<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/R-Kelly-Lucas-Jackson-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi R&amp;B R Kelly dinyatakan bersalah dalam persidangan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam persidangan terakhir, Kelly dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pornografi anak dan 3 tuduhan membujuk anak di bawah umur untuk berhubungan seks.  Meski begitu, ia dibebaskan dari 7 tuduhan lain termasuk menghalangi keadilan, dan konspirasi terkait pornografi anak. Dalam persidangan terakhir, Kelly yang bernama lengkap Robert Sylvester Kelly dinyatakan bersalah oleh juri.  Di Chicago, seperti dilansir dari <a href="https://cnalifestyle.channelnewsasia.com/entertainment/r-kelly-guilty-sexual-abuse-child-porn-trial-329316">Channel News Asia</a>, Kamis (15/9), hukuman pornografi anak minimal 10 tahun. Putusan hakim di Pengadilan Distrik AS di Chicago dibuat setelah hakim berunding selama 11 jam.  Selama persidangan, sejumlah perempuan mengambil sikap dan memberi tahu hakim, bahwa Kelly melakukan pelecehan seksual ketika mereka masih di bawah umur. Hakim juga melihat video Kelly menganiaya putri baptisnya, yang bersaksi bahwa pelecehan dimulai pada 1990-an ketika dia masih remaja.  Pada Juni lalu, Kelly telah divonis hukuman penjara di pengadilan federal New York atas tuduhan pemerasan dan prostitusi. Pengadilan memperkuat tuduhan yang telah menghantui penyanyi hit pemenang Grammy I Believe I Can Fly selama dua dekade. Kelly juga menghadapi berbagai tuntutan negara bagian di Illinois dan Minnesota.

Terlibat Kasus Pelecehan Anak, Penyanyi R Kelly Divonis Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/mark-sungkar-sidang-rdwan.jpg" alt="Caption: Mark Sungkar usai menjalani sidang dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (2/3). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Caption: Mark Sungkar usai menjalani sidang dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (2/3). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mark Sungkar divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan tindak pidana korupsi dana Pelatnas Asian Games Triathlon. Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan pada ayah Shireen Sungkar dan Zaskia Sungkar dan denda sebesar Rp 50 juta atau satu bulan penjara apabila denda tidak dibayarkan.  Menanggapi vonis tersebut, Mark Sungkar dan pengacaranya menyatakan sangat kecewa dan keberatan. Mereka memastikan akan menempuh langkah hukum setelah mendapatkan salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.  "Kami akan mengambil dan menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Apakah banding atau seperti apa. Yang jelas kami sangat berkeberatan dengan putusan ini. Itu sikap dan posisi hukum kami," kata Fahri Bachmid selaku Kuasa Hukum Mark Sungkar kepada JawaPos.com Sabtu (10/7).  Dia mengungkapkan dalam waktu dekat tim pengacara bersama Mark Sungkar akan menggelar pertemuan guna menenukan langkah hukum selanjutnuya. Langkah ini sangat diperlukan agar Mark Sungkar, katanya, bisa mendapatkan keadilan.  "Mark Sungkar harus mendapatkan keadilan dalam perkara ini. Beliau adalah korban ketidak adilan," ucapnya lebih lanjut.  Fahri Bachmid menyatakan vonis Majelis Hakim tidak adil bagi kliennya dan juga tidak proporsional. Karena berdasarkan fakta fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan unsur niat jahat ataupun esensi dari kejahatan itu sendiri dalam perbuatan yang dilakukan.  "Semua yang dilakukan untuk membayar gaji serta honor untuk pelatih maupun atlet pada kegiatan Asian Games waktu itu semata mata adalah didasarkan pada tanggung jawab serta kewajaran. Sebab itu adalah hak dari atlet maupun pelatih. Sehingga tindakan tersebut bukan merupakan memperkaya atlet, pelatih, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi," tuturnya.  Ihwal adanya dana yang disebut menyebabkan kerugian negara, katanya sudah dikembalikan. Kendati demikian, pihak Mark Sungkar tetap menghormati putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim dalam kasus ini.  "Kami sangat tidak sejalan dengan cara Majelis mengkonstatir perkara serta putusan ini, tetapi pada prinsipnya kami menghargai sikap dan putusan ini," ungkap Fahri Bachmid.  Jumat (9/7) kemarin, Majelis Hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Mark Sungkar. Hakim dalam amar putusannya menganggap Mark secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Namun hakim dalam putusannya memerintahkan terdakwa menjalani sisa hukuman menjadi tahanan kota, bukan di dalam penjara.  "Memerintahkan terdakwa menjalani sisa hukuman dengan tetap menjadi tahanam kota," tutur Majelis Hakim kemarin.  Sebelum membacakan putusan, Majelis Hakim lebih dulu membacaka hal yang memberatkan sekaligus yang meringankan. Yang memberatkan, Mark Sungkar tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Mark belum pernah dihukum, mengembalikan kerugian negara dan dalam keadaan sakit.

Kecewa Mark Sungkar Divonis 1,5 Tahun, Kuasa Hukum Ambil Langkah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201104-WA0043-1.jpg" alt="Ilustrasi Pengadilan Negeri Tulungagung. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pengadilan Negeri Tulungagung. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua orang terdakwa saksi palsu kasus pembunuhan di Ngingas, Tulungagung, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Terpidana atas nama Suwignyo dan Heru Sumarsono (keduanya warga Dusun Ngingas, Desa/Kecamatan Campurdarat) dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 263 ayat (1) dan (2) tentang dokumen palsu.  ”Vonis atas keduanya lebih berat dari tuntutan jaksa karena lebih tingginya vonis ini lantaran kesaksian palsu yang dilakukan dianggap telah meresahkan masyarakat dan melecehkan peradilan,” kata Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung Mujiono  seperti dilansir dari Antara.  Kedua terpidana merupakan perangkat Desa Ngingas. Suwignyo merupakan Kasun Ngingas divonis dua tahun enam bulan, lebih tinggi dari tuntutan jaksa dua tahun penjara. Sedang Heru Sumarsono (Kasi Pemerintahan Desa Campurdarat) divonis dua tahun penjara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa satu tahun enam bulan.  Kasus ini bermula saat keduanya bersaksi atas kasus pembunuhan dengan terdakwa Deni Yonathan dan Fernando Irawan pada 28 Februari 2020. Korban pembunuhan adalah sepasang suami istri, Adi Wibowo dan Suprihatin, warga Dusun Ngingas, Desa/Kecamatan Campurdarat.  Keduanya telah diambil sumpah untuk menyampaikan keterangan dengan sebenarnya. Namun terpidana Suwignyo malah memberikan keterangan palsu dengan mengatakan kedua terdakwa tidak berada di Tulungagung saat pembunuhan itu terjadi. Untuk memperkuat alibi yang disampaikan Suwignyo, Heru Sumarsono diminta Suwignyo membuat dokumen seolah-olah kedua terdakwa memang tidak berada di Tulungagung.  Suwignyo memberikan kertas kepada Heru Sumarsono pada 25 Februari 2020 yang bertulis pada 11 Oktober 2018, kedua pelaku seolah telah merantau ke Kalimantan, sebelum kejadian pembunuhan pada November 2018. Lalu keterangan itu diselipkan dalam buku bepergian di desa dengan Nomor Register 31. Selanjutnya nomor di bawahnya dihapus dan disesuaikan dengan nomor bepergian kedua terdakwa. ”Keduanya mengakui jika keterangan itu tidak benar,” kata Mujiono.  Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anik Partini mengaku pikir-pikir dengan keputusan majelis hakim, meski vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutannya. ”Karena terpidana Suwignyo masih pikir-pikir, kami juga pikir-pikir,” ujar Anik.  Berbeda dengan Suwignyo, terpidana Heru Sumarsono menerima putusan hakim.  Kasus itu bermula dari pembunuhan yang dilakukan terpidana Deni Yonathan dan Fernando Irawan pada November 2018 terhadap korban sepasang suami istri, Adi Wibowo dan Suprihatin, warga Dusun Ngingas, Desa/Kecamatan Campurdarat. Setelah melakukan pembunuhan, keduanya lari ke Kalimantan dan baru tertangkap selang setahun kemudian.  Keduanya kemudian disidang. Suwignyo yang masih kerabat dari salah satu pelaku berusaha merancang alibi jika keduanya tak berada di Tulungagung saat kejadian.  Saksikan video menarik berikut ini:   https://www.youtube.com/watch?v=D7ojH5HS8Gw

Dua Saksi Palsu Kasus Pembunuhan Divonis Bersalah di Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/IMG_20200707_120229_1-01.jpg" alt="Sidang vonis Bupati Indramayu nonaktif Supendi digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, pada Selasa (7/6). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang vonis Bupati Indramayu nonaktif Supendi digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, pada Selasa (7/6). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Indramayu nonaktif Supendi divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam kasus jual beli proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu. ”Menyatakan bersalah dan mengadili terdakwa Supendi dengan menjatuhkan hukuman selama empat tahun enam bulan penjara dengan denda sebesar Rp 250 juta. Apabila tidak bisa dibayar mendapat kurungan selama 4 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Hamonangan Purba seperti dilansir dari Antara di PN Bandung pada Selasa (7/7). Menurut majelis hakim, Supendi terbukti bersalah telah menerima sejumlah uang dari pengusaha dalam proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu. ”Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menentukan sejumlah paket pekerjaan yang akan dilaksanakan di Indramayu. Untuk lelang sendiri sejak awal sudah dilakukan diplot dan lelang hanya bersifat formalitas saja,” kata Hamonangan Purba. Hakim mengatakan, perbuatan Supendi cukup memberatkan karena sebagai pejabat negara tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan bagi Supendi ialah tidak pernah dihukum sebelumnya dan memiliki tanggungan keluarga. Hakim juga memutuskan Supendi diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar ke kas Pemerintah Kabupaten Indramayu. Apabila tidak bisa dibayar, harta benda Supendi bakal disita dan apabila tidak memenuhi senilai Rp 1,8 miliar, Supendi bakal mendapat hukuman tambahan selama satu tahun penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan bagi Supendi yakni pencabutan hak-hak politik. Menurut hakim, Supendi telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. ”Mencabut hak politik dipilih selama tiga tahun setelah terdakwa menjalani pidana penjara,” kata Hamonangan. Hakim menyatakan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Yakni, selaku Bupati Indramayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).‎ Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=5gAOtre8hV0 &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=oG127OxtQ6Y &nbsp; https://www.youtube.com/watch?v=6xFtXGz8724

Bupati Indramayu Nonaktif Divonis 4,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_20200318_125654-01.jpg" alt="Terpidana 4 tahun penjara, Iwa Karniwa saat menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Bandungpada Rabu (18/3). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Terpidana 4 tahun penjara, Iwa Karniwa saat menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Bandungpada Rabu (18/3). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan akan berpikir-pikir terlebih dahulu untuk banding atas putusan hakim yang menghukumnya selama 4 tahun penjara. Dia mengatakan, masih konsisten terhadap apa yang telah ia sampaikan saat membacakan nota pembelaan dalam sidang sebelumnya.  ”Makanya tadi saya sampaikan bahwa kita pikir-pikir dulu,” kata Iwa Karniwa seperti dilansir dari Antara usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan R.E Martadinata, Kota Bandung, pada Rabu (18/3).  Dalam nota pembelaannya, Iwa menyatakan, tidak pernah menerima uang suap dari pihak Meikarta melalui Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto sesuai yang didakwakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Jaksa juga mendakwa bahwa Iwa menerima suap untuk mempercepat persetujuan substansi oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Terbukti dari paraf Iwa yang tercantum dalam surat yang akan ditandatangani gubernur. Namun pada saat pleidoi, Iwa berdalih bahwa hal tersebut dilakukan sesuai dengan fungsinya membantu percepatan pembangunan dalam pemerintahan.  ”Dari fakta-fakta itu saya yakin tidak bersalah, karena apa yang saya lakukan tidak melanggar hukum,” kata Iwa dalam sidang pembelaan sebelumnya.  Meski demikian, majelis hakim PN Bandung memutuskan bahwa Iwa tetap dinyatakan bersalah atas kasus suap perizinan Meikarta. Dari fakta-fakta persidangan, majelis hakim menilai tidak ada hal yang perlu dipandang sebagai penghapusan kesalahan bagi Iwa.  ”Tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahan. Maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum,” kata Ketua Majelis Hakim Daryanto.  Iwa Karniwa oleh majelis hakim divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Iwa tetap dinyatakan bersalah meski mantan sekda itu bersikukuh tidak mengakui perbuatannya selama persidangan. Vonis tersebut sesuai dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur menurut pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jXRj19f_o2s  https://www.youtube.com/watch?v=o9i2JOrOeYg  https://www.youtube.com/watch?v=AUhI0uYyc2g

Divonis 4 Tahun Penjara, Iwa Karniwa Nyatakan Pikir-Pikir Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/jaksa-langsung-banding-tuntutan-seumur-hidup-vonis-hanya-17-tahun_m_165823.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Jaksa penuntut umum (JPU) Oktavia Mustika keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Selasa (31/10). Pasalnya, vonis yang dijatuhkan kepada Musliadi (41), terdakwa penyalahgunaan narkoba, jauh di bawah tuntutan jaksa. Oktavia langsung mengajukan banding. Pasalnya dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut lelaki pembawa 266 kilogram ganja itu dengan hukuman seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Banding ya. Sebab, vonis lebih ringan dari tuntutan. Kami segera menyusun memori banding," kata Oktavia sebagaimana dilansir Radar Lampung (Jawa Pos Group), Rabu (1/11). Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai Hasmy mengatakan, Musliadi terbukti melanggar pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer. Musliadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut narkotika golongan 1 berbentuk tanaman melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon yang beratnya melebihi lima gram, Selain pidana penjara 17 tahun, Musliadi yang berasal dari Desa Leupung Bruk, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, ini diharuskan membayar denda Rp1 miliar. Jika tidak sanggup, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa. "Berdasar fakta persidangan, terdakwa bukan pemilik ganja tersebut. Melainkan orang suruhan," Hasmy. Hal itu berdasar keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang dibuka dipersidangan. Dari hasil uji laboratorium BNN, 266 kilogram itu positif mengandung THC (tetra hydro cannabinol), yakni zat yang terkandung dalam ganja. Setelah berkonsultasi dengan pangacaranya Salamet Sihombing, Musliadi menyatakan menerima vonis. Menurut Salamet, vonis tersebut sesuai harapan. &rdquo;Itu sudah ringan dibanding dengan tuntutan jaksa," kata Salamet. Menurut dia, dalam persidangan, Musliadi hanya terbukti sebagai sopir, dan bukan sebagai pemilik ganja.

Jaksa Langsung Banding! Tuntutan Seumur Hidup, Vonis Hanya 17 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/raup-uang-ratusan-juta-calo-pns-diganjar-tiga-tahun-penjara_m_114641.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;- Pengadilan Negeri Muarabulian menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun kepada Ahmad Syarwadi, (42) oknum PNS Perhubungan Pemkab Sarolangun. Warga Kelurahan Aurgading, Kabupaten Sarolangun yang mengaku PNS BKD itu, divonis kemarin (7/3). Putusan Majelis Hakim PN Muarabulian, dengan Hakim Ketua Derman P Nababan, beranggotakan Ultry Meilizayeni, dan Listyo Arif Budiman, &nbsp;dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap beberapa orang korban dengan dalih akan dimasukkan CPNS dengan imbalan sejumlah uang. Listyo Arif Budiman mengatakan, dalam pertimbangan hukum, hakim menguraikan terungkap fakta bahwa Ahmad Syarwadi yang berprofesi sebagai PNS pada Pemkab Sarolangun, pada 2012 menghubungi saksi sekaligus korban, Damini, warga Terentang Baru, Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari, dan menawarkan sisipan CPNS di wilayah Kabupaten Batanghari. &ldquo;Saat itu saksi menjawab apakah bisa karena umurnya sudah tua,&rdquo; sebutnya menirukan saksi. &ldquo;Lalu terdakwa terus membujuk rayu, serta mengatakan ada biaya adminitrasi Rp 60 juta dan dipastikan lulus 99 persen oleh terdakwa,&rdquo; terang Listyo seperti ditulis Jambi Independent (Jawa Pos Group), Kamis&nbsp; Korban pun akhirnya menyerahkan uang Rp 18 juta secara tunai, dan sisanya melalui transfer. Tak sampai di situ, terdakwa meminta Damini mencari teman untuk masuk CPNS sisipan tersebut. Alhasil terdapat korban lainnya yang mendengar informasi tersebut, Sumiwar warga RT 17/03 Desa Terentang Baru, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, tergoda. &ldquo;Saat itu saksi atau korban lainnya diyakinkan dengan cara terdakwa bilang kalau saat ini bekerja di Dinas BKD Sarolangun dan mempunyai kakak di BKN Pusat dan di BKN Palembang,&rdquo; tambah listyo. Alhasil Sumiwar memberikan uang titipan Rp 30 juta. Hingga kini, ada empat korban lainnya. Apabila ditotal uang yang diterima terdakwa berjumlah Rp 430 juta dan dijanjikan mendapatkan jawaban selama tiga bulan. Namun hingga kini jawaban lolos seperti yang dijanjikan tak kunjung ada. &ldquo;Saat ini baru Rp 190 juta yang dikembalikan terdakwa terhadap dua korban,&rdquo; kata Listyo.&nbsp; Akibat perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 378 KUHP, Derman P. Nababan selaku hakim ketua menegaskan, adapun hal yang memberatkan Terdakwa, adalah terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, seharusnya menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat, justru melakukan penipuan terhadap orang lemah.(zen/rib/nas/JPG)

Raup Uang Ratusan Juta, Calo PNS Diganjar Tiga Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/si-penganiaya-anak-kandung-hingga-tewas-diganjar-15-tahun-penjara_m_113577.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap terdakwa Manaf (30). Warga Desa Cahaya Bumi, Kecamatan Lempuing, OKI, itu divonis terbukti bersalah melakukan tindak pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri. Vonis tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Aline Oktavia SH dengan anggota Umi Kusuma SH dan Lina Sapitri SH, kemarin (2/3). &nbsp;Majelis hakim menjatuhkan hukuman &nbsp;lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Solahuddin SH yakni hukuman 13 tahun penjara.&nbsp; &ldquo;Karena yang dibunuh anak sendiri dan tanpa ada penyesalan,&rdquo; kata hakim ketua menyebut hal yang memberatkan hukuman seperti ditulis Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Jum'at (3/3). Sementara terdakwa usai persidangan mengaku menerima putusan tersebut. Dirinya tampak menunduk saat persidangan dan mengaku menyesal. &ldquo;Iya, saya pasrah,&rdquo; ungkapnya. Terpidana sebelumnya dijerat pasal 80 ayat (4) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa kejadian yang dilakukan Manaf pada 17 September 2016 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anaknya yang mengakibatkan kematian. Bermula dari terdakwa yang berada di rumah tetangga, kemudian diberitahukan bahwa anaknya &nbsp;Rendi Pratama (3) telah buang air besar di celana. Sehingga mendengar itu langsung pulang ke rumah.&nbsp; Sesampainya, terdakwa melihat Rendi berdiri sendiri di dapur sambil menangis tanpa menggunakan celana dan pakaian. Sedangkan istrinya Pranti sedang mencuci celana sambil berkata kasar. Melihat dan mendengar itu terdakwa marah dan kesal, lalu mencubit korban secara berulang- ulang dengan tangan. Memukul-mukul pantat lalu tangan, barulah mengambil kayu dan memukulkan ke korban pada bagian kaki secara berulang-ulang.&nbsp; &ldquo;Korban itu anak dari istri pertama aku. Terus aku kawin lagi dan kami belum dikaruniai anak. Korban tinggal sama aku dan istri kedua aku,&rdquo; ucap terdakwa. Istri Manaf yang melihat kejadian itu sempat menggendongnya. Tetapi terdakwa juga memukul korban mengenai wajah dan bibir secara berulang- ulang. Sehingga bibir korban mengeluarkan darah dan menangis karena sakit. Barulah terdakwa berhenti memukul.&nbsp; Keesokkannya istri korban membawa korban ke dokter. Lantaran korban mengalami luka yang berat, sehingga merujuk ke RSUD Kayuagung. Namun nyawa korban tidak tertolong lagi.(gti/lia/ce4/nas/JPG)

Si Penganiaya Anak Kandung Hingga Tewas Diganjar 15 Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73941_93261_dandim-dipecat.jpg" alt="DIHUKUM: Mantan Dandim Lamongan Letkol Inf Ade Rizal (kiri)." width="100%">
<figcaption>DIHUKUM: Mantan Dandim Lamongan Letkol Inf Ade Rizal (kiri).</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Raut kelegaan langsung terpancar dari wajah Ika Sepdina dan Priyo Handoko di Pengadilan Militer III Surabaya. Keduanya merupakan istri dan ayah mertua Kopka Andi Pria Dwi Harsono. Mereka bersyukur atas vonis majelis hakim yang dijatuhkan kepada mantan Dandim 0812 Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharam. Andi ditemukan tewas tergantung pada 14 Oktober 2014 di ruang Intel Kodim Lamongan. Saat itu dia diduga bunuh diri. Namun, setelah diusut, kematian prajurit asal Palu tersebut disebabkan penganiayaan tiga tentara. Yakni, Serma Agen Purnama, Sersan Kepala Mintoro, dan Serda Agustinus Merin. Ketiganya menganiaya atas perintah Ade Rizal. Kala itu Ade menuding ajudan pribadinya telah melecehkan putrinya. Dia lantas disiksa dengan slang dan koran hingga tewas. Saat hendak dikebumikan, keluarga korban diminta menandatangani bahwa kematian korban disebabkan bunuh diri. Setelah dua tahun berjalan, vonis terhadap Ade Rizal diputuskan. Dia divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Kolonel CHK Sugeng Sutrisno. &rdquo;Selain itu, terdakwa dipecat dari Dinas Militer,&rdquo; tegas Sugeng. Setelah persidangan, keluarga dan teman-teman pendidikan seangkatan Andi yang menamakan diri sebagai tisabilaga mengucap syukur. Mereka berdoa, lalu memotong tumpeng atas putusan tersebut. Mereka mengenakan kaus hitam yang bergambar foto wajah Kopka Andi. Di kaus itu, ada tulisan restore our happines di bagian depan dan we are united and strive for justice di belakang. Mereka bahkan meneteskan air mata saking terharu dengan penegakan hukum yang disuarakan selama ini. Perjuangan untuk mencari keadilan selama ini terbayar. Priyo Handoko, mertua Andi, merasa lega. &rdquo;Mestinya untuk harga sebuah nyawa, tiga tahun itu tergolong ringan. Tapi, kami terima karena dia (Ade Rizal) dipecat,&rdquo; ujar Handoko. Dalam pandangan pria asal Pare, Kediri, itu, Ade Rizal tidak mencerminkan sifat seorang abdi negara. Sebab, semestinya sebagai pimpinan, tak selayaknya alumnus Akademi Militer (Akmil) 1994 itu memutuskan sepihak dengan menganiaya Andi. &rdquo;Kalau memang menantu saya salah waktu itu, kan ada alur hukumnya. Dia (Ade Rizal) menjadi anggota saja nggak layak, apalagi jadi komandan,&rdquo; katanya. Handoko melanjutkan, selama ini, beban yang dipikul keluarga Andi begitu besar. Putri semata wayang Andi, Andina Natha Davina, selama dua tahun terakhir tak henti-hentinya menanyakan kabar sang ayah. Meski gadis berusia lima tahun itu tahu bahwa ayahnya sudah tiada, bayang-bayang Andi tetap membekas. Untuk menghilangkannya, keluarga mengajaknya untuk menyambangi makam Andi. Secara tulus, keluarga Andi sebenarnya memaafkan perbuatan Ade dari dulu. Yang mereka perjuangkan selama ini adalah keadilan di mata hukum. &rdquo;Kami ini merasa orang kecil. Meskipun begitu, kami punya hak yang sama,&rdquo; tambah Handoko. Sidang putusan itu berlangsung selama dua jam. Majelis hakim membacakan 165 lembar putusan terhadap terdakwa. Ade Rizal terbukti menganiaya dan membunuh ajudan pribadinya. Putusan tersebut lebih ringan dua tahun daripada tuntutan oditur militer sebelumnya, yakni lima tahun. Begitu hakim membacakan putusan, Ade Rizal diminta mengambil sikap. Setelah berbincang-bincang dengan tiga penasihat hukumnya, hakim kembali bertanya, apakah sudah menerima atau masih pikir-pikir. Pria yang menjabat dandim Lamongan mulai 28 September 2012 tersebut menjawab dengan lantang. &rdquo;Siap, masih pikir-pikir,&rdquo; tegasnya. Terdakwa punya waktu tujuh hari untuk mengambil sikap. Jika tidak ada kejelasan hingga Rabu depan, secara otomatis, putusan itu akan langsung dijalankan. (did/c21/ano)

Mantan Dandim Lamongan Divonis Tiga Tahun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divonis bersalah

Berita Terkini