<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/KEMENTAN-1110D.jpg" alt="Mentan Syahrul Yasin Limpo menyerahkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 kepada Dirjen PSP Ali Jamil. Dua penghargaan diterima Ditjen PSP yakni kategori pertama yakni" width="100%">
<figcaption>Mentan Syahrul Yasin Limpo menyerahkan penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 kepada Dirjen PSP Ali Jamil. Dua penghargaan diterima Ditjen PSP yakni kategori pertama yakni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyelenggarakan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Sejumlah penghargaan diberikan sebagai bentuk reward atas kinerja yang telah dilakukan selama ini. Pada kesempatan itu, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebagai unit kerja Eselon I Kementan berhasil meraih dua kategori penghargaan.  Penghargaan untuk kategori pertama yakni "Penderasan Informasi Publik Terbaik." Sedangkan kategori kedua yakni "Pelayanan Informasi Publik Teresponsif."  Dalam sambutannya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya layanan dan akses data dan keterbukaan informasi publik dalam menjalankan roda pembangunan pertanian masa depan yang memiliki misi maju, mandiri dan modern. "Informasi publik merupakan awal dari lahirnya sebuah data yang penting sebelum melakukan pengambilan kebijakan," tutur Mentan SYL, Senin (11/10/2021).  Saat ini, Mentan SYL melanjutkan, informasi publik menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Informasi publik mampu melahirkan program berbasis data. Yang lebih penting informasi publik mampu melahirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.  Data dan informasi publik merupakan senjata utama pada sektor pertanian yang tidak boleh diakrobatik (dipermainkan) menjadi sebuah kebijakan yang menyesatkan. Sebab dari informasi yang terpublikasi nantinya akan melahirkan transparansi," papar Mentan SYL.  Menurut dia, kinerja yang baik di tubuh Kementan berkat program yang dirancang dengan baik pula oleh semua jajaran. "Semua ini tentunya karena adanya akses informasi yang jernih, yang transparan dan akuntabel dari semua pihak di Kementan ini," tutur dia.  Ketua Komisi Informasi Publik, Gede Narayana dalam sambutannya secara virtual sangat mengapresiasi dan menghargai kegiatan keterbukaan informasi publik di tubuh Kementan. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, ke depan keterbukaam informasi publik akan semakin lebih baik lagi.  "Semoga menjadi lebih baik dan lebih sempurna lagi. Kepada unit kerja dan unit pelaksana teknis yang mendapat penghargaan, saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi momentum keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementan menjadi menjadi lebih baik lagi ke depannya," harap Gede.  Direktur Jenderal PSP Kementan, Ali Jamil mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang didapat direktorat yang dipimpinnya. Menurutnya, pencapaian ini berkat kerja keras seluruh jajarannya di Ditjen PSP.  "Penderasan informasi publik ini karena memang ada kinerja yang dilakukan dengan baik di lapangan oleh kita semua. Tanpa kinerja, tentu tak ada yang bisa dilaporkan sebagai informasi kepada masyarakat luas," ujar Ali.  Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk tetap bekerja keras dan lebih giat lagi menderaskan informasi mengenai pertanian kepada masyarakat. "Pertanian ini merupakan sektor yang amat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka, saya mengajak kepada kita semua untuk terus bekerja keras meningkatkan produktivitas dengan prasarana dan sarana yang kita miliki," demikian Ali.

Ditjen PSP Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/inforamsi-publik-2.jpeg" alt="Direktorat Jenderal PSP melaksanakan workshop dengan tema:: Menyiasati Opini Publik pada Era Keterbukaan Informasi" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal PSP melaksanakan workshop dengan tema:: Menyiasati Opini Publik pada Era Keterbukaan Informasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Informasi menjadi hal mendasar dan wajib diberikan oleh instansi atau badan publik. Kewajiban itu telah diatur dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhi mengatakan, penyediaan dan pengelolaan informasi publik harus dilakukan secara bijaksana. Khususnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian. "Karena tidak semua informasi itu bersifat terbuka bagi masyarakat luas," ujar Sarwo Edhi di Cirebon, Jawa Barat, Kamis (25/7).  Dia menyebut, ada banyak informasi yang dapat dibagi kepada masyarakat. Mulai dari alur untuk memperoleh pupuk dan benih yang bersubsidi; mekanisme untuk mendapatkan bantuan Alsintan; bagaimana mengatasi organisme pengganggu tanaman; dan sebagainya.  "Yang berkaitan dengan itu sangat perlu dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga masyarakat pertanian memahami prosedur dan cara untuk memperolehnya," ujar Sarwo.  Penyampaian informasi publik itu, Sarwo mengingatkan, juga bermanfaatkan untuk meng-counter isu-isu negatif yang mengemuka. Sehingga isu miring itu dapat bisa diluruskan.  Dengan adanya keterbukaan informasi publik, berita-berita informasi-positif pembangunan pertanian jadi lebih terbuka. Masyarakat pun lebih mengatahuinya.  Ke depannya, para pejabat pengelolaan informasi publik dituntut untuk semakin profesional. Baik dalam hal menulis berita, mengelola pemberitaan, dan meng-counter isu negatif.  Yani selaku kasubbag Hukum &amp; Humas Ditjen PSP menambahkan, keberadaan PPID adalah untuk mempermudah pemohon informasi untuk mengakses informasi secara tepat dan cepat. PPID berperan sebagai front desk informasi dan sekaligus jendela sebuah instansi.  Kebutuhan dasar masyarakat dapat diperoleh melalui layanan ini. Hal tersebut tentu sejalan dengan motto PPID memberikan pelayanan informasi yang ramah, cepat dan aman.  Informasi PPID Ditjen PSP dipastikan terbuka, transparan, dan valid. "Semua informasi dari PPID Direktorat Jenderal PSP tidak ada yang ditutup-tutupi."

Keterbukaan Informasi Bagian dari Menghadapi Opini Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/kementan-perbaiki-sarana-perairan_m_132125.jpeg" alt="Petani Meuredu Pidie Jaya masih mengandalkan alat tradisonal untuk meratakan tanah sawah sebelum ditanami padi." width="100%">
<figcaption>Petani Meuredu Pidie Jaya masih mengandalkan alat tradisonal untuk meratakan tanah sawah sebelum ditanami padi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), memperbaiki sarana perairan guna meningkatkan produksi pertanian. Hal ini karena sebanyak 46 persen saluran irigasi atau sekitar 2,2 juta hektar, mengalami kerusakan dari tingkat ringan, sedang sekitar dan rusak berat. Problematika mendasar pertanian padi sawah adalah ketersediaan air, meski Indonesia berada di daerah tropis dengan curah hujan tinggi. Akibatnya, tanaman padi sawah tidak cukup air, sehingga hanya mampu mencapai panen 1 kali setahun dengan Indeks Pertanaman 1,00.&nbsp; "Indonesia memiliki 4,8 juta hektar sawah dengan irigasi teknis, namun banyak saluran irigasi yang rusak," ujar Dirjen PSP Kementan, Pending Dadih, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).&nbsp; Untuk menjaga produktivitas padi, pemerintah telah menggelontorkan anggaran program rehabilitasi jaringan tersier, untuk meningkatkan Intensitas Pertanaman menjadi 2,00 atau panen dua kali setahun. Dengan peningkatan Indeks Pertanaman, maka peningkatan produksi padi per tahun bisa meningkat sampai 50 persen.&nbsp; "Tanpa air, pertanian tidak akan berjalan baik dan tidak akan memberi hasil optimal. Air mutlak bagi petani padi. Air menjadi kebutuhan mutlak bila ingin meningkatkan produksi padi dan mencapai swasembada beras," imbuhnya.&nbsp; Ia menambahkan, rehabilitasi jaringan irigasi sangat bermanfaat bagi para petani. Pada masa jeda, petani bisa menanam tanaman lain seperti palawija atau tanaman hortikultura lain, memanfaatkan lahan kosong dan ketersediaan air irigasi. "Jaringan irigasi juga menambah luas layanan sawah yang terairi. Dengan volume yang sama, air yang dialirkan dapat mengairi sawah lebih luas karena air tersebut terdistribusi secara efisien," tambahnya. Menurut PP Nomor 23 tahun 1992 tentang irigasi, jaringan irigasi terdiri dari 3 tingkatan dimulai dari irigasi primer, sekunder, dan tersier. Irigasi primer dan sekunder dilakukan Kementerian PUPR, sedangkan irigasi tersier penangangan sampai pemeliharaannya dilakukan petani.&nbsp;&nbsp; "Kementerian Pertanian membantu meningkatkan pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier melalui kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier. Jaringan Irigasi Tersier inilah yang masuk ke wilayah persawahan dan langsung berhubungan dengan para petani," katanya.&nbsp; Tanpa adanya jaringan irigasi tersier, maka aliran air dari sumber air tidak akan bisa sampai ke lahan sawah dan tidak bisa dimanfaatkan oleh petani.&nbsp;Kriteria lokasi penerima bantuan rehabilitasi adalah jaringan irigasi tersier yang terkoneksi dengan jaringan primer dan sekunder yang berfungsi baik.&nbsp; Kriteria lainnya adalah, minimal luas yang dilayani oleh jaringan tersebut adalah 25 hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani dan atau Perkumpulan Petani Pengelola Air. Perbaikan tersebut mampu meningkatkan Indeks Pertanaman sekurang-kurangnya 0,5. "Petani sangat berharap terhadap saluran irigasi tersier yang berfungsi baik. Harapannya adalah kebutuhan air selama 2 musim tanam bisa dipenuhi sehingga bisa panen dua kali setahun," tandasnya. (cr1/JPG)

Kementan Perbaiki Sarana Perairan

ditjen psp

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ditjen psp

Berita Terkini

Ditjen PSP Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan

Keterbukaan Informasi Bagian dari Menghadapi Opini Publik

Kementan Perbaiki Sarana Perairan

Download Aplikasi JawaPos.com