<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/Gd1zpjEotpz7x4kRrcYcBMQ9AxvmwbCJRLUryPLt-1-4142950853.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama&nbsp;Menteri PKP Maruarar Sirait. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama&nbsp;Menteri PKP Maruarar Sirait. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta&ndash;Bandung (Whoosh) tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).&nbsp;</p> <p>Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara, Purbaya menyampaikan agar Danantara bisa membayar dengan memanfaatkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 2 triliun per tahun.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,&rdquo; ujar Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10).&nbsp;</p> <p>Ia menegaskan, posisi pemerintah sudah jelas bahwa pembayaran utang Whoosh sebaiknya dilakukan tanpa mengandalkan APBN. Namun, ia menyayangkan bahwa paling besar masih ditaruh ke obligasi yang notabene bagian dari Surat Utang Negara (SUN).<br />Padahal, ia meyakini dividen yang diterima Danantara akan lebih banyak setiap tahunnya. &ldquo;Dan saya yakin uangnya setiap tahun lebih banyak. Dan sebagian akan ditaruh di obligasi, punya saya lagi, pemerintahan lagi,&rdquo; tambahnya.&nbsp;</p> <p>Dalam rapat yang juga dihadiri oleh jajaran dewas dan CEO Danantara Rosan Roeslani dan jajaran direksi, Purbaya mengaku sempat menyoroti strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana di obligasi pemerintah.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?&rdquo; ujarnya.&nbsp;</p> <p>Namun, pihak Danantara beralasan bahwa kondisi tersebut hanya akan dilakukan pada tiga bulan terakhir, seiring dengan keterbatasan waktu untuk membuat proyek lainnya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,&rdquo; ungkap Purbaya.&nbsp;</p> <p>Terkait saran pembayaran utang Whoosh, Purbaya menyebut pihak Danantara masih akan mempelajari lagi skema yang paling tepat. Meskipun darinya, pembayaran dengan dividen senilai Rp 2 triliun per tahun sudah menjadi putusan final.&nbsp;</p> <p>"Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,&rdquo; tuturnya.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain, Purbaya menegaskan, selama struktur pembayarannya jelas utang Whoosh tidak akan ada masalah untuk beberapa waktu ke depan. Meskipun, dari klausul perjanjian harus dibayar pemerintah, tetapi kemudian dilakukan Danantara.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>Terakhir ia mengatakan bahwa hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto guna memperoleh perintah langsung perihal utang proyek Whoosh sejak era Presiden Joko Widodo ini. &nbsp;&ldquo;Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,&rdquo; pungkasnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan Danantara untuk membayar utang proyek Whoosh dengan dividen BUMN.

Menkeu Purbaya Sarankan Danantara Bayar Utang Whoosh Rp 2 Triliun per Tahun Pakai Dividen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/POLPEM-Distribusi-pengiriman-barang-dari-Pelabuhan-diharapkan-berdampak-pada-PAD-diptawahyu9JPG-2977517621.jpg" alt="PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024)." width="100%">
<figcaption>PENGIRIMAN HINGGA LUAR NEGERI: Sejumlah petugas melakukan pengaturan distribusi barang yang akan dikirim menggunakan kapal cargo menuju daerah tujuan saat di Terminal Jamrud Nilam Mirah area Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, kemarin, Selasa (21/5/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan telah menyetor dividen ke negara sebesar Rp 85,5 triliun pada tahun 2024 ini. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada 10 top perusahaan BUMN dengan setoran dividen jumbo tahun ini. Peringkat pertama diduduki oleh&nbsp;PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan angka Rp 25,7 triliun. Kemudian diikuti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 17,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di peringkat ketiga ada <em>holding</em> BUMN Tambang, MIND&nbsp;ID&nbsp;dengan setoran dividen sebesar&nbsp;Rp 11,2 triliun. BUMN energi PT Pertamina (Persero) ada di urutan keempat dengan kontribusi dividen sebesar Rp 9,3 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di urutan kelima ada PT Telkom (Persero) dengan dividen yang disetorkan ke negara sebesar Rp 9,2 triliun, disusul PT BNI (Persero) Tbk dengan dividan sebesar Rp 6,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perusahaan setrum pelat merah PT PLN (Persero) menduduki urutan ketujuh dengan dividen sebesar Rp 3 triliun, diikuti PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan setoran dividen sebesar Rp 1,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di urutan kesembilan dan sepuluh ada PT Pelindo dengan dividen sebesar Rp 1 triliun, dan PT BTN (Persero) Tbk dengan dividen sebanyak Rp 420 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dividen yang telah disetorkan BUMN per 7 November 2024 pada negara itu telah meningkatkan pendapatan negara sehingga pendapatan negara dari dividen BUMN tercapai 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh segenap pengurus, karyawan&nbsp;dan juga didukung oleh sejumlah kementerian yang terkait," kata Erick dalam keterangannya, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Erick juga turut mengapresiasi kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara. Namun, Erick optimistis bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari memaksimalkan potensi dan peluang baru. Bahkan hingga terus melakukan eksplorasi dan berinovasi guna membuka beragam pendapatan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi, saya&nbsp;yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan&nbsp;potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru,"&nbsp;jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tetapi juga mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru," sambungnya.</div>

Di peringkat ketiga ada holding BUMN Tambang, MIND ID dengan setoran dividen sebesar Rp 11,2 triliun, disusul PT Pertamina (Persero).

Daftar 10 Perusahaan BUMN dengan Setoran Dividen Jumbo Tahun 2024, Empat Bank Pelat Merah Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/etho-2107013153.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian BUMN menargetkan setoran dividen ke negara pada tahun 2025 bisa naik mencapai Rp 90 triliun. Adapun tahun ini besaran dividen yang telah disetor sebesar Rp 85,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk target dividen tahun 2025 yang telah diputuskan oleh Pemerintah dan DPR RI sebesar Rp 90 triliun," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangannya, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick menyampaikan, kenaikan dividen ini nantinya akan sejalan dengan pemerintahan era Prabowo Subianto yang ingin menaikkan pemasukan negara di berbagai sektor. Tak hanya itu, kenaikan dividen ini juga membuktikan konsistensi peningkatan kinerja bisnis BUMN yang semakin baik, terutama pasca pandemi Covid-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erick optimistis bahwa Kementerian BUMN bisa mencapai target pada tahun 2025 mendatang. Salah satunya dengan melihat kinerja BUMN sampai dengan November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kementerian BUMN optimistis dapat mencapai target tersebut jika memperhatikan kinerja BUMN sampai dengan November 2024 yang terus mencatat angka positif," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kementerian BUMN melaporkan per 7 November 2024 telah menyetorkan dividen sebesar Rp 85,5 triliun ke negara, sehingga pendapatan negara dari dividen BUMN tercapai 100 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dividen paling besar disetor oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan angka Rp 25,7 triliun. Kemudian diikuti Bank Mandiri sebesar Rp 17,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Mind ID sebesar Rp 11,2 triliun, Pertamina sebesar Rp 9,3 triliun, Telkom Rp 9,2 triliun, BNI sebesar Rp 6,2 triliun, PLN Rp 3 triliun. Selanjutnya, Pupuk Indonesia sebesar Rp 1,2 triliun, Pelindo sebesar Rp 1 triliun, dan BTN Rp 420 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kenaikan dividen ini juga membuktikan konsistensi peningkatan kinerja bisnis BUMN yang semakin baik, terutama pasca pandemi Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir Targetkan Setoran Dividen ke Negara Naik Capai Rp90 Triliun Tahun 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-8-2203346582.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN." width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaporkan telah menyetor dividen ke negara sebesar Rp 85,5 triliun pada tahun 2024 ini. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 81,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun dividen paling besar disetor oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan angka Rp 25,7 triliun. Kemudian diikuti Bank Mandiri sebesar Rp 17,1 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Mind ID sebesar Rp 11,2 triliun, Pertamina sebesar Rp 9,3 triliun, Telkom Rp 9,2 triliun, BNI sebesar Rp 6,2 triliun, PLN Rp 3 triliun. Selanjutnya, Pupuk Indonesia sebesar Rp 1,2 triliun), Pelindo sebesar Rp 1 triliun, dan BTN Rp 420</div> <div dir="auto">miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, dividen yang telah disetorkan BUMN per 7 November 2024 pada negara itu telah meningkatkan pendapatan negara sehingga pendapatan negara dari dividen BUMN tercapai 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu hal tersebut tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh segenap pengurus, karyawan dan juga didukung oleh sejumlah kementerian yang terkait," kata Erick dalam keterangannya, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Erick juga turut mengapresiasi kinerja positif BUMN yang mampu meningkatkan setoran pendapatan pada negara. Namun, Erick optimistis bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan sejumlah upaya transformasi yang terus dilakukan BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulai dari memaksimalkan potensi dan peluang baru. Bahkan hingga terus melakukan eksplorasi dan berinovasi guna membuka beragam pendapatan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terima kasih atas kinerja yang positif yang selama ini telah ditorehkan oleh BUMN-BUMN. Tapi, saya yakin bahwa performa ini bisa semakin baik seiring dengan semangat BUMN untuk memaksimalkan potensi yang telah ada sekaligus mengeksplorasi peluang baru," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kuncinya tak hanya memanfaatkan sumber pendapatan yang telah eksis, tetapi juga mengeksplorasi dan berinovasi untuk membuka potensi pendapatan baru," sambungnya.</div>

Dividen paling besar disetor oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan angka Rp 25,7 triliun. Kemudian diikuti Bank Mandiri Rp 17,1 triliun.

BUMN Setor Dividen Rp 85,5 Triliun ke Negara, Paling Besar dari BRI Disusul Bank Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/AMAR-31-10-A.jpg" alt="Amar Bank, perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan hadir dalam acara FinEXPO BIK 2021 yang digelar secara virtual oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." width="100%">
<figcaption>Amar Bank, perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan hadir dalam acara FinEXPO BIK 2021 yang digelar secara virtual oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam waktu dekat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan pengaturan dalam upaya memperkuat penerapan tata kelola bank umum. Salah satu aspek pengaturan tersebut adalah terkait dengan dividen bank. Agar alokasi laba yang diperoleh bank juga diprioritaskan untuk memperkuat permodalan.</p> <p>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menjelaskan, Lana bank sebaiknya digunakan ebagai sumber dana untuk kebutuhan investasi. Khususnya dalam infrastruktur dan teknologi agar mampu bersaing di era digital. Juga untuk kebutuhan lain agar bank terus berkembang dan memperkuat daya saing.</p> <p>"Sehingga bank memiliki kinerja yang terus meningkat dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya pada juga berdampak pada peningkatan <em>shareholder&rsquo;s value</em>," katanya, Kamis (10/8).</p> <p>Menurut Dian, pengaturan mengenai dividen bank merupakan hal yang umum dilakukan. Sebagai contoh, batasan <em>dividen payout ratio</em> di beberapa negara ditetapkan oleh regulator berdasarkan pada realisasi kinerja keuangan bank, termasuk kinerja permodalan dan kualitas aset.</p> <p>Juga mempertimbangkan kondisi ekonomi makro sebagai upaya antisipatif untuk memperkuat ketahanan bank seperti pada era Covid-19 lalu.</p> <p>Dalam konteks pengaturan nantinya, Dian menegaskan, OJK tidak secara spesifik mengatur persentase besaran <em>dividen payout ratio</em> yang dapat diberikan oleh bank kepada pemegang sahamnya. Namun, akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dalam pembagian dividen dan mengomunikasikannya kepada pemegang saham.</p> <p>"Kebijakan dividen bank akan memuat antara lain pertimbangan aspek internal dan eksternal dalam menetapkan besaran pembagian dividen, yang juga secara proporsional mempertimbangkan kepentingan Bank dan kepentingan para pemegang saham (investor). Termasuk memuat mekanisme persetujuan dan kewenangan yang diperlukan," jelasnya.</p> <p>Pengaturan terkait dividen bank merupakan wujud prinsip transparansi dalam penerapan <em>good governance</em>. OJK sebagai otoritas pengawas tentunya akan melakukan memantau dan mengevaluasi terhadap kebijakan dividen bank dan pelaksanaannya.</p> <p>Sehingga memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam penguatan bank dan terlindunginya kepentingan para pemegang saham.&nbsp;"Dalam hal diperlukan seperti terdapat indikasi pemberian dividen yang tidak prudent dan atau bisa membahayakan keberlangsungan usaha bank, OJK berwenang untuk melakukan tindakan pengawasan," ujar mantan Kepala PPATK.</p> <p>OJK berharap agar pemegang saham tidak hanya berfokus dalam melihat pada besarnya dividen yang dapat diberikan oleh bank. Akan tapi juga harus mampu memberikan dukungan terhadap upaya penguatan dan peningkatan skala usaha keberlanjutan bank.</p> <p>Dengan demikian, dapat lebih berdampak pada peningkatan nilai. Termasuk berdampak kepada kesejahteraan dan kepentingan pemegang saham dan kepentingan stakeholder lainnya dalam jangka panjang.</p>

Batasan dividen payout ratio di beberapa negara ditetapkan oleh regulator berdasarkan pada realisasi kinerja keuangan bank.

OJK akan Atur Ulang Regulasi soal Pembagian Dividen Perbankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MULYANI-17-A.jpg" alt="Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati (Antara)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan penyetoran dividen interim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 4,6 triliun menopang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Januari.<br /> <br /> Pada bulan lalu PNBP melonjak 103 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp 45,9 triliun atau telah mencapai 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br /> <br /> "Penyetoran dividen interim membuat komponen pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) dalam PNBP naik cukup tinggi menjadi Rp 4,6 triliun karena pada bulan Januari tahun-tahun sebelumnya tidak ada penyetoran dividen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.<br /> <br /> Dengan demikian, komposisi penyumbang PNBP sedikit berubah dari yang sebelumnya hanya didominasi oleh pendapatan dari sumber daya alam (SDA).<br /> <br /> Selain pendapatan KND yang telah mencapai 9,4 persen dari target APBN, ia mengatakan realisasi PNBP juga utamanya berasal dari PNBP lainnya dan pendapatan SDA. Realisasi PNBP lainnya tercatat sebesar Rp 14,4 triliun atau 12,7 persen dari target APBN, yang utamanya berasal dari pendapatan atas layanan kementerian/lembaga yang memberikan layanan publik.<br /> <br /> Kemudian, pendapatan SDA meliputi SDA migas senilai Rp11,6 triliun atau 8,9 persen dari target APBN dan SDA non migas Rp 14,8 triliun atau 22,9 persen dari target APBN.<br /> <br /> Realisasi pendapatan SDA migas ditopang oleh kenaikan kurs, meskipun harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude oil Price (ICP) dan lifting mengalami penurunan. Sementara realisasi pendapatan SDA nonmigas berasal dari tingginya harga batu bara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022.<br /> <br /> Meski tak signifikan, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi PNBP juga berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp400 miliar atau 0,5 persen dari target APBN, yang terkumpul dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU dan Rumah Sakit BLU.<br /> <br /> Dengan seluruh realisasi tersebut, capaian PNBP menggambarkan kegiatan masyarakat yang sudah mulai pulih karena PNBP yang berasal dari dividen mulai meningkat dan PNBP SDA masih relatif terjaga meski minyak menurun.<br /> <br /> "Ini menggambarkan kondisi dinamis yang terus harus kami pantau dari sisi positif maupun kemungkinan terjadinya risiko dari penerimaan," tegas Bendahara Negara itu.

Menkeu: Dividen Interim BUMN Rp 4,6 Triliun Topang Peningkatan PNBP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/BULOG-TERIMA-BERAS-IMPOR-VIETNAM-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan" width="100%">
<figcaption>Pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam milik Perum Bulog di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mengimpor 5.000 ton beras asal Vietnam yang dialokasikan untuk pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dilakukan</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah mendorong perusahaan pelat merah berperan maksimal di rantai distribusi sektor pangan. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksikan bahwa Kementerian BUMN butuh anggaran sekitar Rp 40 triliun agar bisa punya kekuatan dalam menguasai cadangan pangan.<br /> <br /> Dana tersebut bakal diserahkan kepada Perum Bulog selaku stabilisator dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai <em>off-taker</em> sesuai mekanisme pasar. "Angka-angkanya sudah diusulkan, kalau kita mau punya stok pangan secara menyeluruh itu, kurang lebih Bulog sebagai stabilisator mungkin perlu uang Rp 20 triliun sampai Rp 24 triliun dan RNI perlu Rp 16 triliun sebagai <em>off-taker,</em>" papar Erick di Jakarta kemarin (13/2).<br /> <br /> Menurut Erick, keputusan BUMN Pangan sebagai <em>off-taker</em> tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Jokowi memerintahkan kepada BUMN di bidang pangan untuk mempersiapkan proses penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari rakyat. Upaya tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meminimalkan anjloknya harga di tingkat petani dan peternak.<br /> <br /> Namun, Erick tak ingin penugasan itu membebani keuangan perusahaan pelat merah bersangkutan. Oleh karena itu, dia berharap DPR bisa membantu merealisasikan pembiayaan tersebut dengan pengenaan bunga murah.<br /> <br /> Menteri BUMN menyebutkan bahwa Program Makmur yang dicetus pada 2021 telah berhasil mendongkrak produktivitas dan pendapatan petani dari berbagai komoditas. Namun, BUMN untuk beberapa komoditas semisal kopi dan jagung masih berkolaborasi dengan swasta sebagai bagian dari <em>off-taker.</em><br /> <br /> Sebab, lanjut Erick, perusahaan milik negara tidak punya kemampuan dana untuk menguasai industri pangan seperti swasta. "Tidak mungkin kita ditugaskan sebagai <em>off-taker,</em> tapi dengan pendanaan <em>commercial bank</em>, sangat tidak mungkin," tegasnya.<br /> <br /> Erick menambahkan, pihaknya saat ini sudah membentuk <em>project management office</em> (PMO) bersama dengan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan sempat mengusulkan agar pemerintah dapat mendukung perusahaan BUMN untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun.<br /> <br /> Menurut Zulhas, sapaannya, upaya itu bisa menyejahterakan petani. Sebab, mereka hanya fokus pada sisi produksi. Sementara itu, negara melalui BUMN bertugas menyerap hasil panen.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>TARGET-TARGET PRODUKSI KOMODITAS PANGAN 2023</strong><br /> <br /> Komoditas | Proyeksi Produksi<br /> <br /> Beras | 54,5 juta ton<br /> <br /> Bawang merah | 1,71 juta ton<br /> <br /> Bawang putih | 45.450 ton<br /> <br /> Cabai | 2,93 juta ton<br /> <br /> Daging sapi | 465.150 ton<br /> <br /> Daging ayam | 3,87 juta ton<br /> <br /> Sumber: Kementerian Pertanian

Erick Sebut Butuh Rp 40 Triliun agar BUMN Bisa Kuasai Cadangan Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Erick-thohir2356-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. Rivan Awal Lingga/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. Rivan Awal Lingga/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berharap agar perusahaan pelat merah dapat berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kementerian menyusun banyak program guna mendorong setoran dividen BUMN yang sebesar-besarnya ke negara.<br /> <br /> Erick Thohir memastikan, BUMN selain berperan sebagai perusahaan pelayanan publik, juga dapat menjadi sumber pendapatan negara dengan hasil keuntungan yang besar dari kinerja perusahaan yang sehat. "Karena ini apa, program pemerintah sangat memerlukan sumber <em>income</em> yang baru," kata Erick Thohir secara virtual, Selasa (16/11).<br /> <br /> Di sisi lain, Erick menyebut, dirinya dan para wakil menterinya juga berupaya disiplin untuk mendorong perusahaan BUMN mandiri dalam melakukan aksi korporasi tanpa suntikan APBN. "PMN yang diberikan untuk penugasan, itu pun kita mau ke depan kita mau penugasannya ada rapat tiga menteri supaya jelas. Karena apa, kita harus terus membangun," tuturnya.<br /> <br /> Erick juga menambahkan, dirinya sangat terbuka dengan berbagai peluang investasi termasuk dari pihak asing. Dalam hal ini peluang kerja sama dengan siapapun, baik individu, swasta maupun perusahaan asing terbuka lebar. Namun, dengan catatan harus menguntungkan BUMN dan negara.<br /> <br /> "Saya sudah bikin <em>statement</em> awal jangan kita jadi oknum di BUMN. Tapi juga swasta yang bekerja sama jangan merugikan kita,” pungkasnya.

Erick Upayakan BUMN Bisa Setor Dividen Sebanyak-banyaknya ke Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkue-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan I tahun 2020 telah mencapai Rp 375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75 persen (secara tahunan atau year on year/yoy) atau jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Februari lalu yang minus 0,5 persen (yoy).<br /> <br /> "Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret yang tumbuh 7,7 persen terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46 persen, meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas", kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (17/4).<br /> <br /> Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara tersebut berasal dari pergeseran pembayaran setoran keuntungan atau dividen BUMN yang melonjak. Para perbankan pelat merah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lebih awal.<br /> <br /> “Jadi bukan karena adanya aktivitas ekonomi, tapi adanya pergeseran pembayaran dividen BUMN sehingga PNBP kita melonjak,” ucapnya.<br /> <br /> Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing secara nominal telah mencapai Rp 279,89 triliun dan Rp 95,99 triliun.<br /> <br /> Sementara itu, realisasi dari hibah pada periode yang sama baru mencapai Rp 80 miliar. Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43% dan 37 persen (yoy).<br /> <br /> Secara keseluruhan pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga, meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran Covid-19.<br /> <br /> Kemudian, seiring adanya aturan terkait Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) pada April 2020.<br /> <br /> “Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah terdampak,” tutupnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=WFZ_ZPuhv3Y<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=ZBeEqa3UsYA<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=-KUmCZK1C2s

Pendapatan Negara Akhir Maret 2020 Tumbuh 7,75 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#dividen bumn

Berita Terkini