<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/Penyerahan-denda-kehutanan-dan-korupsi-Dery-Ridwansah-2JPG-258524056.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepanjang 2025, isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu narasi politik yang paling konsisten mewarnai ruang publik. Wacana perombakan kabinet tersebut terus bergulir seiring dinamika internal pemerintahan dan ekspektasi publik terhadap kinerja para menteri. Sejak awal masa pemerintahan, reshuffle telah hadir sebagai topik yang mengiringi langkah-langkah konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Selama satu tahun terakhir, tidak ada pernyataan resmi jika hendak melakukan reshuffle kabinet. Namun, hanya dasi biru muda yang menjadi simbol bagi tamu yang datang ke Istana Negara. Simbol tersebut memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo akan merombak jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle dilakukan seiring berjalannya waktu, terutama ketika publik mulai menilai sejauh mana janji politik dan program prioritas mampu diwujudkan oleh kabinet yang dibentuk dengan dukungan koalisi besar Dalam konteks ini, reshuffle kabinet tak lagi dipandang semata sebagai perombakan posisi menteri. Lebih dari itu, reshuffle dimaknai sebagai simbol arah, gaya, dan watak kepemimpinan Prabowo di tahun pertamanya memimpin Indonesia. <h3>Reshuffle Pertama, 19 Februari 2025</h3> Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pertamanya pada 19 Februari 2025. Dalam perombakan awal pemerintahan tersebut, Presiden mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Soemantri Brodjonegoro, dengan Brian Yuliarto yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB). Pergantian ini dipandang sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas serta kinerja sektor pendidikan nasional, khususnya dalam penguatan riset dan inovasi yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan. Sebelum reshuffle dilakukan, Soemantri Brodjonegoro sempat menghadapi dinamika internal di kementeriannya. Pada pertengahan Januari 2025, ratusan pegawai menyampaikan protes terhadap kepemimpinannya, yang kemudian memicu sorotan publik terhadap kinerja kementerian tersebut. Dinamika internal tersebut pada akhirnya berujung pada keputusan Presiden Prabowo untuk mencopot Soemantri dari jabatannya. Brian Yuliarto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan kepemimpinan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi hingga akhir masa jabatan periode 2024&ndash;2029. Pelantikan Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 19 Februari 2025. Penunjukan akademisi berlatar riset itu juga dibaca sebagai sinyal penekanan pemerintah terhadap penguatan sains, teknologi, dan inovasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Selain melantik Brian Yuliarto, Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP. Bersamaan dengan itu, Prabowo juga melantik Amalia Adininggar Widyasanti sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Sonny Harry Budiutomo menjadi Wakil Kepala BPS. <h3 class="class-paragraph">Reshuffle Kedua, 8 September 2025</h3> Reshuffle kabinet kedua dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Dalam perombakan ini, Prabowo mengambil langkah yang dinilai signifikan dengan menggeser posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani dan menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai penggantinya. Sepak terjang Purbaya pun langsung menjadi sorotan di awal kepemimpinannya. Sikap ceplas-ceplosnya membuat dia mendapat julukan menteri koboi. Pergantian di pos strategis keuangan negara tersebut menjadi sorotan utama publik, mengingat Kementerian Keuangan memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas fiskal, pengelolaan APBN, serta pembiayaan program-program prioritas pemerintahan. Selain melakukan perubahan di sektor keuangan, Prabowo juga memperkenalkan struktur baru dalam kabinetnya dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini menandai perluasan desain kelembagaan pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih. Kementerian Haji dan Umrah dibentuk dengan tujuan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Kehadiran kementerian khusus ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat Islam Indonesia yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci, Mekkah, Arab Saudi. Mochamad Irfan Yusuf dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah, sementara Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah seiring perubahan nomenklatur Badan Haji dan Umrah menjadi kementerian. Tak hanya itu, dalam perombakan itu, Presiden Prabowo juga melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding. Prabowo juga mendepak Budi Arie Setiadi yang dikenal sebagai Ketua Umum Projo dari posisi Menteri Koperasi yang digantikan oleh Ferry Juliantono. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Namun, Prabowo tidak langsung mengganti penggantinya, sehingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sempat menjadi Menko Polkam ad interim. <h3>Reshuffle ketiga, 17 September 2025</h3> Perombakan kabinet yang ketiga kalinya dilakukan Prabowo pada 17 September 2025. Saat itu, ada banyak pejabat yang dilantik, salah satunya Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago mengisi posisi Menko Polkam. Sejak Djamari dilantik, secara otomatis Sjafrie Sjamsoeddin tidak lagi menjabat sebagai Menko Polkam ad interim. Selain itu, Prabowo menggeser posisi Erick Thohir dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo. Tak hanya itu, ada tiga wakil menteri, kepala badan, serta wakil kepala badan yang ikut dilantik. Mereka yakni, Afriansyah Noor dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) menggantikan posisi Immanuel Ebenezer yang menjadi tersangka KPK. Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar, Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi menggantikan posisi Ferry Juliantono. Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pengisian sejumlah posisi strategis di lingkungan istana dan lembaga negara. Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sementara Muhammad Qodari dipercaya mengemban jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Selain itu, Prabowo menunjuk Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Penunjukan ini dinilai memperkuat perhatian pemerintah terhadap isu stabilitas keamanan dan pembenahan institusi kepolisian. Presiden juga menambah struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional dengan melantik dua Wakil Kepala, yakni Nanik Sudaryati Deyang dan Sony Sanjaya. Penambahan posisi tersebut mencerminkan fokus pemerintah terhadap agenda peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Di akhir rangkaian pelantikan, Prabowo melantik Sara Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penunjukan ini dipandang strategis mengingat peran LKPP dalam memastikan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. <h3>Reshuffle keempat, 8 Oktober 2025</h3> Proses perombakan kabinet kembali dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Oktober 2025. Namun, berbeda dengan reshuffle sebelumnya, kali ini tidak ada menteri maupun wakil menteri yang diganti. Presiden hanya menambah dua posisi wakil menteri di kementerian teknis. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benyamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Penambahan jabatan ini dinilai sebagai upaya memperkuat kinerja kementerian strategis yang memiliki beban kerja tinggi. Selain itu, Presiden juga melantik dua Asisten Khusus Presiden. Dirgayuza Setiawan ditunjuk sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan, sementara Agung Gumilar Saputra dipercaya sebagai Asisten Khusus Presiden Bidang Analisis Data Strategis. Pada momentum yang sama, Prabowo turut melantik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni Mathius D Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Di sektor badan usaha milik negara, Presiden melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN. Sementara itu, Aminudin Maruf dan Teddy Barata ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN. Prabowo juga melantik enam anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mereka adalah Anggito Abimanyu sebagai Ketua, Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua, serta Doddy Zulverdi, Ferdinan Dwikoraja Purba, Suminto, dan Aida S Budiman sebagai anggota. Tak hanya itu, Presiden turut melantik jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Komite ini diketuai oleh Velix Vernando Wanggai. Selain Velix, sembilan anggota lainnya yang dilantik yakni John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yani, John Gluba Gebze, serta Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale. <h3>Pelantikan Kepala BRIN, 10 November 2025</h3> Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali melantik pejabat setingkat kepala lembaga. Kali ini, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria resmi dilantik sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menggantikan Laksana Tri Handoko. Bersamaan dengan pelantikan Arif Satria, Presiden juga melantik Amarulla Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Penunjukan dua figur akademik tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat arah riset dan inovasi nasional di bawah pemerintahan Prabowo. Dengan pelantikan tersebut, dalam kurun satu tahun terakhir setidaknya telah berlangsung lima kali agenda pelantikan pejabat di Istana Negara. Rangkaian pelantikan itu mencakup menteri, wakil menteri, hingga pimpinan lembaga strategis negara. Menariknya, seluruh agenda pelantikan tersebut kerap berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di kalangan jurnalis dan lingkaran Istana, hanya satu isyarat yang kerap menjadi penanda: para pejabat yang dipanggil mengenakan dasi biru muda saat memasuki kompleks Istana.

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu narasi politik yang paling konsisten.

Kaleidoskop 2025: Setahun Prabowo 4 Kali Rombak Kabinet, Ada Menteri yang Digosipkan Selingkuh hingga Kemunculan "Koboi"

Dito Ariotedjo dan Davina karamoy

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Dito Ariotedjo dan Davina karamoy

Berita Terkini

Kaleidoskop 2025: Setahun Prabowo 4 Kali Rombak Kabinet, Ada Menteri yang Digosipkan Selingkuh hingga Kemunculan "Koboi"

Download Aplikasi JawaPos.com