<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/18/2148396119-3208814524.jpg" alt="Ilustrasi orang yang sedang membersihkan rumah. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang sedang membersihkan rumah. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.Com&nbsp;- Rumah sering dianggap sebagai tempat paling aman untuk mempertahankan kebiasaan lama.&nbsp; <div> Banyak rutinitas rumah tangga dijalani bertahun-tahun tanpa pernah dipertanyakan karena dianggap normal, diwariskan, dan sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari.&nbsp; Namun perubahan zaman, ritme hidup, dan kesadaran baru tentang kesehatan serta relasi membuat sebagian kebiasaan tersebut tidak lagi relevan. Kebiasaan yang dulunya terasa wajar kini justru berpotensi memicu kelelahan, konflik, hingga masalah kesehatan.&nbsp; Mengubahnya bukan berarti melawan tradisi, melainkan menyesuaikan cara hidup agar lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.&nbsp; Dilansir dari Geediting, inilah delapan kebiasaan rumah tangga yang perlahan perlu ditinjau ulang dan diubah di zaman sekarang. 1. Semua Pekerjaan Rumah Dibebankan pada Satu Orang Pembagian peran yang timpang di rumah sudah lama dianggap normal.&nbsp; Pekerjaan domestik sering jatuh pada satu pihak, sementara yang lain merasa cukup dengan peran di luar rumah. Pola ini kini semakin terasa melelahkan, terutama ketika semua anggota keluarga sama-sama memiliki aktivitas padat.&nbsp; Rumah tangga modern menuntut kerja sama, bukan pembagian peran berdasarkan kebiasaan lama semata.&nbsp; Ketika tanggung jawab dibagi secara adil, suasana rumah menjadi lebih sehat dan saling menghargai. 2. Menyimpan Barang yang Sudah Tidak Terpakai Kebiasaan menyimpan barang rusak atau tidak terpakai sering beralasan &ldquo;sayang kalau dibuang&rdquo;.&nbsp; Lemari penuh, gudang sesak, dan sudut rumah dipenuhi benda yang jarang disentuh. Tanpa disadari, kondisi ini menciptakan stres visual dan menyulitkan pergerakan.&nbsp; Rumah seharusnya menjadi ruang bernapas, bukan tempat menumpuk masa lalu.&nbsp; Menyederhanakan barang membantu menciptakan suasana yang lebih rapi dan tenang. 3. Mengabaikan Ventilasi dan Pencahayaan Alami Menutup rumah rapat demi keamanan atau kenyamanan sudah lama dianggap wajar.&nbsp; Jendela jarang dibuka, cahaya alami minim, dan sirkulasi udara kurang diperhatikan. Kebiasaan ini berdampak langsung pada kesehatan. Udara pengap dan cahaya yang kurang dapat memengaruhi suasana hati serta kualitas tidur.&nbsp; Membiarkan rumah &ldquo;bernapas&rdquo; melalui ventilasi yang baik menjadi kebutuhan, bukan sekadar pilihan. 4. Makan Tanpa Kesadaran di Depan Layar Makan sambil menonton televisi atau memegang gawai sering dianggap praktis.&nbsp; Kebiasaan ini membuat waktu makan kehilangan makna sebagai momen berkumpul. Tanpa disadari, pola ini memicu makan berlebihan dan mengurangi komunikasi antaranggota keluarga.&nbsp; Mengembalikan waktu makan sebagai ruang interaksi sederhana membantu memperkuat ikatan emosional di rumah. 5. Menganggap Bersih Sekadar Terlihat Rapi Rumah terlihat rapi belum tentu benar-benar bersih. Membersihkan hanya bagian yang tampak sering menjadi kebiasaan turun-temurun. Padahal kebersihan menyangkut area tersembunyi seperti ventilasi, sudut lembap, dan permukaan yang jarang disentuh.&nbsp; Kesadaran baru tentang kebersihan menuntut perhatian pada kesehatan jangka panjang, bukan sekadar tampilan luar. 6. Membiasakan Nada Tinggi dalam Komunikasi Rumah Berbicara dengan nada tinggi di rumah sering dianggap ekspresi biasa, terutama ketika lelah atau emosi. Kebiasaan ini perlahan membentuk suasana tegang tanpa disadari. Komunikasi yang keras berulang kali dapat memengaruhi psikologis anggota keluarga, terutama anak.&nbsp; Mengubah cara berbicara menjadi lebih tenang dan saling mendengar menciptakan rasa aman emosional di dalam rumah. 7. Menunda Perbaikan Kecil Sampai Menjadi Masalah Besar Keran bocor, pintu berdecit, atau kabel terkelupas sering diabaikan karena dianggap sepele. Penundaan ini menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Masalah kecil yang dibiarkan justru berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar dan biaya lebih tinggi.&nbsp; Perubahan kebiasaan untuk segera menangani hal kecil membantu menjaga rumah tetap aman dan nyaman. 8. Mengorbankan Waktu Istirahat Demi Kesibukan Rumah Kesibukan rumah tangga sering membuat waktu istirahat dianggap nomor sekian.&nbsp; Bangun lebih awal, tidur larut, dan jarang mengambil jeda menjadi pola yang dianggap lumrah. &nbsp; Kebiasaan ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Rumah seharusnya menjadi tempat memulihkan energi, bukan sumber kelelahan.&nbsp; Menjadikan istirahat sebagai prioritas merupakan langkah penting untuk kualitas hidup yang lebih baik. &nbsp; *** </div>

Dilansir dari Geediting, inilah delapan kebiasaan rumah tangga yang perlahan perlu ditinjau ulang dan diubah di zaman sekarang.

Dulu Dianggap Wajar, 8 Kebiasaan Rumah Tangga Ini Perlu Diubah di Zaman Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/kIrFTo7wmfxa3sGaOiOhtlRQltYVbqHUwpqwA2BN-3042565650.jpg" alt="Seremonial keberangkatan Transjabodetabek di Terminal 6 Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (5/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Seremonial keberangkatan Transjabodetabek di Terminal 6 Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (5/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Transjakarta resmi mengubah titik naik dan pemberhentian akhir bus TransJabodetabek rute P11 Bogor&ndash;Blok M. Perubahan ini mulai berlaku mulai Senin (30/6) besok dan bersifat permanen. Kini, titik angkut penumpang tidak lagi di Halte Cidangiang, melainkan bergeser ke Botani Square, yang lebih dikenal sebagai Parkiran Bus Damri. Tak hanya itu, titik pemberhentian akhir juga ikut pindah dari Terminal Baranangsiang ke lokasi yang sama, yakni di Botani Square. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menegaskan modifikasi rute ini berlaku seterusnya demi kenyamanan pelanggan. "Untuk kenyamanan pelanggan, modifikasinya bersifat permanen. Salah satu alasannya agar titik ujungnya sama, jadi pelanggan bisa naik dan turun di tempat yang sama," ujar Ayu. Tak hanya merombak titik naik-turun, Transjakarta juga sudah menyiapkan infrastruktur pendukung di lokasi baru. "Selain itu, kami juga sudah menyiapkan prasarana haltenya juga di Botani Square," ucapnya. Diketahui, sejak awal Juni 2025, rute TransJabodetabek P11 yang menghubungkan Kota Bogor dengan Blok M, Jakarta, sudah mulai beroperasi. Warga Bogor kini bisa langsung menuju pusat kota Jakarta hanya dengan tarif Rp 3.500. Bus TransJabodetabek P11 ini beroperasi dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB, dengan waktu tunggu rata-rata sekitar 15 menit. Saat ini tersedia 16 unit bus yang melayani rute Bogor &ndash; Blok M pulang-pergi setiap hari.

Transjakarta mengubah titik naik dan pemberhentian akhir bus rute P11 Bogor-Blok M ke Botani Square mulai 30 Juni 2025.

Rute TransJabodetabek Bogor–Blok M Diubah, Penumpang Kini Naik-Turun di Botani Square

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/MK-932956994.jpg" alt="Hakim Konstitusi sekaligus Jubir MK luruskan informasi ambang batas parlemen. (Antaranews)" width="100%">
<figcaption>Hakim Konstitusi sekaligus Jubir MK luruskan informasi ambang batas parlemen. (Antaranews)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Enny Nurbaningsih, yang merupakan Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), telah menegaskan bahwa putusan atas gugatan uji materi yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen sebesar empat persen. Dia menjelaskan bahwa dalam amar putusannya, MK meminta pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. Enny menyatakan bahwa putusan tersebut tidak menghilangkan ambang batas, tetapi meminta pembuat undang-undang untuk menetapkan threshold yang lebih masuk akal. Menurutnya, ambang batas parlemen harus ditetapkan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif untuk meminimalkan ketidak-proporsionalan dalam hasil pemilu. Dia juga menjelaskan bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tetap dianggap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya. Selain itu, dia menegaskan bahwa MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan ambang batas parlemen empat persen, yang telah menyebabkan disproporsionalitas antara suara pemilih dan jumlah partai politik di DPR. MK berpendapat bahwa ambang batas parlemen perlu segera diubah agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan mencegah terbuangnya suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Perludem mengajukan permohonan uji materi terhadap frasa &lsquo;paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional&rsquo; pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu karena dianggap tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Perludem menginginkan agar norma pasal tersebut diinterpretasikan sebagai berikut: "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan". MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem tentang tata cara penentuan ambang batas parlemen telah terbukti. Namun, MK tidak bisa mengabulkan permohonan untuk menginterpretasikan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembuat undang-undang. "Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dia menegaskan bahwa MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan ambang batas parlemen empat persen

Misinformasi Ambang Batas Parlemen Dihapus, MK Sebut Diubah Demi Suara Pemilih Tak Terbuang

diubah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#diubah

Berita Terkini

Dulu Dianggap Wajar, 8 Kebiasaan Rumah Tangga Ini Perlu Diubah di Zaman Sekarang!

Rute TransJabodetabek Bogor–Blok M Diubah, Penumpang Kini Naik-Turun di Botani Square

Misinformasi Ambang Batas Parlemen Dihapus, MK Sebut Diubah Demi Suara Pemilih Tak Terbuang

Download Aplikasi JawaPos.com