<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/1000815638-1-3382234795.jpg" alt="Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo di Asrama HAji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo di Asrama HAji Pondok Gede Jakarta Timur, Senin (12/1/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umrah Chandra Sulistio Reksoprodjo mewanti-wanti agar petugas haji benar-benar menjaga integritasnya selama bertugas di Tanah Suci. Salah satunya adalah tidak menerima uang dari jamaah dengan alasan apapun. Termasuk bila jamaah berniat memberi sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu. &ldquo;Saya tidak mau dengar petugas terima uang dari jamaah. Kalau ada, Kami akan ambil tindakan,&rdquo; ujar Chandra saat menyampaikan materi tugas dan fungsi petugas haji di Asrama Haji Poindok Gede, Jakarta Timur, Senin (12/1) malam. Bila jamaah memaksa memberi uang, petugas Haji diminta mengarahkan jamaah agar uang itu disedekahkan pada tim pelayan tamu Allah asal negara lain, seperti Bangladesh. Selain persoalan integritas, dikhawatirkan ada oknum jamaah yang akan berlaku seenaknya pada petugas haji karena merasa sudah memberi uang. Chandra juga meminta petugas agar bisa menjadi teladan bagi jamaah Haji. Dia mengingatkan, sebagian jamaah haji tidak berkomentar langsung apabila melihat ada petugas yang perilakunya dinilai tidak ideal menurut mereka. Namun di belakang, tiba-tiba saja si petugas sudah viral di media sosial dengan daftar &lsquo;dosa&rsquo; versi si pengunggah. Ada pula jamaah yang mungkin karena kelelahan usai perjalanan panjang, emosinya mudah ersulut ketika melihat ada hal yang tak ideal menurut mereka. Dalam kondisi tersebut, petugas harus siap dimaki-maki jamaah. &rdquo;Tangani keluhan cepat dan tepat. Jangan saling menyalahkan. Disiplin, tenang. Tenangkan juga jamaahnya,&rdquo; ucap mantan kepala Biro SDM KPK itu.&nbsp; Prinsipnya, petugas harus menjaga cara bicara kepada jamaah dalam kondisi apapun, meskipun si petugas sedang lelah. Pakai bahasa yang santun, dan jaga akhlak di depan jamaah. Kadang, ada jamaah yang benar-benar tidak mau tenang meski petugas sudah berusaha menenangkan dan melayani kebutuhannya dengan baik. Bila menghadapi kondisi tersebut, maka jurus pamungkas harus dikeluarkan. &rdquo;Sampaikan pada jamaah, sabar dulu. Ini tanah Haram. Kami akan bantu bapak/ibu. Saat ini kita ada di tanah Haram, jadi kita perlu jaga suasana ibadah kita di sini,&rdquo; imbuhnya.

Petugas Haji tidak boleh menerima uang dari jamaah dengan alasan apapun. Termasuk bila jamaah berniat memberi sebagai ucapan terima kasih.

Peringatan untuk Petugas Haji: Jangan Terima Uang dari Jamaah, harus Siap Dimaki-Maki dan Diviralkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/8F3aNxSHMY7FqSxPXkaFMUcnAHqLfpUSlc22E3oV-1-1433346606.jpg" alt="Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi tawuran di MAnggarai Jakarta Selatan usai mengukuhkan Paskibraka DKI Jakarta, Jumat (15/8/2025) di Balai Kota Jakarta. (Masria Pane)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi aksi tawuran di MAnggarai Jakarta Selatan usai mengukuhkan Paskibraka DKI Jakarta, Jumat (15/8/2025) di Balai Kota Jakarta. (Masria Pane)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tawuran antarwarga kembali pecah di Manggarai, Jakarta Selatan pada Kamis (14/8) petang.&nbsp;Polisi menyebut pelaku tawuran itu merupakan sesama warga Manggarai. Yakni warga RW 04 dan RW 12 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan. Menanggapi aksi itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tawuran di Manggarai merupakan persoalan yang berulang. Menurut dia, ada pihak yang sengaja membuat tawuran itu terjadi dan kemudian diviralkan. ''Tawuran ini adalah persoalan yang sekarang terus terang masih sering terjadi. Dan kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi, semacam memang sengaja diviralkan dibuat videonya, dibuat kontennya,'' ujar Pramono usai melantik 42 Paskibraka DKI Jakarta, Jumat (15/8). Sebagai langkah antisipasi, Pram sudah memerintahkan Satpol PP berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Utamanya dalam mencari pihak-pihak yang menjadikan tawuran itu menjadi konten media sosialnya. ''Siapapun yang melakukan, mengkontenkan ini, tentunya harus kita cari bersama-sama dan harus diambil tindakan. Jadi, secara jujur memang, dan aparat sendiri juga, Satpol PP sendiri sudah memberikan laporan kepada kami, memang ada yang mengkontenkan,'' kata Pram. Saat disinggung terkait program Manggarai Bershalawat untuk mencegah tawuran, Pram enggan menjawabnya. ''Pertanyaan lain,'' pungkasnya. Sebelumnya, Pramono menyebutkan akan mengatasi aksi tawuran di Manggarai dengan Program Manggarai Bershalawat. Manggarai Bershalawat disiapkan sebagai wadah masyarakat untuk berdiskusi menyelesaikan masalah tawuran yang sudah menjadi tradisi turun-menurun antargenerasi di wilayah Manggarai.

Tawuran antarwarga terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan, seakan jadi tradisi turun temurun, Gubernur DKI Jakarta beri tanggapan.

Tawuran Warga di Manggarai Jakarta Selatan Kembali Pecah, Gubernur Pramono Anung: Sengaja Diviralkan, Dibuat Konten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/OPEN-1556217273-1395006634.jpg" alt="Bupati Sujiwo (tiga dari kanan) mendatangi MTS Al-Raudhatul Islamiyah dan memimpin mediasi antara guru dan orang tua murid, Rabu (23/7), untuk menyelesaikan persoalan video viral soal LKS. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sujiwo (tiga dari kanan) mendatangi MTS Al-Raudhatul Islamiyah dan memimpin mediasi antara guru dan orang tua murid, Rabu (23/7), untuk menyelesaikan persoalan video viral soal LKS. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan seorang guru di MTs Al-Raudhatul Islamiyah, Pal 9 Sungai Kakap, Kubu Raya, yang merekam dan memviralkan video seorang siswa karena menunggak pembayaran lembar kerja siswa (LKS), menuai kemarahan Bupati Kubu Raya, Sujiwo. Dalam kunjungannya ke sekolah tersebut pada Rabu pagi (23/7), Sujiwo merasa kecewa atas insiden tersebut. Ia memimpin langsung mediasi antara pihak sekolah dan keluarga siswa korban. &ldquo;Videonya itu sudah salah, Bu. Di mana mentalnya? Di mana moralnya? Yang merekam itu tenaga pendidik. Saya sangat kecewa,&rdquo; kata Sujiwo sebagaimana dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Jumat (25/7). Meski suasana sempat memanas, namun mediasi akhirnya berjalan kondusif setelah guru tersebut, Bu Yanti, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka yang diterima dengan baik oleh keluarga siswa. Mediasi ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV DPRD Kubu Raya Muhammad Amri, Kepala Kemenag Kubu Raya Ekhsan Sahoni, dan perwakilan Polsek Sungai Kakap. &ldquo;Dari aspek manapun, video itu tidak dibenarkan. Bahkan bisa dikategorikan sebagai bentuk perundungan. Tapi karena sudah saling memaafkan, kita tutup dengan penyelesaian yang baik,&rdquo; ujar Sujiwo. Sujiwo juga menyoroti sikap sekolah yang dianggap tidak bijak dalam merespons viralnya video. Ia mengaku telah mengantongi bukti percakapan yang memperkeruh situasi dan siap menyerahkannya ke pihak berwenang jika diperlukan. &ldquo;Akan lebih mulia jika mereka mengakui kesalahan dengan jujur,&rdquo; ucapnya. Sebelum datang ke sekolah, Sujiwo lebih dulu menyambangi rumah siswa tersebut. Diketahui, orang tua siswa telah memindahkan anaknya ke sebuah pondok pesantren akibat tekanan mental yang dialami pasca viralnya video tersebut. &ldquo;Saya cukup miris. Bahkan siswa dan keluarganya tinggal di rumah kontrakan. Insya Allah, biaya pondoknya saya tanggung. Ini menjadi tanggung jawab saya,&rdquo; ucap Sujiwo. Tak hanya itu, Bupati Sujiwo juga mengambil langkah nyata dengan membayarkan tunggakan iuran pendidikan bagi 106 siswa lainnya di madrasah tersebut. Total iuran yang dibayarkan mencapai Rp 15,9 juta, diambil langsung dari kantong pribadi Sujiwo. &ldquo;Sekolah swasta seperti madrasah ini sangat bergantung pada iuran orang tua. Maka, anak-anak yang menunggak saya bayarkan. Sudah didata, siapa saja yang tidak mampu, serahkan ke saya,&rdquo; tegasnya. Sujiwo berharap peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, baik pendidik, orang tua, maupun pemerintah. &ldquo;Pemerintah adalah orang tua dari semua siswa di Kubu Raya. Jika ada masyarakat yang kesulitan biaya pendidikan, silakan datang ke kantor saya,&rdquo; cetusnya. Sementara, Kepala MTs Al-Raudhatul Islamiyah, Rohana, menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih yang mendalam. &ldquo;Saya sebagai pimpinan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak Bupati dan orang tua murid. Ini kealpaan saya dalam memimpin,&rdquo; imbuhnya.

Bupati Kubu Raya Sujiwo menanggapi tindakan viral seorang guru yang merekam siswa menunggak LKS, mengambil langkah nyata untuk membantu.

Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat Sujiwo Geram Siswa Menunggak LKS Diviralkan Gurunya di Media Sosial: Saya Sangat Kecewa!

diviralkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diviralkan

Berita Terkini

Peringatan untuk Petugas Haji: Jangan Terima Uang dari Jamaah, harus Siap Dimaki-Maki dan Diviralkan

Tawuran Warga di Manggarai Jakarta Selatan Kembali Pecah, Gubernur Pramono Anung: Sengaja Diviralkan, Dibuat Konten

Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat Sujiwo Geram Siswa Menunggak LKS Diviralkan Gurunya di Media Sosial: Saya Sangat Kecewa!

Download Aplikasi JawaPos.com