<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-dan-Polri-Teken-Kerja-Sama-Pengamanan-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-7-.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mewujudkan janjinya mereformasi pelayanan publik di Korps Bhayangkara. Kemarin (31/1) Polri meluncurkan aplikasi Super Apps Presisi Polri yang mencakup seuluruh pelayanan kepolisian. Semua pelayanan laporan, perpanjangan SIM dan STNK, SKCK bahkan juga ada peta rawan kecelakaan. Benar-benar layanan kepolisian dalam genggaman.  Jawa Pos pun mencoba mengunduh aplikasi Super App Presisi Polri, dalam waktu tak lebih satu menit aplikasi sudah terinstal. hanya membutuhkan memori tidak lebih dari 35 mb. Ringan. Begitu masuk di dalamnya, sebuah peta rawan kecelakaan muncul.  Saat diklik, semua titik rawan kecelakaan di sekitar pengguna aplikasi terlihat. Memberikan pengguna warning saat berkendara. Menarik. Fitur yang polisi banget. Untuk fiturnya, terdapat 15 opsi yang bisa dipilih. Yakni, eSurvey, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), pengaduan masyarakat (DUMAS), SIM, STNK, Tilang, SKCK, Laporan Kepolisian, eWASSIDIK, Museum Polri, Video, Layanan Kesehatan TV dan Radio Polri, Kantor Polisi dan Humas.  Semua pelayanan publik di kepolisian, lengkah dalam satu aplikasi super ini. Tidak ada yang tak bisa diurus di aplikasi ini, sepanjang pelayanan berhubungan dengan polisi. Tinggal unduh aplikaasi ini dan gunakan. Memang terasa semangat membuat teroborannya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-01-at-09.05.17-750x530.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Kadivtik Polri Irjen Slamet Uliandi menuturkan, memang super apps ini merupakan perwujudan cita-cita Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. ”Sesuai dengan instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” terangnya.  Semua pelayanan kepolisian telah ditunjang dengan teknologi informasi. Semua disinergikan untuk operasional, kendati lintas divisi. Dalam aplikasi ini ada 17 jenis layanan yang tersedira. ”Mau cek tilang ETLE, mau mengadukan ke Divpropam, bikin SKCK, panggilan darurat 110 bahkan peta kerawanan juga ada,” ungkapnya.  Dengan aplikasi ini masyarakat benar-benar bisa mendapatkan pelayanan kepolisian hanya dalam satu genggaman. Semua layanan bisa terpantau realtime, khususnya laporan dan perpanjangan dokumen, seperti SIM dan STNK. ”Ini juga memberikan dorongan untuk internal Polri,” paparnya.  Untuk Polri, lanjutnya, membuat semua data terintegrasi, satu pintu dalam menerima dan melayani, sekaligus merakp semua pengajuan masyarakat secara digital. ”Monitoring secara realtime dan mudah. Bahkan, kepuasan masyarakat untuk layanan Polri juga bisa dilihat karena ada eSurvey,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-01-at-09.05.18-750x530.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Dengan Super Apps Presisi Polri ini, tentunya diharapkan masyarakat merasakan pelayanan yang lebih prima di kepolisian. Yang akhirnya, juga mampu untuk terus menambah kepercayaan public terhadap Polri. ”Intinya, urusan kepolisian, masyarakat cukup satu aplikasi. Sangat mudah,” ujarnya.

Aplikasi Presisi Dilengkapi Peta Rawan dan Laporan Divisi Propam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1629361092484.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi langkah cepat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dengan sigap dan tegas mengeluarkan surat telegram ST/2162/X/HUK.2.8./2021.  Andi Rio menilai, langkah ini merupakan upaya mencegah aparat kepolisian untuk bertindak berlebihan kepada masyarakat dengan melakukan hal hal kekerasan.  "Patut kita apresiasi langkah Kapolri Sigit, semoga di bawah komando beliau, Polri dapat terus berubah secara bertahap, semakin profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta dicintai masyarakat," ujar Andi Rio kepada wartawan, Selasa  (19/10).  Legislator Partai Golkar itu mengharapkan agar instruksi dari Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dapat di implementasikan secara nyata bagi seluruh jajaran institusi polri di bawah. Sehingga jangan sampai petunjuk dan arahan tersebut hanya sekedar dibaca dan dipelajari tanpa direalisasikan oleh para personel Polri.  "Mari jadikan kesalahan yang kemarin terjadi di Polsek Sei Tuan, Deli Serdang Polda Sumut dan Polres Kota Tangerang Polda Banten sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi di tubuh polri. Jadikan kritik masyarakat yang membangun sebagai semangat dan bukti bahwa institusi Polri menjadi perhatian dan dicintai masyarakat," katanya.  Andi Rio juga mendorong Divisi Propam Polri dapat terus melalukan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada anggota polri secara berkala. Hal itu guna mencegah terjadinya pelanggaran disiplin baik secara kode etik maupun pidana oleh anggota polri di tengah masyarakat saat menjalankan tugasnya.  "Jangan ada lagi anggota Polri di tengah masyarakat yang bersikap arogan dan memberikan contoh yang tidak baik, anggota Polri harus memberi suri tauladan kepada masyarakat, bukan sebaliknya," ungkapnya.  Sebelumnya, Polri melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan berlebih terhadap masyarakat.  Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin tanggal 18 Oktober 2021.  Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri tersebut, dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebih yang dilakukan anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan adanya kepastian hukum serta rasa keadilan.

Komisi III DPR: Jangan Lagi Ada Anggota Polisi Bersikap Arogan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/mahasiswa-korban-tewas-di-kendari.jpg" alt="Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol" width="100%">
<figcaption>Muhamad Yusuf Kardawi (kiri), mahasiswa Fakultas Teknik. Himawan Randi, (kanan), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keduanya berasal dari Universitas Halu Oleo, Kendari. Mereka menjadi korban tewas ketika menggelar aksi protes terhadap penol</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah 22 hari jenazah Randi dan Yusuf dikebumikan. Namun, hingga kemarin, penembak dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) saat unjuk rasa di DPRD Sultra (26/9) tersebut masih misterius. Enam oknum polisi yang diduga melanggar SOP karena membawa senjata api saat pengamanan demonstrasi hanya dibebastugaskan.  Mereka belum ditetapkan sebagai pelaku. Sidang yang digelar Propam Polda Sultra kemarin (17/10) belum mengungkap siapa penembak Randi dan Yusuf. Lima di antara enam polisi yang menjalani sidang disiplin itu adalah Bripka MAP, Brigadir AM, Bripka MI, Briptu H, dan Bripda FS. Kurang mantan Kasatreskrim Polres Kendari AKP DK karena tempat mutasinya berbeda.  ”Ini hanya sidang disiplin. Mereka melanggar pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian,” kata Kabid Propam Polda Sultra AKBP Agoeng Kurniawan kepada Kendari Pos kemarin.  Sidang disiplin yang dipimpin Kompol I Putu Mudita dipantau Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam dan Karoprovos Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo.  ”Memang ada tiga oknum polisi yang menembak, tapi tembakan peringatan. Soal siapa yang menembak korban bernama Randi harus dijawab melalui analisis ilmiah,” kata Brigjen Pol Hendro Pandowo.  Dia menyebutkan, enam oknum polisi itu terbukti membawa senjata api. Namun, hanya tiga orang yang mengeluarkan tembakan. Tindakan itu dinilai melanggar disiplin. Konsekuensinya ditahan selama 21 hari. Mereka tidak mendapat sanksi pemecatan. Pemecatan masuk ranah pelanggaran kode etik. ”Jadi, ini sidang disiplin, bukan sidang kode etik. Sanksi langgar disiplin dilakukan penahanan paling lama 21 hari,” ungkap Brigjen Pol Hendro Pandowo.  Pada saat yang sama, ratusan mahasiswa teknik UHO menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sultra. Mereka menuntut polisi mengungkap dalang di balik tewasnya Randi dan Yusuf. Namun, langkah mahasiswa menyeruduk Mapolda Sultra kandas oleh barikade polisi.  Emosi massa sempat tersulut. Aksi dorong antara mahasiswa dan personel pengendalian massa (dalmas) tak terhindarkan. Lemparan batu yang mengarah ke polisi dibalas dengan tembakan water cannon dan gas air mata. ”Kami meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengungkap pelaku penembakan rekan kami, Randi dan Yusuf,” ujar salah seorang mahasiswa teknik dalam orasinya.  Karoprovos Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo turun dan menemui massa. Namun, lagi-lagi komunikasi berakhir buntu. Brigjen Pol Hendro Pandowo menyatakan, tim independen dari Mabes Polri masih menyelidiki. ”Barang buktinya sudah kami bawa ke Belanda untuk diuji balistik. Percayakan kepada kami,” ujarnya kepada massa aksi.

Polisi Belum Ungkap Penembak Randi-Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/nah-lo-pasutri-pemalsu-surat-melapor-ke-divisi-propam-polri_m_130225.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Alvyna Jayanti Ellyzart dan Louis Gunawan Khoe merupakan pasangan suami istri (pasutri) yang menjadi pelaku pemalsuan surat dan penggelapan jabatan. Keduanya kini ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam pengusutan kasusnya, keduanya berharap pemerintah dan penegak hukum bisa lebih profesional. Kuasa hukum pelaku yakni Priber Sitinjak mengaku bahwa kliennya dilaporkan oleh Richard David Waworuntu selaku Direktur PT Fastrade. "Yang dilaporkan Richard adalah seorang komisaris yakni bernama Alvyna bersama suaminya Louis Gunawan Khoe. Sementara Louis bukan pemegang saham atau pengurus dalam perseroan," kata dia kepada wartawan, Senin (15/5). Namun kata dia, Louis adalah orang yang berjasa membantu permodalan PT Fastrade ini, namun malah dikriminalisasi lewat suatu sistem penegakan hukum yang sistematis dan terstruktur. Dia menerangkan bahwa perkara yang dilaporkan itu tidak ada sangkut-pautnya dengan kliennya. Tapi, kata dia, ada pihak ketiga selaku kreditur yang menyusup, dan akhirnya kliennya menjadi pesakitan. Untuk dugaan kriminalisasi, Priber mengaku telah melaporkannya kepada Divisi Propam Polri. Laporan itu diharapkan segera ditindaklanjuti. Tujuannya agar kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak pudar. Sementara untuk perkara yang membelit kliennya, menurut dia diawali dengan adanya kredit modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit milik PT Fastrade yang diajukan oleh Richard selaku direktur. Hal itu disetujui dan dibiayai oleh salah satu bank daerah pada Mei 2015 sesuai dokumen kontrak yang diperoleh dari seorang suplier. Suplier yang dimaksud adalah salah satu kuasa perusahaan PTPN di Riau dan punya perusahaan perkebunan sawit ternama. Dia adalah IPS yang juga anggota DPR Dia menambahkan, Richard adalah pemicu macetnya kerja sama antara debitur dan kreditur. Hal ini disebabkan pula kontrak bodong yang diskenariokan oleh IPS. Padahal adapun penyebab kegagalan PT Fastrade untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur disebabkan penipuan dan penggelapan dana PT Fastrade oleh pihak suplier. Priber juga menanyakan alasan polisi tidak menahan IPS yang juga sudah ditetapkan tersangka. Sementara, kliennya terkhususnya Louis yang bukan bagian dari perusahaan ditahan dan ditetapkan tersangka tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, Priber juga menanyakan maksud polisi dalam menerapkan pasal tambahan yaitu Pasal 55 ayat 1, Pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang TPPU. Padahal sebelumnya, penyidik hanya menggunakan Pasal 263 KUHP dan 374 KUHP. Dia menduga, penambahan pasal tersebut untuk menambah massa tahanan yang sudah habis. Tak hanya itu, anak kliennya berjumlah dua orang saat ini masih kecil dan membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Di mana satu di antaranya mengidap kelainan kesehatan yaitu autis dan satu lagi masih berusia empat bulan. (elf/JPG)

Nah lo, Pasutri Pemalsu Surat Melapor ke Divisi Propam Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72104_91406_kapolri-tito.jpg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan surat edaran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian RI yang berisi pemberitahuan soal adanya izin prosedur pemanggilan, penyitaan dan penggeledahan. Menurut Tito, surat itu diterbitkan agar para pimpinan Korps Bhayangkara mengetahui jika ada anggotanya yang akan dipanggil oleh pengadilan, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, menurut Tito, &nbsp;pengalaman yang ada &nbsp;banyak anggotanya sering diperiksa oleh tiga institusi hukum itu tanpa sepengetahuan dari komandannya atau pemimpinnya. &quot;Sehingga saat &nbsp;Kapolri, Kapolda, Kapolres ditanya enggak mengerti,&quot; ujar Tito di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (20/12). Menurutnya, &nbsp;dengan adanya surat ini &nbsp;maka sudah menjadi keharusan setiap &nbsp;lembaga hukum yang akan &nbsp;melakukan pemanggilan harus minta izin terlebih dahulu kepada pimpinan Polri. &quot;Biar satuannya menilai juga apakah akan memberi bantuan hukum atau mungkin bisa kita kenakan juga yang bersangkutan dengan kode etik internal,&quot; katanya. Sebelumnya, Divisi Propam Polri menerbitkan surat edaran yang berisi pemberitahuan soal prosedur penggeledahan, penyitaan dan pemanggilan anggotanya. Surat bernomor KSB/BP-11/XII/2016/DIVPROPAM. KPK, Kejaksaan Agung, dan pengadilan diinstrusikan untuk meminta izin Kapolri atau Propam di masing-masing wilayah sebelum melakukan pemanggilan anggota, penyitaan dan penggeledahan di ruangan yang berada di markas kepolisian. Surat tersebut ditembuskan ke Kepala Polri, Inspektur Pengawasan Umum Polri, dan jajaran Kapolda. Dalam surat dituliskan bahwa apabila ada tindakan hukum geledah, sita, dan masuk ruangan markas Polri oleh penegak hukum, KPK, kejaksaan, pengadilan, agar melalui izin Kepala Polri atau kepala bidang propam polda terkait.(cr2/JPG)

Ini Penjelasan Kapolri soal Surat Edaran Pemanggilan Anggota Kepolisian