<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-7JPG-3829632225.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan perwakilan SPBU swasta memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik nilai final untuk pelepasan saham kepemilikan (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI) diputuskan pada awal Oktober 2025. "Saya berencana mungkin di awal Oktober, kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport," ucap Bahlil, dikutip dari Antara, Sabtu (27/9). Divestasi tersebut merupakan salah satu syarat Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang dijadwalkan berakhir pada 2041. Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK Operasi Produksi dapat diberikan perpanjangan setelah memenuhi sejumlah kriteria, dan salah satunya adalah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN. Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Freeport McMoran, yang merupakan induk PT Freeport Indonesia (PTFI), agar Indonesia mendapatkan saham di atas 10 persen. Targetnya adalah Indonesia memperoleh saham sebesar 12 persen.&nbsp;"Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen.&nbsp;Insyaallah&nbsp;akan lebih baik, dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen," ucapnya. Nantinya, hasil divestasi tersebut juga akan diberikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua, dan mulai berlaku pada 2041. Menurut Bahlil, kepastian ihwal divestasi tersebut penting untuk disegerakan agar Freeport dapat melakukan eksplorasi. Ia mengingatkan, eksplorasi untuk tambang bawah tanah berbeda dengan eksplorasi di tambang terbuka. Eksplorasi untuk tambang bawah tanah memakan waktu 10&ndash;16 tahun. Produksi Freeport pada 2020&ndash;2021 itu, tutur dia, merupakan hasil eksplorasi yang sudah dilakukan sejak 2004.&nbsp;"Kalau ini (izin Freeport) tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport adalah 2035. Begitu 2035, dia akan menurun," tutur Bahlil. Ia menyampaikan penurunan produktivitas Freeport akan berdampak kepada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah.&nbsp;"Maka kami melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran," ucapnya. Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041. Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen. Menteri ESDM menambahkan, Prabowo telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut. Dia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah, karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis. "Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID," ucap Bahlil.

Targetnya adalah Indonesia memperoleh saham sebesar 12 persen. "Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen," kata Bahlil.

Incar 12 Persen Saham Freeport, Menteri ESDM Bahlil Bidik Nilai Divestasi Final Awal Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/jokowi-stpres-956605100.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Setpres)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan curahan hati alias curhat terkait sulitnya melakukan negosiasi kepemilikan saham RI di PT Freeport Indonesia (PFI) sebesar 61 persen yang ditargetkan rampung paling lambat pada Juni mendatang. Jokowi&nbsp;merasa dukungan dari dalam negeri&nbsp;terkait pengambilalihan saham di PT Freeport itu justru minim</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya justru di-bully oleh sebagian orang atas inisiatifnya untuk memiliki lebih banyak saham di perusahaan yang telah melakukan penambangan di tanah Papua sejak tahun 1973 atau sekitar 51 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kadang ini kok di dalam negeri kita ngambil alih kayak gini kok tidak ada yang mendukung, diem-diem saja, malah kadang sebagian membully," kata Jokowi saat membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) XII Tahun 2024 di Mercure Convention Center, Jakarta, dikutip dalam akun Youtube Setpres, Jumat (29/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014491683/masa-jabatan-richard-adkerson-segera-berakhir-ini-calon-ceo-freeport-mcmoran-penerusnya">Masa Jabatan Richard Adkerson segera Berakhir, ini Calon CEO Freeport-McMoran Penerusnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya sudah terbiasa, dihina, difitnah, dicaci maki, diejek, saya terus aja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, kata Jokowi,&nbsp;jika Indonesia memiliki saham 61 persen di Freeport, atau meningkat 10 persen dari sebelumnya 51 persen, maka pendapatan yang akan diterima negara akan menjadi lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, dari total saham yang dimiliki saat ini sebesar 51 persen,&nbsp;penerimaan negara dari&nbsp;Freeport&nbsp;ditaksir setara&nbsp;70 persen pendapatan raksasa tambang tersebut. "Begitu kita naik lagi menjadi 61 persen nantinya, 80 persen akan masuk ke negara. Inilah proses-proses, tetapi untuk mendapatkan hal seperti itu tantangannya besar, tantangannya tidak mudah, butuh nyali, butuh keberanian," jelasnya.</div>

"Tapi saya sudah terbiasa, dihina, difitnah, dicaci maki, diejek, saya terus aja. Kalau saya yakini benar, saya akan terus," imbuh Jokowi.

Jokowi Curhat Kena Bully saat Berniat Ambil Alih Saham Freeport 61 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/isu-lingkungan-freeport-inalum-sedang-berproses-di-kementerian-lhk_m_.jpg" alt="Ilustrasi tambang milik PT Freeport Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tambang milik PT Freeport Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Baru-baru ini beredar kabar bahwa divestasi PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium/Inalum (Persero) bisa terhambat lantaran adanya isu lingkungan dengan potensi kerugian sebesar Rp185 triliun. Hal itu bermula dari pertanyaan Anggota DPR dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan PT Freeport dan PT Inalum soal dokumen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai potensi kerugian lingkungan. Menanggapi hal ini Kepala Komunikasi Korporat Inalum Rendi Witoelar menerangkan bahwa solusinya tentang isu lingkungan sudah ada dan sedang berproses. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang. "Solusinya sudah ada dan sedang berproses. Pihak KLHK yang bisa menjelaskan," kata Rendi kepada&nbsp;Jawapos.com di Jakarta, Jum'at (19/10). Lagipula, kata Rendi, dalam dokumen BPK itu angka Rp185 triliun tidak ada penyebutan kerugian negara atau denda yang harus dibayarkan. "Angka Rp 185 triliun tidak dicantumkan dalam kesimpulan pemeriksaan. Nah angka itu tidak masuk menjadi kesimpulan," jelasnya. Selanjutnya Rendi mengatakan proses divestasi masih akan terus berlanjut. Dimana ia menyebut bahwa Inalum akan merampungkan pembayaran pada Desember 2018.&nbsp;

Isu Lingkungan Freeport, Inalum: Sedang Berproses di Kementerian LHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-deal-menteri-jonan-ibaratkan-divestasi-freeport-baru-tunangan_m_229134.jpg" alt="Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, divestasi PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen belum deal. Hal ini diungkap Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (19/7). Mantan Menteri Perhubungan itu mengatakan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan antara pemerintah dan Freeport McMoran itu bertujuan untuk mengunci komitmen. Diumpamakan oleh Jonan, HoA merupakan janji tunangan antara sepasang kekasih yang hendak melangkah ke pelaminan. "Ini (Head of Agreement) seperti orang tunangan. Apakah pasti menikah? Ya nggak. Tapi kalau nggak niat menikah, ngapain tunangan. Jadi belum ada divestasi," tutur Jonan, Kamis (19/7). Dia melanjutkan HoA ini adalah hal yang lazim dilakukan dalam proses akuisisi. Tujuannya supaya ada pembayaran yang jelas dan kapan waktu pasti untuk membayar. Pemerintah melalui induk holding industri pertambangan harus merogoh kocek USD 38,5 miliar atau setara Rp 53,9 triliun untuk mengubah porsi kepemilikan saham dari 9,36 menjadi 51,38 persen. Dari total pembiayaan USD 3,85 miliar, sebanyak USD 3,5 miliar akan dibayarkan kepada Rio Tinto yang memiliki hak partisipasi Freeport sebesar 40 persen. Sementara itu, sisanya sebesar USD 350 juta akan dibayarkan kepada PT Indocoopper Investama yang memiliki saham sebesar 9,36 persen.

Belum Deal, Menteri Jonan Ibaratkan Divestasi Freeport Baru Tunangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rampung-dua-bulan-11-bank-siap-danai-divestasi-saham-freeport_m_227399.jpg" alt="Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin" width="100%">
<figcaption>Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Freeport McMoran telah menyepakati harga divestasi saham PT Freeport Indonesia. Perseroan harus merogoh kocek USD 38,5 miliar atau setara Rp 53,9 triliun untuk mengubah porsi kepemilikan saham dari 9,36 menjadi 51,38 persen. Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, proses transaksi itu akan rampung dalam dua bulan. Nantinya, ada 11 bank yang ikut mendanai pengambil alihan saham itu. Hanya saja, dia memastikan porsi anggaran yang dikeluarkan dari holding pertambangan sebesar USD 1,5 miliar. Sementara sisanya sebesar USD 2,35 miliar merupakan dana patungan dari 11 bank tersebut yang masih belum jelas berapa porsinya. "Sudah ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi. Masih kita diskusikan porsinya (bank). Tapi inalum sendiri posisi cashnya sekiitar USD 1,5 miliar," ujar Budi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7). Dari total pembiayaan USD 3,85 miliar, sebanyak USD 3,5 miliar akan dibayarkan kepada Rio Tinto yang memiliki hak partisipasi Freeport sebesar 40 persen. Sementara itu, sisanya sebesar USD 350 juta akan dibayarkan kepada PT Indocoopper Investama yang memiliki saham sebesar 9,36 persen.

Rampung Dua Bulan, 11 Bank Siap Danai Divestasi Saham Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepakat-inalum-rogoh-kocek-rp-53-t-kuasai-51-persen-saham-freeport_m_227369.jpg" alt="Pemerintah sepakati nilai divestasi Freeport" width="100%">
<figcaption>Pemerintah sepakati nilai divestasi Freeport</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menyepakati nilai divestasi saham yang disepakati PT Freeport McMoran Inc (FCX) untuk meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia dari sebelumnya 9,36 persen menjadi 51 persen. Kesepakatan itu ditegaskan melalui penandatanganan perjanjian Head of Agreement (HoA) yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Freeport McMoran di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7). Dalam perjanjian tersebut, Holding Industri Pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) akan mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar atau sebesar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu). Anggaran itu akan digunakan untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sebesar 40 persen dan 100 persen saham FCX di PT Indocoopper Investama yang dikonversi menjadi 9,36 persen. Dari nilai total itu, USD 3,5 miliar merupakan milik Rio Tinto, sedangkan Indocoopper sebesar USD 350 juta. Dengan demikian, Indonesia secara keseluruhan akan memiliki 51,38 persen saham Freeport Indonesia. "Jadi memang melalui penguasaan mayoritas di Inalum ini, dan holding pertambangan, pemerintah berharap PTFI bisa mengelola sebaik-baiknya, juga bisa bermanfaat dan bisa menjadi kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersyukur telah terjadi kesepakatan harga. Diharapkan, kesepakatan ini dapat menjaga iklim investasi yang kondusif. "HoA yang di tanda tangan merupakan langkah maju dan strategis di dalam rangka mewujudkan kesepakatan pemerintah dan Frepoort Indonesia dan McMoran yang pada 27 Agustus 2017 yang waktu itu diumumkan," kata Sri Mulyani. Di tempat yang sama, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengucapkan terima kasih kepada menteri terkait yang terus membantu kesepakatan ini. "Saya ucapkan terima kasih kepada ibu Rini dan jajarannya, Menkeu, Menteri ESDM, Menteri KLHK, karena dukungan luar biasa dalam menjalankan amanat untuk membawa kembali Freeport ke pangkuan ibu pertiwi," tambah Budi. Sekedar informasi, berdasarkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit, PTFI membukukan pendapatan sebesar USD 4,44 miliar, naik dari USD 3,29 miliar di tahun 2016. Perusahaan juga membukukan laba bersih sebesar USD 1,28 miliar, naik dari USD 579 juta. PTFI memiliki cadangan terbukti (proven) dan cadangan terkira (probable) untuk tembaga sebesar 38,8 miliar pound, emas sebesar 33,9 juta toz (troy ounce) dan perak sebesar 153,1 juta toz. Sementara itu, pada 2017, Inalum membukukan pendapatan sebesar USD 3,5 miliar dengan laba bersih konsolidasi mencapai USD 508 juta. Holding Industri Pertambangan Inalum juga tercatat memiliki sumber daya dan cadangan nikel sebesar 739 juta ton, bauksit 613 juta ton, timah 1,1 juta ton, batubara 11,5 miliar ton, emas 1,6 juta ton dan Perak sebesar 16,2 juta ton.

Sepakat! Inalum Rogoh Kocek Rp 53 T Kuasai 51 Persen Saham Freeport

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pekan-lagi-freeport-resmi-jatuh-ke-tangan-indonesia_m_224155.jpeg" alt="Freeport" width="100%">
<figcaption>Freeport</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan panjang perundingan akuisisi tambang PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Timika, Papua, memasuki babak baru. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno akui jika pemerintah tak mampu untuk melakukan kegiatan operasional PT Freeport Indonesia. Untuk itu, pihaknya menginisiasi untuk melakukan kerja sama dengan Freeport untuk melakukan joint venture. "Mengenai operasi kita menyadari kita kurang, tapi yang lain kebersamaan jadi joint venture. Mengapa jadi sangat detail, itu supaya ke depan jangan sampai ada split,&rdquo; kata Rini saat gelaran halalbihalal di kediamannya, Sabtu (30/6). Dia mengatakan perihal joint venture, dalam rezim IUPK nantinya yang akan memiliki saham mayoritas tetap pemerintah. Pemerintah akan mendapat porsi 51 persen saham dan PTFI hanya punya 49 persen. "Mereka mengatakan oke lah ada 51 persen (untuk Indonesia) tapi Anda nggak ngerti operasi dan kita setuju oke operasi (dilakukan Freeport) karena lebih dominan tapi yang lain-lain harus mampu dong," tuturnya. Rini mengatakan, salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah keberlangsungan operasi Freeport juga tetap harus dijaga. Tetapi dalam hal ini hanya Freeport Mc Moran saja yang merupakan induk Freeport Indonesia yang berpengalaman melakukannya. "Operasi ini jalan terus harus memberikan benefit kepada pemegang saham maupun masyarakat setempat dan menekankan CSR supaya harus lebih aktif," tegasnya. Adapun, masih kata Rini, joint venture agreement itu menjadi krusial lantaran Freeport ingin sama-sama menjaga transparansi secara profesional dari kedua belah pihak. Sebaliknya, Rini menilai joint venture ini juga supaya Freeport tidak mengintervensi pemerintah agar benar-benar dikelola secara terbuka. Dalam hal ini, joint venture yang akan dilakukan adalah antara PT Inalum (Persero) dan PT Freeport Indonesia. Rini mengatakan, setidaknya jika tidak ada aral melintang, dua perusahaan ini akan melakukan penandatanganan joint venture dalam waktu dua minggu ke depan.

Dua Pekan Lagi, Freeport Resmi Jatuh ke Tangan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/divestasi-saham-freeport-ditargetkan-rampung-juni-2018_m_216553.jpeg" alt="Tambang Freeport di Papua." width="100%">
<figcaption>Tambang Freeport di Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51 persen saham. Hal tersebut ditargetkan rampung April 2018 lalu, namun belum kunjung menemukan titik terang hingga kini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan perundingan tersebut bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM. Namun, proses negosiasi ini tengah diselesaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Inalum. "Mengenai negosiasi dan akusisi participating interest (PI) Rio Tinto sebesar 40 persen sudah capai tahap final dilaksanakan oleh Inalum. Saya sendiri tidak ikuti proses negosiasi, karena oleh Kementerian BUMN," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/5). Jonan menjelaskan, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40 persen di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40 persen. Sedangkan, sisanya akan dibeli dari saham Freeport McMoran. "Jadi mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya, 5 persen dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51 persen," tandasnya. Jonan mengaku, saat ini proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK. "Sisanya tinggal akusisi 51 persen. Kalau sudah selesai tinggal akuisisi Inalum itu atas participating interest Rio Tinto di Freeport dan sisanya pembelian saham Freeport McMoran 5,6 persen atau 5,7 persen, kalau sudah ya sudah 51 persen, karena kita punya 9 persen," tandasnya.

Divestasi Saham Freeport Ditargetkan Rampung Juni 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/divestasi-51-persen-saham-freeport-ditarget-rampung-2019_m_162126.jpeg" alt="Menneg BUMN Rini Soemarno" width="100%">
<figcaption>Menneg BUMN Rini Soemarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Selain itu, Freeport juga sepakat terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga 2022 mendatang, dan peningkatan negara dari kegiatan pertambangan Freeport. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih melakukan penghitungan berapa besaran nilai saham yang dilepas oleh PTFI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menargetkan proses divestasi saham Freeport harus bisa rampung pada kuartal I-2019. "Memang proses divestasinya sendiri kami menekankan proses divestasi ini harus selesai kuartal pertama 2019 dan cara perhitungan nilai," ujarnya Jakarta, Rabu (11/10). Target itu sendiri jelas berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, yang dalam surat penolakannya mengatakan jika proses divestasi itu bisa selesai pada akhir 2018. Sayangnya, Rini masih belum bisa menjelaskan alasan mundurnya proses divestasi tersebut. Pihaknya meminta waktu agar bisa terus melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap proses tersebut maupun nilai sahamnya. "Kami sedang evaluasi bagaimana kami mengkalkulasi nilai dari Freeport itu sendiri. Pokoknya saat ini masih dalam tahap negosiasi," pungkasnya. (cr4/Hana)

Divestasi 51 Persen Saham Freeport Ditarget Rampung 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tegas-anak-buah-amien-rais-ngotot-depak-freeport-dari-indonesia_m_1506974240_160536.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sikap&nbsp; PT Freeport McMoran Inc yang menolak proposal pemerintah Indonesia soal mekanisme divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), menuai sorotan&nbsp; Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Taufik Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku geram dan menyatakan, jika Freeport tak patuh maka pemerintah sebaiknya mengakhiri kontrak perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu. &ldquo;Yang tuan rumah itu kita, jangan dibuat ruwet. Kalau pihak sana (Freeport) tidak setuju, ya sudah diputus saja,&rdquo; kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10).&nbsp; Taufik menambahkan, Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu Taufik menegaskan, Indonesia sebagai negeri yang berdaulat Indonesia tidak perlu takut. &ldquo;Kalau bukan di wilayah NKRI, silakan saja. Tapi ini Papua masuk wilayah NKRI,&rdquo; ujar Taufik.&nbsp; Lebih lanjut Tafik mengatakan, jika Freeport memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah atau melakukan hal lain, maka harus ditindak tegas. Dia juga mempertanyakan keberadaan Freport bagi jutaan rakyat Papua. &ldquo;Ini sudah diatur oleh undang-undang. Kalau mereka muter-muter tidak jelas, pemerintah harus tindak tegas,&rdquo; katanya.&nbsp; Dia menegaskan, DPR tentu akan mendukung langkah tegas pemerintah. Sebab Freeport kata dia, wajib mengikuti aturan yang dibuat pemerintah Indonesia. &ldquo;Ingat, Freeport berhadapan dengan 250 juta rakyat Indonesia. Jadi jangan dijadikan isu politik lagi,&rdquo; katanya.&nbsp; Seperti diketahui, CEO Freeport McMoran Inc Richard Adkerson pada 28 September lalu menyurati Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto. Isi surat itu adalah menolak proposal pemerintah soal mekanisme divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Tegas, Anak Buah Amien Rais Ngotot Depak Freeport dari Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divestasi freeport

Berita Terkini