<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/AN-PAPUA-Arahan-Presiden-Prabowo-Subianto-bersam-483734646.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto&nbsp;menginstruksikan percepatan pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak 10 persen saham Freeport bagi&nbsp;Orang Asli Papua (OAP). Arahan strategis ini mengemuka dalam rapat percepatan pembangunan&nbsp;Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kebijakan itu sekaligus menandai babak baru posisi tawar masyarakat lokal di tanah Papua dalam kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut.&nbsp; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan. "Masih dalam tadi kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli&nbsp;Papua," ujarnya. Untuk memastikan proses divestasi berjalan presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian&nbsp;dan Menteri ESDM&nbsp;Bahlil Lahadalia&nbsp;sebagai fasilitator utama. Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah. Sehingga peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tanah&nbsp;Papua. "Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah&nbsp;Papua&nbsp;dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix. Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-tanah&nbsp;Papua.&nbsp;Gubernur&nbsp;Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah&nbsp;Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua. "Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang&nbsp;Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius. Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Sinergi antara ketegasan Presiden dan kesiapan para pemimpin lokal ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di&nbsp;Papua, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Bumi Cenderawasih dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat&nbsp;Papua&nbsp;sendiri. (*)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembahasan divestasi saham PT Freeport Indonesia, di mana 10 prsennya untuk OAP.

Presiden Prabowo: Divestasi 10% Saham Freeport Hak Orang Asli Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/iress-sebut-pemerintah-bohong-freeport-sudah-jadi-milik-indonesia_m_.jpg" alt="Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen." width="100%">
<figcaption>Pemerintah dan Freeport sepakat divestasi saham 51 persen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berhasil menguasai PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan menjadi 51,2 persen. Namun sayang, kesuksesaan itu justri menjadi polemik panjang. Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara malah mengecam keberhasilan pemerintah mencaplok Freeport. Alasannya, ada unsur kebohongan yang disampaikan kepada masyarakat. "(keberhasilannya) dikecam saya bilang. Untuk rakyat yang nggak ngerti, kan kampanye berhasil mengembalikan ke ibu pertiwi, padahal waktu itu masih Head of Agreement (HoA)," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (25/12). Selain itu, lanjut Marwan, pemerintah juga dianggap berbohong soal penerimaan negara yang besar dari Freeport Indonesia. Alasannya, Inalum sebagai pemegang saham terbesar, tidak akan banyak memberikan keuntungan untuk kas negara. Pasalnya, hingga 2041 mendatang, diperkirakan biaya operasi investasi dari tambang grassberg itu mencapai USD 22,4 miliar. Jika di rata-rata per tahun, biaya operasi yang harus dikeluarkan mencapai sekitar USD 1 miliar. Adapun rincian belanja modal tersebut yakni untuk tambang Deep Ore Zone (beroperasi) sebesar USD 13 miliar, tambang Deeo Mill Level Zone (beroperasi) USD 1,6 miliar, tambang Big Gossan (beroperasi) USD 0,3 miliar, tambang Grassberg Block Cave (beroperasi 2019) USD 4,1 miliar dan tambang Kucing Liar sebesar USD 3,4 miliar. Dengan kata lain, sebanyak 51,2 persen dari pengeluaran tahunan itu harus ditanggung oleh Inalum. Ditambah lagi, perusahaan pelat merah itu juga harus membayar cicilan utang dan bunga atas biaya yang dipinjam untuk pembelian saham freeport. "Artinya keuntungan produksi itu harus bayar untuk bunga dan pokok bunga serta investasi setiap tahun yang harus disisihkan," tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Johnny G. Plate enggan ambil pusing atas polemik tersebut. Menurutnya, saat ini pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari tambang freeport. "Sudah saatnya kita dan segenap komponen bangsa seyogyanya membantu manajemen baru PTFI agar mampu memberikan manfaat lebih besar melalui peningkatan pembayran dividen bagi bangsa Indonesia dan penerimaan pajak dan royalty yang tidak saja lebih besar tetapi juga lebih bisa dipertanggung jawabkan," pungkasnya.

IRESS Sebut Pemerintah Bohong Freeport Sudah Jadi Milik Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-ketua-mk-beberkan-susahnya-putus-kontrak-karya-freeport_m_.jpg" alt="ilustrasi Freeport" width="100%">
<figcaption>ilustrasi Freeport</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan status kepemilikan tambang emas terbesar di Gransberg Papua Indonesia memasuki babak baru. Barangkali ini dapat menjadi kado akhir tahun lantaran pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang berhasil menebus lunas tambang yang sudah dikeruk puluhan tahun oleh perusahaan asal Amerika Serikat itu. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam kultwitnya mengingatkan lagi tentang kasus yang amat gaduh yakni &lsquo;Papa Minta Saham&rsquo; pada masa awal pemerintahan Jokowi-JK.&nbsp; Kasus itu bermula pada November 2015 saat Menteri ESDM Sudirman Said (SS) melaporkan Ketua Setya Novanto kepada Majelis Kehormatan DPR (MKD) karena dugaan melakukan pelanggaran etik dalam proses perpanjangan kontrak Freeport. &ldquo;Publik gaduh,&rdquo; ujarnya dalam cuitan di akun pribadinya @mohmahfudmd. &ldquo;Ternyata ada dugaan Ketua DPR itu meminta jatah saham dalam upaya perpanjangan kontrak dengan Freeport. Ada dua hal dalam kasus ini. Pertama kasus pejabat negara meminta bagian saham kpd perusahaan sehingga kasusnya disebut Kasus Papa Minta Saham, kedua ada upaya memperpanjang kontrak dengan&nbsp; Freeport,&rdquo; tuturnya, Senin (24/12). Selanjutnya, Kasus Papa Minta Saham ditindaklanjuti dengan pemeriksaan resmi oleh MKD, tetapi banyak teman-teman Setya Novanto yang membelanya di DPR. Kemudian persoalan meluas menjadi pertanyaan Freeport mau diperpanjang. Bukankah lebih baik kalau kontrak tidak diperpanjang dan Freeport bisa dikuasai. &ldquo;Benar juga, mengapa harus dilakukan perpanjangan kontrak dengan Freeport? Banyak yang mendukung agar kontrak dengan Freeport diakhiri, tak perlu dinego-nego segala, langsung kita kuasasi 100 persen. Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga berpendapat begitu, katanya Sudirman tak berkonsultasi dengan Presiden,&rdquo; jelasnya. Ia pun juga berpikir demikian, katanya, jika sehabis kontrak Freeport masih diperpanjang, maka yang terjadi perusakan alam dan pengerukan kekayaan secara tidak adil, juga terjadi banyak pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua. &ldquo;Logisnya, Freeport harus diakhiri,&rdquo; tuturnya. Pertanyannya, kata dia, mengapa Sudirrman Said (SS) mau melakukan perpanjangan. Ia kemudian berpikir apakah SS yang mendapat sesuatu tapi menuding ke Setya Novanto. Dari dalam gedung DPR pun Sudirman dikeroyok. Bahkan, Fadli Zon (FZ) berteriak agar Sudirman dipidanakan karena melanggar UU Minerba. Sehingga Sudirman Said pun dipojokkan. &ldquo;Setelah membaca UU saya juga setuju dan ikut bicara kepada media bahwa Sudirman melanggar UU Minerba dan bisa dipidanakan. Saya heran, Sudirman yang bersih dan nasionalis melakukan itu. Setelah saya ikut berbicara seperti itu Sudirman ngajak saya ketemu untuk menjelaskan. Bertemulah kami di Hotel Darmawangsa,&rdquo; jelasnya. Dan Sudirman mengatakan dirinya melakukan langkah yang benar di antara dilema yang ia hadapi. SS menegaskan bahwa langkahnya sudah dilaporkan kepada Presiden. "Saya juga tak mau menyerahkan SDA kita kepada pihak asing yang mengakibatkan kerugian bagi bangsa dan negara", kata Sudirman kepada Mahfud. Dan Sudirman menunjukkan UU dan dokumen kontrak yang mengagetkan. Kontrak karya dengan Freeport dicantumkan pemberian keistimewaan kepada Freeport sehingga dengan kontrak itu Freeport selalu mengatakan pihaknya bisa membawa kasus itu ke Arbitrase Internasional jika kontrak diputus begitu saja. Di dalam kontrak (dan notulen) disebutkan bahwa Freeport bisa memperpanjang kontrak 2X10 tahun dan pemerintah tidak dapat menolak tanpa alasan yang rasional (diterima oleh Freeport). Ada juga isi yang menyebutkan bahwa jika kontrak berakhir maka Pemerintah harus membeli saham Freeport sesuai dengan harganya. &ldquo;Setelah membaca itu saya bilang, Sudirman benar, lawan Setya Novanto dkk di DPR, saya akan mendukung dari luar. Mengapa? Karena menurut hukum sebuah kontrak yang menyandera dan menjerat seperti itu memang hanya bisa diakhiri dengan kontrak baru melalui negosiasi. Tak bisa diakhiri begtitu saja,&rdquo; kata dia. Menurut hukum, setiap kontrak (perjanjian) berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang membuatnya. Setiap isi kontrak mengikat seperti UU. Kontrak hanya bisa diakhiri dgn kontrak baru melalui asas consensual. Lalu Mahfud menyentil apakah kontrak tetap mengikat jika dibuat dengan penyuapan? Ia menilai kontrak itu dibuat melalui penyuapan kepada mentamben saat itu, sehingga kontrak itu cacat dan tidak sah. Tapi itu harus diputus oleh peradilan pidana dulu, dan peradilan pidana untuk kasus&nbsp; korupsi/penyuapan kedaluwarsanya adalah 18 tahun.&nbsp; KK itu terjadi pada 1991, kedaluwarsa pada 2009. Mahfud mengutip pernyataan Rizal Ramli yang pernah mengatakan kalau KK dibuat melalui penyuapan kepada mentamben saat itu sehingga kontrak itu cacat dan tidak sah. Maka itu, lanjutnya, Pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Thn 2009 tentang Minerba yg mengubah sistem KK menjadi izin usaha. Freeport menolak dan mengatakan UU itu hanya berlaku bagi perusahaan baru. Perjanjian hanya bisa berakhir dengan perjanjian baru. Dan itulah yang ditempuh oleh Pemerintah belakangan ini. &ldquo;Pertanyaannya, mengapa Pemerintah tidak melayani ke Arbitrasi Internasional? Pemerintah sudah menyatakan siap ke Arbitrasi jika usaha mengambil 51 persen saham gagal. Tapi, masalahnya, jika kalah maka Indonesia akan kehilangan Freeport untuk selamanya, apalagi kasus pidananya sudah kedaluwarsa,&rdquo; terangnya. Jadi, lanjutnya, kemelut Freeport dimulai oleh perpanjangan KK tahun 1991 karena menurut Rizal Ramli ada suap USD 10 juta yang mana isi kontrak itu memang menguntungkan Freeport. Namun secara hukum kasus ini sudah kadaluwarsa karena sudah lewat dari 18 tahun.&nbsp; &ldquo;Seharusnya kalau mau dipidanakan selambat-lambatnya ya pada 2009,&rdquo; pungkasnya.

Eks Ketua MK Beberkan Susahnya Putus Kontrak Karya Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhir-cerita-cinta-bahagia-indonesia-freeport-di-penghujung-2018_m_.jpg" alt="Freeport" width="100%">
<figcaption>Freeport</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan jika 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum (Persero). Jokowi juga memastikan perseroan telah membayar lunas kewajibannya untuk pengalihan saham. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi penguasa aset berharganya di rumah sendiri. Adapun, untuk saham Inalum di PTFI saat itu 9,36 persen. Untuk menaikkan kepemilikan menjadi 51,23 persen dibutuhkan dana sebesar USD 3,85 miliar atau setara Rp 54 triliun. Nilai USD 3,85 miliar tersebut berdasarkan hasil negosiasi Inalum dengan Freeport McMoRan (FCX) dan Rio Tinto. Angka itu juga lebih rendah dibanding dari nilai yang pernah diajukan FCX ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar USD 12,15 miliar, surat Menteri ESDM ke FCX USD 4,5 miliar, dan hasil valuasi Morgan Stanley USD 4,67 miliar. "Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen, sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin optimistis jika kesuksesan Indonesia dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia akan menggema ke seluruh dunia. Hal itu akan membuat perusahaan tambang dari berbagai negara tertarik untuk berinvestasi di dalam negeri. "Saya yakin sukses ini akan bergema sehingga banyak perusahaan tambang lain datang ke Indonesia dan minta ke Bambang Gatot (Dirjen Minerba) lisensinya untuk bekerja sama," kata Budi. Tak bertepuk sebelah tangan, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan hal senada. Meski negosiasi ini berlangsung cukup rumit dan kompleks. Namun, dengan upaya serius dan niat baik pemerintah, pihaknya akhirnya sepakat. "Transaksi ini begitu penuh arti, (kesepakatan) diringkas dengan cara yang simpel. Benar-benar tidak mengubah struktur dasar dan kami puas dengan semua aspek negosiasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen Minerba (Bambang Gatot), seluruh staf ESDM dan pemerintah," ungkapnya. Pengumuman ini bak mengakhiri drama panjang pengambilalihan saham PTFI ke pemerintah. Usai terjadinya kesepakatan tersebut, semua pihak tersenyum bahagia bagai dimabuk asmara. Tapi sebelum cerita 'cinta bahagia' itu terwujud, ada jalan terjal yang terjadi hampir di 2018 ini dalam kisah mereka. JawaPos.com coba mengulasnya untuk mengingat momen paling bersejarah tersebut. Pada 12 Januari 2018, pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen dari rencana 51 persen saham Freeport Indonesia untuk Pemda Papua dan Mimika. Perundingan terkait seluruh aspek operasional Freeport Indonesia pun dibahas pada akhir Januari lalu melibatkan pemerintah, Inalum, Rio Tinto, dan FCX. Di bulan berikutnya, tepatnya 18 Februari 2018 dilakukan rapat koordinasi antara Inalum dan tim penasihat keuangan untuk membahas hasil due diligence dan valuasi Freeport Indonesia. Kemudian pada 28 Februari Inalum melakukan penawaran kepada Rio Tinto terkait rencana akuisisi hak partisipasi. Pembahasan mengenai divestasi Freeport Indonesia juga dibahas dalam ratas kabinet di Istana terkait divestasi Freeport Indonesia. Beberapa bulan kemudian, atau pada Juli 2018, pemerintah Indonesia menyepakati nilai divestasi saham yang disepakati PT Freeport McMoran Inc (FCX) untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari sebelumnya 9,36 persen menjadi 51 persen. Kesepakatan itu ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian Head of Agreement (HoA) yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018. Dalam perjanjian tersebut, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar atau sebesar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu). Anggaran itu akan digunakan untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sebesar 40 persen dan 100 persen saham FCX di PT Indocoopper Investama yang dikonversi menjadi 9,36 persen. Dari nilai total itu, USD 3,5 miliar merupakan milik Rio Tinto, sedangkan Indocoopper sebesar USD 350 juta. Dengan demikian, Indonesia secara keseluruhan akan memiliki 51,38 persen saham Freeport Indonesia. "Jadi memang melalui penguasaan mayoritas di Inalum ini dan holding pertambangan, pemerintah berharap PTFI bisa mengelola sebaik-baiknya, juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersyukur telah terjadi kesepakatan harga. Diharapkan, kesepakatan ini dapat menjaga iklim investasi yang kondusif. "HoA yang di tanda tangan merupakan langkah maju dan strategis di dalam rangka mewujudkan kesepakatan pemerintah dan Frepoort Indonesia dan McMoran yang pada 27 Agustus 2017 yang waktu itu diumumkan," kata Sri Mulyani. Tiga bulan berselang, atau tepatnya pada September 2018, negosiasi mengalami kemajuan. Negosiasi sudah sampai pada sales and purchase agreement (SPA). Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Keuangan, dan PT Inalum (Persero) melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian tersebut. Perjanjian ini akan mengatur soal kesepakatan dalam jual-beli untuk meningkatakan kepemilikan saham Indonesia menjadi 51,23 persen. Tahap tersebut sudah sampai pada sales and purchase agreement (SPA). Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Keuangan dan PT Inalum (Persero) melakukan penandatanganan kesepakatan perjanjian tersebut. Perjanjian itu mengatur soal kesepakatan dalam jual-beli untuk meningkatakan kepemilikan saham Indonesia menjadi 51,23 persen. Setelah itu, proses transaksi antara Freeport McMoran dan pemerintah Indonesia seolah jalan di tempat. Tidak ada perkembangan dari niat baik tersebut. Tak disangka, tiba-tiba saja pada pertengahan Desember 2018 Presiden Jokowi langsung mengumumkan keberhasilan Indonesia menguasai asetnya lagi. Kisah panjang dari perjalanan Freeport pun berakhir. Hal ini menjadi kado manis bagi Indonesia dan merupakan momen bersejarah di penghujung tahun 2018. Sekali lagi, Selamat!

Akhir Cerita 'Cinta Bahagia' Indonesia-Freeport di Penghujung 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/petinggi-freeport-dirombak-eks-bos-skk-migas-jadi-komisaris_m_.jpg" alt="Mantan Bos SKK Migas Amien Sunaryadi" width="100%">
<figcaption>Mantan Bos SKK Migas Amien Sunaryadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selesai sudah drama panjang pengambil alihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51,2 persen ke Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero). Perseroan telah menyelesaikan transaksi pembayaran untuk salah satu aset alam Indonesia yang berharga tersebut. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan dari 51,2 persen saham yang sudah dimiliki, sebesar 25 persen adalah milik PT Indonesia Papua Metal Mineral yang merupakan perusahaan joint venture antara Inalum dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua. "Dari Inalum 25 persen akan melalui PT Indonesia Papua Methal Mineral yang isinya itu IInalum, BUMD dan Kabupaten Papua," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12). Selain itu, kembalinya Tambang Grasberg ke Ibu Pertiwi juga mengalami perubahan. Adapun jumlah orang Indonesia yang ada di manajemen PTFI adalah empat orang di kursi direksi, dan empat orang kursi komisaris. Berikut susunan direksi dan komisaris PTFI yang baru: - Direksi Presiden Direktur: Clayton Allen Wenas (Tony Wenas) Wakil Presiden Direktur: Orias Petrus Moedak Direktur: Jenpino Ngabdi Direktur: Achmad Ardianto Direktur: Robert Charles Schroeder Direktur: Mark Jerome Jhonshon - Komisaris Presiden Komisaris: Richard Carl Adkerson Wakil Presiden Komisaris: Amien Sunaryadi Komisaris: Budi Gunadi Sadikin Komisaris: Hinsa Siburian Komisaris: Kathleen Lynne Quirk Komisaris: Adrianto Machribie

Petinggi Freeport Dirombak, Eks Bos SKK Migas Jadi Komisaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-inalum-sukses-ri-kuasai-freeport-akan-bergema-di-seluruh-dunia_m_.jpg" alt="Freeport Indonesia" width="100%">
<figcaption>Freeport Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Drama panjang pengambil alihan PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya selesai. PT Inalum (Persero) telah menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan kesepakatan bernilai USD 38,5 miliar atau Rp 54 triliun. Direktur Utama PT Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah tersebut menjadi bukti bagi dunia internasional. Ia menyebut jika Indonesia tidak menutup ruang bagi investor untuk berinvestasi. Hanya saja, pelaksanaannya tetap mengacu pada konstutitusi negara. "Apa yang terjadi disini Indonesia membuka diri pengelolaan SDA mengikuti prinsip konstitusi dan melakukan dengan friendly, profesional dan partnership," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12). Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini bahkan optimis jika kesuksesan Indonesia dalam mengambil alih saham Freeport Indonesia akan menggema ke seluruh dunia. "Saya yakin sukses ini akan bergema sehingga banyak perusahaan tambang lain datang ke Indonesia dan minta ke Bambang Gatot (Dirjen Minerba) lisensinya untuk bekerja sama," ungkapnya. Selain itu, dengan pengambil alihan ini juga menjadi bukti pemerintah dalam merefleksikan keadilan sosial. Sebab, Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika ikut menikmati keuntungan sebesar 10 persen dari kesepakatan ini. "Dimana 10 persen kepemilikan diberikan ke rakyat. Ini adalah aset bangsa milik Indonesia," tandasnya.

Bos Inalum: Sukses RI Kuasai Freeport Akan Bergema di Seluruh Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-freeport-resmi-milik-indonesia-sudan-dibayar-lunas_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jika 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia telah beralih ke PT Inalum (Persero). Jokowi juga memastikan perseroan telah membayar lunas untuk pengalihan saham. Adapun saham Inalum di PTFI saat itu 9,36 persen. Untuk menaikkan kepemilikan menjadi 51,23 persen dibutuhkan dana sebesar USD 3,85 miliar atau setara Rp 54 triliun. Nilai USD 3,85 miliar tersebut berdasarkan hasil negosiasi Inalum dengan Freeport McMoRan (FCX) dan Rio Tinto. Angka itu juga lebih rendah dibanding dari nilai yang pernah diajukan FCX ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar USD 12,15 miliar, surat Menteri ESDM ke FCX USD 4,5 miliar, dan hasil valuasi Morgan Stanley USD 4,67 miliar. "Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen, sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar. Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973. Dan kepemilikan mayoritas ini akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya di Istana&nbsp;Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12). Dengan peralihan ini, kata Jokowi, maka negara maupun daerah akan mendapatkan pendapatan baik dari pajak, royalti maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dinilai akan membuat perekonomian di Papua khususnya ikut berdampak positif. "Tadi juga disampaikan nantinya income/pendapatan baik dari pajak maupun nonpajak, royalti, semuanya akan lebih besar dan lebih baik. Saya kira inilah yang kita tunggu," ungkapnya. "Masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham yang ada dan tentu saja di Papua juga akan mendapat pajak daerahnya," tambah Jokowi. Dengan peralihan ini, mantan wali kota Solo ini meminta Inalum dan pihak terkait bisa mengoptimalkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat. "Hal-hal berkaitan dengan lingkungan yang berkaitan smelter, semuanya telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet, tinggal bekerja saja," tandasnya.

Jokowi: Freeport Resmi Milik Indonesia, Sudah Dibayar Lunas!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/izin-lingkungan-freeport-rampung-divestasi-ditarget-akhir-tahun_m_.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) mengalami progres signifikan. Pemerintah pusat telah merampungkan persyaratan sektor lingkungan terkait pembuatan road map (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (29/11). Road map yang dipersiapkan, kata dia, hanya sampai 2024. Sebab, dia ingin strategi disusun bertahap. "Karena banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailing-nya (limbah sisa pemisahan, Red) itu bisa kelihatan di sini," kata Siti. Namun, secara prinsip, dia ingin setiap tahun ada pengurangan limbah yang berasal dari kegiatan produksi. Dengan selesainya peta jalan pengelolaan limbah, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) yang ditujukan kepada PT Freeport Indonesia sudah hampir tuntas. Sisanya tinggal menunggu rekomendasi gubernur Papua menyangkut izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Menteri asal Nasdem itu berharap IPPKH bisa segera dikeluarkan. Sebab, dengan terbitnya IPPKH, pihak PT Inalum tinggal membayar biaya divestasi 51 persen dari saham PT FI. Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dapat menerbitkan IUPK sekaligus menandakan Indonesia resmi menguasai perusahaan tambang emas tersebut. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk memuluskan IPPKH guna penerbitan IUPK. "Ada rekomendasinya, memang kami yang keluarkan. Nanti kami akan buat surat untuk kasih ke Ibu Siti (Menteri LHK). Sebentar saya mau tanda tangan, selesai," tegas dia. Pada kesempatan itu, Lukas juga meluruskan isu yang menyebut dirinya tidak sepakat dengan skema pembagian saham. Menurut dia, pihaknya hanya menolak nama PT Indocopper Investama (PII) sebagai perusahaan yang bersama BUMD akan mengelola 26 persen saham. Terkait jalan keluarnya, Lukas menyebut akan ada pembicaraan lanjutan untuk menyiapkan nama baru. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap proses divestasi saham PT FI bisa segera dituntaskan. Mantan wali kota Solo itu berharap transaksi tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini.&nbsp;

Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/divestasi-freeport-dinilai-belum-terlaksana-fadli-zon-ini-kebohongan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divestasi saham PT Freeport Indonesia masih menuai polemik. Setelah diklaim pemerintah telah mengambil saham mayoritasnya, namun belakangan beredar kabar jika divestasi ini belum terlaksana. Isu lingkungan disebut-sebut sebagai pengganjal akuisisi perusahaan raksasa tersebut. Terkait itu, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fadli Zon menjadi salah satu pihak yang percaya bahwa divestasi Freeport belum terlaksana. Jika demikian Fadli menganggap ini bagian kebohongan publik yang dilakukan pemerintah. "Saya kira kalau memang itu belum terbukti ada satu transaksi yang real jelas itu sebuah kebohongan publik. Saya kira ini kebohongan yang terpimpin oleh struktur tertinggi," kata Fadli di komplek DPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Senin (22/10). Lebih lanjut Wakil Ketua DPR RI itu meminta pemerintah segera mengklarifikasi terkait polemik divestasi Freeport ini. Dia tidak berharap hal ini hanya menjadi pencitraan belaka. "Ini kan informasi yang harus diklarifikasi oleh pemerintah yang melakukan klaim bahwa sudah ada divestasi, tapi faktanya ada informasi lain yang mengatakan belum terjadi," jelas Fadli. "Saya termasuk yang berpendapat dan meyakini itu belum terjadi masih sebuah upaya untuk pencitraan seolah-olah sudah mengambil alih freeport," sambungnya. Di sisi lain, Fadli menyarankan agar divestasi ini sebaiknya tidak dilaksanakan. Mengingat kontrak PT Freeport Indonesia akan habis pada 2021 mendatang. Sehingga bisa terjadi negosiasi, dan pemerintah bisa menguasai saham mayoritas tanpa mengeluarkan biaya. "Kenapa kita tidak menunggu sampai 2019 untuk proses negosiasi dan itu kembali kepada kita. Kita tinggal duduk lagi dengan pihak Freeport berapa persen pembagian sahamnya, kita bisa mayoritas dengan gratis gitu loh," tandasnya. Sebelumnya dikabarkan, perjanjian jual-beli untuk meningkatkan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 51,23 persen telah disepakati. Kini proses tersebut hanya tinggal menunggu pembayaran saja. Dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak telah menyepakati harga divestasi saham Freeport Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia dari 9,36 persen menjadi 51 persen sebesar USD 3,85 miliar atau setara Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu). Jika sudah berhasil diakuisisi, nantinya perubahan dalam tubuh manajemen PTFI akan berubah. Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin menegaskan perombakan manajemen nantinya akan dilakukan secara bersama. "Kita akan pilih bersama-sama (belum disepakati untuk itu?) iya jadi kita akan pilih bersama, kita perhatikan yang terbaik supaya jangan terganggu," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/9). Dia menegaskan, keputusan bersama itu dilakukan dalam rangka menjaga kinerja PTFI agar tetap solid. Apalagi, upaya Inalum untuk bisa melakukan divestasi saham dilakukan melalui pinjaman bank yang perlu dijamin iklim usahanya. "Karena banyak proses pengambil alihan itu, teman-teman tahu sendiri kalau nggak mulus produksinya turun. Itu yang ingin kita pastikan tidak terjadi. Apalagi kita pinjam," tandasnya.

Divestasi Freeport Dinilai Belum Terlaksana, Fadli Zon: Ini Kebohongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cerita-sri-mulyani-alotnya-proses-ambil-alih-51-persen-saham-freeport_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui proses negosiasi untuk meningkatakan kepemilikan saham Indonesia ke PT Freeport Indonesia menjadi 51,23 persen cukup pelik. Namun, berkat kerja keras semua pihak, proses tersebut bisa terus berjalan. Sampai saat ini, Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero), Freeport McMoRan Inc (FCX) dan Rio Tinto, melakukan penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA). Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum. Sejumlah perjanjian tersebut meliputi Perjanjian Divestasi PTFI, Perjanjian Jual Beli Saham PT Rio Tinto Indonesia (PTRTI), dan Perjanjian Pemegang Saham PTFI. "Selamat kepada Ibu Rini yang selalu terlibat dalam pengambil alihan saham. Inalum sebagai executor, proses tidak mudah, detail negosiasi yang saya akui ini proses pelik namun niat baik dari pemerintah Indonesia dan guidance Bu Rini, CEO FCX leadership, bisa penuhi kesepakatan 51 persen saham yang di tanda tangani dalam bentuk SPA," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (27/9). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menegaskan jika pemerintah melalui Kementerian Keuangan serius untuk menjaga iklim invetasi tanpa mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dirinya berharap proses transaksi ini bisa lebih cepat terselesaikan. Kini, baik pemerintah maupun Freeport tinggal menyelesaikan masalah pembayaran saja. "Terima kasih untuk Bu Rini, Pak Jonan dan Bu Siti. Ini proses negoisasi yang enggak mudah, dan dia juga perlu jelaskan shareholdernya di Amerika. Kami komitmen untuk menjaga iklim dan kepentingan rakyat. Ini penting bahwa Indonesia menarik untuk investasi. Kita bisa mewujudkan benefit yang sama-sama baik untuk negara dan investor. Saya harap transaksi bisa selesai dalam tepat waktu, dan kita bisa jalankan PTFI yang kita jaga terus kinerjanya," tandasnya.

Cerita Sri Mulyani Alotnya Proses Ambil Alih 51 Persen Saham Freeport

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divestasi saham freeport

Berita Terkini