<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/Divestasi-Tiktok-2530029298.jpg" alt="Nasib TikTok di AS semakin terdesak. ByteDance selaku pemilik wajib melakukan divestasi senilai Rp 234 triliun. (dok Mashable)" width="100%">
<figcaption>Nasib TikTok di AS semakin terdesak. ByteDance selaku pemilik wajib melakukan divestasi senilai Rp 234 triliun. (dok Mashable)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif (executive order)&nbsp;atau semacam Peraturan Presiden (Perpres) yang menguraikan rencana divestasi (pencabutan modal) ByteDance untuk aplikasi video pendek TikTok. Rencana ini bakal mengalihkan kendali atau menjual aset-asetnya ByteDance di AS kepada sekelompok investor baru di AS, termasuk Oracle. Dilansir dari Al Jazeera, Perpres tersebut ditandatangani Trump pada Kamis (25/9/2025) di Ruang Oval dan menetapkan jangka waktu 120 hari untuk pelaksanaan divestasi. Hal ini diharapkan dapat memenuhi undang-undang yang mengharuskan ByteDance yang berbasis di Tiongkok untuk menjual asetnya di AS agar terhindar dari larangan atau blokir. Undang-undang yang disahkan oleh Kongres menetapkan batas waktu penjualan pada bulan Januari, dan Trump telah menunda batas waktu tersebut sebanyak empat kali. Tepatnya, pada Februari, April, Juni dan minggu lalu, guna memastikan aplikasi video pendek populer tersebut tidak diblokir. "Ada beberapa penolakan dari pihak Tiongkok, tetapi hal mendasar yang ingin kami capai adalah kami ingin TikTok tetap beroperasi, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa kami melindungi privasi data warga Amerika sebagaimana diwajibkan oleh hukum," ujar Wakil Presiden JD Vance saat penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Oval. Meskipun presiden tidak membagikan detail kesepakatan tersebut, JD Vance mengonfirmasi bahwa Oracle adalah salah satu investor. Juga menyebutkan taipan media Rupert Murdoch dan miliarder teknologi Michael Dell akan menjadi investor tanpa membagikan informasi apa pun tentang peran atau tingkat keterlibatan mereka. Pada prinsipnya, pihak Gedung Putih mengklaim dan memastikan data pengguna AS akan dikendalikan oleh investor AS. Vance menambahkan, kesepakatan tersebut bernilai sekitar USD 14 miliar atau setara Rp 234 triliun. Diketahui dari sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters, bahwa ada tiga investor, termasuk Oracle, MGX, dan perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, akan mengambil sekitar 50 persen saham di TikTok AS, Lalu, CNBC juga melaporkan sebelumnya pada Kamis, bahwa ketiga investor di TikTok AS akan membentuk 45 persen kepemilikan gabungan. Kantor berita Bloomberg juga mengamini informasi tersebut dan menyatakan bahwa masing-masing investor akan memegang 15 persen saham di perusahaan tersebut. Sementara itu, ByteDance akan memegang kurang dari 20 persen saham di TikTok AS untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Warga Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing&nbsp;atau Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, PAFACA&nbsp;pada 24 April 2024. MGX adalah perusahaan investasi kecerdasan buatan dan mitra Silver Lake, dan berada di bawah lingkup Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, penasihat keamanan nasional Uni Emirat Arab dan saudara Presiden Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Gedung Putih mengatakan akan mengumumkan daftar investor lengkap dalam beberapa hari mendatang. Menurut para ahli yang berbicara kepada Al Jazeera, keterlibatan Larry Ellison dari Oracle dapat mendistorsi konten di TikTok agar sesuai dengan sudut pandang Trump. Lantaran Ellison adalah sekutu penting Trump. Gedung Putih sebelumnya mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa sudut pandang tersebut sangat delusi. Presiden, dalam menanggapi pertanyaan wartawan tentang apakah konten di bawah pemilik baru akan berubah untuk mencerminkan pandangannya, mengatakan bahwa setiap perspektif akan diperlakukan secara adil.

Kesepakatan baru ini muncul setelah Gedung Putih menunda blokir aplikasi milik ByteDance, yakni TikTok sebanyak empat kali.

Imbas Donald Trump Teken Perpres tentang Divestasi TikTok, Saham ByteDance di AS Bakal Tersisa Kurang dari 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/MCland-1741240508.jpg" alt="PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) menyelesaikan proses divestasi PLTU sebagai upaya transformasi ke bisnis hijau. (TBS)" width="100%">
<figcaption>PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) menyelesaikan proses divestasi PLTU sebagai upaya transformasi ke bisnis hijau. (TBS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) memperkuat langkah strategisnya dalam bertransformasi menjadi perusahaan yang berorientasi pada bisnis berkelanjutan dan rendah karbon. Sebagai bagian dari komitmen ini, TBS resmi menyelesaikan divestasi seluruh kepemilikannya di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL), perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Perseroan sekaligus merampungkan proses akuisisi Sembcorp Environment Pte. Ltd (SembEnviro), perusahaan Singapura yang bergerak di bidang pengelolaan limbah dan solusi lingkungan. Melalui divestasi MCL, TBS berhasil mengurangi eksposur terhadap aset energi berbasis fosil secara signifikan. Upaya ini sekaligus mempercepat upaya dekarbonisasi perusahaan menuju netralitas karbon. Langkah strategis ini diperkirakan akan memangkas lebih dari 750 ribu ton CO₂ equivalent per tahun, setara dengan lebih dari 45 persen total emisi karbon TBS di tahun 2024. Di sisi lain, akuisisi SembEnviro memperkuat posisi TBS dalam bisnis ekonomi sirkular dan pengelolaan limbah di Asia Tenggara, melengkapi akuisisi sebelumnya di Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd. (AMES) di Singapura dan ARAH Environmental Group di Indonesia pada tahun 2023. Presiden Direktur TBS,&nbsp;Dicky Yordan menyatakan, aksi korporasi ini mencerminkan komitmen nyata TBS dalam menjalankan transformasi bisnis menuju keberlanjutan. "Kami percaya bahwa masa depan bisnis TBS harus berjalan seiring dengan upaya dekarbonisasi dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Kedua aksi korporasi penting yang dirampungkan baru-baru ini semakin mendekatkan kami pada visi tersebut," ujarnya, dalam keterangan tertulis Selasa (18/3) Strategi ini diyakini akan meningkatkan daya tarik TBS di kalangan investor, khususnya mereka yang mengutamakan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasinya. Dengan demikian, TBS akan semakin resilien serta relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global, di mana isu keberlanjutan semakin menjadi prioritas utama.

Langkah ini diperkirakan akan memangkas lebih dari 750 ribu ton CO₂ equivalent per tahun, setara dengan lebih dari 45 persen emisi TBS 2024

TBS Energi Utama Rampungkan Divestasi PLTU di Minahasa Utara, Akuisisi Pengelolaan Limbah di Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/TOBA4-1598959235.jpg" alt="PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan akan melakukan divestasi dua aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 200 MW. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan akan melakukan divestasi dua aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 200 MW. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) mengumumkan akan melakukan divestasi dua aset pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas total 200 megawatt (MW) untuk fokus ke bisnis hijau. Keputusan tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Independen dan Luar Biasa PT TBS Energi Utama Tbk di Jakarta, Kamis (14/11). Kedua PLTU tersebut adalah PT Minahasa Cahaya Lestari dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP), dengan PT Kalibiru Sulawesi Abadi (KSA) bertindak sebagai pembeli. Direktur TBS Energi Utama Juli Oktarina mengatakan bahwa keputusan untuk menjual aset PLTU itu merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030. Ia menyebutkan dengan divestasi dua aset PLTU diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon perseroan lebih dari 80 persen atau setara dengan 1,3 juta CO2 ekuivalen per tahun. "Memang masih ada surplus 300 ribu ton CO2 karena kami pada dasarnya adalah perusahaan batu bara. Saat ini perusahaan batu bara kami juga masih beroperasi, ada tiga tambang kami yang nantinya semuanya akan sepenuhnya habis pada 2027," ujar Juli, dikutip Jumat (15/11). Juli menyatakan dari hasil divestasi dua aset PLTU tersebut, TBS Energi Utama akan menerima dana segar sekitar USD 144,8 juta atau lebih tinggi dari nilai investasi awal perseroan sebesar USD 87,4 juta. Dana itu akan diinvestasikan untuk mempercepat pengembangan bisnis perseroan di sektor energi terbarukan, pengembangan kendaraan listrik, serta investasi dalam pengelolaan limbah. TBS Energi Utama saat ini tengah menjalankan transformasi menuju bisnis yang lebih hijau dan berkelanjutan yang disebut&nbsp;&ldquo;TBS 2030 Towards a Better Society&rdquo;,&nbsp;yang telah diluncurkan pada 2021. Sebagai bagian dari peta jalan TBS 2030, pemegang saham juga menyetujui langkah perseroan yang merencanakan reinvestasi bertahap dari bisnis berbasis bahan bakar fosil ke bisnis hijau hingga tahun 2030. Proses reinvestasi ini berlangsung pada 2021-2025 dan akan terus berlanjut hingga 2030.

Dari hasil divestasi dua aset PLTU tersebut, TBS Energi Utama akan menerima dana segar sekitar USD 144,8 juta.

Fokus Bisnis Hijau, PT TBS Energi Utama Divestasi Dua Aset PLTU 200 MW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/JKT_Raker-Komisi-VI-DPR-dengan-Menteri-BUMN_Salman-Toyibi-5JPG-2346906930.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut penambahan saham 10 persen PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menunggu finalisasi rencana investasi dari perusahaan tambang tersebut. "Masih dalam status pembicaraan. Memang Freeport sendiri, mereka akan bikin&nbsp;planning&nbsp;dulu nih investasinya berapa," ujar Erick di Jakarta, dikutip Jumat (8/11). Erick mengatakan, perhitungan rencana investasi memang harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Freeport merupakan hal yang wajar. Ia memastikan, pembahasan mengenai divestasi dari Freeport masih akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan. "Kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi. Ini hal yang lumrah, enggak ada yang alot, namanya proyeksi bisnis plan, total investasi kan harus dihitung dengan benar," katanya. Lebih lanjut, Erick menyampaikan, sebagai perwakilan dari pemerintah, Kementerian BUMN harus memastikan semua berjalan dengan baik, terlebih PTFI merupakan anak usaha dari Mind ID, BUMN holding pertambangan. Ia pun berharap pembahasan ini dapat segera diselesaikan. "Ya secepatnya, tergantung nanti proses daripada finalisasi angkanya," ucap Erick. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI) berpotensi diperoleh secara gratis oleh Indonesia. "Saya kan pernah ngomong kan, harganya sekecil-kecil mungkin. Bahkan berpotensi untuk gratis," kata Bahlil, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10). Mengenai alasan saham tambahan itu bisa diperoleh secara gratis, Bahlil menyatakan hal itu merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan. Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport, sebagai syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI.

Saat ini Mind ID memegang saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. Indonesia meminta tambahan 10 persen kepemilikan saham Freeport.

Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Penambahan Saham 10 Persen Freeport Masih Proses Finalisasi Angka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Menteri-ESDM-Arifin-Tasrif-Dery-Ridwansah-1-2512345295.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi para petinggi Kementerian ESDM saat konferensi pers terkait capaian kinerja sektor ESDM 2023 dan program kerja 2024 di Jakarta, Senin (15/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa draf Surat Keputusan (SK) untuk perpanjangan izin usaha tambang PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sudah disampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. &ldquo;Menteri ESDM telah menyampaikan draf SK IUPK PT Vale Indonesia Tbk kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat Nomor T-154/MB.04/MEM.S/2024 pada tanggal 22 Maret 2024,&rdquo; ujar Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (3/4). Perihal surat tersebut, kata Arifin, adalah Pengantar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian PT Vale Indonesia Tbk. Arifin menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah selesai dievaluasi terkait aspek administrasi, teknis, lingkungan, finansial, serta kinerja perusahaan. &ldquo;Selanjutnya, IUPK ini di Kementerian Investasi yang akan mengeluarkan izinnya,&rdquo; ujar Arifin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/014506656/lagi-garap-smelter-usd-9-miliar-vale-harap-adanya-iupk-beri-kepastian-rencana-investasi-perusahaan">Lagi Garap Smelter USD 9 Miliar, Vale Harap Adanya IUPK Beri Kepastian Rencana Investasi Perusahaan</a> Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin (26/2). Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham. Arifin Tasrif mengatakan proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah selesai, dengan perpanjangan kontrak selama 20 tahun. Ia mengatakan bahwa rekomendasi dokumen resmi IUPK tersebut diberikan pada Jumat (22/3). Adapun rekomendasi untuk pemberian IUPK tersebut datang dari Kementerian ESDM, dan perizinan akan dikeluarkan oleh Kementerian Investasi. Arifin mengatakan bahwa untuk memperpanjang izin tambang, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berkomitmen untuk investasi hingga senilai Rp 178,58 triliun atau 11,2 miliar dolar AS dengan kurs rupiah terhadap dolar senilai Rp 15.944.

Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Menteri ESDM Sebut Draf Perpanjangan Izin Vale Sudah di Meja Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/ibu-menkeu-1509426323.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN yang berjalan cukup baik dan solid." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan kinerja APBN yang berjalan cukup baik dan solid.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (27/3). Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, dan CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder. "Kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Mulai dari lanskap perekonomian global yang masih begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini," kata Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip dari Antara, Kamis (28/3). Selain membahas topik tersebut, Menkeu bercerita bahwa CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson akan berakhir masa jabatannya dan akan digantikan oleh Kathleen L. Quirk. "Saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat. Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya," kata Menkeu. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Menurut Bahlil, peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan. Ia mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia. Nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air. Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp 1.650 triliun.

"Saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat," kata Ani.

Intip Pertemuan Sri Mulyani dengan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson, Apa Saja sih yang Dibahas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divestasi saham&nbsp;PT Vale Indonesia oleh oleh Pemerintah Indonesia melaluiBUMN Holding Industri Pertambangan atau Mining Industry Indonesia (MIND ID) masih dalam tahap proses. Untuk itu, anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta proses divestasi saham PT Vale Indonesia dikawal, agar benar-benar berpihak bagi kemakmuran rakyat. Apalagi Vale Indonesia masih memiliki kewajiban divestasi 11 persen saham ke Indonesia, sebagai syarat peralihan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum 28 Desember 2025. &ldquo;Kita harus bisa mengawal proses divestasi Vale Indonesia agar sesuai dengan amanah konstitusi, di mana tanah, air, serta kekayaan di dalamnya benar-benar dimiliki negara untuk kemakmuran rakyat," kata Yulian Gunhar dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (15/5). Menurut Gunhar, penambahan saham MIND ID di PT Vale Indoneia Tbk melalui divestasi diharapkan bisa menjadi motor penggerak operasional perusahaan nikel tersebut. &ldquo;Penambahan saham MIND ID di PT Vale Indonesia Tbk diharapkan membuka banyak peluang meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, kemakmuran rakyat Indonesia maupun daerah tempatnya beroperasi,&rdquo; tegas politikus PDIP itu. Legislator asal Sumatera Selatan (Sumsel) itu menyarankan skema divestasi Vale Indonesia dapat mencontoh divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebagaimana diketahui, saham Indonesia mencapai 51 persen. Sehingga, sumber daya alam di Indonesia bisa dioptimalkan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. &ldquo;Skema divestasi saham Vale Indonesia sebaiknya meniru divestasi PT Freeport, yaitu 51 persen sahamnya dimiliki negara. Seperti kemauan tiga gubernur tempat beroperasinya Vale, serta rakyat Indonesia. Agar kepentingan nasional kita dalam penguasaan sumber daya alam bisa lebih optimal sesuai dengan Pasal 33 UUD RI 1945 dan UU Minerba,&rdquo; tegasnya. Gunhar mengingatkan, kesuksesan divestasi Vale Indonesia nantinya menjadi catatan indah kepemimpinan Presiden Jokowi, setelah sebelumnya sukses mengambil alih saham 51 persen PT Freeport Indonesia dari tangan asing. &ldquo;Ini menjadi momen penting bagi Presiden Jokowi. Beliau akan dikenang sebagai presiden Indonesia yang mampu menjaga kekayaan alam yang merupakan warisan untuk anak cucu Bangsa Indonesia, Presiden yang melaksanakan amanat UUD 45 pasal 33,&rdquo; katanya. Untuk diketahui, komposisi kepemilikan saham di Vale Indonesia, tercatat pemerintah melaui MIND ID telah memiliki 20 persen saham sejak 2020. Jumlah itu menempati posisi saham terbesar kedua. Vale Canada Limited masih menduduki posisi pemegang saham terbesar sebesar 43,79 persen. Posisi ketiga, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd menguasai saham sebesar 15,03 persen. Kemudian, publik mengantongi saham Vale sebanyak 21,18 persen.

Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar meminta proses divestasi saham PT Vale Indonesia dikawal, agar benar-benar berpihak bagi rakyat.

DPR Ingatkan Proses Divestasi PT Vale Indonesia Dikawal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/izin-lingkungan-freeport-rampung-divestasi-ditarget-akhir-tahun_m_.jpg" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya" width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) mengalami progres signifikan. Pemerintah pusat telah merampungkan persyaratan sektor lingkungan terkait pembuatan road map (peta jalan) pengelolaan limbah dan lingkungan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya setelah rapat terbatas di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin (29/11). Road map yang dipersiapkan, kata dia, hanya sampai 2024. Sebab, dia ingin strategi disusun bertahap. "Karena banyak yang mesti diselesaikan kan, bagaimana menurunkan tailing-nya (limbah sisa pemisahan, Red) itu bisa kelihatan di sini," kata Siti. Namun, secara prinsip, dia ingin setiap tahun ada pengurangan limbah yang berasal dari kegiatan produksi. Dengan selesainya peta jalan pengelolaan limbah, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) yang ditujukan kepada PT Freeport Indonesia sudah hampir tuntas. Sisanya tinggal menunggu rekomendasi gubernur Papua menyangkut izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Menteri asal Nasdem itu berharap IPPKH bisa segera dikeluarkan. Sebab, dengan terbitnya IPPKH, pihak PT Inalum tinggal membayar biaya divestasi 51 persen dari saham PT FI. Dengan demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dapat menerbitkan IUPK sekaligus menandakan Indonesia resmi menguasai perusahaan tambang emas tersebut. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan rekomendasi untuk memuluskan IPPKH guna penerbitan IUPK. "Ada rekomendasinya, memang kami yang keluarkan. Nanti kami akan buat surat untuk kasih ke Ibu Siti (Menteri LHK). Sebentar saya mau tanda tangan, selesai," tegas dia. Pada kesempatan itu, Lukas juga meluruskan isu yang menyebut dirinya tidak sepakat dengan skema pembagian saham. Menurut dia, pihaknya hanya menolak nama PT Indocopper Investama (PII) sebagai perusahaan yang bersama BUMD akan mengelola 26 persen saham. Terkait jalan keluarnya, Lukas menyebut akan ada pembicaraan lanjutan untuk menyiapkan nama baru. Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap proses divestasi saham PT FI bisa segera dituntaskan. Mantan wali kota Solo itu berharap transaksi tersebut bisa rampung pada akhir tahun ini.&nbsp;

Izin Lingkungan Freeport Rampung, Divestasi Ditarget Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-penghitungan-jonan-soal-nilai-saham-freeport-kata-pengamat_m_162419.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat balasan Freeport McMoran, induk usaha dari PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah Indonesia, yang dibocorkan di publik, menunjukkan bahwa masih ada perbedaan pendapat dalam penetapan harga divestasi 51 persen saham Freeport. Pemerintah mengusulkan bahwa penetapan harga saham Freeport ditetapkan berdasarkan perhitungan asset dan cadangan hingga 2021. Sedangkan, Freeport menghendaki penetapan harga saham yang memperhitungkan aset dan cadangan hingga 2041. Pada saat Freeport menawarkan divestasi 10,64 persen tahun lalu, Freeport memasukan aset dan cadangan hingga 2041. Dengan asumsi tersebut, Freeport mentapkan nilai saham 10,64 persen sebesar USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 22,95 triliun (kurs Rp. 13.500 per USD). "Berdasarkan perhitungan Freeport itu, harga 100 persen saham ditetapkan sebesar USD 10,70 miliar atau sekitar Rp 144.45 triliun. Dengan demikian, harga 41,36 persen saham, untuk mencapai divestasi saham 51 persen, diperkirakan sekitar sekitar USD 4,43 miliar atau sekitar Rp 58,32 triliun," kata Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi, Kamis (12/10). Berbeda dengan Freeport, Kementerian ESDM justru memiliki formulasi sendiri. Kalkulasi harga harga 10,64 persen saham sebesar USD 630 juta atau sekitar Rp 8,19 triliun. Asumsinya, ESDM memasukan perhitungan aset dan cadangan hingga 2021. Berdasarkan perhitungan itu, harga 100 persen saham Freeport diperkirakan sekitar USD 5,90 miliar atau Rp 79,65 triliun. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, harga 41,36 persen saham diperkirakan sebesar USD 2,44 miliar atau Rp 32,94 triliun. "Di tengah perbedaan dalam penetapan harga saham, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menghitung harga saham dengan pengunaan dasar yang berbeda. Dalam penetapan harga saham, Jonan tidak memasukan variabel aset dan cadangan. Jonan menetapkan fair market price yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoran (FCX) di bursa New York, dan kontribusi keuntungan Freeport Indonesia terhadap induk perusahaan," jelas dia. "Jonan memperkirakan nilai kapitalisasi pasar FCX senilai USD 20,74 miliar pada saat penutupan perdagangan pada Senin (9/10). Sedangkan, kontribusi keuntungan Freeport Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun terakhir diperkirakan rata-rata sebesar 40 persen," tambahnya. Dengan perhitungan tersebut, Jonan memperkirakan nilai 100 persen saham Freeport Indonesia sebesar USD 8,01 atau sekitar Rp 108 triliun. Untuk mendapatkan 41,36 persen saham, Jonan memeperkirakan harganya sebesar USD 3,31 miliar atau setara Rp 44,67 triliun. Kalau dibandingkan besaran harga saham ditetapkan oleh Freeport dan ESDM, ada selisih harga 41,36 persen saham sekitar USD 4,80 miliar atau setara Rp 26,80 triliun. Namun, jika dibandingkan penetapan harga saham oleh Freeport dan Jonan, masih ada selisih, tetapi selisihanya relatif kecil, sekitar USD 2,70 miliar dollar AS atau Rp. 15,07 triliun. "Untuk mencapai hasil perundingan yang win-win solution, hasil perhitungan Jonan dalam penetapan harga saham dapat ditawarkan kepada Freeport sebagai salah satu opsi jalan tengah. Kalau ternyata Freeport masih juga menolak opsi perhitungan Jonan, pemerintah sebaiknya memutuskan untuk memilih opsi mengambil alih Freeport pada 2021, pada saat kontrak karya berakhir," pungkasnya.

Ini Penghitungan Jonan Soal Nilai Saham Freeport, Kata Pengamat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#divestasi

Berita Terkini