<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/WhatsAppImage2025-12-09at222521-ezgifcom-resize-1-2924479768.jpg" alt="Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) menjalani sidang vonis di PN Palembang. Mereka divonis penjara 4 tahun 10 bulan atas kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. (ANTARA/HO-Ist)" width="100%">
<figcaption>Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) menjalani sidang vonis di PN Palembang. Mereka divonis penjara 4 tahun 10 bulan atas kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. (ANTARA/HO-Ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan divonis penjara 4 tahun 10 bulan. Mereka terbukti bersalah dalam kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU. Vonis itu dibacakan Majelis Hakim Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada persidangan PN klas 1 A khusus Palembang yang diketuai Fauzi Isra, Selasa (9/12). Dalam putusannya, ia mengatakan bahwa dalam kasus itu terdapat empat terdakwa. Tiga di antaranya anggota DPRD OKU, yakni Ferlan Juliansyah, Umi Hartati, M Fahruddin. Satu terdakwa lagi adalah Kepala Dinas PUPR Nopriansyah.&nbsp; Para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B UU Tipikor Tahun 1999 jo Pasal 55 KUHP. &ldquo;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nopriansyah dengan pidana penjara 5 tahun penjara, sedangkan tiga terdakwa lainnya, Umi Hartati, M. Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah&mdash;masing-masing dituntut 4 tahun 10 bulan penjara," kata Hakim Fauzi, sebagaimana dilansir dari Antara. Selain pidana penjara, tiga anggota dewan itu juga dikenakan denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Sedangkan Nopriansyah dikenakan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.&nbsp; Usai mendengarkan putusan majelis hakim, tiga terdakwa menyatakan pikir-pikir, sedangkan terdakwa Umi Hartati menyatakan menerima atas vonis majelis hakim.&nbsp; Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut empat terdakwa kasus dugaan korupsi fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU dengan hukuman berat, masing-masing 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B UU Tipikor Tahun 1999 jo Pasal 55 KUHP. JPU menuntut Nopriansyah dengan pidana penjara 4 tahun 6 bulan, sedangkan tiga terdakwa lainnya, Umi Hartati, M. Fahruddin, dan Ferlan Juliansyah&nbsp;masing-masing dituntut 5 tahun 6 bulan penjara. &nbsp;

Tiga anggota DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Sumsel terbukti bersalah dalam kasus suap fee proyek pokok pikiran (Pokir) DPRD OKU.

3 Anggota DPRD OKU Sumsel Divonis Penjara 4 Tahun 10 Bulan, Terlibat Suap Fee Proyek Pokir DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/jgM48PZWDEXjFaW6CdYQZKFPikSyJ7uC3cx7RMu2-475106168.jpg" alt="Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul Girsang, resmi dijatuhi hukuman masing-masing 7 tahun penjara. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur divonis bersalah atas kasus suap atau gratifikasi untuk membuat putusan bebas. Hakim Erintuah Damanik dan Mangapul divonis tujuh tahun penjara dengan denda Rp500 juta. Vonis paling berat diterima Heru Hanindyo, dengan 10 penjara dan denda Rp 500 juta. Vonis penjara ketiganya dibawah tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). JPU menuntut hukuman penjara selama 9 tahun bagi Erintuah dan Mangapul, sedangkan Heru Hanindyo dituntut 12 tahun penjara. Dengan begitu, vonis majelis hakim terhadap ketiganya lebih rendah dua tahun dibandingkan tuntutan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa Erintuah dan Mangapul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berupa menerima suap dan gratifikasi. "Dijatuhkan hukuman pidana 7 tahun dan denda Rp500 juta rupiah, bila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan 3 bulan penjara," paparnya. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Erintuah tidak mampu untuk membuktikan sejumlah temuan uang di apartemen tempat tinggalnya berasal dari penghasilan yang sah. "Terdapat sejumlah amplop berisi uang rupiah dan mata uang asing yang ditemukan di apartemen milik Erintuah dan tidak mampu dibuktikan sebagai penghasilan yang benar," paparnya. Karena itu, sejumlah uang disita untuk negara. Yang meringankan untuk Erintuah, hakim menyebut bahwa uang hasil suap atau gratifikasi itu dikembalikan ke pengadilan. "Serta mengakui perbuatan," paparnya. Meski begitu, permintaan untuk menjadi justice collaborator yang diajukan Erintuah ditolak. Sebab, sesuai pemeriksaan terhadap penyidik Kejaksaan tidak ditemukan adanya pengakuan yang membantu mengungkap kasus secara signifikan. "Tidak ada keterangan untuk mengungkal peran orang lain yang jauh lebih besar," terangnya. Menurut hakim, unsur pemberian terhadap Erintuah dan Mangapul terpenuhi. Sebab, mereka telah menerima uang senilai Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu. "Dalam membuktikan perbuatan tidak perlu mempertimbangkan apakah suap itu mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus Ronald Tannur," ujarnya. Hanya dengan menerima uang suap, maka sudah dapat dipastikan bahwa uang tersebut untuk mempengaruhi putusan. "Hal ini muncul dari nilai tinggi bahwa hakim merupakan wakil tuhan," jelasnya. Pasca putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso bertanya sikap dari para terdakwa. Terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. "Pikir-pikir yang mulia, dalam situasi yang tenang agar bisa berpikir jernih," ujarnya. Begitu pula dengan sikap JPU yang menjawab masih pikir-pikir terkait vonis. Usai pembacaan putusan itu, Erintuah yang mengenakan masker nampak mengacungkan dua jarinya. Entah apa maksudnya. Kuasa Hukum Nico Sihombing mengatakan bahwa pihaknya menyatakan pikir-pikir karena merasa bahwa vonis ini tergolong berat. "Silahkan bandingkan dengan hakim lain yang menerima suap, putusan ini lebih berat," ujarnya. Sementara, pembacaan putusan untuk Heru Hanindyo memang dibedakan setelah pembacaan putusan dengan kedua koleganya. Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan bahwa tindakan Heru Hanindyo terbukti bersalah karena secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama menerima suap dan gratifikasi. "Menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp 500 juta rupiah. Dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 bulan," ujarnya. Heru Hanindyo mendapat vonis lebih berat dari dua koleganya karena tidak mengakui perbuatannya. Teguh juga menyebut, Heru Hanindyo tidak mampu membuktikan uang yang ditemukan di mobil, rumah, dan deposito sebagai uang warisan dari orang tuanya. "Hakim meyakini bahwa uang yang ditemukan itu tidak berasal dari penghasilan yang sah," tuturnya. Namun begitu, sertifikat hak milik (SHM) tanah yang menjadi barang bukti harus dikembalikan ke terdakwa Heru Hanindyo.&nbsp; Hal itu karena tanah tersebut dibeli sejak 1992 hingga 2020. "Waktu sebelum terjadinya tindak pidana, artinya aset itu tidak terkait dengan pidana korupsi," paparnya. Teguh mengatakan, majelis hakim menilai hal yang memberatkan terdakwa, bahwa perbuatan Heru Hanindyo tidak mendukung program pemerintah yang bersih korupsi, kolusi dan nepotisme. Sekaligus, melanggar sumpah jabatan sebagai hakim dan tidak menyadari kesalahannya. "Yang meringankan hanya tidak pernah dihukum," tegasnya. Sebelumnya, tiga hakim pembebas Ronald Tannur tersangkut kasus korupsi dugaan menerima suap dari Lisa Rahmat, kuasa hukum Ronald Tannur. Ditemukan uang miliaran rupiah dan uang asing di rumah ketiga hakim tersebut. Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Rabu siang (23/10), tim penyidik jampidsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang hakim. Yakni, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. "Ketiga hakim inisial ED, HA, dan M ditangkap di Surabaya. Lalu ada pengacara berinisial LR ditangkap di Jakarta," terangnya di kantor Kejagung kemarin. Dalam penggeledahan di apartemen milik Erintuah Damanik di Surabaya, petugas menemukan uang Rp 97 juta, SGD 32.000, RM 35.992, dan barang bukti elektronik. "Kemudian penggeledahan di rumah Erintuah Damanik di Semarang ditemukan uang USD 6 ribu dan uang tunai dollar SGD 300. " Ada juga barang bukti elektronik yang disita," terangnya. Lalu petugas menggeledah di apartemen Heru Hanindyo di Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai Rp. 104 juta, USD 2.200, SGD 9.100,&nbsp;JPY 100 ribu, dan alat elektronik.&nbsp; "Di apartemen Mangapul di Gunawansa Surabaya, petugas menemukan uang tunai Rp 21 juta, USD 2 ribu, SGD 32 ribu dan elektronik," jelasnya.&nbsp;

Tiga hakim divonis dalam kasus suap, Damanik dan Mangapul tujuh tahun, Hanindyo sepuluh tahun penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Hakim yang terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur Divonis Penjara, Erintuah Damanik dan Mangapul 7 Tahun, Heru Hanindyo 10 Tahun

divonis penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divonis penjara

Berita Terkini

3 Anggota DPRD OKU Sumsel Divonis Penjara 4 Tahun 10 Bulan, Terlibat Suap Fee Proyek Pokir DPRD

Hakim yang terima Suap untuk Bebaskan Ronald Tannur Divonis Penjara, Erintuah Damanik dan Mangapul 7 Tahun, Heru Hanindyo 10 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com