<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Dirjen-Bea-Cukai-1219506545.jpg" alt="Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara soal Kejaksaan Agung yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai. (Nurul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara soal Kejaksaan Agung yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai. (Nurul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>  &nbsp;JawaPos.com - Direktur Jenderal Bea Cukai, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara soal Kejaksaan Agung yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai.&nbsp; Djaka memastikan bahwa pemeriksaan oleh Kejagung tersebut berkaitan dengan kasus ekspor sawit dan turunannya yang terjadi pada 2021-2024.&nbsp; "Itu kasus lama, kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah," kata Djaka saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12)&nbsp; Lebih lanjut, Djaka juga menjelaskan bahwa penggeledahan tidak hanya dilakukan Kejagung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tetapi juga, kata dia, turut dilakukan di sejumlah kantor wilayah.&nbsp; Ia juga memastikan pemeriksaan terkait dengan ekspor sawit dan turunannya itu masih berproses di aparat penegak hukum. Itu sebabnya, ia meminta publik tidak terburu-buru menghakimi para pegawainya.&nbsp; "Dan itu masih berproses. Kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan," jelas Djaka.&nbsp; Meski begitu, ia memastikan Bea Cukai akan siap sedia untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada para pegawai yang diperiksa.&nbsp; "Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Bea dan Cukai terkait dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME), limbah cair hasil olahan minyak kelapa sawit yang bernilai ekonomi tinggi. Kasus ini diduga terjadi pada 2022.&nbsp; &ldquo;Benar, ada langkah-langkah hukum yang dilakukan tim penyidik dalam rangka mencari informasi dan data,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di kantornya, Jumat, 24 Oktober 2025.&nbsp; Anang enggan membeberkan detail lokasi penggeledahan dan barang yang disita. Ia berdalih proses masih dalam tahap penyidikan. "Kami tidak bisa terlalu terbuka karena penyelidikan masih berjalan. Tujuannya untuk menemukan alat bukti yang kuat,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Meski begitu, sejumlah sumber menyebut penggeledahan dilakukan di beberapa titik penting. Salah satunya rumah Kepala Seksi Klasifikasi Barang I, Sofian Manahara, pada Rabu, 22 Oktober 2025. Dari lokasi itu, penyidik menyita satu unit ponsel dan laptop.

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai terkait kasus ekspor sawit, Djaka Budhi Utama beri penjelasan.

Dirjen Bea Cukai Akhirnya Buka Suara soal Penggeledahan Kejagung: Itu Kasus Lama!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PENURUNA-TERGET-BEA-MBDK_HANUNG-HAMBARA_09022025-10-1665850345.jpg" alt="Sejumlah pengunjung berbelanja produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di supermarket di Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung berbelanja produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di supermarket di Jakarta, Minggu (9/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) memastikan bahwa cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) batal diterapkan tahun 2025. Sebelumnya, cukai ini akan diberlakukan dan mulai dipungut pada Semester II-2025. Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama mengatakan meskipun tahun ini belum akan diberlakukan. Namun, ia tak memungkiri bahwa pemungutan cukai minuman berpemanis akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang. "Terkait pemberlakuan MBDK sampai dengan saat ini, mungkin itu sampai dengan tahun perencanaan 2025 sementara tidak akan diterapkan, kedepannya mungkin diterapkan," kata Djaka Budhi dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, seperti dikutip Kamis (19/6). Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan akan mulai memungut cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester II tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk pengendalian konsumsi gula tambahan di masyarakat. "Itu direncanakan kalau sesuai jadwal semester II 2025," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan pengguna jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, dalam media briefing di Kantornya, Jumat (10/1). &nbsp; Dia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), syarat agar suatu barang menjadi objek cukai baru adalah pencantumannya dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). "Perlu kita ingat di UU HPP syarat untuk menjadi barang kena cukai baru adalah dicantumkan dalam UU APBN, kan sudah tinggal nanti kita sampaikan ke komisi yang membidangi keuangan," jelasnya. &nbsp; Nirwala juga menegaskan penerapan kebijakan ini membutuhkan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), diikuti dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan teknis dari Direktorat Jenderal. Ia pun mengatakan inti dari kebijakan ini adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, bukan konsumsi utama seperti gula dari makanan pokok, contohnya nasi. &nbsp; "Kalau konsumsi utama kalau nasi itu gulanya tinggi. Penekannya disini mengurangi konsumsi gula tambahan," tegas Nirwala.

Pemerintah menunda penerapan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan, dampak kebijakan ini terhadap konsumsi gula tambahan.

Pemerintah Pastikan Cukai Minuman Berpemanis Batal Diterapkan Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara terkait statusnya sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif yang ramai menjadi sorotan.&nbsp; Djaka mengaku sudah melayangkan surat kepada Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes TNI AD) terkait pengunduran diri sebagai TNI aktif sejak tanggal 2 Mei 2025. Adapun hingga kini, ia masih menunggu proses persetujuan pengunduran dirinya itu.&nbsp; "Proses pensiun, saya sudah melakukan surat menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 Mei, tapi untuk Skep (Surat Keputusan) kepastiannya, tentunya by proses dari Mabes TNI maupun dari Kepala Staf Pengatan Darat," kata Djaka Budhi saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).&nbsp; Lebih lanjut, Djaka juga memastikan bahwa dirinya sudah mengundurkan diri sebagai TNI aktif, meskipun kata dia, surat keputusan (Skep) pengunduran diri masih belum keluar. &nbsp; Bahkan dia juga memastikan, karena keputusan resmi dari Mabes TNI belum rilis, maka kata Djaka, statusnya sebagai purnawirawan belum aktif.&nbsp; "Sekarang ini walaupun skep pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. (Sudah purnawirawan, Pak?) Sudah purnawirawan, istilahnya belum aktif," lanjutnya.&nbsp; Selanjutnya, Djaka juga menyebut proses pengunduran diri itu masih harus menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. "Nanti disetujui oleh Presiden, saya belum tahu," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, Djaka pun mengakui bahwa sebelum memenuhi panggilan Prabowo ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5) dirinya sudah lebih dulu diberitahu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra terkait jabatan barunya ini.&nbsp; Itu sebabnya, Djaka sudah lebih awal mengajukan pengunduran diri sebagai TNI sejak 2 Mei 2025. Sebelum kemudian dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada Jumat (23/5).&nbsp; "Intinya mungkin saya sudah diajukan (sebagai Dirjen Bea Cukai), saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Ya, saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; SUMBER FOTO: Nurul Fitriana/JawaPos.com

Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai, mengungkapkan statusnya sebagai TNI aktif dan proses pengunduran diri.

Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Akui Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei 2025: Status Purnawirawan Belum Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang baru. Pras menegaskan, penunjukan tokoh berlatar belakang militer dilakukan karena Ditjen Bea dan Cukai dinilai perlu dipimpin sosok yang lebih berani. "Kalau pertanyaannya kenapa Bea Cukai ditugaskan dari unsur TNI, nah saudara-saudara mesti paham bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Dia mengakui, di Bea Cukai terdapat banyak potensi pelanggaran. Misalnya penyelundupan barang ilegal. Dengan sosok Djaka yang berlatar belakang militer, Istana meyakini dia akan mampu mengoordinasi lintas wilayah yang dapat menunjang tugasnya. "Kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian. Karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya. Pras juga menyebut, dalam asesmen, tidak semua profil yang dicalonkan sanggup dan bersedia ditugasi. Terkait statusnya sebagai prajurit aktif, dia juga memastikan bahwa penunjukkan Djaka sudah melalui prosedur. Termasuk kewajiban yang bersangkutan untuk mundur dari dinas TNI.&nbsp;"Jadi beliau sudah mengundurkan diri. Secara peraturan perundang-undangan sudah tidak ada yang dilanggar," imbuh Prasetyo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemilihan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai kepada publik.

Istana Ungkap Alasan Prabowo Tunjuk Letjen Djaka Budhi Utama Sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Pastikan Sudah Mundur dari TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/eHX4syWdx7nivRXMAhTmBiMdvgLaWx8dtZmM0yD5-1220190105.jpg" alt="Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, menggantikan posisi Askolani, pada Jumat (23/5) pagi ini.&nbsp; Keputusan ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan. &nbsp; "Pada hari ini, Jumat tanggal 23 bulan Mei tahun 2025, saya Menteri Keuangan, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa bersama kita," kata Sri Mulyani.&nbsp; Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea dan Cukai, Djaka lebih dulu memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, untuk memperoleh arahan dan tugas baru dalam Kementerian/Lembaga (K/L) di era Kabinet Merah Putih.&nbsp; Lantas, siapa itu Djaka Budhi Utama yang baru saja dilantik menjadi Dirjen Pajak?&nbsp; Profil Djaka Budhi Utama&nbsp; Letjen Djaka Budhi Utama merupakan perwira tinggi dan anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990. Lahir di Jakarta, 9 November 1967, Djaka menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024. &nbsp; Sebelum menjadi petinggi TNI, karirnya sudah dimulai sejak 1997 dengan tergabung dalam anggota Tim Mawar yang dituding sebagai dalang di balik penculikan para aktivitas pro-demokrasi hingga 1998.&nbsp; Karirnya pun moncer. Pada tahun 2004-2007, Budi menjabat sebagai Danyonif 115/Macan Lauser. Kemudian menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2023 hingga menjadi Asintel Panglima TNI pada tahun yang sama.&nbsp; Tak hanya moncer di TNI, ia pun tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan &nbsp;di pemerintahan. Mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. &nbsp; Kemudian Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan era Jokowi menggantikan Budi Prijono, dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Kendati begitu, Djaka tercatat belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan di sektor keuangan.

Sri Mulyani melantik Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai, menggantikan Askolani, pada 23 Mei 2025.

Profil Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai Baru Pilihan Presiden Prabowo, Pernah jadi Anggota Tim Mawar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/tQsZmXj0Se20syCbezE4QytFk9KSQJkisX8Tlkv9-3585408480.jpg" alt="Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Letnan Jenderal (Letjen) Djaka Budi Utama dikabarkan akan menggantikan jabatan Askolani sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kabar ini mencuat usai Djaka memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (20/5).&nbsp; Dalam momen itu, Djaka disebut memperoleh tugas untuk memperbaiki martabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu guna menggenjot penerimaan negara. Hal itu sebagaimana disampaikan Mantan Deputi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi Bimo Wijayanto yang sama-sama memenuhi panggilan Prabowo.&nbsp; &ldquo;Hari ini saya dengan Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan,&rdquo; ujar Bimo kepada awak media.&nbsp; Bimo menyebut, dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk mendengarkan arahan terkait hal-hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat mendongkrak penerimaan pajak. Keduanya diminta untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, sehingga dapat menopang jalannya program-program prioritas Kabinet Merah Putih.&nbsp; &ldquo;Saya diberikan mandat nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan, begitu juga dengan Letjen Djaka,&rdquo; lanjut Bimo.&nbsp; Lantas, siapa Djaka Budi Utama yang dikabarkan menjadi Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani?&nbsp; Letjen Djaka Budi Utama merupakan perwira tinggi dan anggota TNI Angkatan Darat (AD) aktif lulusan Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1990. Lahir di Jakarta, 9 November 1967, Djaka kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak 18 Oktober 2024.&nbsp; Sebelum menjadi petinggi TNI, kariernya sudah dimulai sejak 1997 dengan tergabung dalam anggota Tim Mawar yang merupakan dalang dibalik penculikan para aktivitas pro-demokrasi hingga 1998. Kariernya moncer, pada tahun 2004-2007, Letjen Budi menjabat sebagai Danyonif 115/Macan Lauser menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada tahun 2023 hingga menjadi Asintel Panglima TNI pada tahun yang sama.&nbsp; Tak hanya moncer di TNI, ia pun tercatat sudah menduduki sejumlah jabatan &nbsp;di pemerintahan. Mulai dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023.&nbsp; Kemudian, Inspektur Jenderal (Irjen) di Kementerian Pertahanan era Jokowi menggantikan Budi Prijono dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Kendati begitu, Djaka tercatat belum pernah bekerja atau memiliki posisi strategis di kementerian/lembaga (K/L) yang berhubungan di sektor keuangan.

Letjen Djaka Budi Utama akan menggantikan Askolani sebagai Dirjen Bea Cukai, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Profil Djaka Budi Utama, Eks Tim Mawar Kopassus yang Dikabarkan Jadi Dirjen Bea Cukai Pilihan Prabowo