<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/17/IMG_2808-1291544080.jpg" alt="Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPR Setya Novanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). (Desca Lidya Natalia/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali angkat suara mengenai bebas bersyarat yang diterima terpidana korupsi Setya Novanto. Keputusan ini dipastikan telah melalui beberapa pertimbangan hingga Novanto keluar dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama, berdasarkan putusan Mahkamah Agung mengenai Peninjauan Kembali Nomor32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025, hukuman pidana yang semula 15 tahun telah diubah menjadi 12 Tahun 6 Bulan serta denda Rp 500.000.000 subsider 6 bulan kurungan) dan uang pengganti Rp 49.052.289.803 (subsider kurungan 2 tahun)," ujar Kusnali, Rabu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, usulan Program Pembebasan Bersyarat Setya Novanto juga telah disetujui oleh</div> <div dir="auto">Sidang TPP Ditjenpas pada 10 Agustus 2025 untuk direkomendasikan mendapatkan persetujuan lanjutan dari pimpinan. Persetujuan ini diberikan kepada banyak narapidana, tidak hanya Novanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persetujuan rekomendasi diberikan bersama 1000 usulan program Integrasi warga binaan seluruh Indonesia lainnya, dengan pertimbangan telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016457156/balita-di-sukabumi-meninggal-dipenuhi-cacing-gubernur-jabar-dedi-mulyadi-pelayanan-tingkat-desa-gagal">Balita di Sukabumi Meninggal Dipenuhi Cacing, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Pelayanan Tingkat Desa Gagal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyatakan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, Setya Novanto dinyatakan telah memenuhi persyaratan baik persharatan Administratif maupun Subatantif berupa berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan risiko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Selain itu yang bersangkutan juga telah menjalani 2/3 masa pidana dan telah membayar Denda sebesar Rp 500.000.000 uang pengganti, dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari KPK No.B/5238/Eks.01.08/26/08 2025 tanggal 14 Agustus 2025. Juga sudah membayar</div> <div dir="auto">Rp 43.738.291.585 pidana Uang Pengganti, sisa Rp 5.313.998.118 (subsider 2 bulan 15 hari). Sudah diselesaikan berdasarkan ketetapan dari KPK," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, pada tanggal 16 Agustus 2025 yang bersangkutan dikeluarkan dari Lapas Sukamiskin dengan Program Bersyarat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2025 No. Nomor PAS-1423 PK.05.03 Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejak tanggal 16 Agustus 2025 maka status Setya Novanto berubah dari narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan ( Bapas) Bandung, mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandung sampai tanggal 1 April 2029," tandasnya.</div>

Keputusan ini dipastikan telah melalui beberapa pertimbangan hingga Novanto keluar dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin.

Ditjenpas Jabar Jelaskan 3 Alasan Setya Novanto Bisa Terima Bebas Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/IMG-20250311-WA0107-2894397838.jpg" alt="Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi meninjau langsung kondisi Lapas Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Selasa (11/3). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi meninjau langsung kondisi Lapas Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Selasa (11/3). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 52 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur dari dalam Lapas, pada Senin (10/3). Sebanyak 21 orang narapidana telah tertangkap dan menyerahkan diri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi meninjau langsung kondisi Lapas Kutacane. Mashudi berjanji akan menindaklanjuti keluhan warga binaan, salah satunya akan merelokasi Lapas Kutacane.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bismillahirrohmannirohim kami sampaikan surat hibah untuk relokasi Lapas Kutacane," kata Mashudi di Lapas Kutacane, Aceh, Selasa (11/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Relokasi ini dilakukan setelah mendapat hibah tanah seluas 4,1 hektare dari Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry. Relokasi itu dilakukan, mengingat Lapas Kutacane mengalami kelebihan kapasitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sangat prihatin ada warga binaan yang harus tidur di luar kamar hunian, karena kamar hunian yang ada tidak mencukupi. Kapasitas yang hanya untuk 100 orang, harus terisi 386 orang, over lebih dari 300 persen. Sedangkan kekuatan petugas lenjagaannya 24 orang, 7 orang per shift," ujar Mashudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015750094/menteri-imipas-duga-kaburnya-50-napi-dari-lapas-kutacane-aceh-akibat-penjara-terlalu-penuh-sesak">Menteri Imipas Duga Kaburnya 50 Napi dari Lapas Kutacane Aceh Akibat Penjara Terlalu Penuh Sesak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, berbagai upaya terus dioptimalkan untuk menurunkan over kapasiras di Lapas dan Rutan. Selain mengupayakan bangunan Lapas dan Rutan yang baru, juga optimalisasi pemberian hak bersyarat dan resistribusi warga binaan ke lapas rutan yang lebih rendah huniannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mashudi juga berharap, kasus pengguna narkotika tidak harus menghuni Lapas dan Rutan. Sebab, terdapat beberapa Lapas dan Rutan lagi di Aceh yang over kapasitas lebih dari 300 persen dan harus segera direlokasi atau penataan ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Antara lain Lapas Bireun (480 persen) Lapas Idi (600 persen) dan Lapas&nbsp; Lhoksemawe (300 persen)," ucap Mashudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mashudi memastikan pelayanan makan&nbsp; dan layanan warga binaan lainnya tetap diberikan sesuai ketentuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait tuntutan warga binaan untuk standar makanan yang lebih baik akan terus mengupayakan standar pelayanan," pungkasnya.</div>

Sebanyak 52 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur dari dalam Lapas.

Puluhan Napi Kabur dari Lapas Kutacane Aceh, Dirjen PAS Akan Relokasi Akibat Over Kapasitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/JKT-Sidang-Lanjutan-Mario-Dandy-dan-Sean-Lukas-Salman-Toyibi-8-3327013093.jpg" alt="Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham angkat suara mengenai kabar Mario Dandy bisa menggunakan telepon di Lapas." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy Satriyo. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham angkat suara mengenai kabar Mario Dandy bisa menggunakan telepon di Lapas.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham angkat suara mengenai kabar terdakwa Mario Dandy Satriyo bisa menggunakan telepon selama berada di dalam Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Kementerian menyebut layanan telekomunikasi merupakan hak yang diberikan kepada seluruh tahanan, termasuk Dandy.</p> <p>"Mario Dandy diberikan hak untuk berkomunikasi dengan menggunakan layanan komunikasi yang disediakan di Lapas," kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti saat dihubungi, Kamis (29/6).</p> <p>Rika menjelaskan, layanan komunikasi ini diberikan kepada semua penghuni lapas pada jam kerja dari Senin sampai Jumat. Ada aturan yang diterapkan pihak lapas mengenai fasilitas ini.</p> <p>"Layanan ini diberikan kepada semua penghuni Lapas secara gratis," tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, pengacara Cristalino David Ozora, Mellisa Anggraini membuat unggahan yang menyebutkan jika terdakwa Mario Dandy Satriyo bisa dengan leluasa melakukan panggilan telepon dari dalam Lapas Salemba, Jakarta Pusat. Apalagi yang dihubungi adalah pihak yang hendak menjadi saksi dalam persidangan.</p> <p>Unggahan ini kemudian menuai reaksi dari ayah David, Yonathan Latumahina. Melalui akun Twitter-nya, Yonathan menautkan akun Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menko Polhukam Mahfud MD.</p> <p>"Bocah ini dilepas aja pak @ST_Burhanuddin @mohmahfudmd. Saya urus sendiri sisanya," tulis Yonathan.</p> <p>Sementara itu, Mellisa tidak terlalu merinci ihwal percakapan telepon Dandy dengan saksi untuk persidangan tersebut. Dia hanya memastikan informasi mengenai Dandy melakukan panggilan telepon dari pihak yang menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p> <p>"Dari salah satu saksi yang hadir," kata Mellisa kepada JawaPos.com.</p> <p>Mellisa tidak menjelaskan jenis intervensi yang dilakukan Dandy kepada saksi tersebut. Namun, asumsinya adalah agar saksi memberikan kesaksian seperti yang diinginkan oleh Dandy.</p>

Rika menjelaskan, layanan komunikasi ini diberikan kepada semua penghuni lapas pada jam kerja dari Senin sampai Jumat.

Mario Dandy Bisa Menelepon dari Lapas, Ditjenpas: Layanan Komunikasi Diberikan kepada Semua Penghuni Lapas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230130_1352521.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto (kiri) memberikan keterangan terkait pengungkapan jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan narkotika di Lapas Palu di Mapolda Sulteng, Senin (30/1). Kristina Natalia/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto (kiri) memberikan keterangan terkait pengungkapan jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan narkotika di Lapas Palu di Mapolda Sulteng, Senin (30/1). Kristina Natalia/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Sulawesi Tengah baru saja mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) Palu. Aset yang berhasil disita Polri pun angkanya fantastis.<br /> <br /> Humas Ditjen Pas Kemenkumham, Rika Aprianti menyatakan, pihaknya akan maksimal membantu pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus pengendalian peredaran narkoba dan TPPU dari dalam lapas yang dilakukan warga binaan berinisial IL.<br /> <br /> "Kami akan terbuka membantu aparat kepolisian dalam menuntaskan kasus ini. Semua informasi yang dibutuhkan akan kami serahkan kepada penyidik," kata Rika kepada wartawan, Selasa (31/1).<br /> <br /> Rika mengatakan, Ditjen Pas akan menyelidiki kasus ini sampai tuntas termasuk kemungkinan adanya oknum yang bermain-main dalam kasus ini. "Jika ditemukan oknum yang terlibat, Ditjen Pas pasti akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Palu, Gunawan menambahkan, IL diketahui berstatus narapidana pada 18 Oktober 2017 dengan perkara narkotika. Dia dipidana penjara selama 17 tahun dengan denda Rp 15 miliar subsider 6 bulan kurungan.<br /> <br /> ”Sejak awal pemeriksaan terhadap IL dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pihak Lapas Kelas II A Palu telah memberikan dukungan kepada pihak Polda Sulteng untuk memeriksa WBP dan yang bersangkutan dibawa ke Polda guna kepentingan penyidikan," kata Gunawan.<br /> <br /> Mengenai isu tentang beredarnya narkoba di dalam lapas, Gunawan menegaskan bahwa hal itu tidak benar. Perputaran uang oleh IL juga tidak terjadi di dalam Lapasnya.<br /> <br /> "Selama ini masalah narkoba selalu menjadi atensi bagi kami di lapas untuk menciptakan Lapas BERSINAR (BERSIH NARKOBA) seperti yang telah dicanangkan Ditjen PAS bekerjasama dengan pihak BNN Provinsi Sulawesi Tengah," tegasnya.<br /> <br /> Diketahui, Polda Sulawesi Tengah mengungkap jaringan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Palu. Polda menyita aset dari tersangka senilai Rp 9,3 miliar.<br /> <br /> ”Ada tiga tersangka yang diamankan karena terlibat dalam kasus ini dari peredaran narkoba dan ketiga tersangka itu adalah IL, SK, dan KAS, yang masih memiliki hubungan keluarga dekat,” kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto di kota Palu, Senin (30/1).<br /> <br /> Dia mengemukakan, dari kasus tersebut polisi berhasil menyita barang bukti berupa dua unit rumah, tiga bidang tanah, satu rumah toko (ruko), enam unit kendaraan roda empat, dan 24 kendaraan roda dua. Total aset yang disita senilai Rp 9,3 miliar.<br /> <br /> Dia menjelaskan, ketiganya memiliki peran masing-masing yang mana tersangka IL bertugas mengendalikan narkoba dari Lapas. Sedangkan SK bertugas membuat rekening atas nama orang lain lalu digunakan untuk menampung uang dari hasil jual beli narkoba. ”KAS berperan menyembunyikan harta tidak bergerak yang merupakan hasil jual beli narkoba,” jelas Didik Supranoto.

Soal TPPU Rp 9,3 M di Lapas Palu, Ditjenpas: Sanksi Oknum Terlibat

ditjenpas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjenpas

Berita Terkini

Ditjenpas Jabar Jelaskan 3 Alasan Setya Novanto Bisa Terima Bebas Bersyarat

Puluhan Napi Kabur dari Lapas Kutacane Aceh, Dirjen PAS Akan Relokasi Akibat Over Kapasitas

Mario Dandy Bisa Menelepon dari Lapas, Ditjenpas: Layanan Komunikasi Diberikan kepada Semua Penghuni Lapas

Soal TPPU Rp 9,3 M di Lapas Palu, Ditjenpas: Sanksi Oknum Terlibat

Download Aplikasi JawaPos.com