menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5). Usai bertemu dengan Prabowo, dia menyatakan bahwa dirinya dan Letjen Djaka mendapat penugasan baru. &rdquo;Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh bapak presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan menteri keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,&rdquo; bebernya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mabes TNI menegaskan Letjen Djaka Budi Utama harus mundur jika dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.

Jika Dilantik Jadi Dirjen Bea Cukai, Mabes TNI Akan Proses Pengunduran Diri atau Pensiun Dini Letjen Djaka Budi Utama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/tQsZmXj0Se20syCbezE4QytFk9KSQJkisX8Tlkv9-3585408480.jpg" alt="Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar penunjukkan Letjen TNI Djaka Budi Utama menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung menuai sorotan. Sebab, dia masih berstatus perwira tinggi (pati) TNI aktif. Mabes TNI pun buka suara atas beredarnya informasi tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa pihaknya taat dan tunduk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI atau UU TNI. Dalam hal ini, aturan yang disampaikan dalam Pasal 47 UU tersebut.&nbsp; &rdquo;Sesuai amanat UU TNI Nomor 3 Tahun 2025, terutama Pasal 47, semua prajurit aktif yang akan menduduki jabatan di luar 14 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan, prajurit TNI tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan sebagai prajurit aktif atau pensiun dini,&rdquo; kata Kristomei saat dikonfirmasi oleh awak media. &nbsp; Menurut dia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sangat komit terhadap UU TNI yang sudah direvisi. Demikian pula dengan seluruh jajaran TNI. Termasuk Letjen TNI Djaka Budi Utama. Meski dalam penugasan terakhirnya dia berdinas di Badan Intelijen Negara (BIN).&nbsp; Sebelumnya, Bimo Wijayanto yang pernah menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5). Usai bertemu dengan Prabowo, dia menyatakan bahwa dirinya dan Letjen Djaka mendapat penugasan baru. &rdquo;Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh bapak presiden. Beliau memberikan banyak arahan. Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan menteri keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,&rdquo; bebernya.&nbsp; &nbsp;

Letjen TNI Djaka Budi Utama diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai, Mabes TNI menegaskan pentingnya mengikuti UU TNI terkait jabatan sipil.

Letjen TNI Djaka Budi Utama Bakal Jadi Dirjen Bea Cukai, Mabes TNI Pastikan Akan Taat Aturan

Djaka Budi Utama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Djaka Budi Utama